Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Mahfud MD: Pilkada Jakarta Bukti Minimnya Pengaruh Jokowi Usai Lengser dari Presiden

    Mahfud MD: Pilkada Jakarta Bukti Minimnya Pengaruh Jokowi Usai Lengser dari Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan arah yang diinginkan. 

    Menurut Mahfud, arah demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari Pilkada Jakarta itu relatif sesuai dengan arah yang diinginkan sebab minimnya pengaruh dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Di Jakarta sudah turun pak Jokowi, dan pak Prabowo melalui surat, kalau pak jokowi melalui lisan endorse Ridwan Kamil, kalah,” ujarnya di siniar ‘Terus Terang’ yang diunggah ke akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (11/12/2024).

    Seperti diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno berhasil membukukan suara 50,07% dari total suara yang ada. 

    Mahfud memandang bahwa hal itu mencerminkan tidak ada lagi hegemoni Presiden ke-7 Jokowi khususnya di Pilkada Jakarta. Dia pun menyinggung beberapa calon kepala daerah lain yang turut mendapatkan endorsement Jokowi, namun tetap kalah. 

    Misalnya, Pilkada Kota Tangerang, Pilkada Kota Bandung, Pilkada Kabupaten Karanganyar serta Pilkada Provinsi Jambi. 

    Oleh sebab itu, pria yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju itu menilai masyarakat tidak perlu paranoid dengan efek Jokowi pada konstelasi politik. “Orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar,” ujar Mahfud. 

    Di sisi lain, Mahfud menilai Jokowi dan siapapun yang memberikan dukungan ke calon tertentu pada Pemilu memiliki hak untuk berpolitik selama tidak melanggar hukum. 

    “Jadi mari kita jangan paranoid, pak Jokowi sudah orang biasa, tidak juga hebat, dan pengaruhnya tentu masih ada karena [mantan, red] presiden, tetapi pengaruhnya sebagai orang biasa yang berpengaruh, tidak bisa menggunakan kekuasaan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. 

    Ke depan, Mahfud memprediksi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih bisa bersatu dan bersinergi tanpa memakan waktu lama. Apalagi, program-program pemerintah pusat akan banyak dilaksanakan juga di daerah-daerah.

    Untuk itu, Mahufd berpesan juga agar ke depan Presiden bersikap netral dalam pemilihan umum kecuali dirinya sendiri yang menjadi calon. 

    “Oleh sebab itu presiden itu sebaiknya memang netral. Enggak usah mendukung. Itulah mengapa undang-undang mengatakan seorang presiden diminta untuk netral di setiap pemilu kecuali dirinya sendiri yang menjadi calon,” pungkasnya. 

  • Prabowo: Saat Seleksi Kabinet, Saya Lihat Hati Merah Putih, Bukan Latar Belakang

    Prabowo: Saat Seleksi Kabinet, Saya Lihat Hati Merah Putih, Bukan Latar Belakang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan seleksi yang cermat dalam merumuskan jajaran pejabat yang membersamainnya di Kabinet Merah Putih (KMP).

    Dia mengatakan ada banyak lulusan-lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian (Akpol) berada di kabinetnya. Hal ini disampaikannya saat mengabsen jajaran kabinetnya di pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

    “Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Ini Saya sapa para alumni akademi kepolisian yang kebetulan ada di kabinet yang saya pimpin. Ternyata banyak juga alumni kepolisian,” tuturnya.

    Dia pun memerinci sejumlah pembantunya di kabinet yang berasal dari Akpol. Mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, hingga Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Purwadi Ariyanto.  

    Bahkan, kata Prabowo, tak hanya Akpol ada sejumlah personil lulusan Akademi Militer (Akmil) juga berada di kabinetnya. Termasuk yang tengah membersamainya dalam agenda tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono.

    “Tapi dalam saya menyeleksi anggota kabinet yang saya pimpin itu, yang saya lihat hati merah putihnya, bukan latar belakangnya,” ucapnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun melanjutkan bahwa dirinya memang memilih orang-orang terbaik di sekelilingnya untuk membantu dirinya dalam mengemban amanah sebagai Presiden.

    “Jadi ilmu pemimpin itu pilihlah orang-orang terbaik di sekeliling mu dan kamu akan sukses,” imbuhnya.

    Prabowo pun tak lupa mengabsen salah satu orang yang selalu berdiri di sampingnya, yakni Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) itu juga termasuk orang-orang terbaik di lingkup pemerintahannya.

    “Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya. Kamu nggak Adhi Makayasa ya? Tapi 10 besar kan? Lima besar sorry-sorry. Oh ya ya,” kata Prabowo.

  • Prabowo Minta Polisi Disiplin dan Berbakti ke Rakyat

    Prabowo Minta Polisi Disiplin dan Berbakti ke Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian ke depan makin disiplin dan berbakti kepada bangsa dan rakyat.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024).

    “Kami berharap polisi makin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepadabangsa dan rakyat,” ujarnya kepada wartawan melalui keterangan resmi.

    Kepala Negara itu pun menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Kapolri dan seluruh jajarannya. Termasuk, juga mengapresiasi kinerja jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    “Tentunya merupakan kehormatan, kesempatan bagi saya untuk bertatap muka dengan seluruh unsur pimpinan republik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Kapolri dan seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, acara ini menjadi momen strategis bagi Polri untuk memperkuat komitmen menjaga stabilitas keamanan nasional.

    Sebelumnya,  Presiden Ke-8 RI itu tiba di Gerbang Utama Tanggon Kosala, Akpol, dan langsung disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Selain itu, iringan drumband dari para taruna turut mengiringi Presiden saat melintasi jajar kehormatan.

    Setelahnya, orang nomor satu di Indonesia itu menaiki kendaraan taktis Maung menuju Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akpol. Sepanjang perjalanan, Prabowo disambut jajaran TNI-Polri, para pelajar, hingga masyarakat yang berdiri di sepanjang seraya menyanyikan lagu dengan semangat.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

  • Pesan Prabowo Soal APBN 2025: Kurangi Seremonial dan Hemat Anggaran

    Pesan Prabowo Soal APBN 2025: Kurangi Seremonial dan Hemat Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat pesan menarik yang selalu diulangi Presiden Prabowo Subianto setiap kali menyampaikan pidato atau arahan dalam forum tertentu, yaitu penghematan anggaran.

    Orang nomor satu di Indonesia itu selalu meminta agar jajaran pemerintah baik pusat di kementerian/lembaga hingga daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif.

    Salah satunya, kembali dia ulangi saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita  sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat,” tuturnya dalam forum itu.

    Kepala Negara pun kian aktif menyuarakan agar pemerintahannya mampu dan harus dalam mengurangi kebocoran dari anggaran. Bahkan, kata Prabowo, tekadnya jelas untuk memerangi kebocoran di semua tingkatan pemerintahan.

    Oleh sebab itu, dalam agenda tersebut, Prabowo juga memohon semua unsur terutama pada pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat dalam melakukan penghematan.

    “Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” tandasnya.

    Anggaran Desa Bisa Naik

    Dari penghematan yang baik, Prabowo pun mengklaim bahwa ada peluang kenaikan hingga 800% uang yang bakal bergulir di desa setelah program Makan Bergizi Gratis berjalan.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa apabila sebelumnya dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp1 miliar, maka setelah program andalannya berjalan akan ada Rp8 miliar uang yang akan beredar di desa-desa per tahun.

    “Sebagai contoh dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” katanya dalam forum itu.

    Oleh sebab itu, Kepala Negara mengatakan bahwa program makan bergizi gratis menjadi kebijakan yang strategis sebab dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

    Termasuk, kata Prabowo, program ini bakal mengembalikan uang yang awalnya kerap tersedot di tingkat pusat menjadi turun ke desa-desa.

    “Kami akan balikkan yang uang tersedot berpusat ke Jakarta, uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo mengatakan fokus pemerintahannya untuk program makan bergizi gratis sama seperti tema dunia. Dia mengatakan forum G20 kini memiliki tema memerangi kemiskinan dan kelaparan.

    “Karena itu, subsidi dan Perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita paling lemah,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Targetkan Swasembada, Nasional hingga Desa Harus Punya Lumbung Pangan

    Prabowo Targetkan Swasembada, Nasional hingga Desa Harus Punya Lumbung Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan Indonesia harus memiliki lumbung pangan di tingkat nasional hingga desa guna mewujudkan swasembada. 

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024), ketika memberikan arahan terkait dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2025.

    Seperti diketahui, swasembada pangan merupakan salah satu target prioritas pemerintahan Prabowo sekaligus juga swasembada energi. 

    “Saya tegaskan lagi kita harus swasembada pangan, kita harus punya lumbung pangan nasiional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan desa,” ujarnya, dikutip Rabu (11/12/2024). 

    Prabowo berpesan bahwa lumbung pangan adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang orang Indonesia selama ribuan tahun.

    Dia menyebut zaman dulu setiap desa memiliki lumbung pangan, termasuk setiap suku dan daerah di Indonesia. 

    “Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Prabowo lalu mengatakan bahwa setiap desa harus mempunyai tanah yang diamankan untuk dijadikan lumbung pangan. 

    “Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” ujarnya. 

    Adapun pada sisi swasembada energi, Prabowo juga menekankan bahwa target itu merupakan prioritas pemerintahannya.

    Menurutnya, Indonesia merupakan satu dari tiga negara di dunia yang memiliki sumber energi terbarukan selain Brasil dan Kongo. 

    “Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu. 

    Target Prabowo itu pun telah dicantumkan dalam APBN 2025, di mana belanja negara ditetapkan total sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Perinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan APBN 2025 mendukung prioritas pemerintah Prabowo yang meliputi swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. 

    Belanja tertinggi dialokasikan untuk pendidikan, yaitu Rp724,3 triliun.

    Kemudian, belanja kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, ketahanan pangan Rp144,6 triliun serta Program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun. 

  • Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai digelar. Komisi Pemilihan umum (KPU) Jakarta mengumumkan pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebagai juara dengan perolehan suara 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Namun, ternyata angka golongan putih (golput) meroket pada Pilkada kali ini. 

    Masyarakat memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih sudah menjadi hal yang seringkali terjadi di kontestasi politik Tanah Air. Hal yang mengangetkan, angka Golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

    Kendati demikian, terdapat perbedaan mencolok antara angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 2017. 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat bahwa kejenuhan masyarakat mendasari tumpangnya partisipasi pemilih dari Pilkada Jakarta pada 2017 dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2024. 

    “Tentu terkait kejenuhan publik dengan waktu tahun yang sama diselenggarakan pilpres dan pilkada dilakukan sehingga kejenuhan tidak menguntungkan bagi paslon,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Apabila ada kondisi pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil—Suswono (RIDO) berhasil meraih kesempatan untuk melakukan putaran kedua, Chaniago mengatakan suara yang dihasilkan kedua paslon juga tak akan jauh berbeda dari putaran pertama. 

    “Dengan kondisi ini [kejenuhan masyarakat], RIDO pun juga kesulitan untuk masuk ke putaran kedua. Selain mereka harus mempertimbangkan peluang bisa lolos ke putaran kedua, tetapi yang jelas masyarakat sudah jenuh dengan pesta politik yang berhimpitan,” tandasnya.

    Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 16 Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Senada, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat bahwa kejenuhan menjadi momok utama yang tak menguntungkan berbagai paslon. 

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa pada Pilkada Jakarta 2017, masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang dinilai lebih menarik seperti Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    “Ada dua penyebab perbedaan partisipasi pemilih waktu 2017 warga tak capek untuk memilih karena itu hanya Pilkada dan pilpres jauh. Kemudian calonnya waktu 2017 lebih memberi antusias masyarakat dengan calonnya,” katanya kepada Bisnis. 

    Alhasil, dia mengaku tak kaget apabila angka golput cukup tinggi. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, jumlah pemilih yang tak menggunakan hak suaranya berada di angka 1.654.854 orang atau 22,9 persen dari total pemilih sebanyak 7.218.272.

    Terbukti, dia mengatakan bahwa ketika kedua poin yang dimaksud terjadi, maka angka golput di Pilkada Jakarta 2024 justru makin naik hingga mencapai persentase tertinggi, yakni 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari DPT.

    Perkembangan Pemilih Golongan Putih (Golput) di Pilkada Jakarta

    Tahun

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    2007

    5.725.767

    3.759.038

    1.966.729

    2012

    6.996.951

    4.667.991

    2.328.960

    2017

    7.218.272

    5.563.418

    1.654.854

    2024

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

    Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah. 

    Pram-Doel tercatat unggul di semua wilayah Jakarta, namun angka golput yang begitu tinggi masih melebihi seluruh perolehan suara tiap pasangan calon.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, meraup 459.230 suara atau 10,53 persen suara sah.

    Data Pemilih di Pilkada Jakarta 2024

    Wilayah Jakarta

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    Jakarta Timur

    2.374.828

    1.425.834

    948.994

    Jakarta Barat

    1.909.774

    1.069.002

    840.772

    Jakarta Selatan

    1.748.961

    1.046.480

    702.481

    Jakarta Utara

    1.345.815

    712.367

    633.448

    Jakarta Pusat

    813.721

    455.549

    358.172

    Kepulauan Seribu

    20.908

    15.161

    5.747

    Total

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

     

    Selain itu, keterlibatan pemilih muda yang lebih terhubung dengan teknologi dan isu-isu seperti perubahan iklim, kemacetan, dan kesenjangan sosial bisa menjadi faktor penting dalam Pilkada 2024 kurang tersentuh. padahal meningkatnya keterlibatan pemilih muda dapat menurunkan angka golput. 

    Berdasarkan data KPU terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada serentak 2024. Dari 203 juta pemilih itu, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z atau Gen Z dan 33% merupakan generasi milenial.

    Adapun, komposisi daftar pemilih tetap nasional sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, terdapat 52.318.841 atau 25,69 gen Z atau dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial.

    Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67 persen baby boomer dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34 persen pre-boomer.

    Kemudian, terdapat juga 61 juta pemilih pemula yang berusia di bawah 30 tahun, yakni untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01 persen, sedangkan untuk pemilih disabilitas, totalnya 951.812 atau 0,47%. 

  • Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bila Jokowi Pilih Gabung, PAN: Kita akan Gelar Karpet Biru

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira bilamana Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melabuhkan karier politiknya di partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.

    PAN mengungkapkan partainya ini adalah partai yang terbuka. Maka dari itu, jika Jokowi ingin bergabung, pihaknya akan segera menggelar ‘karpet biru’ kepada Presiden RI ke-7 itu.

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam.

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

    “Kita selalu menganggap Pak Jokowi itu merupakan bagian dari keluarga besar PAN, itu. Dari dulu beliau itu sudah merupakan bagian dari keluarga besar PAN,” katanya.

    Lebih jauh, Politikus PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa PAN selalu terbuka untuk menerima tokoh-tokoh banga dan nasional.

    Tak hanya itu, tambahnya, PAN juga terbuka untuk warga biasa yang memiliki semangat besar guna turut serta untuk memajukan bangsa.

    “Membantu warga yang tidak bisa membantu dirinya sendiri [untuk] memperjuangkan hak-hak dari mereka-mereka yang tidak bisa memperjuangkan haknya itu secara sendiri. Kita sangat terbuka untuk itu,” pungkasnya.

    Tidak Diakui PDIP 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.  

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).   

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.    

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. 

  • Duduk Perkara Perebutan Kursi Ketua PMI JK vs Agung Laksono

    Duduk Perkara Perebutan Kursi Ketua PMI JK vs Agung Laksono

    Bisnis.com, JAKARTA – Kisruh perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) tengah mengemuka antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono dalam beberapa hari belakangan.

    Jusuf Kalla (JK) baru saja terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) 2024.

    Dalam Munas itu JK mengantongi dukungan dari 490 peserta yang terdiri atas pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. JK secara mutlak mendapatkan mandat untuk kembali menjabat sebagai Ketum PMI periode 2024-2029.

    Namun, Namun, di lain pihak, politisi Golkar Agung Laksono menggelar musyawarah nasional (munas) tandingan ke-22 PMI.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu mengatakan manuver Agung Laksono secara sepihak membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal.

    “[Munas tandingan PMI ke-22] Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu emang kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan,” ujar dia.

    Menurutnya, tidak ada pencalonan lain dalam kontestasi Ketua Umum PMI. Oleh karena itu, JK telah melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi.

    “Tidak ada calon lain, sudah ke polisi, ada tindakan ilegal sudah melaporkan polisi, karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang, itu pun sudah kita sudah pecat karena melanggar AD/ART,” tuturnya.

    Di lain pihak, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menepis isu mengenai adanya intervensi darinya dalam permasalahan dualisme di badan Palang Merah Indonesia (PMI).

    Memastikan bahwa PMI adalah mitra kerja, Budi mengatakan bahwa tak ada sama sekali aksi ikut campur yang dilakukan olehnya terhadap badan tersebut.

    “Tidak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kami hargai. Kami tidak ikut campur urusan organisasi di luar,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kepengurusan PMI merupakan urusan organisasi sehingga pemerintah tak akan melakukan intervensi apapun, mengingat badan tersebut bukan berada di ranah kementerian.

    “Kami menyerahkan itu kepada PMI, anyway yang pilih juga bukan menteri kan, yang milih adalah ketua ketua wilayah PMI,” ucapnya.

    Pemerintah Siap Mediasi

    Menteri hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya siap melakukan mediasi terkait dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    Hal tersebut disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, terkait perkembangan kisruh organisasi PMI.

    “Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (12/10/2024).

    Ketika ditanya mengenai surat keputusan (SK) dari kubu Agung Laksono, Supratman menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait permohonan pengesahan kepengurusan dari salah satu pihak.

    “Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia,” ujarnya.

    Meski begitu, Supratman memastikan bahwa jika SK tersebut sudah masuk, pihaknya akan memverifikasi secara detail berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

    “Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan, termasuk prosedur pelaksanaannya,” katanya menambahkan.

    Terkait langkah mediasi antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono, Supratman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengedepankan proses tersebut sebelum mengambil keputusan.

  • MK Terima 222 Permohonan Sengketa Pilkada Serentak

    MK Terima 222 Permohonan Sengketa Pilkada Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 222 permohonan sengketa per Selasa 10 Desember 2024 pukul 20.00 WIB selama Pilkada Serentak 2024. 

    Berdasarkan data dari website resmi MK, permohonan gugatan pemilihan gubernur ada dua gugatan yang keduanya berasal dari Papua Selatan yang didaftarkan dua kali yaitu pada hari Senin 9 Desember 2024 dan Selasa 10 Desember 2024.

    Kemudian permohonan sengketa untuk pemilihan calon wali kota ada sebanyak 42 pemohon. Paling banyak adalah pemilihan bupati yang permohonan gugatannya kini mencapai 178 gugatan.

    Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dari 220 permohonan sengketa pemilu itu, sebanyak 102 pemohon mengajukannya secara daring, sementara itu sisanya 98 pemohon mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi langsung.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK, sementara PHP untuk gubernur baru wilayah Papua Selatan. 

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024. 

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • Wamendagri: Rekapitulasi Pilkada Jakarta Tetap Sah, Meski Golput Tinggi

    Wamendagri: Rekapitulasi Pilkada Jakarta Tetap Sah, Meski Golput Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengemukakan penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski angka golongan putih alias golput di Jakarta terbilang tinggi.

    Perlu diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, angka golput di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48%.

    Hal tersebut Bima sampaikan seusai dirinya menghadiri rapat kerja dengan Komite I DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024). 

    “Ya tetap saja, itu [hasil rekapitulasi KPU] valid. Legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan, banyak juga yang terpilih dengan suara tipis ya, tapi kemudian bisa membangun legitimasi pemerintahan karena performa karena memiliki kinerja yg baik begitu,” ujarnya.

    Eks Wali Kota Bogor dua periode ini menyebutkan babak pencoblosan di Pilkada 2024 ini telah terlewati, walaupun tingkat partisipasi politik masyarakat di beberapa titik terlihat rendah.

    “Sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah,” tegas Bima.

    Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan paslon Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO mengatakan angka golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara paslon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara. 

    “Tim hukum RIDO mempelajari, melihat, meneliti, ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6. Inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait beberapa masalah,” ujar Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria kepada wartawan saat ditemui di Media Center RIDO, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024). 

    Sementara itu, saksi paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, Anthony James Harahap menilai bahwa jumlah suara tidak dapat mewakili atau merepresentasikan masyarakat, sehingga legitimasi masyarakatnya sangat kurang. 

    Dia mengemukakan bahwa pihaknya mencatat hanya ada 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. 

    “Sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya saat menghadiri rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).