Category: Bisnis.com Nasional

Pemerintah Akhirnya Pulangkan 5 Narapidana Bali Nine ke Australia

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memulangkan lima orang narapidana yang divonis bersalah dalam kasus Bali Nine ke Australia pada Minggu (15/12/2024),

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengkonfirmasi bahwa kelima napi kasus Bali Nine tersebut telah mendarat di Darwin, Australia.

“Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens,” ujarnya lewat rilisnya, Minggu (15/12/2024).

Dia melanjutkan bahwa penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa dari pejabat pihak Australia yang mendampingi kelima napi Bali Nine, yaitu Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

“Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia,” katanya.

Kemudian, sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, Menerima Informasi dari Chris Goldrick (Salah Satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) Rombongan Narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penadatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

15/12/2024 17:40
Polri Sebut Angka Korban Jiwa Akibat Kecelakaan Hampir Saingi HIV dan TBC

Bisnis.com, JAKARTA – Korps Lalu Lintas Polri sebut angka kecelakaan lalu lintas Indonesia kini hampir menyaingi angka kematian akibat penyakit HIV-Aids dan tubercolosis atau TBC

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menjelaskan angka kecelakaan tahun ini mengalami penurunan hingga 12% ika dibandingkan tahun 2023 lalu. Meskipun mengalami penurunan, angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan mencapai 27.000 orang lebih selama 2024 ini.

“Data kami ada 152.000 lebih kejadian kecelakaan lalu lintas dan korban yang meninggal dunia ada 27.000 lebih. Artinya, tadi setiap 1 jam ada korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di jalan raya,” tuturnya di Jakarta, Minggu (15/12).

Menurutnya, akibat kecelakaan lalu lintas yang korbannya didominasi pria tersebut, sebanyak 5.000 dari ratusan juta ibu-ibu kini terpaksa harus jadi tulang punggung keluarga.

“Kecelakaan berlalu lintas kalau menurut kami tidak bisa disalahkan kepada pribadi karena kecelakaan berlalu lintas itu selalu diawali oleh pelanggar lalu lintas itu,” kata Aan.

Maka dari itu, dia mengimbau ke seluruh lapisan masyarakat agar mematuhi semua aturan lalu lintas, sehingga jalan raya tidak jadi mesin pembunuh masyarakat.

“Jadi ini kalau kita biarkan, lama-kelamaan jalan raya bisa jadi mesin pembunuh,” ujar Aan.

15/12/2024 16:55
Pigai Siap Berikan Kesadaran HAM ke 44.000 Napi yang Dapat Pengampunan Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memberikan kesadaran HAM terhadap 44.000 narapidana yang mendapatkan pengampunan atau amnesty dari Presiden Prabowo Subianto.

Pigai mengatakan 44.000 narapidana tersebut tidak akan dibebaskan begitu saja, tetapi akan mengikuti program kesadaran HAM dari pemerintah. Sayangnya, Pigai tidak menjelaskan lebih rinci mengenai program tersebut.

“Jadi pada waktunya nanti mereka akan kita perhatikan juga ya, salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” tutur Pigai di Jakarta, Minggu (15/12).

Pigai mengatakan bahwa narapidana yang akan mendapatkan pengampunan tersebut yaitu narapidana yang terlibat dalam kasus penghinaan kepala negara, kasua UU ITE, kasus kebebasan berekspresi dan pendapat

Tidak hanya itu, kata Pigai, pengampunan juga berlaku untuk narapidana perkara di Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepenjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM dan yang lain-lain. Artinya bapak presiden juga memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” imbuhnya.

Pigai juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tiba-tiba memberi amnesty kepada ribuan narapidana tersebut karena hal itu sudah sesuai dengan HAM dan visi asta cita Prabowo Subianto.

“Amnesty ini salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Point 1 Astra Cita,” ujarnya.

15/12/2024 15:52
GP Ansor Terjunkan Ribuan Banser untuk Amankan Natal dan Tahun Baru

Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) bakal menerjunkan ribuan personilnya alias Banser guna mengamankan kegiatan natal dan tahun baru (Nataru) 2025.

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin menjelaskan alasan pihaknya mengerahkan ribuan personil tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan natal dan liburan tahun baru nanti.

“GP Ansor menurunkan personel Banser dalam rangka membantu pihak kepolisian untuk memastikan jalannya Nataru damai dan aman. Aktivitas masyarakat yang mau melakukan liburan atau beribadah, jadi tidak merasa khawatir karena ada Banser,” tuturnya di Jakarta, Minggu (15/12).

Addin mengatakan bahwa pihaknya juga sudah siap berkolaborasi dengan Polri dan TNI untuk mengamankan pada saat Nataru nanti.

Menurutnya, pengamanan nataru tersebut dilakukan sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan proses nataru berjalan dengan aman dan lancar

“Terselenggaranya Natal dan Tahun Baru yang aman, tertib dan damai merupakan kepentingan kita bersama,” katanya.

Addin mengemukakan personel yang akan diturunkan tersebut berasal dari satuan khusus Banser yang fokus pada pengaturan lalu lintas, termasuk juga yang bergerak di bidang kesehatan.

“Kami akan bangun posko-posko di daerah, di titik yang dirasa krusial dan penting. Balantas (Banser Ansor Serbaguna Lalu Lintas) akan berpatisipasi, termasuk Banser Husada,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat akan meningkat dari tahun 2023, yakni 107 juta orang. Kemenhub memprediksi tahun 2024 pergerakan masyarakat meningkat jadi 2,8 persen, setara dengan 110 juta.

15/12/2024 15:10
BMKG: Waspada Eskalasi Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah dan DIY Berisiko Picu Bencana

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan akan terjadinya eskalasi cuaca ekstrem pada 16 hingga 23 Desember mendatang di Wilayah Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Dwikorita dalam kegiatan kunjungan kerja dengan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, bersama Deputi Meteorologi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), beserta perwakilan UPT di Kantor Gubernur, Jumat 13 Desember 2024.

“Terdapat beberapa fenomena yang terjadi bersamaan dan menyebabkan eskalasi cuaca ekstrem, mulai dari masuknya Monsun Asia yang membawa uap-uap air dan menurunkan hujan yang nyaris terjadi di puncak musim hujan,” ungkap Dwikorita dilansir dari laman BMKG.

Kemudian, lanjut Dwikorita, diperparah dengan pengaruh dari Samudera Pasifik yang semakin mendingin karena wilayah perairan yang semakin menghangat sehingga terjadi peningkatan curah hujan yang diprediksi naik hingga 20% atau biasanya disebut fenomena La Nina lemah.

Selain itu, ada pula dinamika atmosfer lain yang mempengaruhi eskalasi cuaca ekstrem seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), aktifnya beberapa gelombang atmosfer diantaranya Equatorial Rossby dan Low Frekuensi, serta adanya daerah pertemuan angin (Konvergensi) serta labilitas lokal yang cukup kuat. Masih aktifnya sirkulasi bibit siklon 93S juga perlu diwaspadai di wilayah Jawa Tengah dan DIY yaitu berupa peningkatan ketinggian gelombang di wilayah Perairan Selatan Jawa.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah menyampaikan terima kasih atas peringatan yang diinformasikan oleh BMKG.

“Kami telah mempersiapkan antisipasi berbagai hal yang akan terjadi. Kami juga sudah meminta bantuan BMKG dan BNPB guna melakukan modifikasi cuaca,” ujar Nana.

Pada kesempatan lain, Dwikorita juga melakukan kunjungan kerja dengan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono di Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Cuaca tahun ini sedikit berbeda dengan yang biasanya terjadi sehingga perlu diwaspadai pada Dasarian II di Bulan Desember untuk Wilayah DIY,” Ungkap Dwikorita.

Menyikapi dampak cuaca ekstrem, Dwikorita meminta koordinasi dengan BPPD harus tetap dilakukan, sebagai upaya pencegahan banjir di Jawa Tengah dan DIY untuk mengantisipasi potensi bencana yang terjadi.

Meskipun Upaya mitigasi telah dilakukan, namun diharapkan masyarakat tetap waspada dan mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah.

15/12/2024 09:47
Seleksi CPNS 2024 Belum Selesai, Kapan Pemerintah Buka Pendaftaran untuk 2025?

Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Meskipun sampai saat ini, seleksi CPNS 2024 masih dalam proses seleksi dan baru masuk ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2024.

Kemudian di beberapa instansi lain, peserta CPNS 2024 juga sedang menghadapi wawancara untuk bisa lolos sebagai pegawai pemerintahan.

Pengumuman hasil akhir CPNS akan dilaksanakan pada 5-12 Januari 2025. Adapun seluruh rangkaian seleksi diperkirakan selesai pada Maret 2025.

Pada saat itu, peserta yang lolos seleksi hingga tahap terakhir akan menunggu pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Dengan seleksi CPNS 2024 selesai pada Maret 2025, lantas kapan pembukaan seleksi CPNS 2025?

Melansir Antara, rencana pembukaan seleksi CPNS tahun 2025 telah mendapat persetujuan awal dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini.

Namun keputusan akhir mengenai kelanjutan seleksi tersebut akan ditentukan berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024 yang saat ini masih berlangsung.

“Sangat mungkin (CPNS dibuka tahun 2025). Tapi sampai kita harus menyelesaikan yang CPNS (2024), kita harus selesaikan dulu nih supaya enggak numpuk dan yang daftar juga enggak bingung,” ungkap Rini dalam acara ASN Culture Festival 2024 di Jakarta, Selasa (10/12/24), dikutip dari Antara.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan penataan struktur organisasi menyusul pembentukan belasan kementerian dan instansi baru.

Mengenai perkiraan kebutuhan ASN pada tahun 2025, Menteri Rini menyebutkan bahwa hal tersebut masih akan bergantung pada perkembangan di kementerian-kementerian baru tersebut.

14/12/2024 15:07
6 RT di Jakarta Utara Terendam Banjir Rob Pagi Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak enam RT di wilayah Jakarta Utara terdampak banjir rob yang terjadi pada Sabtu pagi.

“Hingga pukul 11.00 WIB 3 RT di Kelurahan Marunda dan tiga RT di Kelurahan Pluit terendam banjir rob,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, tiga RT di Kelurahan Marunda, Cilincing, terendam banjir setinggi 10 hingga 20 centimeter.

Kemudian tiga RT di Kelurahan Pluit, Penjaringan, terendam banjir dengan ketinggian 15 centimeter hingga 60 centimeter.

Selain itu, Jalan Hiu Pelabuhan Muara Baru Kelurahan Penjaringan juga tergenang dengan ketinggian 10 centimeter.

Isnawa mengatakan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob pada tanggal 11 Desember-20 Desember 2024.

Banjir rob ini terjadi akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

Selain itu, pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Sabtu (14/12) pukul 07.00 WIB.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” katanya.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

“Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112,” kata Isnawa.

14/12/2024 12:29
Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi: Tertinggi DKI dan Papua, Terendah Masih Jateng dan DIY

Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi: Tertinggi DKI dan Papua, Terendah Masih Jateng dan DIY

6 jam yang lalu

14/12/2024 11:13
Megawati Siap Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap, KPK: Beliau Pro Penegakan Hukum

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang ingin mendatangi KPK apabila Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap terkait dengan kasus buron Harun Masiku.

Seperti diketahui, Hasto merupakan saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 yang beberapa kali diperiksa KPK. Harun Masiku merupakan satu-satunya tersangka di kasus tersebut yang belum dibawa ke proses hukum karena masih terdaftar dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menanggapi pidato Megawati, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-5 yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), itu bukanlah suatu ancaman. Dia menilai Megawati merupakan negarawan.

“Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya, sangat tidak masuk akal bagi saya makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Sebelumnya, Megawati menyinggung bahwa dia memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya anak Presiden Soekarno itu terang-terangan menyinggung KPK yang dinilainya tengah membidik Hasto.

“Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujarnya, Kamis (12/12/2024).

Megawati juga mempermasalahkan ihwal pemeriksana Hasto oleh KPK pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Hasto diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku. Satgas penyidik KPK pada kasus itu, yang dipimpin Rossa Purbo Bekti menyita buku catatan pribadi Hasto beserta ponselnya.

Barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut disita oleh KPK. Bahkan Kusnadi kini telah dicegah ke luar negeri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020. Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDIP itu belum kunjung ditemukan.

Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan.

Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis.

Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara.

Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun.

“Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023).

Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

14/12/2024 08:34
Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi tanggapan soal usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan gubernur atau bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya meyakini prinsip soal pemilihan kepala daerah langsung dilakukan oleh rakyat.

“Kalau soal pemilu dipilih DPRD saya kira kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi vox dei. Suara rakyat, suara tuhan,” ujarnya di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).

Dia menjelaskan persoalan biaya yang terlalu mahal saat Pilkada itu tidak serta merta disebabkan oleh proses pemilihan langsung yang dilakukan rakyat.

Deddy juga berpandangan biaya mahal justru timbul sebagai dampak dari hilangnya moral, etika dan keserakahan dalam serangkaian proses Pilkada.

“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal karena yang menghamburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri,” tambahnya.

Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa PDIP baru akan menyampaikan pandangan resminya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.

“Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi UU Pilkada disampaikan. Lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.

“Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).

Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.

14/12/2024 02:03