Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar UMK Jateng 2025 Bila Naik 6,5%: Wonogiri dan Banjarnegara Terendah

    Daftar UMK Jateng 2025 Bila Naik 6,5%: Wonogiri dan Banjarnegara Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah disepakati mengalami kenaikan 6,5% seperti pengumuman dari Prabowo Subianto.

    Penetapan kenaikan UMP disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024, tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

    “Bahwa UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349. Jumlah itu mengalami kenaikkan sebesar 6,5 % atau Rp132.402 dari UMP Tahun 2024 sebesar Rp2.036.947,” kata Nana, Rabu (11/12/2024) dikutip dari jatengprov.go.id.

    Setelah ini, pemerintah kabupaten/kota akan mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah pada 2025.

    Adapun penetapan UMK 2025 akan dilakukan maksimal 18 Desember 2024.

    Daftar UMK Seluruh Wilayah di Jawa Tengah 2025

    Berikut ini prediksi UMK seluruh wilayah di Jawa Tengah pada 2025 apabila mengalami kenaikan 6,5%:

    Kabupaten Cilacap: Rp2.640.247,89
    Kabupaten Banyumas: Rp2.338.409,85
    Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283,11
    Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475,32
    Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873,5
    Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937,66
    Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521,37
    Kabupaten Magelang: Rp2.467.487,85
    Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598,25
    Kabupaten Klaten: Rp2.389.872,78
    Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488,3
    Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587,5
    Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.109,79
    Kabupaten Sragen: Rp2.182.185
    Kabupaten Grobogan: Rp2.254.089,54
    Kabupaten Blora: Rp2.238.430,84
    Kabupaten Rembang: Rp2.236.168,78
    Kabupaten Pati: Rp2.332.350
    Kabupaten Kudus: Rp2.680.485,72
    Kabupaten Jepara: Rp2.610.224,47
    Kabupaten Demak: Rp2.940.716,34
    Kabupaten Semarang: Rp2.750.135,65
    Kabupaten Temanggung: Rp2.246.819,85
    Kabupaten Kendal: Rp2.783.455,24
    Kabupaten Batang: Rp2.534.382,63
    Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653,59
    Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
    Kabupaten Tegal: Rp2.333.586,46
    Kabupaten Brebes: Rp2.239.801,5
    Kota Magelang: Rp2.281.230
    Kota Surakarta: Rp2.416.559,5
    Kota Salatiga: Rp2.533.582,8
    Kota Semarang: Rp3.454.826,98
    Kota Pekalongan: Rp2.545.138,06
    Kota Tegal: Rp2.376.683,82

  • Kapolri Amankan 61.452 Lokasi Selama Nataru 2025, Termasuk Gereja

    Kapolri Amankan 61.452 Lokasi Selama Nataru 2025, Termasuk Gereja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bakal mengamankan 61.452 objek pengamanan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Dia mengatakan puluhan ribu objek pengamanan itu terdiri dari gereja, pusat perbelanjaan, hingga sejumlah tempat transportasi umum di berbagai wilayah di Indonesia. 

    “Mengamankan 61.452 objek pengamanan, di antaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, maupun objek perayaan tahun baru,” ujarnya di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (16/12/2024).

    Jenderal polisi bintang empat itu menyampaikan pihaknya juga telah membangun 2.794 posko yang terdiri dari 1.852 pospam, 735 pos pelayanan dan 207 terpadu.

    “Tentunya dengan penggelaran personil dan seluruh stakeholder terkait yang ada, kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini dan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani,” pungkasnya.

    Adapun, Sigit juga sebelumnya menyatakan bakal mengerahkan 141.443 personel gabungan TNI dan instansi terkait lainnya dalam operasi pengamanan Nataru atau Operasi Lilin 2024.

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan mengatakan puncak arus mudik Nataru akan terjadi dalam dua tahap atau gelombang.

    Arus mudik tahap I akan terjadi pada 24-25 Desember dan tahap kedua pada 29-30 Desember 2024. Sementara puncak arus balik adalah 1-2 Januari 2025. 

    Adapun, Kemenhub juga telah memperkirakan sebanyak 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025. 

  • Profil dan Rincian Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Ketua KPK yang Dilantik Prabowo

    Profil dan Rincian Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Ketua KPK yang Dilantik Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Ia akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (16/12/2024). 

    Setyo terpilih berdasarkan keputusan yang ditetapkan langsung oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui rapat pleno yang berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

    Dia meraih 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu, untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memeroleh 46 dari 48 suara.

    NantinyaSetyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. 

    Untuk profilnya, Setyo sendiri lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1989. Ia memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. 

    Setyo sendiri sudah memiliki pengalaman di KPK. Pada 2019, Setyo pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK. Pada 2020, Setyo kemudian dipercaya sehingga memegang jabatan menjadi Direktur Penyidikan KPK. 

    Adapun pada 2021, ia ditunjuk sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT). Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara dan kemudian menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. 

    Saat ini, Setyo menjabat sebagai Inspektur Jenderal di kementerian Pertanian. 

    Rincian Harta Kekayaan Setyo Budiyanto

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 1 April 2024 dengan periodik 2023, Setyo memiliki total harta kekayaan sebesar Rp9,611 miliar. 

    Terlihat dirinya memiliki dua sepeda yang nilainya melebihi motor vespa yang ia punya. Sepeda pertama adalah Roadbike keluaran 2020 dengan harga Rp15 juta. Ia juga memiliki sepeda Trek Road Bike keluaran 2022 dengan harga Rp35 juta. 

    Sepedanya tersebut lebih mahal dari motor Piaggio Vespa keluaran 2016 dengan harga Rp21 juta. Ia juga memiliki mobil Toyota LX keluaran 2012 dengan harga Rp875.000. 

    Dengan itu, dalam kategori alat transportasi dan mesin, nilai kekayaannya sebesar Rp976 juta. 

    Kemudian, ia memiliki tiga Tanah dan Bangunan yang berada di wilayah Tangerang Selatan, Makassar dan Bogor. Seluruhnya merupakan hasil sendiri dengan total sebesar Rp7,6 miliar. 

    Ia juga memiliki harta bergerak sebesar Rp360 juta. Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp705 juta. Ia tak memiliki utang. 

  • 6 Wilayah Rawan Banjir di Jawa Timur Sepanjang Desember 2024

    6 Wilayah Rawan Banjir di Jawa Timur Sepanjang Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menyampaikan data potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Timur dan Bali.

    Dalam kunjungannya ke kantor Gubernur Jawa Timur dan Bali Dwikorita memberikan data terkait fenomena cuaca yang dipengaruhi oleh La Nina dan Indian Ocean Dipole (IOD) negatif.

    “Kondisi global ini meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Bali. Meski fenomena ini diprediksi netral pada awal 2025, masyarakat tetap harus waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi,” ujar Dwikorita dilansir dari laman resmi BMKG.

    BMKG mencatat bahwa intensitas curah hujan tinggi di Jawa Timur pada Desember 2024 akan mencapai peluang curah hujan menengah (51-150 mm) lebih dari 70%, sementara curah hujan tinggi (151-300 mm) lebih dari 60%.

    Wilayah yang diprediksi rawan banjir meliputi:

    � Blitar: Kecamatan Gandusari, Nglegok

    � Gresik: Kecamatan Sangkapura, Tambak

    � Jember: Kecamatan Bangsalsari, Panti, Sumberbaru, Tanggul

    � Malang: Kecamatan Ngantang

    � Pacitan: Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Pringkuku

    � Probolinggo: Kecamatan Krucil, Tiris

    Selain itu, gelombang tinggi 1,25-2,5 meter diperkirakan terjadi di perairan selatan Jawa Timur, mencakup Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Banyuwangi.

    Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah antisipasi. “Kami siap berkoordinasi dengan BMKG dan lembaga terkait untuk memitigasi dampak bencana. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, dan kami mengimbau semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan proaktif dalam upaya pencegahan,” katanya.

  • Usaha Terakhir PDIP Rebut Kembali ‘Kandang Banteng’ di Pilkada 2024

    Usaha Terakhir PDIP Rebut Kembali ‘Kandang Banteng’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) masih memberikan perlawan untuk kembali merebut kembali ‘kandang banteng’ yang menelan kekalahan di Pilkada 2024.

    Perlawan tersebut diberikan dengan melayangkan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dilansir dari laman resmi, sejumlah paslon yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 tercatat telah melayangkan gugatan sengketa PHP. Gugatan tersebut di antaranya dilayangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

    Perebutan kandang banteng masih berlanjut dengan dilayangkannya gugatan PHU oleh paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atas hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 dengan nomor registrasi 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    Gugatan sengketa PHP juga dilayangkan oleh paslon Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala atas hasil Pilkada Sumatra Utara 2024 dengan nomor registrasi 250/PAN.MK/e-AP3/12/20240.

    Paslon yang diusung PDIP lainnya pada Pilkada 2024 yang melayangkan gugatan PHP adalah Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans untuk hasil Pilkada Jawa Timur dengan nomor registrasi 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    PDIP menyebut, gugatan pada wilayah-wilayah tersebut yang notabene menjadi basis suara terkuat PDIP ditujukan untuk menguak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilkada 2024.

    PDIP mengklaim memiliki bukti dugaan keterlibatan alias cawe-cawe Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya,” Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

    Ronny kemudian mengklaim bahwa dugaan ini sudah dilengkapi bukti dan saksi yang bakal didaftarkan ke MK.

    “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” tutur Ronny.

    Ronny juga berpendapat bahwa keterlibatan aparat dalam kontestasi politik telah menjadi bahan kritikan sejumlah pihak. Mereka juga mengaku memiliki bukti yang cukup untuk kemudian dihadirkan ke MK.

    “Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di Kepolisian, ASN, Kades dan PJ. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut. Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK,” ucapnya.

    MK Terima 283 Gugatan Hasil Pilkada

    Berdasarkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024 di laman MK hingga Sabtu (14/12/2024) pagi pukul 01.00 WIB, MK menerima sebanyak 283 permohonan PHP Kada Tahun 2024. Dari 283 permohonan yang masuk, sebanyak 136 permohonan diajukan secara daring.

    Sementara sebanyak 147 permohonan diajukan secara langsung di Gedung MK, Jakarta.

    Adapun rincian 283 permohonan itu terdiri dari 16 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, 218 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, dan 49 Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK.

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Kendati batas waktu tiga hari kerja pendaftaran permohonan PHP Kada 2024 telah berakhir, MK tak lantas menolak permohonan yang masih berdatangan. Hal ini dilakukan karena sebuah lembaga peradilan tidak boleh menolak perkara yang masuk.

    “Prinsip umumnya begitu, tidak boleh menolak permohonan yang masuk. Tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Harus tetap dipertimbangkan dan diputus,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

    Suhartoyo menilai jumlah permohonan yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan prediksi MK disebabkan beberapa faktor.

    Salah satunya menunjukkan sikap legowo para peserta yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Lagipula, sambungnya, Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada tahun ini.

    “Bisa jadi sudah legowo menerima kekalahan. Bisa jadi tidak mau memperpanjang persoalan,” ucap Suhartoyo.

  • Dudung, Gus Ipul, Sandiaga Uno, dan Taj Yasin Masuk Bursa Ketum PPP

    Dudung, Gus Ipul, Sandiaga Uno, dan Taj Yasin Masuk Bursa Ketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkap 4 nama yang masuk kandidat sebagai ketua umum PPP.

    Keempat kandidat itu dua dari dalam internal partai dan dua dari luar yakni Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Sandiaga Uno, hingga Dudung Abdurachman. 

    Adapun Dudung dan Gus Ipul adalah dua kandidat yang berasal dari luar partai. Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat alias KSAD. Sementara itu, Gus Ipul, saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    “Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy dilansir dari Antara.

    Menurut dia, nama Sandiaga Uno dan Taj Yasin sudah muncul dari internal partai PPP. Dua itu dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup “WhatsApp”.

    Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Gus Ipul bahkan sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.

    Serukan Pengurus Bertaubat

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • Megawati vs KPK Soal Status Hasto di Kasus Harun Masiku

    Megawati vs KPK Soal Status Hasto di Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK jika Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan. 

    Megawati mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku di Jakarta pekan lalu. 

    Dia menyebut memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya anak Presiden Sukarno itu terang-terangan menyinggung KPK yang dinilainya tengah membidik Hasto. 

    “Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujarnya, Kamis (12/12/2024). 

    Megawati juga mempermasalahkan ihwal pemeriksana Hasto oleh KPK pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Hasto diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku. Satgas penyidik KPK pada kasus itu, yang dipimpin Rossa Purbo Bekti menyita buku catatan pribadi Hasto beserta ponselnya. 

    Barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut disita oleh KPK. Bahkan Kusnadi kini telah dicegah ke luar negeri.

    Seperti diketahui, Hasto merupakan saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 yang beberapa kali diperiksa KPK. Harun Masiku merupakan satu-satunya tersangka di kasus tersebut yang belum dibawa ke proses hukum karena masih terdaftar dalam daftar pencarian orang (DPO). 

    Tanggapan KPK

    Menanggapi pidato Megawati, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-5 yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), itu bukanlah suatu ancaman. Dia menilai Megawati merupakan negarawan. 

    “Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya, sangat tidak masuk akal bagi saya makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020. Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDIP itu belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Jadi Prioritas

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • 30 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air Hari Ini

    30 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan bahwa sebanyak 30 WNI yang dievakuasi dari Suriah pada tanggal 13 Desember 2024 lalu telah tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu (15/12/2024).

    Dilansir dari laman resmi Kemlu, proses evakuasi gelombang kedua tersebut dilakukan menggunakan jalur darat dengan melintasi perbatasan Masnaa untuk sampai di Lebanon.

    Sampai di Lebanon, perjalanan dilanjutkan penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun WNI yang dievakuasi terdiri dari 25 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka berasal dari Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sebelumnya, Pemerintah RI telah mengevakuasi 35 WNI dalam evakuasi gelombang pertama pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Suriah oleh Pemerintah RI adalah 65 WNI.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan WNI di Suriah terkait kesediaan evakuasi ke tanah air. Sesuai pendataan sebelumnya, sebanyak 1.162 WNI berdomisili di Suriah, 65 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan sebanyak 84 WNI telah menyatakan ingin kembali ke tanah air.

    Kemlu dan KBRI Damaskus terus memonitor dari dekat situasi keamanan di Suriah. Hingga saat ini, situasi keamanan sangat dinamis, termasuk Israel masih terus melancarkan serangan ke Suriah. Mempertimbangkan hal tersebut, status Siaga Satu di seluruh Suriah yang telah ditetapkan sejak 7 Desember 2024 tetap dipertahankan hingga saat ini.

    Pemerintah RI telah mengambil berbagai langkah pelindungan WNI, seperti koordinasi intensif antar Kementerian atau Lembaga, pemutakhiran Rencana Kontingensi termasuk jalur evakuasi, pertemuan daring dengan WNI di Suriah, serta koordinasi dengan pemerintah setempat guna memastikan safe corridor bagi pergerakan WNI menuju perbatasan.

    Kemlu juga mengimbau agar WNI tetap memperhatikan perkembangan situasi keamanan di Suriah, meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damaskus dan antar-sesama WNI.

    Bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri juga mengimbau untuk menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor kontak: +6281-290-070-027, dan Hotline KBRI Damaskus melalui nomor kontak: +963 954 444 810.

  • Alasan di balik Wacana Prabowo ‘Obral’ Amnesti ke Ribuan Napi

    Alasan di balik Wacana Prabowo ‘Obral’ Amnesti ke Ribuan Napi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan rencana pemberian amnesti kepada ribuan narapidana politik, UU ITE, hingga  pengguna narkotika dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan rekonsiliasi.

    “Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi  keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam 
    Point 1 Astra Cita,” kata Pigai dalam keterangan resminya, Minggu (15/12/2024). 

    Pigai menuturkan bahwa narapida yang terkait penghinaan kepala negara karena UU ITE sangat berkaitan erat dengan kebebasan berekpresi dan berpendapat.

    Hal tersebut juga berlaku untuk narapida kasus Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan. 

    “Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapida yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Dan yang lain-lain. Artinya Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” sambung Pigai.

    Dia menambahkan juga Kementerian Hak Asasi Manusia akan memberikan perhatian khusus pada ribuan narapida ini nantinya melalui program Kesadaran HAM. 

    “Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” pungkas Pigai.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, pada Jumat, 13 Desember 2024.

    Rapat tersebut membahas sejumlah isu, termasuk pemberian amnesti kepada narapidana tertentu, yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.

    Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti. Namun, terkait jumlah, kata Pigai, pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen. Selanjutnya pemerintah akan meminta 
    pertimbangan kepada DPR.

  • PM Albanese: 5 Tahanan ‘Bali Nine’ Tiba di Australia

    PM Albanese: 5 Tahanan ‘Bali Nine’ Tiba di Australia

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia memastikan bahwa 5 tahanan yang merupakan anggota tersisa dari jaringan narkoba “Bali Nine” telah kembali ke negaranya.

    Perdana Menteri Anthony Albanese menyebutkan bahwa kepulangan anggota tersisa tersebut terjadi setelah upaya diplomatik antara kedua negara pada akhir tahun ini. 

    Upaya diplomatik itu, kata Anthony dilakukan untuk mencapai kesepakatan repatriasi dari kedua pemerintah yang disepakati pada Minggu (15/12/2024).

    “Pemerintah Australia dapat mengonfirmasi bahwa warga negara Australia Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj telah kembali ke Australia,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip melalui reuters, Minggu (15/12/2024).

    Orang-orang itu termasuk di antara sembilan orang yang ditangkap pada tahun 2005 yang mencoba menyelundupkan lebih dari 8 kg (18 pon) heroin keluar dari pulau resor Indonesia, Bali.

    “Orang-orang Australia ini menjalani hukuman lebih dari 19 tahun penjara di Indonesia. Sudah waktunya bagi mereka untuk pulang,” kata Albanese.

    Dari pemerintah Indonesia, dia melanjutkan kelima orang itu dipindahkan dari Bali dengan status tahanan pada Minggu (15/12/2024) pagi dan mendarat di kota Darwin, Australia.

    Dua pemimpin kelompok itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi pada 2015, yang mendorong Australia untuk menarik duta besarnya sebagai bentuk protes.

    Satu-satunya perempuan dalam kelompok itu dibebaskan dari penjara pada tahun 2018, dan seorang anggota laki-laki meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

    “Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia atas kerja samanya untuk memfasilitasi pemulangan para pria itu ke Australia atas dasar kemanusiaan,” kata Albanese.

    Dia menyebut bahwa Pemulangan itu mencerminkan hubungan bilateral yang kuat dan rasa saling menghormati antara Indonesia dan Australia.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemindahan itu bersifat timbal balik.

    Maksudnya, apabila suatu hari pemerintah kita meminta pemindahan tahanan Indonesia di Australia, Pemerintah Australia juga berkewajiban untuk mempertimbangkannya.

    “Kelima orang itu dilarang seumur hidup untuk memasuki Indonesia,” kata Yusril dalam sebuah pernyataan.

    Indonesia telah mengatakan akan menghormati keputusan apa pun yang diambil Australia ketika para tahanan itu kembali ke rumah, termasuk apakah akan memberikan pengampunan.

    Yusril bertemu Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta bulan ini dan menyerahkan rancangan usulan pemulangan kelima orang tersebut. Jakarta saat itu mengatakan bahwa pemulangan tersebut tidak akan melibatkan pertukaran tahanan.