Category: Bisnis.com Nasional

  • Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka disarankan masuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Golkar setelah dipecat PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Riset Populi Center, Usep Achyar mengatakan bahwa partai yang mungkin masih membuka peluang untuk Jokowi dan Gibran hanya PKS dan Partai Golkar.

    Dia menilai bahwa PKS dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka untuk siapapun dan tidak dikuasai perseorangan, sehingga peluang Jokowi dan Gibran sangat besar untuk masuk ke partai tersebut.

    “Sebenarnya partai yang benar-benar telah menerapkan demokrasi itu hanya Golkar dan PKS karena mereka tidak dikuasai oleh satu keluarga saja,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/12).

    Usep juga mengemukakan tidak menutup kemungkinan Jokowi dan Gibran nantinya bakal masuk ke satu partai yang sama dan menguasai partai tersebut.

    “Kalau nanti Gibran dipilihkan partai oleh Jokowi, dia pasti bakal ikut,” katanya.

    Kendati demikian, menurut Usep, bisa saja Jokowi tetap memilih tidak berpartai, namun hanya mendorong anak dan mantunya agar masuk ke partai politik.

    “Tapi belum tentu juga Jokowi akan tetap berpolitik, tetapi hanya mendorong semua anak-anaknya agar mulus masuk ke partai politik,” ujarnya.

  • Ternyata Ini Alasan PDIP Tak Pecat Jokowi saat Masa Pilpres

    Ternyata Ini Alasan PDIP Tak Pecat Jokowi saat Masa Pilpres

    Bisnis.com, JAKARTA – PDIP memiliki alasan mengapa mereka tidak memecat Jokowi pada saat masa Pilpres 2024.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus, pada Senin 16 Desember 2024 kemarin.

    Deddy mengatakan alasan pihaknya tidak memecat Joko Widodo atau Jokowi sebagai kader saat masa Pilpres 2024 lalu lantaran masih menghormati Jokowi sebagai presiden.

    “Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy, seperti dilansir dari Antaranews.

    Selain itu, pada masa Pilpres 2024 kemarin, PDIP juga sibuk untuk menyusun rencana mereka memenangkan kader-kadernya.

    Setelah pesta demokrasi selesai, barulah PDI Perjuangan mengumpulkan kader-kadernya untuk dievaluasi secara menyeluruh.

    Deddy menambahkan bahwa skema dan proses seperti ini bukan hanya untuk Jokowi, namun juga kader-kader lain.

    “Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” kata Deddy.

    Selain itu, Deddy juga menghindari narasi jahat yang kemungkinan muncul jika Jokowi dipecat saat masa pilpres.

    Sebagaimana diketahui, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

  • Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Nataru, Minta Laporan Kesiapan Transportasi hingga Pangan

    Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Nataru, Minta Laporan Kesiapan Transportasi hingga Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat terkait untuk mengecek dan memasikan kesiapan menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Orang nomor satu di Indonesia meminta agar pengawasan ketat dilakukan demi seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan kegiatan saat Nataru tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita dan penuh rasa aman dan nyaman.

    “Saya ingin juga mendapatkan laporan yang terkini dari pihak keamanan juga dari sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersedian bahan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).

    Dia mengatamini bahwa meskipun persiapan perayaan natal dan tahun baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, tetapi dirinya ingin lebih meyakini bahwa pembantunya di kabinet juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut bahwa pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi, dalam hal ini libur Natal dan Tahun Baru yang jatuh pada 25 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

    Imbauan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan yang diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tertanggal 6 Desember 2024.

    “Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi,” tulis Yassierli dalam surat edaran tersebut, dikutip Kamis (12/12/2024).

    Kendati begitu, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

    Lebih lanjut, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur sesuai kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Adapun, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

    “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur,” tandas Yassierli.

  • Terungkap Alasan PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

    Terungkap Alasan PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

    Bisnis.com, JAKARTA – PDIP telah secara resmi memecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution dari daftar kader mereka.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651.

    Surat tersebut secara berurutan tertulis kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin seperti dilansir dari Antarawes.

    Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai.

    Mengacu pada pemecatan tersebut, baik Jokowi, Gibrab atau Bobby saat ini sudah dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” tambah Komarudin.

    Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu telah diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Joko Widodo sendiri bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.

  • Nasib Jokowi, Gibran, dan Bobby Setelah Dipecat PDIP

    Nasib Jokowi, Gibran, dan Bobby Setelah Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Akhir kisah perseteruan antara Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dengan PDI Perjuangan (PDIP) berujung pada sanksi pemecatan sebagai kader.

    Keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP memang telah berlangsung lamba dengan ditandai absennya mantan Walikota Solo itu pada sejumlah agenda besar partai berlambang moncong putih.

    Tidak hanya itu, kerenggangan Jokowi dan PDIP makin jelas terlihat pada perbedaan arah dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang saat itu memilih pasangan Prabowo-Gibran.

    Padahal pada Pilpres 2024 PDIP telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Gibran yang juga tercatat sebagai kader PDIP justru maju dalam Pilpres 2024 berseberangan dengan arah partainya.

    Pada akhirnya, DPP PDIP mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya, serta 27 anggota partai lainnya.

    Hal tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, dalam sebuah video yang diterima oleh Bisnis pada Senin (16/12/2024). Dia menuturkan bahwa perintah ini berasal langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

    “Untuk mengumumkan secara resmi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai Se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabumi Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” tuturnya.

    Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan no. 1649/KPTS/DPP/XII/2024, mengenai pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” terangnya.

    DPP PDIP Perjuangan akan mempertanggungjawabkan SK tersebut pada kongres yang akan datang. Surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 4 Desember 2024.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasko Kristianto, ditandatangani,” ucapnya.

    Sama halnya pada Gibran dan Bobby. Gibran dipecat berdasarkan SK 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan Bobby dengan SK 1651/KPTS/XII/2024. Kedua SK tersebut sama-sama ditetapkan di Jakarta, 4 Desember 2024.

    Sama dengan SK pemecatan Jokowi, SK Gibran dan Bobby juga ditandatangani oleh Megawati dan Hasto.

    Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan bahwa Jokowi dan keluarganya memang sejak awal rencananya ingin dipecat setelah proses Pilpres dan Pilkada 2024 selesai digelar.

    Pasalnya, menurut Deddy, keduanya tengah menjadi peserta pemilu dan hal tersebut akan mengganggu stabilitas pencalonan anak dan mantu Jokowi.

    “Kami juga kan tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak-mantu beliau [Jokowi] bertarung di Pilpres dan Pilkada atau tidak siap berkontestasi,” tutur Deddy di Jakarta, Senin (16/12).

    Maka dari itu, kata Deddy, PDIP melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby setelah Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 rampung.

    “Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai,” katanya.

    Deddy mengimbau masyarakat agar tidak membuat narasi yang mendiskreditkan PDIP terkait pemecatan terhadap tiga kadernya itu.

    “Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” ujarnya.

    Gerindra hingga Golkar Buka Pintu

    Sejumlah partai politik siap membuka pintu untuk Jokowi sebagai kader usai dipecat dari partai yang telah membesarkan namanya lebih dari satu dekade.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    Hal ini disampaikannya dalam menyikapi pemecatan Jokowi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada siang ini, Senin (16/12/2024).

    “Saya tahu Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kamu lihat perkembangannya, dari apa yang menjadi respons kami ya,” ujarnya kepada wartawa di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).

    Dia melanjutkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu sangat inklusif. Sehingga, setiap pihak dapat menjadi bagian dari mereka.

    “Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Bahlil melanjutkan kembali menyerahkan kepada Jokowi apabila berminat untuk masuk ke partai berelemen warna kuning itu.

    “Ya semua kami serahkan kepada bapak-bapak yang ada, termasuk bapak presiden Jokowi,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    Hal ini disampaikannya usai menjamu makan malam Jokowi di kediamannya di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024).

    “Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu mengaku bahwa setelah mendengar kedatangan Jokowi di Jakarta, maka dirinya langsung mengundang dirinya makan malam.

    “Jadi saya dengar Pak jokowi ada di Jakarta, saya undang makan, jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo. Sekadarng, saya undang sekarang ke Kertanegara,” tandas Prabowo.

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bansos alias bantuan sosial pemerintah PHK akan kembali diberikan kepada masyarakat pada bulan Desember 2024 ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal. Ia mengatakan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako sudah dicairkan pada Desember 2024.

    “Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Faisal menjelaskan bansos PKH yang cair Desember 2024 mencakup tahap III atau periode Juli, Agustus, September dan tahap IV untuk periode Oktober, November, dan Desember.

    Adapun, BPNT yang cair ialah untuk periode Juli-Desember 2024. Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan

    Untuk mengecek penerima bansos PKH bulan Desember 2024 ini, masyarakat bisa menggunakan NIK KTP saja.

    Cara cek bansos PKH bulan Desember 2024 dengan NIK KTP

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Besaran bantuan

    Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan. Kemudian pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan.

    Pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.

    Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.

  • PDIP Tegaskan Sanksi Pemecatan Tidak Hanya Berlaku untuk Jokowi dan Keluarga

    PDIP Tegaskan Sanksi Pemecatan Tidak Hanya Berlaku untuk Jokowi dan Keluarga

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa tidak hanya Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution saja yang dikeluarkan dari partai.

    Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan ada beberapa kader PDI-Perjuangan lainnya yang juga dipecat bersamaan dengan Jokowi, Gibran dan Bobby di seluruh Indonesia.

    Maka dari itu, Deddy menegaskan bukan hanya Jokowi, Gibran dan Bobby saja yang dipecat dari PDI-Perjuangan.

    “Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” tuturnya di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Deddy menjelaskan bahwa beberapa kader yang bermasalah baru bisa dievaluasi oleh PDIP setelah Pilpres dan Pilkada rampung di Indonesia.

    “Setelah Pilpres dan Pileg kami ingin fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional,” katajya.

    Maka dari itu, kata Deddy, setelah pilpres, pileg dan pilkada rampung, semua kader yang tidak baik langsung dievaluasi hingga dipecat seperti Jokowi, Gibran dan Bobby.

    “Setelah pemilukada selesai kami baru ada waktu untuk mengumpulkan pimpinan dari partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” ujarnya.

  • Kapolri: Densus 88 hingga BIN Ikut Amankan Perayaan Natal 2024

    Kapolri: Densus 88 hingga BIN Ikut Amankan Perayaan Natal 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerjunkan Detasemen Khusus (Densus) Anti-teror Polri atau Densus 88 untuk mengamankan perayaaan Natal 2024.

    Sigit menyatakan, korps Densus itu nantinya bakal bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) agar pengamanan Natal lebih optimal.

    “Baik yang uniform maupun non-uniform, dan teman-teman dari Densus tentunya akan bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan BAIS dan BNPT untuk melaksanakan pengamanan,” ujarnya usai koordinasi lintas sektoral di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2024).

    Sigit menambahkan, bahwa pihaknya bakal mengerahkan 141.443 personel gabungan bersama TNI dan instansi terkait lainnya dalam pengamanan Nataru 2024.

    Selain itu, Sigit juga menuturkan bahwa pihaknya akan menyiagakan 2.794 posko selama Nataru 2024. Perinciannya, 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan dan 207 terpadu.

    “Kita juga sudah menyiapkan 2.794 posko terdiri dari 1.852 pospam, 735 pos pelayanan, dan 207 pos,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan mengatakan puncak arus mudik Nataru akan terjadi dalam dua tahap atau gelombang.

    Arus mudik tahap I akan terjadi pada 24-25 Desember dan tahap kedua pada 29-30 Desember 2024. Sementara puncak arus balik adalah 1-2 Januari 2025. 

    Adapun, Kemenhub juga telah memperkirakan sebanyak 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025. 

  • 4 Nama Calon Ketum PPP, Masih Belum Kuat Tarik ke Parlemen

    4 Nama Calon Ketum PPP, Masih Belum Kuat Tarik ke Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai masih belum memiliki nama yang cukup kuat untuk dipilih menjadi Ketua Umum partai berlambang Kabah tersebut. 

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa empat nama yang masuk kandidat bursa ketua umum DPP PPP masih belum memiliki kemampuan untuk penuhi harapan kader agar PPP bisa kembali ke parlemen.

    Keempat kandidat tersebut dua dari dalam internal partai dan dua dari luar PPP, yakni Taj Yasin Maimoen, Sandiaga Salahudin Uno dari internal, Sementara itu, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Dudung Abdurachman dari luar PPP.

    “Saya melihat belum ada nama potensial untuk jadi Ketum DPP PPP. Namun sejauh ini saya tidak melihat calon ketum umum yang membawa harapan PPP kembali menjadi partai parlemen,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (16/12).

    Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga menilai bahwa semua calon ketua umum DPP PPP tersebut tidak mungkin bisa bawa PPP kembali ke parlemen.

    “Kemarin saja partai yang sudah ada di parlemen menjadi partai non palemen. Artinya tidak ada prestasi dan harapan dengan nama nama elite lama PPP tersebut akan memberikan harapan PPP kembali menjadi partai berkelas,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkap 4 nama yang masuk kandidat sebagai ketua umum PPP. 

    Keempat kandidat itu dua dari dalam internal partai dan dua dari luar yakni Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Sandiaga Uno, hingga Dudung Abdurachman.  ,

    Adapun Dudung dan Gus Ipul adalah dua kandidat yang berasal dari luar partai. Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat alias KSAD. Sementara itu, Gus Ipul, saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih. 

    “Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy 

  • Respons Ganjar Usai PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga

    Respons Ganjar Usai PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga

    Bisnis.com, YOGYAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan alias PDIP Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, dan Gibran Rakabuming Raka sudah dibahas sejak lama.

    Ganjar mengatakan hal itu saat ditemui Bisnis di Bandara Internasional Yogyakarta pada hari ini, Senin (16/12)2024). “Tidak perlu ada yang dikomentari lagi. Ini [pemberhentian] adalah proses lama yang berjalan dan baru hari ini diumumkan,” kata Ganjar.

    Bekas Gubernur Jawa Tengah ini menganalogikan keputusan PDIP seperti aturan yang ada di organisasi. Menurutnya, siapapun yang menjadi bagian sebuah organisasi wajib mengikuti aturan. Namun, jika sebaliknya, maka tentu ada sanksi sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Ya kalau kemudian kita ikut organisasi, misal wartawan dan enggak mengikuti aturan yang ada. Kamu layak ndak disitu? ya seperti itu,” ujarnya.

    PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga

    Sebelumnya, DPP Partai PDI-Perjuangan (PDIP) mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, serta 27 anggota partai lainnya. 

    Hal tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, dalam sebuah video yang diterima oleh Bisnis pada Senin (16/12/2024). Dia menuturkan bahwa perintah ini berasal langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. 

    “Untuk mengumumkan secara resmi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai Se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabumi Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” tuturnya. 

    Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan no. 1649/KPTS/DPP/XII/2024, mengenai pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. 

    Sama halnya pada Gibran dan Bobby. Gibran dipecat berdasarkan SK 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan Bobby dengan SK 1651/KPTS/XII/2024. Kedua SK tersebut sama-sama ditetapkan di Jakarta, 4 Desember 2024. 

    Sama dengan SK pemecatan Jokowi, SK Gibran dan Bobby juga ditandatangani oleh Megawati dan Hasto.