Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Deretan Kader Gerindra yang Duduk di Jabatan Strategis BUMN

    Deretan Kader Gerindra yang Duduk di Jabatan Strategis BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Gerindra mengisi jabatan strategis di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Penunjukan ini dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun keputusan resmi dari Menteri BUMN sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

    Mereka juga mengemban posisi dari sektor yang beragam, seperti dari energi, perbankan syariah, tambang, dan lain-lainnya. 

    Terlebih, baru-baru ini Willgo Zainar juga memegang posisi di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), menambah daftar kader Gerindra yang memegang posisi di pelat merah. 

    Berikut daftar kader Gerindra yang menjadi komisaris BUMN:

    1. Willgo Zainar

    Willgo kini menduduki  jabatan sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Keputusan ini diambil dari  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (16/12). 

    Adapun, ia sendiri juga pernah mengemban tugas sebagai Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Gerindra pada periode 2014-2019. 

    2. Fuad Bawazier

    Fuad menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama holding tambang BUMN PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. 

    Adapun, keputusan itu juga ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023, pada Mei 2024. Adapun Fuad sendiri juga sempat menjadi Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. 

    3. Felicitas Tallulembang

    Felicitas menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) lewat RUPS Tahunan yang digelar pada pertengahan Mei 2024. 

    Ia sendiri lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan. Felicitas sendiri merupakan mantan anggota DPR fraksi Gerindra periode 2014-2019. 

    4. Siti Nurizka Puteri Jaya

    Siti ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Ia ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Juni 2024. 

    Wanita yang lahir pada 6 Desember 1987 ini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Pemberdayaan Wanita DPP Partai Gerindra periode 2015-2020. Terlebih, ia juga berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra untuk periode yang sama. 

    5. Simon Aloysius Mantiri

    Simon Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia ditetapkan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023 pada Juni 2024. 

    Simon sendiri masuk dalam daftar Dewan Pembina DPP Gerindra. Terlebih, ia juga sempat memegang posisi sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    6. Mochamad Iriawan (Iwan Bule)

    Iwan masuk dalam jajaran dewan komisaris PT Pertamina (Persero), menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

    Iwan Bule dan Simon merupakan petinggi Partai Gerindra. Adapun Iwan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023.

    7. Faudzi Baadilla

    Faudzi menduduki posisi sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 pada Juli 2024. 

    Sosok yang membintangi beberapa film seperti 9 Naga dan Mengejar Matahari ini juga pernah menjadi calon anggota DPR RI lewat Partai Gerindra pada Pemilu 2019. 

    8. Burhanuddin Abdullah

    Burhanuddin menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada Juli 2024. Adapun, ia merupakan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI). 

    Ia sendiri merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra. Terlebih, ia juga pernah menjadi petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. 

    9. Isra Daming Pramulya  

    Isra menjabat sebagai Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero). Adapun, ia memegang posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dalam RUPS perseroan yang ditandatangani pada Juli 2024. 

    Sosok yang lulus dari Universitas Hasanuddin ini juga merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga menjadi Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran. 

    10. Conny Lolyta Rumondor

    Conny menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri. Ia ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-130/MBU/06/2024 pada Juni 2024. 

    Sebelumnya, Conny merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut). Ia juga menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran di Sulut. 

  • Polemik Kenaikan Tarif PPN 12%, Kebijakan Tepat atau Hasrat Sesaat?

    Polemik Kenaikan Tarif PPN 12%, Kebijakan Tepat atau Hasrat Sesaat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan tetap akan mengerek tarif PPN menjadi 12%. Tarif itu efektif mulai berlaku pada awal Januari 2025. Keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN 12% itu terjadi di tengah polemik penurunan daya beli dan tren stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selalu di kisaran 5%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, misalnya, mengemukakan bahwa keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN menjadi 12% telah dibahas dengan cukup matang. Pemerintah, kata dia, bahkan berencana untuk memilih dan memilah barang yang akan dikenakan PPN. Khusus bahan kebutuhan pokok alias sembako, pemerintah tidak akan bebas PPN.

    Pernyataan Sri Mulyani itu sejatinya tidak ada yang baru. Apalagi, jika mengacu kepada UU No.42/2009 tentang PPN maupun UU No.7/2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP, barang kebutuhan pokok seperti beras dan tetek bengeknya memang tidak dikenakan tarif atau tarifnya 0%. Artinya, tanpa pernyataan tidak akan dikenakan tarif 12%, sembako sudah sepantasnya tidak kena PPN.

    Soal PPN, memang menjadi persoalan pelik dari tahun ke tahun. PPN secara prinsip dikenakan kepada barang kena pajak alias BKP dan jasa kena pajak (JKP). Jadi setiap barang atau jasa yang masuk kategori BKP atau JKP wajib dikenakan PPN. Di berbagai negara, Vietnam misalnya, hampir semua barang kena PPN. Hanya saja di Indonesia, ada kecenderungan untuk barang atau kategori tertentu, memperoleh pembebasan pajak alias tax exemption. 

    Berbagai praktik pengecualian hingga pembebasan pajak itu seperti bumerang karena memicu gap dan ketidakelastisan dalam pemungutan pajak. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir, potensi kehilangan penerimaan akibat berbagai kebijakan pembebasan pajak maupun insentif perpajakan mencapai 1,59% hingga 1,73% produk domestik bruto.

    Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah mengestimasi total belanja pajak mencapai Rp362,5 triliun atau tumbuh sekitar 6% dibandingkan dengan estimasi tahun sebelumnya yang di angka Rp341,1 triliun. Strukutur belanja pajak mayoritas juga digunakan untuk menyusubsidi kegiatan konsumsi yang tercermin dari tingginya belanja pajak PPN dan PPnBM. Porsinya mencapai 58% atau di angka Rp210,2 triliun.

    Sementara itu, stimulus fiskal yang dikeluarkan untuk kegiatan produktif seperti tax holiday, tax allowance atau insentif di jenis pajak penghasilan atau PPh hanya di angka Rp129,8 triliun atau 35,8% dari total estimasi belanja pajak tahun 2023. Menariknya, pemerintah memproyeksikan estimasi belanja pajak akan terus mengalami kenaikan di angka 1,77% – 1,83% dari PDB pada tahun 2024-2025.

    Jumlah belanja pajak yang semakin melonjak itu memiliki konsekuensi baik struktur penerimaan pajak maupun terhadap daya pungut pajak yang kian melemah. Indikasi lemahnya kinerja pemungutan pajak itu tercermin dari rendahnya tax ratio alias rasio pajak. Rasio pajak Indonesia, saat ini hanya di kisaran 10%-11% dari PDB. Angka itu akan turun cukup dramatis, jika indikator yang dihitung hanya penerimaan pajak non migas.

    Pada tahun 2023, penerimaan pajak non migas pemerintah hanya di angka 8,4% dari PDB. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa, pemerintah hanya mampu memungut 8,4% penerimaan pajak dari keseluruhan aktivitas ekonomi selama tahun lalu. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara OECD di angka 34%.  

    Soal PPN, ada sejumlah simulasi untuk mengukur apakah kebijakan yang berlaku saat ini efektif atau tidak. Tentu saja, simulasi tersebut mengesampingkan kenaikan tarif PPN 12% yang sejatinya tidak terlalu berdampak signifikan untuk memperbaiki struktur dan daya pungut penerimaan pajak.

    Daya pungut PPN bisa diukur dari VAT Ratio, skema ini dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PPN dengan PDB. Jika pada tahun 2023 lalu PDB Rp20.892,4 triliun dan realisasi PPN di angka 3,6%. Selain itu, efektif atau tidaknya daya pungut PPN juga bisa diukur menggunakan VAT gross collection ratio. Caranya dengan membandingkan antara penerimaan PPN dengan tarif PPN yang dikalikan konsumsi rumah tangga.

    Jika tarif PPN yang berlaku pada tahun 2023 sebesar 11% dan konsumsi rumah tangga di angka Rp11.109,6 triliun, maka akan diperoleh angka estimasi ideal penerimaan PPN sebesar Rp1.222,05 triliun. Artinya jika penerimaan PPN pada tahun 2023 sebesar Rp764,34 triliun yang merepresentasikan 61,7% total potensi penerimaan PPN. Ada gap penerimaan sebesar Rp467,7 triliun.

    Simulasi lain bisa menggunakan skema atau model VAT efficiency ratio, yang dihitung dengan membandingkan penerimaan PPN dengan tarif PPN plus PDB. Penerimaan PPN pada tahun 2023 di angka Rp764,34 triliun, sementara itu jika tarif PPN 2023 yakni 11% dikenakan kepada PDB sebesar Rp20.892,4 triliun, potensi ideal penerimaan PPN di angka Rp2.298,1 triliun.

    Artinya, jika menggunakan skema ini, penerimaan PPN 2023 sebesar Rp764,34 triliun, hanya merepresentasikan 33,2% dari total potensi penerimaan PPN atau terjadi gap di kisaran Rp1.533,7 triliun. Dengan gap PPN yang sangat lebar, efektivitas kenaikan tarif PPN menjadi tanda tanya besar, apakah itu sebuah kebijakan tepat atau hanya demi hasrat mengeruk penerimaan sesaat?

  • PSN Rempang Memanas! Warga Bentrok dengan OTK, 8 Orang Terluka

    PSN Rempang Memanas! Warga Bentrok dengan OTK, 8 Orang Terluka

    Bisnis.com, BATAM – Bentrokan kembali pecah di lokasi proyek Rempang Eco City, Kepulauan Riau. Sejumlah warga menjadi korban pemukulan oleh puluhan orang tak dikenal.

    Berdasarkan laporan dari Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari (18/12/2024) pukul 00.50 WIB.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Bisnis.com, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Andri Alatas mengatakan data sementara yang dihimpun, ada sejumlah posko warga yang dirusak.

    “Posko yang dirusak di Kampung Sembulang Hulu dan Sei Buluh di Kelurahan Sembulang, Kecataman Galang,” katanya Rabu (18/12/2024).

    Adapun warga yang terluka sebanyak delapan orang, yang kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. “Rinciannya empat orang alami luka sobek di kepala, satu orang luka berat, satu orang terkena panah, satu orang patah tangan, dan satu lagi luka ringan,” paparnya.

    Selain itu, sejumlah kendaraan bermotor milik warga juga ikut dirusak. Atas kejadian tersebut, Andri menyebut pihaknya telah mengatur langkah selanjutnya, dan mendesak Presiden dan DPR RI memastikan perlindungan kepada masyarakat Rempang.

    “Kami juga meminta Kapolri melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas. Kami pun meminta Komnas HAM mengawasi dan bertindak tegas atas rentetan pelanggaran di Rempang,” ungkapnya.

    Sementara itu Koordinator Lapangan Tim Keamanan PT MEG, Angga membantah terkait penyerangan terhadap warga lokal. “Kami hanya melakukan patroli rutin di daerah Sembulang. Saat kami lewat, ada mobil merah berhenti di pinggir jalan. Kami coba bantu, tiba-tiba muncul empat orang yang menyerang dengan parang,” tuturnya.

    Angga menyebut pihaknya mencoba melarikan diri, namun satu rekannya terpisah dan disekap warga. “Kami mencarinya dan menemukannya sudah dihakimi oleh warga. Setelah itu dengan bantuan polisi, kami bawa ke rumah sakit,” imbuhnya.

    Angga mengatakan pihaknya selalu mencoba menjaga hubungan baik dengan warga. “Kami tidak pernah bawa senjata tajam dalam bertugas. Kami selalu bantu warga terutama soal kesehatan,” jelasnya.

    Penasihat Hukum PT MEG, Rio Sibarani mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kejadian ini. “Tindakan menyekap dan menganiaya seseorang jelas melawan hukum dan masuk ke ranah pidana. Kami akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian,” kata Rio.

    Ia juga menegaskan bahwa pihak yang membawa senjata tajam adalah warga. “Tidak ada korban lain dari pihak kami, dan yang bawa senjata tajam itu warga. Apalagi yang bawa panah, itu bukan kami,” tegasnya.

    Proyek Rempang

    Seperti yang diketahui, PT MEG merupakan perusahaan yang dimiliki Tomy Winata, yang mendapatkan konsesi pengembangan Pulau Rempang seluas 17 ribu hektar. Proyek pengembangan ini bernama Rempang Eco-City.

    PT MEG telah mendapat investasi awal dari Xinyi Group asal China. Rencananya Xinyi akan mulai membangun pabrik kaca senilai ratusan triliun tahun depan.

    Rencananya pabrik kaca yang akan mereka bangun membutuhkan lahan seluas 2.300 hektare. Lokasinya tepat di wilayah Sembulang, Kelurahan Rempang Cate yang berada di bagian timur Pulau Rempang. 

    Ada 4 kampung di Sembulang yang menjadi lokasi pabrik kaca, yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu dan Sembulang Tanjung. Seluruh warga diminta untuk relokasi sementara ke Batam, sambil menunggu rumah permanen di Tanjung Banon disiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

    Rencana ini tentu memancing pro dan kontra, dimana ada warga yang setuju direlokasi atau malah menolaknya. 

    Konflik agraria antara warga dan pengembang pertama kali terjadi pada September 2023 kemarin, yang pada awalnya dimulai dengan unjuk rasa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Agustus 2023 dan 11 September 2023. 

    Unjuk rasa kedua berakhir ricuh karena terjadi bentrokan antara aparat dengan warga. Saat BP Batam dan aparat berupaya memasang patok lahan pada 7 September 2023, mereka bentrok dengan warga di Jembatan IV Barelang. 

    Bentrok tersebut menimbulkan sejumlah korban, di mana sejumlah warga terluka dan bahkan banyak anak-anak sekolah SD 024 Tanjung Kertang terkena gas air mata.

    Setelah itu menurut penuturan warga yang menolak relokasi, mereka terus mendapat intimidasi dari orang tak dikenal, hingga sampai pada akhirnya terjadi penyerangan pada dini hari tadi.

    Berdasarkan data yang dihimpun BP Batam, hingga saat ini sudah ada 232 KK yang setuju direlokasi imbas dari Proyek Rempang Eco-City.

    42 KK diantaranya sudah menempati rumah baru di Tanjung Banon, dan 190 KK masih menunggu pemindahan yang akan dilakukan secara bertahap.(K65)

  • Jokowi Dipecat PDIP, Ini Langkah yang akan Diambil Projo

    Jokowi Dipecat PDIP, Ini Langkah yang akan Diambil Projo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko menyatakan siap mengubah organisasinya menjadi partai untuk kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sekadar informasi, Jokowi dan keluarganya telah dipecat PDIP. Pemecatan Jokowi terkait dengan manuvernya selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang baru saja berlalu..

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko kepada Antara, Rabu.

    Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

    Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut.

    Karenanya, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo.

    “Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” kata Handoko.

    Pemecatan Jokowi

    DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

    Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

    Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut

  • Projo Siap Bentuk Partai untuk Kendaraan Politik Jokowi usai Dipecat PDIP

    Projo Siap Bentuk Partai untuk Kendaraan Politik Jokowi usai Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 itu.

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko dilansir dari Antara, Rabu (18/12/2024).

    Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

    Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. Karenanya, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo.

    “Belum [belum ada pembicaraan dengan Jokowi], nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” kata Handoko.

    DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

    Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

    Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut

    Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang.

    “Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.

    Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.

  • Reaksi Jokowi dan Gibran usai Dipecat PDIP

    Reaksi Jokowi dan Gibran usai Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi berada di titik nadir. PDIP bahkan telah secara resmi memecat Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kadernya.

    Adapun Jokowi telah menanggapi keputusan pemecatan oleh PDIP. Dia mengungkapkan menghormati keputusan PDIP dan menyebut hanya waktu yang akan mengujinya. Dia juga mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.

    “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” katanya dilansir dari Antara.

    Jokowi juga hanya membalas dengan senyuman ketika disinggung soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) ke partai.

    Sementara itu, terkait soal kemungkinan dirinya membuat partai politik baru, ia kembali menyinggung partai perorangan.

    “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” katanya.

    Mengenai alasan pemecatan, ia tidak ingin mencari pembenaran terkait hal itu. “Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti nanti waktu yang akan mengujinya,” katanya. 

    Gibran Tak Masalah

    Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak masalah dipecat hanya karena memiliki pendapat yang berbeda di PDIP.

    Gibran berpandangan bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah partai merupakan hal yang biasa. Bahkan, menurut Gibran, perbedaan juga bisa jadi hal positif karena bisa mewarnai demokrasi di Indonesia.

    “Sekali lagi yang namanya perbedaan adalah hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita,” tuturnya.

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan  bukan hanya dirinya saja yang dipecat oleh PDIP, tetapi juga Ketua Umum PP Pemuda Katolik yaitu Stefanus Gusma.

    Stefanus Gusma mundur dari jabatannya sebagai Badiklatpus PDI-Perjuangan bersamaan dengan Maruarar Sirait.

    “Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai,” kata Gibran. 

    Kendati demikian, Gibran mengaku senang dengan sikap Stefanus Gusma yang ingin merangkul semua pihak di organsiasi PP Pemuda Katolik.

    “Jadi saya senang sekali dengan Pak Ketua ber-statement akan merangkul, mengajak semua pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun back ground-nya dan apapun afiliasi politiknya dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua,” ujarnya

  • Mahfud MD Blak-blakan, Sistem Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi

    Mahfud MD Blak-blakan, Sistem Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga saat ini masih menjadi eksperimen yang belum selesai. 

    Dikutip dari akun YouTube Mahfud MD pada Rabu (18/12/2024), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut sempat menceritakan perjalanan Pilkada dari masa reformasi hingga saat ini. Ia juga sempat menyinggung berbagai masalah yang muncul di dalam prosesnya. 

    “Berdasar pengalaman masa lalu kan sudah pernah saya katakan, pemilihan kepala daerah itu menjadi proses eksperimen yang tidak pernah selesai,” ujar Mahfud. 

    Mahfud mengingatkan bahwa pada 2012–2014, mayoritas partai politik sempat sepakat untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD, yang dikatakan sempat disepakati seluruh partai termasuk PDIP. 

    “Karena pada waktu itu dirasakan, kemahalan dan kejorokan, seperti saya katakan tadi itu, sudah parah sejak beberapa tahun sebelumnya. Kan pilkada langsung itu dimulai tahun 2006 ya. 2004 itu ada perubahan undang-undang, lalu pelaksanaan pertamanya 2006,” terangnya. 

    Namun, sistem tersebut akhirnya tak jadi diterapkan lantaran mempertimbangkan kekhawatiran rakyat. Terlebih, pada saat itu masyarakat mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjadi Presiden. 

    “Kritiknya luar biasa sampai Pak SBY itu dicaci maki luar biasa di medsos. Dibilang Anda ini sudah merusak demokrasi dan sebagainya. Padahal itu kesepakatan seluruh partai. Sampai akhirnya ya gitu. Pak SBY [menyatakan] saya akan ikut rakyat,” tutur Mahfud. 

    Sedangkan di lain sisi, Mahfud mengatakan bahwa Pilkada langsung tak menghilangkan persoalan. Sebaliknya, praktik politik uang justru semakin meluas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

    “Sejak 2006 itu pemilihan, itu politik uang luar biasa. Serangan fajar itu menjadi hal biasa. Yang di jaman Orde Baru dianggap penyakit yang sangat menjijikkan, itu muncul serangan fajar di berbagai daerah.” ucapnya. 

    Menurutnya, masyarakat juga menanti ‘serangan fajar’ tersebut. Hal ini dinilai tidak mendidik masyarakat. 

    Mahfud kemudian mengatakan bahwa jika ingin mengevaluasi Pilkada yakni bukan pada mekanisme langsung atau tidak langsung, namun pada pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan perlunya memastikan netralitas aparat penegak hukum dan birokrasi. 

    Dia juga menyinggung persoalan penyalahgunaan fasilitas negara oleh para petahana untuk kepentingannya. 

    “Ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan pemilihan umum. Tetapi karena penyalahgunaan ini tidak bisa secara langsung membuktikan pilihan orang di dalam bilik suara, maka pemilunya tetap sah,” jelasnya.

  • Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai bahwa ide calon kepala daerag dipilih oleh DPRD merupakan ide yang bagus untuk evaluasi. 

    Mahfud menjelaskan bahwa dirinya tidak menyatakan setuju terhadap sistem tersebut.

    Namun, menurutnya, gagasan penghapusan Pilkada Serentak patut dikaji ulang mengingat pelaksanaan Pilkada saat ini dinilai tidak bersih.

    “Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga. Biayanya mahal lalu permainannya kotor gitu,” tutur Mahfud, dikutip dari akun YouTubenya sendiri pada Rabu (18/12/2024). 

    Adapun, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti biaya besar yang dikeluarkan selama pelaksanaan Pilkada, yang bahkan melampaui pendapatan jabatan yang diperebutkan.

    “Sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T (triliun) bahkan ya. Untuk pilgup, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa?” terangnya. 

    Mahfud juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2020 yang mengungkapkan bahwa 84% biaya Pilkada ditanggung oleh ‘cukong’.

    Hal ini, menurutnya, berdampak pada pemberian konsesi-konsesi kepada pihak tersebut setelah kepala daerah terpilih. 

    Selain itu, Mahfud juga menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi di Pilkada serta dampak perpecahan di masyarakat yang sering kali berlanjut hingga lima tahun setelah pemilihan selesai.

    Mahfud juga menilai bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dinilai memalukan sebagai bangsa.

    Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada.

    “Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, ide ini sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan di Hari Ulang Tahun atau HUT ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat (12/12)

    Prabowo menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.   

    Ia kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.  

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • KPK Periksa Yasonna Laoly Terkait Kasus Harun Masiku

    KPK Periksa Yasonna Laoly Terkait Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. 

    Berdasarkan keterangan KPK, Yasonna sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.50 WIB. Ketua DPP PDIP itu memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya batal hadir pada pekan lalu. 

    “Betul yang bersangkutan sudah hadir pukul 09.50,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (18/12/2024). 

    Sebelumnya, Yasonna yang juga merupakan Ketua DPP PDIP dipanggil pda pekan lalu, Jumat (13/12/2024). Dia batal memenuhi panggilan itu dan meminta penjadwalan ulang. 

    Yasonna bukan satu-satunya elite PDIP yang sebelumnya telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam upaya pencarian Harun Masiku. Seperti diketahui, mantan caleg DPR PDIP 2019-2024 itu telah buron sejak 2020. 

    Padahal, tersangka-tersangka lain pada kasus suap PAW seperti di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan selaku penerima suap sudah keluar dari lapas. 

    Adapun elite PDIP lain yang telah diperiksa KPK yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia diperiksa pada Juni 2024 lalu, di mana ponsel dan buku catatannya turut disita oleh penyidik KPK. Staf Hasto, Kusnadi, bahkan dicegah ke luar negeri. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Harun menjadi satu dari lima buron KPK yang saat ini masih dalam pencarian seperti Kirana Kotama, Paulus Tannos, Emylia Said dan Herwansyah.

    Buron Sejak 2020

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Menko PMK dan BNPB Siapkan Antisipasi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, perlu adanya kesiapsiagaan antara pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir potensi dampak yang akan terjadi.

    Hal ini dikatakannya kala dia memimpin rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah se-Jawa Timur, untuk membahas kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (17/12/2024).

    “Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada Desember-Januari yang diperkirakan cukup tinggi, pemerintah sudah siap siaga, BNPB sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan yang detail,” katanya.

    Pratikno menambahkan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan yang dimaksud tak hanya dalam bidang infrastrukturnya saja, tetapi juga petugas dan masyarakatnya.

    Dia berkata demikian lantaran mengingat pada Desember ini merupakan periode libur Natal dan Tahun Baru alias Nataru, sehingga akan ada mobilisasi yang tinggi dari perjalanan masyarakat.

    “Intinya adalah insfrastruktur yang ada di daerah disiapkan sebaik mungkin, masyarakat dan para petugas disiapkan sebaik mungkin. Apalagi di jalur mudik saat Nataru nanti,” tutur Mensesneg pada era pemerintahan Jokowi tersebut.

    Pada kesempatan yang sama pula, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan BNPB memberikan dana operasional dan logistik peralatan bagi daerah yang berstatus siaga dan tanggap darurat bencana di wilayah Jawa Timur.

    “BNPB menyalurkan bantuan operasional dan perlengkapan peralatan. Dari 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, 27 menyatakan siaga darurat karena diprediksi akan terjadi bencana. Kita harapkan ketika terjadi bencana mereka sudah siap segera membantu masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut dia, pihaknya juga memberikan dukungan dana siap pakai untuk 11 wilayah yang dinyatakan berstatus tanggap darurat.

    “Yang sudah terjadi bencananya ada 11 wilayah. Diberikan bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak, semua bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” pungkas Suharyanto.