Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • PDIP ungkap Ada Pihak Ingin Dongkel Hasto dari Sekjen Partai

    PDIP ungkap Ada Pihak Ingin Dongkel Hasto dari Sekjen Partai

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan alias PDIP membenarkan ada pihak yang berupaya mengobok-obok Kongres melalui suksesi Sekretaris Jenderal alias Sekjen untuk mengganti Hasto Kristiyanto.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam menanggapi isu adanya pihak yang ingin mengacak-ngacak partai, lewat pergantian sekjen.

    “Pertanyaan anda yang pertama. Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang anda sampaikan itu kami tidak akan membantah,” ujar Deddy, dikutip pada Jumat (20/12/2024). 

    Adapun, Deddy menjelaskan lebih lanjut bahwa isu tersebut sudah berkembang luas di internal PDIP dan sengaja diembuskan oleh berbagai pihak. 

    Meski demikian, pihaknya tidak ingin menyebut “nama” tersebut karena dinilai sudah tidak layak lagi untuk disebut. 

    Deddy kemudian juga menanggapi soal pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang mewanti-wanti kader Partai agar tidak bermain dua kaki. 

    “Kalau soal dua kaki memang pasti ada di mana-mana dua kaki. Karena bisa semua punya dua kaki untuk berdiri. Kalau satu kaki pasti pegal,” kata dia.

    Meski demikian, Deddy tak mau berbicara lebih lanjut soal siapa sosok yang bermain seperti itu. “Jadi, saya kira saya tidak akan lebih jauh karena Ibu Mega sudah berbicara soal itu. Dan saya tidak perlu merespons lebih jauh,” ujarnya. 

  • Polemik 2 PSN Warisan Jokowi, PIK 2 dan Rempang Eco City

    Polemik 2 PSN Warisan Jokowi, PIK 2 dan Rempang Eco City

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memperoleh sejumlah warisan proyek strategis nasional (PSN) dari presiden sebelumnya, Joko Widodo alias Jokowi. 

    Sayangnya, tidak semua proyek tersebut berjalan mulus. Ada sejumlah kendala, salah satunya konflik dengan warga sekitar proyek yang telah memakan korban.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada 2 PSN yang dinilai berpolemik dari peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk Prabowo. Dua PSN itu yakni Rempang Eco City di Batam dan Tropical Coastland di PIK 2, Tangerang.

    Proyek Rempang Eco City merupakan PSN yang akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Proyek ini dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), salah satu anak perusahaan Grup Artha Graha milik konglomerat Tomy Winata.

    Berdasarkan catatan Bisnis, PSN memiliki nilai investasi jumbo sebesar Rp381 triliun sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja.

    Untuk tahap pertama sampai 2040, akan direalisasikan investasi sekitar Rp29 triliun dengan perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang. 

    Adapun, total lahan Pulau Rempang yang akan dikembangkan dalam proyek investasi ini luasnya hanya 8.142 hektare (ha) dari total area seluas 17.600 ha.

    Selain itu, Xinyi Group menjadi salah satu investor yang bakal masuk pada PSN ini. Perusahaan terintegrasi milik Xinyi International Investment Ltd dari China ini akan menggelontorkan dana Rp174 untuk pembangunan pembangunan pabrik kaca hingga panel surya.

    Rencananya pabrik kaca yang akan mereka bangun membutuhkan lahan seluas 2.300 hektare. Lokasinya tepat di wilayah Sembulang, Kelurahan Rempang Cate yang berada di bagian timur Pulau Rempang. 

    4 Kampung Tergusur

    Ada 4 kampung di Sembulang yang menjadi lokasi pabrik kaca, yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu dan Sembulang Tanjung. Oleh karenanya, seluruh warga diminta untuk relokasi sementara ke Batam, sambil menunggu rumah permanen di Tanjung Banon disiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

    Namun, rencana ini justru memancing pro dan kontra lantaran terdapat warga yang tidak setuju untuk direlokasi.

    Konflik agraria antara warga dan pengembang pertama kali terjadi pada September 2023. Bentrokan itu awalnya dimulai dengan unjuk rasa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Agustus 2023 dan 11 September 2023. 

    Unjuk rasa kedua berakhir ricuh karena terjadi bentrokan antara aparat dengan warga. Saat BP Batam dan aparat berupaya memasang patok lahan pada 7 September 2023, mereka bentrok dengan warga di Jembatan IV Barelang. 

    Bentrok tersebut menimbulkan sejumlah korban, di mana sejumlah warga terluka dan bahkan banyak anak-anak sekolah SD 024 Tanjung Kertang terkena gas air mata.

    Setelah itu menurut penuturan warga yang menolak relokasi, mereka terus mendapat intimidasi dari orang tak dikenal, hingga sampai pada akhirnya terjadi dugaan penyerangan.

    Teranyar, situasi di proyek Rempang Eco City, Kepulauan Riau kembali memanas akibat bentrokan antara warga dengan pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) pada Selasa (17/12/2024).

    Polresta Barelang menyebut bahwa kericuhan bermula ketika seorang pekerja PT MEG mengamankan sebuah spanduk berisi penolakan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang dipasang oleh masyarakat.

    Mengetahui kejadian itu, warga tidak terima tindakan yang dilakukan oleh karyawan PT MEG dan melakukan tindakan penahanan selama beberapa jam. Akibat kericuhan ini sebanyak empat warga dilaporkan terluka dan satu pekerja PT MEG yang dilarikan ke rumah sakit.

    Di lain sisi, Koordinator Lapangan Tim Keamanan PT MEG, Angga membantah terkait penyerangan terhadap warga lokal. 

    “Kami hanya melakukan patroli rutin di daerah Sembulang. Saat kami lewat, ada mobil merah berhenti di pinggir jalan. Kami coba bantu, tiba-tiba muncul empat orang yang menyerang dengan parang,” tuturnya.

    Angga menyebut pihaknya mencoba melarikan diri, namun satu rekannya terpisah dan malah disekap warga.

    Dia juga menekankan pihaknya selalu mencoba menjaga hubungan baik dengan warga. “Kami tidak pernah bawa senjata tajam dalam bertugas. Kami selalu bantu warga terutama soal kesehatan,” jelasnya.

    Kontroversi PSN PIK 2

    Selanjutnya, PSN yang diinisiasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) untuk membangun Tropical Coastland tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pengembangan PSN tersebut dinilai beririsan dengan area wilayah hutan lindung.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan pembangunan oleh perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan itu memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan.

    “Dari 1.705 hektare kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarenya adalah kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali,” ujar Nusron, Kamis (28/11/2024).

    Terkait hal ini, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono membantah proyek tersebut telah menyalahi aturan pertanahan. Pasalnya proyek itu dibangun di lahan bekas hutan lindung yang telah tergerus abrasi. 

    Di samping itu, hutan lindung itu juga banyak beralih fungsi sebagai lahan tambak masyarakat. Sehingga, hadirnya PSN PIK 2 diklaim bakal mengembalikan aset-aset negara tersebut. 

    Dengan demikian Nono, menegaskan proyek yang tengah dikerjakan pihaknya itu merupakan hal yang legal. 

    “Jadi gini, jadi gini, barang ini kan barang halal. Punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara kepentingannya banyak, jadi ini dikerjakan oleh swasta,” kata Nono dikutip dari Youtube Agung Sedayu Group, Selasa (18/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, PSN PIK 2 berupa pembangunan green area dan eco-city itu memiliki nilai investasi mencapai Rpp65 triliun. Diharapkan, PSN ini dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. 

    Aguan-Jokowi Digugat  

    Adapun, buntut pembangunan proyek ini juga telah membuat Jokowi dan konglomerat Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan bersama konglomerat Salim Group digugat secara perdata ke PN Jakarta Pusat.

    Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) PN Jakpus, gugatan terhadap Jokowi dan konglomerat Aguan hingga Salim terkait dengan PSN Tropical Coastland milik PIK 2 itu tertuang dalam Nomor Perkara 754/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

    Berdasarkan dokumen tersebut, total penggugat mencapai 20 orang. Beberapa nama di antaranya merupakan purnawirawan tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Adapun, gugatan itu dilayangkan pada 8 tergugat, di antaranya Sugianto Kusuma, Anthoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT Kukuh Mandiri lestari, Joko Widodo (Jokowi), Airlangga Hartarto, Sutarta Wijaya serta Maskota.

    Selain itu, para 20 penggugat itu juga mencantumkan satu kementerian sebagai tergugat yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Penasihat Hukum Penggugat, Ahmad Khozinudin menuturkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh 8 tergugat itu masuk dalam gugatan perdata berupa niatan melanggar hukum atas PSN PIK 2 Tropical Coastland.

    Adapun, para penggugat mendesak tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan nilai fantastis mencapai Rp612 triliun.

    “Kami minta untuk dihukum membayar ganti rugi yang dialami diderita oleh rakyat tetapi tidak dibayarkan kepada kami tapi dibayarkan kepada negara, Rp612 triliun melalui turut tergugat, jadi Kementerian Keuangan RI,” tegasnya di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Di samping itu, para penggugat juga meminta agar proyek PSN PIK 2 itu dapat dihentikan. Alasannya, proyek itu dinilai melenceng dari rencana awal pengembangan.

    “Kami minta dihukum untuk menghentikan proyek baik yang ada di area PSN atau di luar PSN. karena area PSN ini kan hanya 1.755 hektar, sementara proses pembebasan lahannya sampai ke Serang kalau diukur bisa ya 100,000 hektare,” pungkasnya.

  • PDIP Siaga 1 Gara-gara Spanduk ‘Serang’ Partai dan Megawati

    PDIP Siaga 1 Gara-gara Spanduk ‘Serang’ Partai dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim ada pihak luar yang ingin mengganggu jalannya kongres berlogo banteng tersebut.

    Ketua PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut ada pihak luar yang telah membuat propaganda dalam bentuk baliho dan spanduk yang dinilai sebagai bentuk serangan terhadap PDIP dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Spanduk dan baliho itu menghasut semua kader, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, ada upaya mengawut-awut,” tuturnya di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Ronny menegaskan spanduk dan baliho bertuliskan Megawati Ketum Ilegal itu telah membuat seluruh kader PDIP di Indonesia marah besar.

    Pasalnya, menurut Ronny, PDIP merupakan partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025. 

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” kata Ronny.

    Ronny mengatakan bahwa perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai.

    Selain itu, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.

    “Spanduk dan baliho ini jelas telah membuat semua kader PDIP marah besar,” ujarnya.

  • Gempa 5,1 SR Guncang Melonguane, Sulawesi Utara

    Gempa 5,1 SR Guncang Melonguane, Sulawesi Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,1 SR terjadi di arah timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

    Berdasarkan keterangan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada Jumat (20/12/2024) pukul 03.22 WITA atau 02.22 WIB.

    Pusat gempa berlokasi di 908 kilometer arah timur laut Melonguane. Gempa berada di koordinat 12.17LU, 127.01BT.

    Kedalaman gempa tercatat di 46 kilometer.

    BMKG memberikan catatan bahwa pengolahan data dapat terus berkembang, informasi gempa pun bisa berubah seiring kelengkapan data.

    #Gempa Mag:5.1, 20-Dec-2024 02:22:22WIB, Lok:12.17LU, 127.01BT (908 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:46 Km #BMKG
    Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data pic.twitter.com/7gDSG7hAjY

    — BMKG (@infoBMKG) December 19, 2024

  • Diskusi Elsam, Komnas HAM Soroti Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM

    Diskusi Elsam, Komnas HAM Soroti Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengakui bahwa persoalan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi isu belakangan ini. Namun, pada waktu yang sama, permasalahan masa lalu di era otoriter belum kunjung selesai. 

    Hal itu disampaikan oleh Atnike pada Diskusi Publik 76 Tahun Duham dengan tajuk ‘Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi’ yang diselenggarakan oleh Elsam, Jakarta, Kamis (19/12/2024). 

    Menurutnya, turbulensi demokrasi terjadi salah satunya karena kurangnya penyelesaian persoalan HAM di masa lalu, khususnya di era Orde Baru. Pada saat itu, isu HAM berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, dan hak-hak ekonomi sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, perumahan hingga pekerjaan. 

    “Persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer seperti artificial intelligence, tapi kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan itu enggak pernah selesai,” ujar Atnike.

    Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 itu menilai masalah-masalah seperti ketimpangan dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi persoalan HAM mendasar yang terjadi saat ini. 

    Di sisi lain, persoalan HAM dinilai olehnya semakin canggih mulai dari artificial intelligence hingga judi online. 

    “Kita bayangkan di era bicara persoalan judi online, artificial intelligence, ada persoalan hak asasi sedemikian mendasar yang tidak tersentuh oleh politisi-politisi yang berbicara soal demokrasi. Menurut saya itulah yang memperlihatkan turbulensi, kita tidak mampu melihat persoalan-persoalan sesungguhnya. Kita bicara PSN, tapi ada orang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan,” tuturnya.

    Pelumpuhan Civil Society

    Sementara itu, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyampaikan bahwa telah terjadi pelumpuhan masyarakat untuk melakukan perubahan sejak tahun 1965. Namun, penyebab pelumpuhan itu tak diketahui sampai dengam sekarang. 

    Namun, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu menduga, fenomena depolitisasi merupakan penyebab dari kelumpuhan yang dimaksud. 

    “Saya menduga oleh karena selama puluhan tahun terjadi depolitisasi di negara kita ini,” paparnya. 

  • Pengamat Sebut 3 Alasan Masyarakat RI Masih Terima Dinasti Politik

    Pengamat Sebut 3 Alasan Masyarakat RI Masih Terima Dinasti Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memandang saat ini masyarakat Indonesia terlihat permisif atau dengan kata lain menerima atau mengizinkan adanya dinasti politik.

    Dia mengungkapkan ada tiga hal yang mendasarinya berpandangan demikian. Pertama, berkaitan dengan cara pandang soal hukum yang didapat dari pendidikan di Indonesia. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara pemaparan hasil riset “Perilaku Politik Nagara Institute: Toleransi pemilih terhadap Politik Dinasti pada Pemilu & Pilkada 2024”, di Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/12/2024).

    “Saya sendiri sebagai pendidik di bidang hukum, seringkali ingin memberontak dari pandangan yang sangat legalistik, positifistik. Kita semua paham pendidikan keluarga negara kita hanya menekankan warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum,” tuturnya.

    Menurutnya, negara hukum adalah soal supremasi hukum, tetapi dirinya menyayangkan bahwa tidak adanya ruang soal apakah hukumnya bermoral atau tidak.

    “Pokoknya taat, taat, taat, begitu terus. Taklit buta, begitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi bagaimana makin lama orang makin permisif soal politik dinasti,” ungkap Bivitri.

    Bivitri melanjutkan, poin kedua, berkaitan dengan adanya pengaruh dari gagasan yang dilayangkan oleh para buzzer. Dia mengemukakan sudah menjadi rahasia umum bahwa semua kandidat Pilkada ataupun Pilpres dan pileg menyewa pasukan siber.

    “Dan jangan dikecilkan soal bagaimana pengaruh media sosial pada persepsi publik tentang politik. Jadi nggak boleh dikecilkan faktor itu. Bagaimana akhirnya buzzer itu mempengaruhi persepsi publik, makin permisifnya masyarakat Indonesia tentang dinasti politik,” ujarnya.

    Terakhir, dia beranggapan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki sense of freedom dalam memilih, terutama di desa. Menurutnya, masalah di desa bukanlah berkaitan soal akses ke gadget, tetapi soal sense of freedom-nya.

    Menilik pada refleksinya, Bivitri mencontohkan di Jakarta ternyata paslon yang di-endorse oleh ‘penguasa’ nyatanya gagal untuk menang. Dia menyimpulkan hal ini merupakan anomali, lantaran jika dibandingkan dengan paslon lain seperti di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang juga di-endorse‘penguasa’ bisa menang.

    “Di Jakarta gagal, perlu riset lebih jauh, tapi saya melihat bahwa barangkali karena ada sense of freedom di masyarakat Jakarta. Bukan sekadar sense of freedom secara umum ya, karena kan beragam faktornya,” terang dia.

    Survei Nagara Institute soal sikap pemilih terhadap dinasti politik

    Pada 10 November 2024, Nagara Institute melakukan survei melalui telepon dengan sampel dari setiap provinsi secara proporsional. Adapun, sebanyak 1.200 responden diambil dengan kriteria berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki ponsel. 

    Survei dengan margin of error 2,9% ini menunjukkan bahwa sebesar 44,17% responden akan memilih calon legislatif/kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota legislatif/kepala daerah yang sedang menjabat, asalkan kandidatnya tersebut layak. 

    Sementara itu, 36,25% akan memilih jika kerabat yang sedang menjabat berkinerja baik, tidak akan memilih 10,08%, menolak keras dan menyarankan ornag lain untuk tidak memilih sebesar 4,83%, dan tidak tahu/tidak jawab 4,67%.

  • Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

    Teka-teki Sekoci Politik Jokowi Usai Lengser jadi Presiden dan Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI dan dikeluarkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), langkah politik yang akan diambil Joko Widodo (Jokowi) selanjutnya masih jadi pertanyaaan. 

    Sebagaimana diketahui, terdapat Partai atau organisasi yang memang dekat dengan sosok mantan Presiden tersebut. Contohnya, Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep kini memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Pengangkatan Kaesang sendiri sebagai Ketum menggeser Giring Ganesha yang saat ini ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pembina PSI. Dia membantah partai melakukan suksesi dadakan terkait posisi ketum. 

    “Sejak video saya yang keluar beberapa waktu lalu, sudah saya katakan, ‘Sudah saatnya mengembalikan partai ini ke pemilik sebenarnya.’ Saat itu saya sudah sampaikan rekomendasi ke partai, bahwa anak muda itu adalah Mas Kaesang Pangarep,” jelas Giring dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023). 

    Terlebih, Relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo menyatakan siap untuk membentuk sebuah partai politik usai sosok dukungannya itu dipecat oleh PDIP. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko. 

    “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko

    Adapun, ia juga menuturkan bahwa pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. 

    Banyak Partai Buka Pintu 

    Di lain sisi, sejumlah partai politik mengaku siap untuk membuka pintu. Contohnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia mengaku terbuka apabila Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke badan partainya.

    “Kami terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif,” ujarnya. 

    Bahkan, sebelumnya juga sempat beredar dugaan bahwa Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Golkar. Hal ini sempat ditepis Bahlil, dan bahkan kala pengumuman susunan nama Dewan Pembina Golkar pada November 2024 lalu, nama Jokowi juga tidak disebut. 

    Selain itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    “Gerindra terbuka, tetapi kami tidak bisa maksa,” ujar Prabowo. 

    Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya akan menyambut dengan gembira jika Jokowi bergabung dengan partainya. 

    “Jika beliau kemudian ternyata memberikan kesempatan bagi PAN untuk menjadi tempat berlabuhnya beliau, tentu kita akan menggelar karpet biru pada beliau dan akan menyambut karier beliau dengan gembira di Partai Amanat Nasional,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Selasa (10/12/2024) malam. 

    Eddy melanjutkan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar PAN sejak dahulu. 

  • Dubes AS Bertemu NU dan Muhammadiyah, Ada Potensi Kerja Sama Pendidikan

    Dubes AS Bertemu NU dan Muhammadiyah, Ada Potensi Kerja Sama Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir bertemu dengan Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas soal kerja sama kedua negara, khususnya terkait program pendidikan. 

    Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS pada Kamis (19/12/2024), Kamala bertemu dengan ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Yahya Cholil Staquf pada 16 Desember dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pada 17 Desember 2024. 

    Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerjasama kedua negara melalui organisasi Islam dan untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi dan rasa saling menghormati. Terlebih, dikatakan juga bahwa kedua negara memiliki masyarakat yang beragam. 

    “Amerika Serikat dan Indonesia adalah masyarakat yang beragam, multi etnis dan multiagama,” jelas Dubes Kamala dalam keterangan pers, Kamis (19/12/2024). 

    Mereka kemudian berdiskusi soal nilai-nilai bersama seperti kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Dikatakan, bahwa kedua hal tersebut adalah landasan kebijakan Luar Negeri Paman Sam dan juga prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. 

    Adapun, kedua negara juga membahas lebih lanjut soal tantangan-tantangan dan kerjasama berkelanjutan. 

    “Kami berdiskusi tentang tantangan bersama dan kolaborasi yang berkelanjutan melalui dialog antaragama, program pendidikan, dan inisiatif lain di mana kita dapat melibatkan kaum muda dalam diskusi yang membantu menciptakan masyarakat yang damai,” tutur Kamala. 

    Terlebih, keduanya juga membahas soal potensi kerjasama dalam program pertukaran pendidikan. Kamala menekankan pentingnya meningkatkan rasa saling pengertian lewat program pertukaran pelajar, beasiswa, dan inisiatif pendidikan di kedua negara.

    Kamala juga memberikan pujian terhadap organisasi Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah dalam mempromosikan toleransi beragama dan pluralisme di Tanah Air. 

  • Usai Bentrok, Gubernur Kepri Minta Warga Rempang dan Pengembang Tahan Diri

    Usai Bentrok, Gubernur Kepri Minta Warga Rempang dan Pengembang Tahan Diri

    Bisnis.com, BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad meminta warga dan pengembang Rempang Eco-City di Pulau Rempang supaya menahan diri menyusul bentrokan yang terjadi 18 Desember 2024 kemarin.

    “Persoalan ini akan dibahas bersama dengan Wali Kota Batam terpilih usai pelantikan. Jadi saya harap semuanya menahan diri,” kata Ansar di Batam, Kamis (19/12/2024).

    Ansar berharap Wali Kota Batam yang baru, Amsakar Achmad mampu merangkul kedua belah pihak, sehingga bisa menemukan win-win solution.

    “Rempang Eco-City ini merukan investasi dari pemerintah pusat. Meski begitu, masyarakat lokal juga harus tetap dilidungi dan didengarkan aspirasinya,” ungkapnya.

    Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan mengatakan ia masih belum mendapat kabar yang pasti mengenai bentrokan warga dan pengembang di Pulau Rempang.

    “Kami masih berusaha mengkomunikasikan ini. Soalnya kami tak tahu bagaimana kejadian sebenarnya,” ucapnya.

    DPRD Kepri akan segera melakukan koordinasi dengan Gubernur hingga aparat serta masyarakat untuk mencari titik temu penyelesaian konflik ini.

    “Saya berharap Rempang Eco City bisa berjalan dengan lancar, serta keinginan masyarakat bisa diakomodir,” pungkasnya.

    Sebelumnya warga Rempang bentrok dengan puluhan orang tak dikenal. Berdasarkan laporan dari Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari (18/12/2024) pukul 00.50 WIB.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Bisnis.com, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Andri Alatas mengatakan data sementara yang dihimpun, ada sejumlah posko warga yang dirusak.

    “Posko yang dirusak di Kampung Sembulang Hulu dan Sei Buluh di Kelurahan Sembulang, Kecataman Galang,” katanya Rabu (18/12/2024).

    Adapun warga yang terluka sebanyak delapan orang, yang kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. (K65)

  • Ganjar Kritisi Kenaikan Tarif PPN 12%, Begini Katanya

    Ganjar Kritisi Kenaikan Tarif PPN 12%, Begini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai kenaikan PPN 12% dikhawatirkan menyebabkan sejumlah efek berganda yang negatif bagi masyarakat.

    Ganjar mengatakan bahwa kebijakan ini memang akan meningkatkan kas negara. Namun, kenaikan PPN juga akan memberikan beban tambahan kepada sejumlah kelompok masyarakat mulai dari kelompok paling rentan hingga menengah.

    Salah satu imbasnya mulai dari masyarakat akan dipaksa mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan atau bahkan meningkatkan utang di kalangan masyarakat.

    “Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi,” ujarnya di YouTube Ganjar Pranowo, dikutip Kamis (19/12/2024).

    Lebih jauh, Ganjar juga menilai kebijakan untuk menaikkan PPN 12% diterapkan tidak disaat yang tepat. Pasalnya, Indonesia sedang mengalami pelemahan ekonomi.

    Buktinya, kata Ganjar, fenomena deindustrialisasi di Indonesia tengah terjadi di Indonesia. Kontribusi manufaktur terhadap PDB yang seharusnya bisa menopang ekonomi. Namun, saat ini kontribusi itu justru merosot pada tahun ini.

    “Pabrik-pabrik tutup, mesin-mesin mati, dan buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Ini pertanda yang sangat jelas bahwa sektor produktif kita yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi sedang melemah,” tambahnya.

    Ganjar menambahkan, kenaikan PPN 12% juga bisa menyebabkan sejumlah komplikasi mulai dari penurunan kelas menengah, menurunnya kapasitas menabung, hingga PHK massal.

    Meskipun demikian, Ganjar juga tidak memungkiri bahwa pajak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pembiayaan layanan publik, kesehatan pendidikan hingga sosial. 

    “Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

    Adapun, Ganjar juga menyarankan solusi untuk persoalan PPN tersebut. Misalnya, dengan “menggalakan” pungutan pajak terhadap orang yang memiliki kekayaan yang fantastis.

    Selain itu, pajak juga juga bisa ditargetkan untuk sektor tambang, kelapa sawit hingga karbon agar bisa menambah pemasukan tanpa mengorbankan rakyat.

    “Saya mengajak kepada semua pemanggu kebijakan, wakil rakyat, dan seluruh elemen bangsa. Yuk, mari kita pikirkan kembali kebijakan ini. Mari kita berani memilih jalan yang lebih adil dan lebih visioner,” pungkas Ganjar.