Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Politisi PDIP Minta Galeri Nasional Buka Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Politisi PDIP Minta Galeri Nasional Buka Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyoroti peristiwa pembatalan pameran lukisan karya seniman senior Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan, yang dilakukan secara mendadak, di Galeri Nasional Indonesia.

    Bonnie menilai bahwa peristiwa ‘Pembredelan’ pameran lukisan tersebut tidak sepatutnya terjadi. Sebab, dia menilai seni adalah seni tafsir, dan ditafsirkan oleh publik secara bebas.

    Hal itu disampaikan Bonnie dalam diskusi bertajuk ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    “Seharusnya tidak harus menjadi kontroversi seperti ini ketika [pameran] dibuka, diskusinya kan jadi punya publik, publik yang menilai. Ada ruang untuk orang berdiskusi secara bebas. Ini ujuk-ujuk ditutup, ketika diresmikan tidak bisa lihat,” katanya.

    Bonnie juga berpandangan bahwa lukisan karya Yos Suprapto merupakan bentuk medium kritik dan juga ekspresi dari seniman untuk memberikan pandangannya dalam melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

    Termasuk karya Yos berjudul ‘Konoha 1’ yang menjadi sorotan dan akhirnya membuat pameran ini batal dibuka di Galeri Nasional.

    Dia juga menilai, lukisan karya Yos yang disebut sebagai sedang berhubungan badan dan gambaran seorang raja, tak bisa ditafsirkan tunggal. Sebab, Bonnie menegaskan bahwa seni adalah ilmu tafsir yang bebas. 

    “Lukisan itu tidak disebut siapa yang digambarkan, kalau ada orang menafsirkan mirip si anu lah, mirip si ini, mirip Jokowi lah, ya bebas. Ini kan seni penafsiran,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang suka dengan seni. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hiasan lukisan yang terpajang di tempat tinggal maupun lingkungan kerjanya.

    Sehingga, Bonnie meyakini jika Presiden Prabowo tak akan melakukan ‘Pembredelan’ terhadap karya seni seorang seniman, seperti Yos Suprapto.

    “Pak Prabowo Presiden yang mengkoleksi lukisan, dan seni. Beliau juga baca buku juga. Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat suka dengan seni. Jadi ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan?” ujarnya

    Bonnie pun mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan berkesenian. Dia menyebut jika kejadian yang dialami Yos tidak cocok terjadi di zaman sekarang.

    Anggota DPR bidang kebudayaan ini pun berharap Galeri Nasional Indonesia segera membuka pameran karya Yos Suprapto. Sebab, saat ini justru karya-karya milik Yos telah beredar luas di media sosial dan dilihat banyak orang.

    “Saya minta Galeri Nasional buka saja, biarkan masyarakat mendiskusikan dan memiliki tafsir masing-masing. Kita bisa naik kelas sebagai suatu bangsa,” pungkas Bonnie.

  • Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai masih rendahnya keseriusan dan komitmen para elit dan stakeholders partai politik alias parpol dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas.

    Hal ini disampaikannya dalam Webinar ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, Dampak, dan Prospeknya terhadap Demokrasi, dan Debirokratisasi’ melalui platform Zoom, Minggu (22/12/2024).

    “Pokoke [pokoknya] menang dengan perilaku menghalalkan semua cara, dan politik transaksional [vote buying] membuat pilkada tidak lagi dilandasi kualitas dan penegakan hukum yang baik, menafikan etika politik sehingga membuat pilkada penuh distorsi, menyimpang dan melanggar peraturan,” katanya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa sejauh ini atau secara umum skema atau format kontestasi politik. Mulai dari pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada seharusnya bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis.

    Menurutnya, selama ini format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu/pilkada yang tidak terkoreksi. Tidak mengherankan lika-liku politik transaksional dalam pengertian negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu/pilkada.

    “Format Pilkada tidak menjanjikan tampilnya kepala daerah yang capable sekaligus akuntabel. Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon pemimpin bagi masa depan daerah dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat kepala daerah dalam memajukan daerahnya,” ujar Siti.

  • Jazilul PKB Soal PPN Jadi 12%: Wajar Ada Polemik Kenaikan PPN di Masyarakat

    Jazilul PKB Soal PPN Jadi 12%: Wajar Ada Polemik Kenaikan PPN di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menilai bahwa wajar bilamana kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12% menuai polemik di masyarakat.

    Kendati demikian, dia turut berpandangan bahwa semestinya sudah tidak perlu lagi adanya polemik lantaran hampir semua fraksi di parlemen pada 2021 lalu menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Kami menganggap wajar polemik kenaikan PPN 12%, meskipun mestinya sudah tidak diperlukan lagi sebab hampir semua partai di DPR pada 2021 telah menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN 12% bagian dari pelaksanaan UU HPP,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (22/12/2024).

    Oleh sebab itu, lanjut Gus Jazil, Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP dengan baik dan bijaksana.

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus tetap bisa mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan dari akibat adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan tersebut. 

    ”Fraksi PKB menyetujui kenaikan PPN 12% dengan harapan pemerintah tetap melakukan skema kebijakan ekonomi lainnya yang dapat mengurangi tekanan kenaikan harga dan daya beli masyarakat,” urainya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini turut menyerukan kekhawatirannya bilamana kenaikan tarif PPN ini tidak disertai dengan kebijakan ekonomi lainnya, maka akan berdampak pada lesunya daya beli masyarakat hingga berpotensi menimbulkan perekonomian tidak bergerak.

    ”Hemat saya dalam melaksanakan kebijakan kenaikan PPN 12% diperlukan keberanian pemerintah dan dukungan sektor usaha agar tidak muncul gejolak ekonomi ditengah masyarakat, misal PPN 12% untuk tahap awal dikenakan pada barang barang mewah,” paparnya.

    Dia juga mengemukakan bahwa pihaknya dalam hal ini adalah DPR akan terus mengawal pemerintah agar skema bantalan atau stimulus ekonomi yang disiapkan bisa berjalan dengan baik.

  • Usulan Pilkada Dipilih oleh DPRD Dinilai jadi Pematik Mundurnya Demokrasi RI

    Usulan Pilkada Dipilih oleh DPRD Dinilai jadi Pematik Mundurnya Demokrasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS) Titi Anggraini menegaskan bahwa gagasan pengadaan Pilkada kembali ke DPRD menjadi pematik mundurnya demokrasi di Tanah Air.

    Menurutnya, isu yang dilemparkan oleh elit politik akhir-akhir ini bertolak belakang dan bertentangan dengan rangkaian dan juga perkembangan demokrasi lokal yang sudah berjalan selama ini. 

    Hal ini disampaikannya dalam Webinar ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, Dampak, dan Prospeknya terhadap Demokrasi, dan Debirokratisasi’, Minggu (22/12/2024).

    “Dari sisi kemajuan pengaturan, lalu juga konsolidasi penyelenggaraan, dan gagasan tersebut bertentangan dengan banyak hal yang sudah kita capai dan juga peta jalan serta ruang lingkup pengaturan yang ada saat ini,” ujarnya. 

    Dia melanjutkan salah satu aturan yang dicederai adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

    Titi menilai bahwa sebenarnya jika Pilkada kembali ke MK, maka putusan dari lembaga yudikatif yang terkait dengan ruang atau akses pencalonan yang lebih inklusif bagi partai politik itu akan tereliminir atau makin memperkecil hambatan untuk berkontestasi di pilkada. 

    “Jadi gagasan pemilihan oleh DPRD itu merupakan langkah atau gagasan yang mundur di tengah pengaturan dan juga penataan pilkada yang sebenarnya makin terkonsolidasi,” ucapnya.

    Padahal, kata Titi, adanya putusan MK No. 60 tahun 2024 itu memberikan ruang akses kepada keragaman dan alternatif politik yang lebih luas dan lebih inklusif.

    Harapannya, dia melanjutkan partai politik (parpol) atau yang bergerak secara mandiri atau berkoalisi sepanjang memiliki perolehan suara 6,5%—10% itu bisa mencalonkan kandidatnya. 

    “Jadi jika kembali [ke DPRD] ruang politik yang tadi lebih beragam dan lebih inklusif, ada upaya untuk memotong atau menyumbat saluran politik itu sehingga lebih terbatas dan hanya bisa diakses oleh segelintir orang dan diputuskan hanya oleh segelintir elit saja,” pungkas Titi.

  • Gibran Tegaskan Kebijakan Pemerintah Prabowo Pro Anak Muda

    Gibran Tegaskan Kebijakan Pemerintah Prabowo Pro Anak Muda

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah berkomitmen dalam mengadakan kebijakan-kebijakan yang mendukung anak muda.

    Orang nomor dua di Indonesia itu menyebut bahwa Presiden Ke-8 RI itu meyakini masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi muda yang produktif.

    Menurutnya, peran mereka menjadi peluang besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

    Hal ini disampaikannya usai meninjau pelaksanaan Ibadah Natal Remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    “Karena itu sangat kebutuhan-kebutuhan remaja kali ini, kebutuhan anak-anak muda juga tergantung dengan program-programnya pemerintah. Jadi kita ingin semuanya mendukung dan sekali lagi Pak Prabowo memiliki konsen yang sangat tinggi dan juga atensi khusus untuk anak-anak muda,” tuturnya.

    Dalam pemerintahan Prabowo, kata Gibran, program yang dimaksud mencakup program makan bergizi gratis, penanganan stunting, hingga pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh.

    “Ini stunting harus dikurangi, kalau bisa dinolkan. Kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.

    Di samping itu, Wapres Ke-14 RI itu menyampaikan bahwa anggaran pendidikan pada 2025 mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia yang akan digunakan untuk membenahi fasilitas utama dan penunjang di sekolah.

    “Lalu di tahun depan ini, untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya, segala macamnya,” urainya.

    Terakhir, Gibran kembali menegaskan bahwa generasi muda adalah penggerak utama pembangunan nasional untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia Emas. Dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini,” pungkas Gibran.

  • Ramai Politikus Gerindra Serang Balik PDIP Usai Kritik Prabowo Soal Tarif PPN 12%

    Ramai Politikus Gerindra Serang Balik PDIP Usai Kritik Prabowo Soal Tarif PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah politkus Gerindra mengkritik balik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan ini cukup sering melontarkan keberatan dengan keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN menjadi 12%. 

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan bahkan menyarankan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera menyatakan diri sebagai oposisi. 

    Sebelum Hergun, politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto dan Bahtra Banong juga mengungkapkan hal yang sama. Mereka mempertanyakan sikap PDIP yang berubah menetang tarif PPN 12%..

    Adapun Heru Gunawan menuding bahwa banyak politisi PDIP mengunakan isu PPN untuk menyampaikan kritik kepada pemerintahan Prabowo Subianto atas rencana kenaikan PPN 12% atas barang tertentu.

    Dia menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI menyatakan, kenaikan PPN 12% dapat memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil.

    Termasuk, mantan calon presiden yang diusung PDIP yang juga Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan, kebijakan tersebut bisa membuat ngilu kehidupan rakyat.  

    “Menurutnya, PDIP tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. Semua tahu, bahwa kenaikan PPN 12% merupakan tanggung jawab PDIP yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” tuturnya lewat rilisnya, Minggu (22/12/2024).

    Politisi yang biasa disapa Hergun itu menyatakan, dasar kenaikan PPN adalah Pasal 7 Ayat (1) UU HPP yang menyatakan tarif PPN sebesar 11% berlaku 1 April 2022 dan tarif 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

    Dia menilai bahwa berdasarkan ketentuan UU HPP, kenaikan tarif PPN dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada 2022.

    “Waktu itu PDIP paling bersemangat menyampaikan kenaikan PPN dan bahkan mau pasang badan. Sehingga aneh menjelang pemberlakukan tahap kedua, PDIP berpaling muka dan mengkritik dengan keras,” katanya.

    Lebih lanjut, mantan anggota Panja UU HPP itu, menjelaskan bahwa pembahasan tingkat I UU HPP dilakukan di Komisi XI DPR. Waktu itu yang menjabat sebagai Ketua Panja adalah kader PDIP Dolfi OFP.

    Selain itu, sebagai partai terbesar di DPR, PDIP juga mengirim anggotanya paling banyak di Panja. “Pembahasan di tingkat I terbilang lancar. Hampir semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap UU HPP. Lalu, pembahasan dilanjutkan pada tingkat II yaitu di Rapat Paripurna DPR RI. Konfigurasinya tidak berbeda. Perlu diketahui, waktu itu Ketua DPR juga dijabat oleh kader PDIP Puan Maharani,” jelasnya.

    Hergun menyatakan, pembentukan UU HPP sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Sebagaimana diketahui, tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.

    “Pada 2021 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata 36 negara Asia Pasifik yang sebesar 19,3%. Tax ratio Indonesia juga tercatat lebih rendah 22 poin persen dibanding negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan rata-rata 34%,” jelasnya.

    Hergun berdalih bahwa berdasarkan catatan OECD, penerimaan pajak Indonesia masih didominasi pajak penghasilan (PPh) yaitu sebesar 5,1% dari PDB, disusul pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebesar 3,4% dari PDB, dan terakhir dari cukai sebesar 1,6% dari PDB.

    Hergun menilai bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan untuk menjaga daya beli. Paket insentif tersebut antara lain berupa bantuan beras/pangan, diskon biaya listrik 50% selama 2 bulan, serta insentif perpajakan seperti.

    “Ada berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 triliun untuk 2025,” tandasnya.

    Oleh sebab itu, Hergun berpandangan, para politisi seharusnya menunjukkan keteladanan dan konsistensi perjuangan. Sikap PDIP yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan.

    “Sebaiknya PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas. Tidak seperti sekarang, PDIP terkesan menjadi partai yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya,” pungkas Hergun.

    Jawaban PDIP

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie Othniel Frederic Palit, menjawab tudingan politikus Gerindra tentang protes kenaikan tarif PPN menjadi 12%. 

    Dolfie bahkan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disetujui oe 8 fraksi di parlemen dalam paripurna 7 Oktober 2021 lalu.

    Adapun, kedelapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui UU HPP. Dia menyebut hanya Fraksi PKS tidak menyetujui itu.

    “Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP. Selanjutnya RUU HPP dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI [Komisi XI]. Disahkan dalam Paripurna tanggal 7 Oktober 2021,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (22/12/2024).

    Adapun dalam amanat UU HPP, lanjut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HPP pada kala itu, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12%, yang sebelumnya adalah 11%.

    Dia menjelaskan, dalam UU itu, pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif dalam rentang 5% hingga 15% dan bisa menurunkan ataupun menaikkan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) UU HPP, tambahnya, pemerintah dapat mengubah tarif PPN sesuai dengan persetujuan DPR.

    “Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan tarif PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN [naik atau turun],” jelasnya.

    Kendati demikian, Politikus PDIP ini menyebut jika Pemerintahan Prabowo Subianto tetap menggunakan tarif PPN 12%, ada enam hal yang perlu menjadi perhatian saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan masyarakat meningkat, pelayanan publik yang semakin baik, efisiensi dan efektivitas belanja negara,” pungkasnya.

  • Seminyak Bali Banjir, Turis Dievakuasi Pakai Perahu Karet

    Seminyak Bali Banjir, Turis Dievakuasi Pakai Perahu Karet

    Bisnis.com, DENPASAR – Hujan deras yang melanda Bali dua hari terakhir memicu genangan air dan banjir di kawasan pariwisata yang sedang ramai dikunjungi wisatawan. 

    Banjir terpantau di Jalan Dewi Saraswati, Seminyak, Kecamatan Kuta, yang merupakan salah satu pusat pariwisata Bali. Banjir terlihat setinggi pinggang orang dewasa. Hotel yang berada di kawasan tersebut bahkan meminta bantuan Polisi untuk mengevakuasi para tamu yang ingin meninggalkan hotel. 

    Para wisatawan dievakuasi dengan perahu karet oleh Brimob Polda Bali. Kepala Satgas SAR Operasi Lilin Agung Brimob Polda bali, Kombes Pol Made Budi menjelaskan evakuasi dilakukan untuk membantu tamu keluar dari hotel, banjir menyebabkan tamu tidak bisa membawa barang-barangnya sehingga butuh bantuan. 

    “Karena adanya banjir tamu – tamu kesulitan keluar masuk hotel. Tamu yang kami evakuasi ada yang memang waktunya cek out dan harus pulang ke negaranya, ada juga yang ingin pindah hotel mencari tempat yang tidak terendam banjir,” jelas Made Budi kepada media, Minggu (22/12/2024). 

    Selain seminyak, banjir juga terjadi Legian, Kuta yang juga sedang ramai dikunjungi wisatawan. Para wisatawan juga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet.  

    Banjir yang terjadi setelah hujan deras selama dua hari juga mengganggu aktivitas wisatawan yang sedang berlibur jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hujan deras yang tidak diimbangi dengan saluran irigasi yang memadai di kawasan pariwisata menyebabkan air tidak terserap, apalagi tanah – tanah, pohon yang yang menyerap air sudah jauh berkurang akibat pembangunan akomodasi yang masif. 

    Selain banjir, yang perlu diwaspadai wisatawan selama berlibur di Bali yakni angin kencang, terutama ketika berkunjung ke daerah atau kawasan wisata dengan pohon rimbun. Angin kencang rawan menyebabkan pohon tumbang, sebelumnya dua orang wisatawan mancanegara meninggal akibat tertimpa pohon tumbang di salah satu destinasi pariwisata.

  • Pilkada: Pilkada via DPRD hanya untungkan Elite

    Pilkada: Pilkada via DPRD hanya untungkan Elite

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai bahwa pemilihan kepala daerah alias Pilkada tidak langsung hanya akan menguntungkan elite politik.

    Adi bahkan menuturkan kalau partai politik terutama pendukung pemerintah ngotot untuk melaksanakan Pilkada dipilih oleh DPRD maka yang akan terjadi hanya demokrasi elite.

    Dia berpandangan nantinya elite-elite partai dan DPRD lah yang menjadi faktor determinan di atas segala-galanya, karena rakyat di bawah itu tidak terlibat dalam penentuan siapa yang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota.

    “Dan memang harus siap-siap efeknya bahwa kepala daerah yang terpilih itu bisa saja tidak sesuai dengan selera rakyat dan hanya sesuai dengan selera elit,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, pada Sabtu (21/12/2024).

    Dilanjutkan Adi, dirinya juga khawatir bila Pilkada dipilih oleh DPRD maka akan ada peluang untuk hanya memunculkan calon jadi-jadian atau asal-asalan saja.

    “Karena seringkali atas nama koalisi mayoritas, koalisi yang cukup gemuk partai-partai itu kan ditekan untuk tidak mengusung paslon tertentu, kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan dalam Pilkada oleh DPRD. Ya calon yang dilahirkan itu ya hanya calon jadi-jadian dan asal-asalan,” jelasnya.

    Adapun, Adi melihat bahwa wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada dipilih oleh DPRD perlu dimaknai dua hal. 

    Pertama, katanya, itu merupakan bentuk kritik presiden kepada semua pihak, partai, paslon, dan timses agar jangan lagi terulang bahwa Pemilu itu berbiaya mahal. 

    “Ini kan kritik sebenarnya buat politik kita yang pasca reformasi itu kan berbiaya mahal. Nah yang kedua tentu kritiknya juga kan dialamatkan kepada pemangku kepentingan, DPR dan pemerintah, jangan lagi dana yang digunakan oleh penyelenggara negara ini cukup banyak,” terang Adi.

    Misalnya saja, kata dia, Pilkada serentak kemarin kurang lebih menghabiskan dana sebesar Rp41 triliun, tetapi kualitas penyelenggaraan dan hasil Pilkada itu jauh dari harapan.

    Kedua menurut Adi, jika memang anggaran penyelenggaraan Pilkada mahal dan hasilnya pun tak bagus, kemudian politik uang juga dianggap sebagai berhala baru, maka wajar jika pada akhirnya Pilkada dipilih oleh DPRD.

    “Meski pada saat yang bersamaan, ide mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD sebenarnya tidak bisa menghilangkan potret ataupun tidak bisa menghilangkan praktik politik uang,” tukasnya.

  • Puan soal Harga Tiket Pesawat: Jangan Hanya Harga, Fokus Pelayanan

    Puan soal Harga Tiket Pesawat: Jangan Hanya Harga, Fokus Pelayanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pandangannya terkait kebijakan penurunan harga tiket pesawat oleh pemerintah jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Menurutnya, kebijakan ini pun harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Dia mengatakan semua operator harus bisa memastikan bahwa lonjakan penumpang tidak akan menurunkan standar pelayanan dan keselamatan.

    Tak hanya berpesan pada operator, cucu proklamator RI ini turut mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengawasan supaya kualitas pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi udara tetap terjaga meskipun ada penurunan harga tiket pesawat.

    “Kebijakan ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek harga, melainkan juga pada kualitas pelayanan,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (22/12/2024).

    Lebih jauh, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) turut mengimbau agar semua instansi terkait dapat bersinergi demi memastikan kelancaran transportasi masyarakat selama masa libur Nataru ini.

    “Bukan hanya di bandara saja, tapi semua moda transportasi seperti angkutan darat, kereta api, dan moda laut harus bisa memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

    Puan kembali menegaskan bahwasannya selain pelayanan yang perlu ditingkatkan di simpul transportasi, pemerintah harus memastikan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat.

    “Keselamatan dan keamanan masyarakat dalam perjalanan harus menjadi prioritas utama. Pemeriksaan keamanan tidak boleh tergesa-gesa, dan semua prosedur harus dilakukan sesuai standar yang berlaku,” ucap putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Dia juga meminta agar posko pelayanan dan SDM medis siap membantu kebutuhan masyarakat di tiap-tiap titik perjalanan masyarakat.

    Pemerintah turunkan harga tiket

    Pemerintah pada akhir November 2024 telah mengumumkan bahwa penurunan harga tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 mencapai 10% atau setara Rp157.500 per tiket dengan tiga komponen utama. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, pihaknya memutuskan beberapa kebijakan bersama stakeholder terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura Indonesia, Pertamina dan maskapai domestik untuk menurunkan harga tiket pesawat. 

    AHY menyebut, penurunan harga tiket ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. 

    “Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharges maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10%,” AHY dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

  • Kronologi Sejumlah Delegasi Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Kronologi Sejumlah Delegasi Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah delegasi yang hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) terlihat walkout saat Presiden Prabowo Subianto sedang pidato.

    KTT tersebut dilangsungkan di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12/2024) waktu setempat.

    Terlihat saat Presiden Prabowo sedang memberikan pidato, sejumlah delegasi dari negara lain langsung keluar dari forum.

    Mereka meninggalkan kursi dan berjalan keluar di belakang Presiden Prabowo Subianto yang sedang berbicara.

    Salah satu delegasi yang keluar yakni Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Meskipun begitu, masih ada sejumlah delegasi yang menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB dan Palestina. 

    Namun hingga saat ini belum diketahui alasan pasti mengapa para delegasi dari KTT D-8 melakukan walk out saat Prabowo sedang berbicara.

    Di sisi lain, Prabowo tetap lantang menyuarakan pidatonya. Ia pun membahas mengenai dukungannya terhadap negara-negara Islam termasuk Palestina, Lebanon dan Suriah.

    Prabowo, dalam pidatonya, menegaskan bahwa mereka harus saling bantu dan memiliki satu suara untuk memberikan bantuan.