Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Video Lengkap Detik-detik Erdogan Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Video Lengkap Detik-detik Erdogan Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terlihat kamera melakukan walk out saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di KTT D-8.

    KTT tersebut dilangsungkan di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12/2024) waktu setempat.

    Terlihat saat Presiden Prabowo sedang memberikan pidato, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar dari forum.

    Meskipun begitu, masih ada sejumlah delegasi yang menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB, Iran dan Palestina.

    Walk out yang dilakukan oleh Erdogan tersebut dilakukan saat Prabowo sedang membahas masalah yang terjadi di Lebanon dan Palestina.

    Video detik-detik Erdogan melakukan walk out pun diunggah di Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (20/12).

    Terlihat dari video tersebut, Prabowo tengah menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim dalam pidatonya pada sesi khusus KTT D-8.

    Penjelasan Kemlu soal Erdogan Walk Out

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemudian menjelaskan peristiwa delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang keluar ruangan saat Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara tersebut.

    “Sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional [termasuk di forum PBB],” kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat dilansir dari Antara, Senin (23/12/2024).

    Dia mengatakan hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan karena para delegasi melakukan banyak pertemuan parallel. Misalnya pertemuan bilateral dengan ketua delegasi di ruangan lain, pada saat pertemuan internasional.

    “Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan,” kata jubir Kemlu itu.

    Prabowo Bertemu Erdogan

  • Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kediaman Presiden Ke-2 RI Soeharto  di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pernah diisukan sebagai markas besar untuk menentukan komisi bagi pembangunan proyek-proyek besar. 

    Bahkan, mendiang istrinya, Ibu Tien Soeharto, juga dirumorkan mendapat komisi dari setiap proyek, mulai dari rumah sakit hinggakawasan agrowisata yang dikembangkan di bawah sederet yayasan keluarganya.

  • Penjelasan Kemlu Soal Erdogan ‘Walk Out’ saat Pidato Prabowo di KTT D8

    Penjelasan Kemlu Soal Erdogan ‘Walk Out’ saat Pidato Prabowo di KTT D8

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memilih keluar atau walk out saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya di pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8), Mesir pekan lalu.

    Aksi Erdogan walk out itu tampak dalam  penggalan video yang beredar dan langsung ramai di media sosial.

    Meski begitu, masih ada sejumlah delegasi yang menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB dan Palestina.

    “Kita, sekali lagi, hari ini, mengutuk pelanggaran hukum internasional, kekejaman. Tapi saya ingin mengatakan, kita harus bisa melihat situasi yang terjadi, situasi yang sesungguhnya. Kita selalu bilang mendukung Palestina, tetapi jika kita lemah, bagaimana bisa kita mendukung Palestina?”

    Prabowo lalu menyarankan negara-negara D-8 fokus untuk memperdalam kerja sama antarnegara di sektor ekonomi biru. Salah satunya, potensi dari sektor perikanan dunia saja mencapai US$600 miliar.

    Menurutnya, apabila negara-negara D-8 bekerja sama untuk memanfaatkan lautan yang ada, maka blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia.

    Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah ‘Roy’ Soemirat pun angkat bicara dengan situasi tersebut.

    Dia menilai sesuai kebiasaan yang berlaku di forum international, masing-masing delegasi memang memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan.

    “Hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dgn ketua delegasi lain di ruangan lain,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Senin (23/12/2024).

    Oleh sebab itu, Roy melanjutkan bahwa sifat keluar masuk ruangan meeting dari masing-masing pemimpin Negara adalah hal yang lumrah. Bahkan untuk tingkat pertemuan internasional termasuk di forum pertemuan bangsa-bangsa (PBB).

    Sehingga, Roy menyebut bahwa delegasi indonesia tidak dapat memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat presiden Prabowo memberikan statementnya.

    Kendati demikian, dia mengatakan bahwa instansinya dapat memastikan bahwa Presiden Ke-8 RI itu juga berkesempatan untuk lakukan pertemuan singkat dgn seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Turki.

    “Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” pungkas Roy.

  • Fakta di Balik Video Viral Erdogan Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Fakta di Balik Video Viral Erdogan Walk Out saat Prabowo Pidato di KTT D-8

    Bisnis.com, JAKARTA – Video yang memperlihatkan sejumlah delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) walk out saat Presiden Prabowo Subianto sedang pidato, viral di media sosial.

    Terlihat salah satu delegasi yang memilih untuk keluar dari forum yakni Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Meskipun begitu, delegasi lain terlihat masih menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB, Iran dan Palestina.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemudian menjelaskan peristiwa delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang keluar ruangan saat Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara tersebut.

    “Sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional [termasuk di forum PBB],” kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat dilansir dari Antara, Senin (23/12/2024).

    Dia mengatakan hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan karena para delegasi melakukan banyak pertemuan parallel. Misalnya pertemuan bilateral dengan ketua delegasi di ruangan lain, pada saat pertemuan internasional.

    “Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan,” kata jubir Kemlu itu.

    Prabowo Bertemu Erdogan

    Jubir Kemlu tersebut juga memastikan bahwa Presiden Prabowo berkesempatan untuk melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah konferensi, termasuk dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Prabowo dan Erdogan melakukan pertemuan dalam situasi yang bersahabat. Bahkan keduanya duduk berdekatan pada acara makan siang yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT.

    Isi Pidato Prabowo di KTT D-8

    Dalam pidatonya di KTT D-8, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

    “Kita harus melihat realitas dari situasi ini,”….

  • Prabowo Batal ke Malaysia karena Demam, Anwar Ibrahim: Semoga Lekas Sembuh

    Prabowo Batal ke Malaysia karena Demam, Anwar Ibrahim: Semoga Lekas Sembuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (23/12/2024) telah dibatalkan. Anwar mengatakan bahwa Prabowo mengalami demam. 

    Berada di Pulau Langkawi, Malaysia, Anwar mengatakan bersama keluarganya direncanakan akan menerima kunjungan Presiden Ke-8 RI itu pada hari ini, meski akhirnya ditunda sebab yang bersangkutan sedang berhalangan. 

    “Malam tadi [Minggu] beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya dikutip melalui akun X atau Twitter @anwaribrahim, Senin (23/12/2024).

    Anwar pun melanjutkan bahwa pada Kamis (26/12) mendatang pun dirinya juga dijadwalkan menemui mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra untuk membahas topik seputar agenda Asean.

    Sebelumnya, Prabowo baru saja melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, pada Kamis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8). 

    Dalam KTT D-8 ini, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema “Investing in Youth and Supporting SME’s: Shaping Tomorrow’s Economy.” 

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga akan berbicara pada sesi spesial yang membahas mengenai situasi di Palestina dan Lebanon. 

    Di sela-sela kegiatan KTT, Kepala Negara juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat. 

    Turut mendampingi Presiden dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf.

  • Heboh Kasus Korupsi Dana CSR BI, Segini Harta Kekayaan Perry Warjiyo

    Heboh Kasus Korupsi Dana CSR BI, Segini Harta Kekayaan Perry Warjiyo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerjanya di kantor BI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat terkait dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) di bank sentral. 

    Perry Warjiyo diketahui mulai menjabat sebagai Gubernur BI sejak tahun 2018-2023. Dia kembali dipilih oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan tugas menjadi Gubernur BI periode kedua, yaitu 2023-2028. 

    Perry Warjiyo buka usara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut adanya dugaan korupsi terhadap dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di bank sentral. 

    Dia menegaskan BI sebagai lembaga yang bertatakelola kuat dan menjunjung asas hukum, telah memberikan keterangan yang diperlukan kepada KPK dalam proses penyelidikan tersebut. 

    “Kami tegaskan bahwa proses yang kami lakukan dalam CSR selalu berdasarkan tata kelola ketentuan dan prosedur yang sudah berlaku,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024). 

    Gubernur dua periode tersebut menjelaskan prosedur dan ketentuan tersebut mencakup dua hal, yakni prosesnya dan pengambilan keputusan. Perry turut mengungkapkan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan, tidak diberikan kepada individu perorangan. yayasan yang menerima dana dari CSR BI pun hanya terdiri dari tiga bidang, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sosial. 

    Dalam hal ini BI memberikan beasiswa. Tercatat saat ini terdapat sekitar 11.000 penerima aktif dan total penerima kumulatif beasiswa mencapai ratusan ribu orang. Untuk pemberdayaan yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti UMKM, dana CSR BI juga mengalir di sana.

    Selain itu, CSR BI juga menyasar Yayasan yang bergerak di bidang sosial, seperti gereja, wihara, hingga masjid. 

    Meski demikian, BI tidak semata-mata memberikan CSR. Hanya Yayasan yang memenuhi persyaratan yang dapat menerima dana tersebut. Mulai dari Yayasan dengan lembaga hukum yang sudah sah, progamnya jelas dan konkret, dan standar jumlah CSR yang sudah ditentukan untuk masing-masing bidang. 

    “Sehingga untuk menentukan proyeknya itu, juga dilakukan survei. Yayasan itu setelah menerima menyalurkan menggunakannya juga ada laporan pertanggungjawaban,” jelas Perry. 

    Kendati demikian, karena penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut, harta kekayaan Perry Warjiyo pun ikut menjadi perhatian publik. Lantas, berapakah harta kekayaannya menurut LHKPN?

    Harta Kekayaan Perry Warjiyo 

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Perry memiliki total harta kekayaan sebesar Rp65.935.705.218 atau Rp65 miliar. Laporan kekayaannya disampaikan pada 24 Maret 2024 periodik 2023 dengan status jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia.

    Harta kekayaannya meliputi berbagai aset, yakni memiliki sebelas tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Sleman, dan Jakarta Pusat yang mencapai nilai Rp46,4 miliar dan dua unit mobil mewah seharga Rp1,2 miliar.

    Kemudian, dalam daftar kekayaannya tercantum harta lainnya yang menambah nilai total kekayaannya yakni harta bergerak yang senilai Rp1,03 miliar, surat berharga sebesar Rp9,97 miliar, kas atau setara kas mencapai Rp5,18 miliar. Sementara, Perry tidak memiliki catatan beban hutang.

    Berikut rincian harta kekayaan Perry Warjiyo, Gurbernur BI yang tercatat dalam LHKPN dan dirilis oleh KPK.

    1. Tanah dan bangunan: Rp46.480.000.000

    Tanah dan bangunan seluas 253 m2/257 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp7.300.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 250 m2/110 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, hasil sendiri Rp1.600.000.000
    Tanah seluas 1000 m2 di Kab / Kota Sukoharjo, warisan Rp130.000.000
    Tanah seluas 799 m2 di Kab / Kota Sleman, warisan Rp1.200.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 436 m2/260 m2 di Kab / Kota Sleman, warisan Rp900.000.000
    Bangunan seluas 54 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp1.200.000.000
    Bangunan seluas 76 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp1.700.000.000
    Bangunan seluas 35 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp1.200.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 700 m2/540 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp24.000.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp4.500.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 55 m2/55 m2 di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp2.750.000.000
     

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp1.289.010.417

    Mobil, Honda CRV tahun 2018, hasil sendiri Rp375.000.000
    Mobil, Mercedes Benz S450 tahun 2018, lainnya Rp914.010.417
     

    3. Harta bergerak lainnya: Rp1.032.000.000

    4. Surat berharga: Rp9.974.188.057

    5. Kas dan setara kas: Rp5.183.723.196

    6. Harta lainnya: Rp1.976.783.548

    7. Hutang: Rp. 0

    Total harta kekayaan (harta-hutang): Rp65.935.705.218

    Perbesar

    Profil Perry Warjiyo 

    Sebelum menduduki posisi tertinggi di BI, Perry dikenal memiliki jejak karir yang cukup panjang dan berpengalaman di Bank Indonesia sejak tahun 1984, hingga ia berhasil menduduki posisi strategisnya.

    Dilansir dari Antara, Perry pernah menjadi Deputi Gubernur BI pada 2013-2018. Sebelumnya pada 2009-2013, ia menjabat dua posisi yakni menjadi Asisten Gubernur dalam kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.

    Selain berkarir di BI, Perry juga pernah menjadi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) sebagai perwakilan dari 13 negara yang merupakan anggota South-East Asia Voting Group 2007-2009. 

    Beberapa bulan lalu atau tepatnya pada 20 September 2024, melalui kongres ISEI di Solo, Perry juga kembali dipercayai menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam periode 2024-2027.

  • Yenny Wahid Hargai Usulan Prabowo untuk Jadikan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

    Yenny Wahid Hargai Usulan Prabowo untuk Jadikan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Putri dari Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menghargai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung usulan bagi Gus Dur agar dijadikan sebagai pahlawan nasional.

    Menurut dia, keluarga Gus Dur menghargai siapapun yang ingin menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden yang dijuluki Bapak Pluralisme. Menurut dia, pihak keluarga pun menyerahkan sepenuhnya atas proses tersebut.

    “Kita tidak pernah melakukan gerakan-gerakan untuk meminta Gus Dur dijadikan pahlawan, selalu bukan dari kita, keluarga berada dalam posisi yang pasif saja. Tapi kita tetap menghargai siapa dari mana pun, apalagi Presiden Prabowo,” kata Yenny dilansir dari Antara, Senin (23/12/2024).

    Yenny menuturkan, bagi keluarga, Gus Dur telah menjadi pahlawan bagi masyarakat dan tidak berharap gelar tersebut diberikan secara formal dari pemerintah. Namun jika gelar pahlawan itu diberikan, anak-anak generasi muda akan bisa mempelajari lebih jauh sosok Gus Dur.

    “Nanti anak turun kita belajar. Generasi-generasi ke depannya belajar. Siapa sih sosok-sosok pahlawan nasional Indonesia? Kebutuhannya lebih ke arah sana,” kata dia.

    Walaupun begitu, dia mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan dari pemerintah dengan keluarga terkait usulan gelar pahlawan itu. Menurut dia, pihak keluarga akan menerima usulan itu secara natural.

    Dia mengatakan nilai-nilai yang bisa dipelajari dari Gus Dur adalah soal nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penghormatan terhadap keberagaman, hingga nilai-nilai ketuhanan.

    “Karena itu menjadi salah satu prasyarat terciptanya masyarakat yang adil, terciptanya masyarakat yang rukun, terciptanya masyarakat yang maju,” katanya.
    Oleh Bagus Ahmad Rizaldi

  • Gibran Ungkap Alasan Kabinet Prabowo Banyak Diisi Anak Muda

    Gibran Ungkap Alasan Kabinet Prabowo Banyak Diisi Anak Muda

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan banyak tokoh muda di Kabinet Merah Putih (KMP).

    Orang nomor dua di Indonesia itu menyebut bahwa Presiden Prabowo sangat mendorong peluang anak muda untuk menjadi pemimpin Negara ke depan.

    Hal ini disampaikannya usai meninjau pelaksanaan Ibadah Natal Remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    Awalnya, putra sulung Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu ditanya soal program pemerintah bagi remaja serta tantangan saat bekerja bersama pejabat lain yang  berbeda generasi.

    Menjawab itu, Gibran mengatakan bahwa justru Prabowo memiliki menteri, wakil menteri, hingga utusan presiden yang berasal dari kalangan anak muda. Komposisi berbagai generasi ini diklaim membuat kabinet makin lengkap.

    “Jangan salah Pak Prabowo kasih peluang banyak untuk anak-anak muda, saya ada di proses ini mendampingi beliau. Menteri banyak anak muda, wamen, utusan presiden. Jadi, Pak Prabowo memberi ruang yang sangat luas untuk anak muda demi menjawab tantangan Indonesia Emas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia pun menyinggung soal program pemerintah juga memang perlu dikawal oleh anak muda demi menuju Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, dia mendorong agar ke depan anak muda makin kritis.

    “Anak-anak sekarang memang harus kritis dan mereka harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah,” pungkas Gibran.

  • Sosiolog UI Sebut Lukisan Yos Suprapto Tak Langgar Etika

    Sosiolog UI Sebut Lukisan Yos Suprapto Tak Langgar Etika

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola mengkritik sikap Galeri Nasional Indonesia yang membatalkan pameran tunggal Yos Suprapto berjudul “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” yang seharusnya dibuka pada Kamis (19/12/2024).

    Thamrin menilai lukisan yang menyerupai Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tidak melanggar etika dan masih relevan dengan isu pangan.

    Hal ini dia sampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    “Kalau saya lihat lukisan-lukisan yang ada, yang dibuat oleh Yos Suprapto itu, itu mengarahnya memang mempersoalkan etika negara yang paling mendasar, dan yang terutama mempersoalkan Jokowi, sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu,” katanya dalam forum itu.

    Menurut Thamrin, masalah kelemahan pangan yang saat ini terjadi karena praktik kekuasaan dan hal itu digugat oleh Yos.

    Apalagi dengan tema tanah, dia melanjutkan bahwa kebangkitan tanah untuk ketahanan pangan sangat sukar untuk ditegakkan, karena lemahnya komitmen dari pemerintah.

    Menurutnya, lemahnya komitmen dari pemerintah itu bisa terlihat dari maraknya impor barang-barang dari luar.

    “Dan itu impor semua. Jadi, sehingga kedaulatan untuk ditegakkan tidak ada. Karena tidak ada komitmen politik dari pemerintah,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Thamrin mengatakan Yos melihat fenomena bahwa ketahanan, kedaulatan pangan ini yang berurusan dalam kekuasaan negara tidak akan mungkin ditegakkan karena masalah negara sendiri.

    Dia juga mengkritisi penilaian kurator yang katanya ada dua lukisan yang sebenarnya lebih pantas disebut makian.

    “Jadi, kalau ada pejabat yang tidak mengikuti dia [Jokowi], dia bilang ya saya tinggal bisikin polisi, saya tinggal bisikin KPK. Bisa presiden begitu? Dosa-dosa orang-orang itu digunakan sebagai alat untuk menekan. Nah cara menekan seperti itu adalah cara yang sangat sadis secara politik,” pungkas Thamrin.

  • PDIP Bantah Disebut Sebagai Inisiator UU Kenaikan Tarif PPN jadi 12%

    PDIP Bantah Disebut Sebagai Inisiator UU Kenaikan Tarif PPN jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus membantah jika partainya sebagai inisiator yang mengusulkan adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Menurutnya, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.

    Deddy menyebut, pembahasan UU tersebut sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Sementara, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).

    “Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah [era Presiden Jokowi] dan melalui kementerian keuangan,” katanya kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    Dia menjelaskan, pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja.

    Namun, kata Deddy, seiring dengan perjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk mengkaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12%.

    Kondisi tersebut diantaranya; seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik.

    “Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Deddy menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12% ini hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.

    “Kami minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,” tuturnya.

    Fraksi PDIP, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan  Prabowo imbas kenaikan PPN 12% ini.

    “Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silahkan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,” pungkas anggota Komisi II DPR RI itu.