Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

    Prabowo Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mampu memberikan gerak cepat dalam penanganan bencana di dalam negeri.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah terus hadir di tengah Indonesia yang kembali menghadapi runtutan bencana alam yang menimbulkan korban dan kerugian signifikan bagi masyarakat.

    Dalam periode 1 November hingga 13 Desember 2024 saja, telah terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi di lebih dari 50 wilayah.

    Tercatat beberapa bencana yang cukup besar seperti banjir bandang di Sukabumi dan Cianjur, erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Nusa Tenggara Timur dan enam wilayah lain, gempa bumi di 10 wilayah dengan skala rendah dan bencana-bencana lainnya.

    “Presiden telah memberi apresiasi atas penanganan bencana, khususnya di Gunung Lewotobi, saat Sidang Kabinet Paripurna. Hal ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap aksi gerak cepat tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Adita kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Adita menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian/lembaga terkait, TNI dan Polri serta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Perlu menjadi perhatian, kata Adita, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, telah menyampaikan bahwa cuaca ekstrem diperkirakan akan terus terjadi hingga Maret-April 2025 akibat fenomena La Nina lemah yang meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen.

    Asta Cita dan Visi Indonesia Maju yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas dalam menghadapi bencana.

    Dia melanjutkan bahwa tiga pesan utama Presiden Prabowo terkait bencana alam dan penanganannya.

    Pertama, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya “negara hadir”, sigap, gesit dalam merespons bencana alam, memberikan tanggap darurat yang cepat dan tepat.

    Menurutnya, Prabowo mengakui, tenaga terlatih Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Nasional dan Daerah) dan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai first responders telah menunjukkan kapasitas yang unggul.

    “Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk merespons bencana sudah terjadi dalam waktu singkat, namun tetap efektif,” kata Adita.

    Kedua, orang nomor satu di Indonesia itu, kata ADita, ingin pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan seperti gedung, jalan, kantor pemerintahan dan infrastruktur lainnya yang kuat dan tahan bencana penting untuk mengurangi dampak bencana.

    “Termasuk penggunaan teknologi. Hadirnya sistem peringatan dini, peta bencana digital buatan BNPB, dan prakiraan juga modifikasi cuaca oleh BMKG, sangat penting memperkaya dan memutakhirkan rencana kontinjensi,” tandas Adita.

  • Harta Kekayaan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang Ditetapkan Tersangka KPK

    Harta Kekayaan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang Ditetapkan Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantas, berapa harta kekayaan Hasto Kristiyanto?

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hasto dari laman resmi e-LKHPN KPK, Hasto memiliki kekayaan sebesar Rp1,19 miliar. 

    Adapun, Hasto sendiri melaporkan hartanya pada 22 Desember 2003. Tidak ada laporan lebih lanjut soal detail harta kekayaan Hasto. Dia juga tertampak baru melapor harta kekayaannya sekali. 

    Sebagai informasi pada 2023, Hasto masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PDIP. Saat itu, Hasto menduduki Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.

    Berdasarkan sumber informasi yang diterima Bisnis, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Hasto telah diterbitkan.

    Pada sprindik itu, elite PDIP itu dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

    Sprindik itu menyebutkan, Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku, yang saat ini masih buron, memberikan suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024.  

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hasto telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus PAW yang menjerat Harun Masiku. Pada Juni 2024, barang-barang pribadi Hasto seperti buku catatan dan ponsel disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pemeriksaan. 

    Respon PDIP

    Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa partai berlogo banteng tersebut belum bisa memastikan kabar penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK.  

    “Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen,” ujar Chico dihubungi Bisnis pada Selasa (24/12/2024).

    Adapun, PDIP juga menyinggung soal politisasi hukum yang kuat, kala menanggapi isu tersebut. 

    “Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat,” ujar Chico. 

    Lebih lanjut, Chico menjelaskan bahwa dugaan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka sudah lama berembus. Menurutnya, sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. 

  • Hasto Tersangka KPK, Prediksi Connie Bakrie Kembali Jadi Sorotan

    Hasto Tersangka KPK, Prediksi Connie Bakrie Kembali Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai menjadi perbincangan.

    Menariknya, isu penetapan Hasto sebagai tersangka sempat dilontarkan Analis Militer dan Pertahanan Connie R Bakrie saat menghadiri Podcast Politik Nagara Institute yang ditayangkan di Kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (23/11/2024).

    Dalam tayangan siniar tersebut, Connie mengaku memang mendengar informasi dari seseorang bahwa Hasto akan segera ditetapkan tersangka. Bahkan, menurutnya telah ada dokumen untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka sehingga penetapan tinggal diumumkan.

    “Gua dibilang [oleh informan] punya berita tentang sahabat lu [Hasto], tolong bilangin [Hasto]. Berhenti bersuara keras. Utamanya berjuang di Sumut dan Jateng. Berhenti bersuara keras, karena file-nya sudah siap, bahwa beliau tersangka itu tinggal diumumkan,” tutur Connie. 

    Connie melanjutkan geram melihat Hasto mendapat intervensi untuk dikriminalisasikan. Maka, saat mendapatkan informasi tersebut dirinya langsung meminta pertemuan dengan Sekjen PDIP itu.

    “Aku minta ketemu malam dan langsung datang saja. [Aku bilang ke Hasto]. Eh lu diem sekarang, gua enggak mau lu diginiin. Lu mau ditersangkain udah enggak usah lah ke Sumut,” ujar Connie.

    Ditegaskan Connie, Hasto tidak usah banyak bergerak selama pilkada karena kandidat yang diusung PDIP juga bakal kalah. 

    “Kalau ini diteruskan, ini pasti kalah. Kandidat PDIP pasti kalah,” kata dia.

    Berdasarkan sumber informasi yang diterima Bisnis, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Hasto telah diterbitkan. Pada sprindik itu, elite PDIP itu dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sprindik itu menyebutkan, Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku, yang saat ini masih buron, memberikan suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024.

    Hasto telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus PAW yang menjerat Harun Masiku. Pada Juni 2024, barang-barang pribadi Hasto seperti buku catatan dan ponsel disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pemeriksaan.

  • Menteri Agama hingga Kapolri Bakal Hadiri Perayaan Natal di Gereja Katedral

    Menteri Agama hingga Kapolri Bakal Hadiri Perayaan Natal di Gereja Katedral

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat negara akan menghadiri perayaan hari Natal di Gereja Katedral Jakarta, untuk turut mendukung kesuksesan pelaksanaan acara. 

    Mengutip keterangan resmi Katedral Jakarta, Selasa (24/12/2024) beberapa pejabat nantinya akan melakukan pemantauan Misa Natal di beberapa gereja Jakarta. Salah satunya adalah di Gereja Katedral Jakarta. 

    Adapun, hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

    Diterangkan, bahwa jajaran yang nantinya akan berkunjung ke Katedral Jakarta adalah sebagai berikut:  

    1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),

    2. Menteri Agama,

    3. Panglima TNI,

    4. Kapolri, dan

    5. Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Khusus Jakarta beserta jajaran 

    Diberitakan sebelumnya, tema untuk perayaan misa natal pada 24-25 Desember 2024 adalah “Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem” yang diambil dari ayat alkitab Lukas 2:15. 

    Tema ini juga menjadi Pesan Natal Bersama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).  

    Adapun, untuk misa natal, sebanyak 800 kursi tersedia di dalam Gereja Katedral. Terdapat juga area luar yaitu Plaza Maria dan Gua Maria 533 kursi, Tenda 2122, Grha Pemuda lantai 1 dan 4 sejumlah total 808 kursi sehingga secara keseluruhan sejumlah kurang lebih 4263 kursi, Termasuk kursi cadangan dipersiapkan kurang lebih 4500 kursi.

    Misa di Gereja Katedral Jakarta juga dihelat secara offline dan juga online. Streaming dapat dilakukan melalui Youtube Komsos Katedral Jakarta, Komsos Keuskupan Agung Jakarta.

  • Sekjen Gerindra Bela Prabowo yang Ingin Buka Pintu Maaf Bagi Koruptor

    Sekjen Gerindra Bela Prabowo yang Ingin Buka Pintu Maaf Bagi Koruptor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut buka suara perihal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka pintu maaf bagi koruptor asalkan mengembalikan uang hasil curiannya ke negara.

    Muzani menuturkan pidato Prabowo yang kala itu dilakukan di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir ini ingin menunjukkan bahwa menghukum harus memberi nilai manfaat. 

    “Menghukum harus memberi nilai manfaat. Termasuk menghukum kepada mereka koruptor, menghukum kepada koruptor harus ada nilai manfaat,” ujarnya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

    Oleh sebab itu, Politikus Gerinda yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini kembali menegaskan bahwasannya itulah pesan yang ingin disampaikan oleh presiden.

    “Di satu sisi hukuman harus berjalan, tapi di sisi lain nilai manfaat bagi negara juga harus ada,” terangnya.

    Lebih jauh, Muzani turut menyinggung dan mengkonfirmasi berkenaan artinya Ketum Partai Gerindra tersebut akan mendukung RUU Perampasan Aset untuk digulirkan atau dibahas di DPR.

    “Oh, kan beliau concern terhadap itu [RUU Perampasan Aset], tapi nanti akan diumumkan sendiri,” pungkasnya.

    Prabowo bakal maafkan koruptor jika uang curian dikembalikan 

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya akan memaafkan koruptor jika mereka mengembalikan uang yang dicuri dari negara. 

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, 18 Desember 2024.  

    “Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Presiden Prabowo, seperti dilansir dari Antara.

    Presiden melanjutkan cara mengembalikannya dapat dilakukan dengan diam-diam agar tak ketahuan. Bagi Presiden, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dan mengembalikan hasil curiannya kepada negara. 

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum, dan tunaikan kewajiban kepada bangsa dan negara.  

    “Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayarlah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan,” kata Prabowo ke para pejabat dan aparatur negara yang mendapatkan fasilitas dari negara.

  • Terungkap! Alasan DPR Setujui Kenaikan PPN 12% di UU HPP

    Terungkap! Alasan DPR Setujui Kenaikan PPN 12% di UU HPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan asal mula munculnya pasal terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% saat pembahasan Rancangan Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Sebagai informasi, RUU HPP yang dibahas pada 2021 atau saat pandemi Covid-19. Pada masa itu, kata Muzani, semua negara berada dalam posisi dan kondisi yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki penerimaan negara. Oleh sebab itu, imbuhnya, semua negara berpikir untuk bagaimana mendapatkan sumber-sumber penerimaan.

    “Maka ketika itu, DPR bersama pemerintah berpikir bagaimana meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Salah satu sumber penerimaannya adalah meningkatkan sektor penerimaan pajak dari PPN,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

    Pada 2021 itu, lanjut dia, DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terkait kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat, mulai dari 10%, menjadi 11%, hingga nanti 12%. Dia menyebut bahwa kenaikan itu pun dilakukan secara bertahap.

    Muzani kembali menekankan memang kala itu juga pembahasan dilakukan oleh partai-partai di parlemen dan Gerindra sebagai partai yang ikut dalam Koalisi Indonesia Maju pada saat itu ikut bersama-sama dengan partai lain memberi persetujuan.

    Oleh sebab itu, imbuhnya, kini Prabowo sebagai Presiden RI memiliki kewajiban untuk menjalankan UU HPP yang sudah diputuskan pada saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Sekarang kemudian kita menemui protes. Bahkan teman-teman partai yang tadi menyetujui sekarang ikut mempertanyakan dan seterusnya,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia merasa bahwa hal tersebut wajar saja terjadi karena dia anggap sebagai sebuah proses demokrasi. 

    Muzani menilai bahwa semua pandangan, kritik, dan saran yang berkembang di masyarakat diterima pihaknya sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan.

    “Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan kenaikan,” pungkasnya.

  • Gibran Apresiasi Gedung Warenhuis yang Direvitalisasi Bobby Nasution

    Gibran Apresiasi Gedung Warenhuis yang Direvitalisasi Bobby Nasution

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gedung Warenhuis di Medan, Sumatra Utara dijadikan ikon baru yang dapat mengintegrasikan warisan budaya dengan ekonomi kreatif masyarakat.

    Gibran berpandangan revitalisasi bangunan Warenhuis Medan tersebut harus tetap jaga nilai budaya dan memiliki manfaat untuk masyarakat sekitarnya. 

    Menurutnya, jika warisan budaya dan aktivitas ekonomi kreatif bisa digabungkan maka hal tersebut mampu menarik seluruh wisatawan sekaligus meningkatkan nilai perekonomian lokal.

    “Ini sesuai dengan komitmen Asta Cita Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat penyelarasan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan mempertahankan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/12).

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga apresiasi Pemerintah Kota Medan yang melibatkan komunitas dan pelaku seni lokal dalam perencanaan fungsi baru gedung yang dahulu adalah bangunan swalayan pertama di Kota Medan. 

    “Jadi dengan adanya kolaborasi tersebut, Gedung Warenhuis tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga pusat inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern,” katanya.

    Sebagai informasi, revitalisasi Gedung Warenhuis dimulai pada 2023 atas inisiatif Walikota Medan Bobby Nasution. Tujuan Warenhuis itu direvitalisasi adalah menjadikan gedung ini sebagai pusat kreatif bagi generasi muda serta ruang pameran bagi pelaku UMKM sekaligus pemilik lapak kuliner.

    Proyek ini bersifat multiyears dengan Tahun Anggaran 2023-2024, menggunakan APBD Kota Medan. Menurut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, pengerjaan fisik revitalisasi telah mencapai 90% dan diperkirakan rampung pada akhir bulan Desember 2024.

  • Teka-Teki Kondisi Kesehatan Prabowo: Benar Sakit atau Ada Agenda?

    Teka-Teki Kondisi Kesehatan Prabowo: Benar Sakit atau Ada Agenda?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi kesehatan Presiden Prabowo Subianto terkini usai kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) menjadi sorotan masyarakat. Benarkah Prabowo sakit? 

    Informasi terkait kesehatan Prabowo secara tak terduga diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dia menyampaikan pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (23/12/2024) telah dibatalkan. Anwar mengatakan bahwa Prabowo mengalami demam. 

    Anwar mengatakan dirinya dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Ke-8 RI itu pada Senin (23/12/2024) di Pulau Langkawi, Malaysia. Namun, pertemuan tersebut ditunda sebab Prabowo berhalangan hadir.

    “Malam tadi [Minggu] beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya dikutip melalui akun X atau Twitter @anwaribrahim, Senin (23/12/2024).

    Anwar pun melanjutkan bahwa pada Kamis (26/12) mendatang pun dirinya juga dijadwalkan menemui mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra untuk membahas topik seputar agenda Asean.

    Sebelumnya, Prabowo baru saja melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, pada Kamis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8). Dalam KTT D-8 ini, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema “Investing in Youth and Supporting SME’s: Shaping Tomorrow’s Economy.” 

    Jawaban Seskab Mayor Teddy 

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kondisi Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan prima atau tidak dalam keadaan sakit.

    Dia menekankan bahwa pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang awalnya direncanakan pada Senin (23/12/2024) harus ditunda karena urusan pekerjaan.

    “Itu ditunda nanti waktunya. Nanti akan kami cek, harus segera ke Indonesia karena ada yang harus dikerjakan. Itu aja sebenarnya. Kalau masalah itu [sakit] tadi baik-baik saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/12/2024).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Prabowo memang langsung melaksanakan rapat terbatas (ratas) setelah tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (23/12/2024).

    Tiba sekitar pukul 10.45 WIB, rapat tersebut dimulai usai kedatangan Prabowo di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 D-8 di Kairo, Mesir.

    Di bawah tangga pesawat kepresidenan, tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selanjutnya, Prabowo langsung melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana dan koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

  • Didampingi Istri, Gibran Pantau Job Fair di BBPVP Medan

    Didampingi Istri, Gibran Pantau Job Fair di BBPVP Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan isterinya Selvi Ananda meninjau penyelenggaraan Job Fair pada Festival Vokasi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan yang digelar di Kantor BBPVP Medan, Lalang, Kota Medan, Sumatera Utara. 

    Gibran berpandangan penyelarasan antara pelatihan vokasi, produktivitas tenaga kerja, dan kebutuhan pasar kerja sangat penting belakangan ini. 

    Gibran optimistis kolaborasi antara pihak pemerintah, perusahaan dan lembaga pelatihan sangat penting untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di era globalisasi.

    “Jadi penyelarasan antara pelatihan vokasi, produktivitas tenaga kerja, dan kebutuhan pasar kerja ini penting,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/12)

    Gibran juga berharap Job Fair BBPVP yang digelar di Medan dapat menjadi jembatan yang efektif antara pencari kerja dan pemberi kerja. 

    Terlebih menurut Gibran dengan adanya dukungan pelatihan vokasi, para pencari kerja diharapkan tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dan potensi diri.

    “Sehingga mampu mendorong produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan,” katanya.

    Sementara itu, salah seorang pelamar, Ega, mengungkapkan rasa senangnya karena melalui kegiatan ini ia dapat memperoleh informasi penting mengenai lowongan kerja.

    “Cukup senang karena membantu untuk tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang menerima pelamar,” ujarnya

    Dia berharap bursa kerja serupa semakin sering digelar, terutama untuk mendukung para fresh graduate agar bisa segera mendapatkan pekerjaan.

    “Semoga lebih banyak diadakan Job Fair seperti ini, khususnya untuk kami yang baru terjun di dunia kerja. Ini sangat perlu,” tutur Ega.

    Job Fair BBPVP Medan merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja. 

    Acara tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelatihan vokasi memiliki peran strategis dalam membangun SDM unggul yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Mayor Teddy Soal Rumor Erdogan Walk Out saat Sambutan Prabowo

    Mayor Teddy Soal Rumor Erdogan Walk Out saat Sambutan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak pernah memilih keluar atau walk out saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8).

    Dia menjelaskan bahwa bahwa pemimpin dari Negara Busur itu memang meminta izin untuk bertukar urutan atau giliran berbicara karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal.

    “Oh ya enggak lah [Erdogan Walkout]. Itu di sesi ke-2 di KTT D8, sesi khusus yang membahas Gaza dan Lebanon. Pak Presiden Prabowo harusnya menjadi pembicara pertama, seperti di sesi 1,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/12/2024).

    Dia menjabarkan bahwa dalam pleno tersebut sesi 1 mundur di luar jadwal yang diharuskan selesai jam 12.30, ternyata baru selesai jam 14.30 waktu setempat.  Akhirnya, sesi 2 baru dimulai jam 15.00.

    Sebelum Sesi 2 di mulai, kata Teddy, Kedua tokoh Negara justru makan siang bareng dan duduk bersebelahan. Erdogan minta izin untuk bertukar urutan giliran berbicara, karena harus meninggalkan lokasi pleno lebih awal.

    “Jadi saat sesi 2 dimulai, Presiden Erdogan berbicara duluan, dan minta maaf karena harus meninggalkan lokasi pleno. Baru kemudian, giliran Pak Presiden Prabowo berbicara,” tandas Teddy.

    Digelar di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir pada Kamis (19/12), terdapat video yang beredar dan langsung ramai di media sosial terkait aksi pemimpin Negara Transkontinental itu.

    Dalam video yang dirilis Sekretariat Presiden, terlihat sejumlah delegasi berjalan hendak meninggalkan ruangan saat Presiden Ke-8 RI itu berpidato. Bahkan, terlihat sangat jelas saat Erdogan memilih berjalan melewati belakang kursi orang nomor satu di Indonesia itu.

    Erdogan terlihat seperti akan meninggalkan ruangan. Bahkan sempat menyenggol kursi Prabowo ketika dirinya tengah mengecam pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.

    Meski begitu, masih ada sejumlah delegasi yang menyimak pidato Prabowo dengan seksama. Di antaranya yakni perwakilan PBB dan Palestina.

    “Kita, sekali lagi, hari ini, mengutuk pelanggaran hukum internasional, kekejaman. Tapi saya ingin mengatakan, kita harus bisa melihat situasi yang terjadi, situasi yang sesungguhnya. Kita selalu bilang mendukung Palestina, tetapi jika kita lemah, bagaimana bisa kita mendukung Palestina?”

    Prabowo lalu menyarankan negara-negara D-8 fokus untuk memperdalam kerja sama antarnegara di sektor ekonomi biru. Salah satunya, potensi dari sektor perikanan dunia saja mencapai US$600 miliar.

    Menurutnya, apabila negara-negara D-8 bekerja sama untuk memanfaatkan lautan yang ada, maka blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia.