Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Mahfud MD Sebut Program Prabowo Sejalan dengan Peta Indonesia Emas 2045

    Mahfud MD Sebut Program Prabowo Sejalan dengan Peta Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai program yang saat ini digulirkan Presiden Prabowo Subianto sudah sejalan dengan peta menuju Indonesia Emas 2045.

    “Iya iya, sedang menuju ke sana [Indonesia Emas] kita. Modal sosial politiknya ada tinggal SDM nya saja,” kata Mahfud usai menghadiri acara HUT Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam [Kahmi] di hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat.

    Menurut Mahfud saat menjadi pembicara kunci di acara HUT Kahmi, tanda Indonesia sudah mencapai era emas 2045 adalah ketika angka kemiskinan sudah semakin mengecil.

    Pendapatan per kapita Indonesia pun diproyeksikan sudah mencapai US$24.000 ketika sudah memasuki era Indonesia Emas 2045.

    Selain itu, tingkat masyarakat yang mengenyam pendidikan pun sudah semakin tinggi sehingga kualitas SDM bangsa semakin membaik.

    Saat ini, lanjut Mahfud, pendapatan per kapita Indonesia masih berkisar di angka US$4.700. Untuk mendongkrak pendapatan perkapita bangsa, Mahfud menilai perlu kebijakan dan langkah strategis agar dapat memajukan bangsa.

    Kebijakan dan langkah-langkah strategis itu dapat lahir dari pemikiran-pemikiran kader HMI yang tersebar di seluruh lini pemerintahan.

    Mahfud menilai saat ini banyak kader HMI yang memiliki kualitas pendidikan baik dan dapat memberikan kontribusi kepada bangsa.

    Melalui dukungan kader-kader HMI terhadap seluruh program Prabowo Subianto, Mahfud yakin Indonesia akan dengan mudah mencapai era emas di 2045.

    “Ya harus didukung, kan dia [Prabowo] yang terpilih [jadi presiden] jadi harus didukung apa yang dilakukan,” kata mantan Hakim MK tersebut.

    Di saat yang sama, Koordinator Presidium Kahmi Herman Khaeron juga memiliki pandangan yang sama tentang Indonesia Emas 2045.

    Dia menilai Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan hiliriasai perekonomian, peningkatan kualitas SDM dan penguatan program ketahanan pangan.

    Herman pun yakni HMI dan Kahmi dapat berkontribusi di bidang hilirisasi perekonomian dan penguatan SDM demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Karena 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang ekonominya maju, yang hadir, sejahtera,” tutup Herman.

  • Imbas Kasus Pemerasan DWP, Komisi III DPR Minta Konser Tak Dijadikan Ajang Pesta Narkoba

    Imbas Kasus Pemerasan DWP, Komisi III DPR Minta Konser Tak Dijadikan Ajang Pesta Narkoba

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman buka suara soal kasus dugaan pemerasan Warga Negara Malaysia pada acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. 

    Habiburokhman menuturkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi tindakan yang dilakukan oleh Kadiv Propam Polri, yang telah mengusut kasus tersebut. Kemudian, dia juga telah mendapat masukan dari masyarakat bahwa ada acara tertentu yang rawan menjadi ajang menikmati narkoba. 

    “Juga ada masukan dari masyarakat bahwa ada event-event tertentu memang rawan, kita tidak menuduh ya, rawan gitu, nah itu yang harus kita antisipasi jangan sampai kita maunya jadi tourism object tapi malah jadi ajang orang menikmati narkoba,” ujarnya, di  Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024). 

    Terlebih, dia juga mewanti-wanti agar Tanah Air tak dijadikan tempat yang disalahgunakan oleh WNA, lantaran memiliki hukum yang kurang tegas. 

    “Jadi jangan sampai karena di Malaysia ancaman hukuman mati, ‘Oh di Jakarta saja kayaknya kita bisa saja menikmati acara musik sambil leluasa mengkonsumsi narkoba’ Itu jangan. saya bukan menuduh ya, itu jangan sampai terjadi,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 polisi diduga melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia yang datang ke acara Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13 – 15 Desember 2024 lalu. 

    Delapan belas anggota kepolisian itu telah diamankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan alias Propam Polri. Adapun nilai pemerasan diperkirakan sebesar 9 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp32 miliar.  

    “Divisi Propam Polri telah mengamankan terduga oknum yang bertugas saat itu. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.

    Untuk langkah selanjutnya, lanjut dia, Propam Polri akan memeriksa lebih lanjut 18 oknum personel tersebut. Dia menegaskan bahwa Polri tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri.

  • Komisi III DPR Terima 469 Aduan, Mahkamah Agung Paling Banyak

    Komisi III DPR Terima 469 Aduan, Mahkamah Agung Paling Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerangkan bahwa pihaknya telah menerima 469 aduan sepanjang 2024. Adapun, lembaga yang paling banyak menerima aduan adalah Mahkamah Agung (MA). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI, di Nusantara II, Kawasan Parlemen, Jumat (27/12/2024).

    “Dalam konteks kuantitas, aduan yang terbanyak pertama dunia peradilan. Tapi masyarakat tidak mengadukan Mahkamah Agung secara khusus, tapi pengadilan ini, pengadilan itu, sehingga kami kategorikan sebagai pengadilan ke Mahkamah Agung,” terangnya dalam konferensi pers tersebut.

    Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa jumlah aduan yang ditujukan ke MA sepanjang 2024 ini adalah sebanyak 149 aduan. Presentasinya hampir sepertiga dari aduan yang masuk, yakni 31,7%. 

    “Keterangan, jenis aduan, kebanyakan mengenai perkara, penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan dan profesionalisme pelayanan publik,” ujarnya.

    Lembaga kedua dengan jumlah aduan terbanyak adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menerima 113 aduan atau 24,1% dari total aduan.

    “Presentasenya hampir 1/4 nya, penanganan perkara narkotika, profesionalitas pelayanan publik, itu BNN,” terangnya. 

    Selanjutnya, Kejaksaan RI menempati posisi ketiga dengan 85 aduan, yang setara dengan 18,2 persen dari total aduan.

    “[keterangan jenis aduan] penyalahgunaan wewenang, pelanggaran pidana oleh oknum anggota, dan pelanggaran kode etik,” tuturnya. 

    Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lembaga yang menerima aduan paling sedikit.

    Berikut rincian lebih lanjut jumlah aduan yang diterima oleh lembaga mitra kerja Komisi III DPR RI sepanjang 2024:

    No

    Mitra Kerja

    Jumlah Aduan

    Persentase

    Jenis Aduan

    1

    Mahkamah Agung

    149

    31.7%

    Penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik

    2

    BNN

    113

    24.1%

    Penanganan perkara narkotika, profesionalitas pelayanan publik.

    3

    Kejaksaan RI

    85

    18.2%

    Penyalahgunaan wewenang, pelanggaran pidana oleh oknum, dan pelanggaran kode etik.

    4

    Kepolisian RI

    60

    12.7%

    Penanganan perkara, profesionalitas pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota

    5

    KPK

    23

    4.9%

    Penanganan perkara korupsi, profesionalitas pelayanan publik.

    6

    Mahkamah Konstitusi

    18

    3.8%

    Penanganan perkara profesionalitas pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang.

    7

    Komisi Yudisial

    13

    2.7%

    Profesionalitas pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang.

    8

    PPATK

    8

    1.9%

    Penelusuran transaksi terkait tindak pidana.

  • Soal Politisasi Hasto, Habiburokhman: Sampai Kiamat Tak Akan Selesai Berdebat

    Soal Politisasi Hasto, Habiburokhman: Sampai Kiamat Tak Akan Selesai Berdebat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memiliki ujung jika terus memperdebatkan soal politisasi.

    Hal tersebut diungkapkannya dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI, di Nusantara II, Kawasan Parlemen, Jumat (27/12/2024).

    “Kalau soal ini politik, tidak politik, itu sampai kiamat kita gak akan selesai berdebat, pasti akan sangat subjektif. Orang yang terinjak akan teriak, orang yang tidak terinjak, ya akan diam saja, itulah dunia kita saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers tersebut. 

    Lanjutnya, dia menekankan bahwa setiap tuduhan maupun bantahan harus didukung oleh bukti. 

    “Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu sama-sama harus ada buktinya,” ucapnya. 

    Habiburokhman menyatakan pihaknya mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus Harun Masiku. DPR, lanjutnya, menghormati tugas lembaga antirasuah tersebut.

    Di sisi lain, Habiburokhman juga menghormati hak Hasto untuk melakukan pembelaan diri.

    “Kita berikan kesempatan seluas-luasnnya kepada beliau,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, juru bicara partai PDIP Chico Hakim menyebut adanya politisasi hukum yang kuat usai munculnya kabar Hasto yang menjadi tersangka. 

    Adapun, Chico juga menyinggung soal kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terjadi baru-baru ini.  

    “Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat,” ujar Chico kala dihubungi oleh Bisnis pada Selasa (24/12/2024).  

    Lebih lanjut, Chico menjelaskan bahwa dugaan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka sudah lama berembus. Menurutnya, sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. 

  • Menag Buka Peluang Ibadah Haji Lebih Pendek: Kami Diskusikan ke Arab Saudi

    Menag Buka Peluang Ibadah Haji Lebih Pendek: Kami Diskusikan ke Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar membuka peluang untuk memperpendek atau menyingkat pelaksanaan ibadah haji untuk para Jemaah.

    Menurutnya, pemerintah akan segera membuka diskusi kepada pemerintahan di Arab Saudi untuk mengkaji inisiasi tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan ibadah haji dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    “Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jemaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya,” kata Nasarudin.

    Alasannya, kata Nasaruddin, masih cukup ada waktu kosong untuk para jemaah sebelum melaksanakan ibadah pada puncak haji.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa hal tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Arab Saudi,” pungkas Nasaruddin.

  • Prabowo Minta Pelaksanaan Haji Tahun Depan jadi Contoh

    Prabowo Minta Pelaksanaan Haji Tahun Depan jadi Contoh

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelaksanaan ibadah haji mulai tahun mendatang dapat terlaksana dengan lebih tertib dan efisien.

    Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar menyampaikan Prabowo ingin pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi teladan bagi kegiatan haji pada tahun-tahun mendatang.

    “Dan Presiden sendiri juga betul-betul sangat konsen terhadap penyelenggeraan ibadah haji ini, apalagi kita kan termasuk jemaah haji yang paling besar,” ucapnya kepada wartawan. 

    Lebih jauh, Nasarudin juga memastikan bahwa biaya ibadah haji 2025 akan turun dari biaya sebelumnya. Hal itu, katanya agar lebih dapat menjangkau masyarakat lain. 

    Namun, dia belum bisa menentukan berapa nominal besaran biaya haji 2025.

    “Jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita, maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi kepada penurunan harga,” imbuhnya.

    Nasarudin menjelaskan beberapa persiapan yang telah dilaksanakan untuk keberangkatan Jemaah pada pelaksanaan mendatang. Mulai dari seleksi calon jemaah haji yang sudah mencapai 80 persen, hingga seleksi petugas haji.

    Terkait petugas haji, Imam Besar Masjid Istiqlal itu menegaskan bahwa para petugas harus profesional yang memiliki kemampuan baik fisik maupun keilmuan. 

    “Dan kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jemaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jemaah hajinya dari berbagai macam masalah,” ucapnya.

    Selain itu, Nasarudin mengatakan pihaknya dengan istana juga membahas terkait hal-hal yang akan membuat jemaah lebih nyaman dan lebih tenang saat melaksanakan ibadah haji.

    “Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah,” tandas Nasaruddin.

  • Prabowo Kaji Buat Perkampungan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia di Arab Saudi

    Prabowo Kaji Buat Perkampungan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk membentuk perkampungan jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

    Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar menyampaikan alasan orang nomor satu di Indonesia itu memiliki inisiatif tersebut guna menampung para jemaah haji dan umrah. 

    Hal itu disampaikan Nasarudin usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    “Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tapi juga untuk dipakai di jemaah-jemaah umrah yang lain,” katanya kepada wartawan.

    Nasaruddin menegaskan bahwa melalui kehadiran perkampungan Indonesia di Arab Saudi, maka harapannya pemerintah dapat lebih menghemat biaya dan lebih efisien terkait biaya haji 2025.

    Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal itu melanjutkan bahwa perkampungan itu bukan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal itu, katanya akan dibicarakan pasca musim haji.

    “Belum, itu nanti kita bicarakan setelah musim haji ini. Tapi tahun ini kita masih regular, masih seperti biasa ya,” ucapnya.

    Nasarudin menekankan, pembentukan kampung tersebut bagian dari alternatif untuk lebih menghemat biaya haji dan juga membuat ibadah haji dan umrah lebih efisien.

    “Tapi sambil jalan kita juga akan memikirkan beberapa macam alternatif yang bisa kita lakukan. Dan itu makanya kita mulai berpikir sekarang ini apa-apa yang bisa kita lakukan lebih efisien, lebih efektif untuk kepentingan Indonesia di masa depan,” tandas Nasaruddin.

  • Kaleidoskop 2024: Kemenangan Keluarga Jokowi hingga Dipecat PDIP

    Kaleidoskop 2024: Kemenangan Keluarga Jokowi hingga Dipecat PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang 2024 menjadi tahun yang penuh asam dan manis bagi perjalan politik keluarga Joko Widodo (Jokowi).

    Pasalnya, meski menjadi tahun terakhirnya menjabat sebagai Presiden ke-7 RI, estafet politiknya masih dapat dilanjutkan oleh keluarganya yang berkontestasi dalam pemilihan presiden dan pemilihan gubernur.

    Namun perjalan politik keluarga Jokowi harus berujung pemecatan di pengujung tahun dari partai yang telah membesarkan namanya dan keluarga yakni PDI Perjuangan.

    Pada 14 Februari 2024, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengikuti kontestasi Pilpres mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhirnya menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan raihan suara terbanyak yakni 96.214.691 suara atau 58,59% total suara sah nasional.

    “KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2024-2029,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada Rabu (24/4/2024).

    Perjalanan Gibran hingga akhirnya terpilih menjadi orang nomor 2 di republik ini menuai banyak polemik, terutama dari PDIP yang merupakan parpol tempat dia bernaung.

    Hal tersebut membuat hubungan antara partai berlambang banteng bermoncong putih dengan keluarga Jokowi menjadi tidak baik.

    Salah satu tanda keretakan hubungan antara keluarga Jokowi dan PDIP di antaranya adalah pada saat digelarnya Rakernas PDIP pada 26 Mei 2024.

    Kendati masih berstatus kader dan masih menjabat sebagai presiden, Jokowi tidak masuk dalam daftar undangan.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V PDIP karena dianggap tak menjaga demokrasi dan tegakkan hukum.

    Hasto mengatakan, Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum melawan sisi gelap kekuasaan. Apalagi, menurutnya, publik bisa melihat buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Oleh sebab itu, Hasto menyatakan PDIP hanya akan mengundang figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi dalam Rakernas V PDIP

    “Spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum, menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

    Hasto mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai politik dengan sejarah panjang. Apalagi, lanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim Orde Baru yang tidak hargai hukum dan demokrasi.

    “Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” katanya.

  • Lengkap! Ini Pernyataan Hasto usai Jadi Tersangka KPK

    Lengkap! Ini Pernyataan Hasto usai Jadi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara usai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam kasus Harun Masiku.

    Melalui saluran YouTube resmi PDIP, Hasto menyampaikan sejumlah pandangannya setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka pada Selasa (24/12) dan pada Kamis (26/12) dia muncul dan menyatakan akan taat hukum dan tak menyerah menyuarakan kebenaran.

    “Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” tutur Hasto lewat youtube resmi PDI Perjuangan, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa sebagaimana partai berlogo moncong banteng putih yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maka dirinya sebagai kader juga bakal menjadi warga yang taat hukum.

    Hasto mengatakan sejak awal dirinya memang telaah sudah banyak mengkritisi soal demokrasi harus ditegakan. Apalagi, menurutnya, suara rakyat tidak tidak bisa dikebiri dan negara hukum tidak bisa dimatikan.

    “Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” katanya.

    Dalam video berdurasi 4.30 menit itu, Hasto mengaku sudah siap dengan segala risiko yang dihadapi. Mengingat, dia mengklaim sebagai murid Bung Karno sembari memamerkan buku Cindy Adam.

    Menurutnya, layaknya sikap Bung Karno bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Sikap Bung Karno itu dipedomani oleh kader PDIP. Kader PDIP tidak gentar menghadapi sosok dari partainya yang ingin menjabat tiga periode dan pada akhirnya sosok itu dipecat dari partai.

    “Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” tuturnya.

    Sindir Jokowi

    Di sisi lain, Hasto turut menyindir sosok yang baru dipecat dari PDIP dan memiliki ambisi kekuasaan sehingga berencana melanggar konstitusi dengan cara perpanjangan masa jabatan atau menambah jabatan menjadi 3 periode.

    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” imbuhnya.

    Dia melanjutkan sosok itu menggunakan aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi sumber-sumber daya negara demi kepentingan politik praktis.

    Hasto menilai bahwa maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu adalah dengan wajibnya merapatkan barisan oleh kader-kader PDI Perjuangan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak kader-kader PDIP bersama menghadapi situasi saat ini. Hasto ingin kader-kader partai banteng tak gentar dengan berbagai intimidasi yang ada.

    “Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan,” pungkas Hasto.

  • Profil Hasto Kristiyanto, Latar Pendidikan hingga Kehidupan Pribadi

    Profil Hasto Kristiyanto, Latar Pendidikan hingga Kehidupan Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus suap pergantian anggota DPR antar waktu alias PAW, Harun Masiku.

    Hasto ditengarai ikut terlibat dalam praktik suap dan disangkakan merintangi penyidikan dalam perkara yang umurnya hampir 5 tahun tersebut.

    Melansir laman resmi PDIP, Hasto menjabat Sekjen PDIP menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Sekjen PDIP. Dia juga berperan penting dalam pemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024 lalu. 

    Saat itu dia bertugas sebagai salah satu deputi Tim Transisi menjelang pelantikan Joko Widodo.

    Politikus asal Daerah Istimewa Yogyakarta alias DIY itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PDIP. Saat itu, dia duduk di Komisi VI yang menangani permasalahan perdagangan, perindustrian, investasi dan koperasi.

    Kehidupan Pribadi

    Masih dari sumber yang sama, Hasto lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Dia tercatat pernah mengenyam sekolah di SMA Kolese de Britto Yogyakarta.

    Setelah itu dia melanjutkan di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hasto lulus tahun 1991.

    Hasto kemudian memutuskan untuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Bersama partai, dia terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur (yang sebagian merupakan eks Karesidenan Madiun (Plat AE).

    Pendidikan

    SD Gentan Yogya (1972-1979)
    SMP Negeri Gentan Yogya (1979-1982)
    SMA Kolese De Britto Yogyakarta (1982-1985)
    Fakultas Teknik UGM Yogyakarta (1985-1991)
    Prasetya Mulya Business School, Jakarta, (1997-2000)

    Karier

    Project Manager Departemen Marketing PT Rekayasa lndustri (1992—2002)
    Project Director PT Prada Nusa Perkasa (2003-sekarang)

    Sumber: laman resmihttps://www.pdiperjuangan.id/detailpengurus/115/Hasto-Kristiyanto/pengurus