Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Satgas PKH Terjun ke Sumatra, Usut Kerusakan Hutan hingga Gelondongan Kayu

    Satgas PKH Terjun ke Sumatra, Usut Kerusakan Hutan hingga Gelondongan Kayu

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai mengusut peristiwa kerusakan hutan yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatra.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan tim PKH telah bergerak ke Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat untuk mengusut dugaan pengerusakan hutan di lokasi.

    “Nah ini sedang bergerak, dari mulai kemarin sudah bergerak di tiga wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

    Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan lokasi yang telah didatangi tim PKH buatan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Anang hanya mengatakan Satgas PKH telah mengunjungi sejumlah lokasi di tiga provinsi yang terdampak banjir untuk membuat terang peristiwa yang diduga merusak hutan tersebut.

    “Ya intinya, yang jelas sudah di beberapa tiga wilayah itu, di tiga provinsi itu,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, selain mengusut dugaan perusakan hutan yang dilakukan baik dilakukan perusahaan maupun perorangan. Pasalnya, Satgas PKH juga turut menyelidiki gelondongan kayu yang ditemukan pascabanjir dahsyat di Sumatra.

    “Yang jelas tim Satgas PKH, termasuk apa yang terjadi, mereka masuk ke sana. Apakah itu berasal dari kawasan hutan atau tidak, itu akan didalami,” pungkasnya.

  • BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

    BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperluas diversifikasi pangan sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Upaya ini ditampilkan melalui peluncuran buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat ratusan menu daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memastikan asupan gizi anak Indonesia terpenuhi melalui sumber makanan yang beragam.

    Menurutnya, pemanfaatan kuliner Nusantara dapat mendukung pendidikan gizi sekaligus memperkenalkan keragaman budaya sejak dini.

    “Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam memastikan menu yang sehat, aman, dan sesuai standar nasional,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/12/2025).

    Terbitkan Buku Rasa Bhayangkara Nusantara

    Buku Rasa Bhayangkara Nusantara menuangkan sejumlah hidangan—mulai dari Soto Lamongan, Nasi Pecel Madiun, Nasi Jagung Khas Kaili, hingga Pallu Basa—dicantumkan bersama kandungan gizi dan dibuat dengan prinsip higienitas serta standar ilmiah BGN.

    BGN menilai diversifikasi pangan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dan memperluas sumber karbohidrat, protein, dan serat. 

    Menu dalam buku tersebut dirancang menggunakan bahan lokal dari berbagai daerah, seperti jagung, umbi, ikan air tawar, dan aneka bumbu Nusantara.

    Dadan berharap upaya diversifikasi pangan ini dapat memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Rasa Bhayangkara Nusantara menjadi inspirasi bahwa memberi makan anak bangsa adalah pengabdian tertinggi,” tandas Dadan.

  • 12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor Sumatra yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, semakin diperparah dengan adanya aksi korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan.

    Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

    “Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

    Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

    Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

    Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

    Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

    Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

    Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

    Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

    Menteri Lingkungan Hidup Bakal Cabut Izin 8 Perusahaan

    Duka akibat bencana Sumatra dan banjir yang belum surut, semakin menimbulkan kepedihan. Bencana Sumatra ini mendapatkan penanganan nasional, sebab masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan akses infrastruktur yang terputus karena bongkahan kayu dan batu yang melanda desa-desa.

    Merespon ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

    Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025).

    “Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit. Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

    Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

  • Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pos Indonesia, salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat alias BLT Kesra menargetkan penyaluran bantuan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyebut BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui Pos dan sisanya melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara).

    Dia menjelaskan bahwa sekitar 12 juta data KPM telah diterima Pos Indonesia dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74%. “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihaknya menerapkan tiga skema penyaluran, yakni melalui kantor pos, komunitas, serta pengantaran langsung. “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” kata Haris.

    Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat, terutama di wilayah yang terdampak bencana atau memiliki kendala administratif.

    Haris menambahkan bahwa seiring target penyaluran 100 persen pada Desember ini, lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas di seluruh Indonesia terus bergerak dari pusat kota hingga pelosok desa.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur, menegaskan bahwa bantuan pemerintah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan bahwa bantuan senilai Rp900.000 tersebut mungkin belum menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah tangga, tetapi cukup membantu menjaga konsumsi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun. Ia juga mengaitkan penyaluran BLTS Kesra dengan program perlindungan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri. “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.

    Pemerintah menargetkan 30 juta KPM menerima BLTS Kesra. Hingga 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah mendapatkan bantuan atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan tersebut meringankan beban di tengah meningkatnya kebutuhan akhir tahun. Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengatakan bantuan Rp900.000 yang diterimanya akan digunakan untuk membeli sembako, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menyebut dana bantuan itu membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak yang tengah menjalani ujian.

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui belum memeriksa perusahaan terkait gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra.

    Raja Juli mengatakan pihaknya masih melakukan proses identifikasi terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam temuan gelondongan kayu tersebut.

    “Ya sekali lagi, belum pada tahap pemeriksaan tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025) malam.

    Dia menambahkan, sejauh ini kementerian masih belum mengetahui asal usul dari gelondongan kayu itu. Menurutnya, temuan kayu itu bisa jadi berasal dari pembalakan liar, pembukaan sawit maupun tambang.

    Juli juga mengungkap kemungkinan kayu tersebut berasal dari modus kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu ilegal agar seolah-olah legal dengan menumpang pada skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    “Jadi ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret ya, fakta-fakta lebih faktual ya. Nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin,” imbuhnya.

    Di samping itu, Raja Juli menekankan bahwa pihaknya telah menggandeng Polri untuk mengusut perkara dugaan pelanggaran di area hutan ini. Dia menegaskan tidak akan segan melakukan penindakan apabila memang ada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

    “Nanti kerja sama dengan Polri kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kita tegakkan bersama-sama,” pungkasnya.

  • Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Bisnis.com, SURABAYA — Mantan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berkunjung sekaligus menyalurkan berbagai jenis bantuan bagi para korban bencana banjir bandang di sejumlah desa, yang terletak Provinsi Aceh.

    Anak Risma, Fuad Bernardi membenarkan ihwal mengenai kunjungan ibundanya tersebut di sejumlah wilayah terdampak bencana di bumi Serambi Makkah tersebut. Menurutnya, kedatangan mantan Wali Kota Surabaya 2010-2020 tersebut atas nama PDI Perjuangan (PDIP). 

    “[Kedatangan Risma ke Aceh sebagai] Ketua DPP PDI Perjuangan badan penanggulangan bencana (Baguna),” ucap Fuad saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025).

    Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu menjelaskan, Risma beserta rombongan mendatangi sebanyak tiga desa berbeda, yang terletak di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh.

    Risma juga disebut telah mendatangi lokasi di ketiga desa yang terisolir tersebut sejak Senin (1/12/2025) lalu. Menurut Fuad, ibundanya hingga saat ini masih berada di wilayah terdampak banjir di Aceh.

    “[Risma mendatangi Desa] Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. [Kunjungannya] mulai dari Senin kemarin sampai hari ini,” jelasnya.

    Fuad mengungkapkan, Risma datang untuk mendistribusikan bantuan bagi para korban bencana. Selain itu, ibunya tersebut juga ingin melihat kondisi korban, yang masih bertahan di posko pengungsian. 

    “Kegiatannya mengecek secara langsung kondisi di lapangan seperti apa dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak yang ada di tempat-tempat pengungsian,” pungkasnya.

  • Kapolri Temukan Bekas Gergaji pada Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

    Kapolri Temukan Bekas Gergaji pada Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menemukan bekas gergaji mesin pada kayu gelondongan yang ditemukan pascabanjir di Sumatra.

    Sigit menyatakan bekas gergaji itu ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim yang telah mengecek langsung temuan kayu gelondongan di lokasi.

    “Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari chainsaw ya,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).

    Namun, Sigit tidak menjelaskan lebih jauh ihwal temuan bekas gergaji pada kayu tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa bekas gergaji itu bakal menjadi bahan pendalaman oleh penyelidik.

    Di samping itu, pimpinan tertinggi Polri ini juga telah memerintahkan agar tim penyelidik menyusuri daerah sungai dari hulu ke hilir untuk membuat terang perkara ini.

    “Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, gelondongan kayu telah ditemukan setelah banjir. Temuan itu membuat publik marah kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Gelondongan kayu ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting. Adapun, Kemenhut sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

  • Catatan Gibran Usai Bertandang ke Lokasi Bencana Sumatra

    Catatan Gibran Usai Bertandang ke Lokasi Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung 3 provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    Bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Kamis (4/12/2025) pagi menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-800, Gibran langsung mendatangi provinsi pertama yakni Sumatra Barat.

    Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres memulai peninjauan dari Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah setelah diterjang banjir bandang pada Kamis (27/11/2025). Akses menuju desa ini masih terbatas sehingga Wapres melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju lokasi permukiman warga.

    Usai meninjau kondisi pemukiman, Wapres menuju lokasi dapur umum dan posko pengungsian yang dikelola Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Di tempat ini, dia memastikan distribusi bantuan berjalan baik serta fasilitas darurat telah memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, mulai dari makanan, sanitasi, hingga layanan dasar lainnya.

    Selain berdialog dengan para pengungsi, Wapres turut membagikan bantuan berupa paket sembako, selimut, perlengkapan kebersihan, mainan untuk anak-anak, serta kebutuhan logistik lainnya.

    Kepada para pengungsi, Wapres menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan mengungkapkan turut berbelasungkawa mendalam atas musibah yang terjadi. Wapres memastikan bahwa pemerintah hadir dan selalu bersama masyarakat Sumatra yang terdampak bencana.

    “Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo, duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya, Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatra tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” ungkapnya.

    Wapres menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik akan terus dipercepat melalui jalur darat, udara, dan laut.

    “Perbaikan-perbaikan akses komunikasi puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali,” ujarnya.

    Lebih jauh Wapres menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan kerja seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan dalam menangani dampak bencana.

    Wapres menuturkan bahwa dirinya telah mencatat seluruh masukan dari masyarakat dan akan segera menindaklanjutinya.

    “Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan, anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan. Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan,” pungkasnya.

    Usai mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung bertolak ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara yang juga terdampak bencana banjir dan longsor, Kamis (04/12/2025). 

    Pada kesempatan ini, Wapres mengunjungi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru yang porak poranda diterjang banjir bandang pada Selasa pagi (25/11/2025). Tampak rumah-rumah penduduk, kendaraan, sekolah, masjid, gereja, serta berbagai fasilitas umum lainnya hancur tertimbun lumpur dan puing-puing kayu yang terseret air bah. 

    Setelah meninjau area permukiman warga, Wapres melanjutkan kunjungannya ke Posko Penanggulangan Bencana di Desa Batu Hula untuk memastikan penyaluran logistik dan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi berjalan baik serta tepat sasaran. 

    Wapres menginstruksikan kepada para kepala daerah dan berbagai pihak terkait lainnya agar melakukan percepatan distribusi bantuan.

    “Ini saya minta untuk segera melakukan percepatan penyaluran distribusi bantuan lewat jalur darat, udara, laut, dan pastikan di tempat-tempat yang terisolir ini bisa terjangkau juga,” pintanya.

    Kemudian, Wapres juga meminta agar kebutuhan pangan, sanitasi, serta kesehatan para pengungsi diperhatikan dengan baik.

    Lebih jauh, sesuai arahan Presiden Prabowo, Wapres memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak, termasuk rumah-rumah penduduk yang rusak, akses jalan, sekolah, jembatan, serta fasilitas publik dan jaringan pendukung logistik lainnya.

    “Bapak-Ibu, ini sudah diperintah Pak Presiden juga untuk akses jalan, jembatan. Tadi ada adik yang sekolah, nanti akan dibangun kembali ya, tunggu dulu ya. Listrik, terus jalur untuk BBM nanti akan segera dipulihkan,” ujar Wapres.

    Usai meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian peninjauan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis (04/12/2025).

    Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang.

    Wapres melakukan evaluasi kondisi infrastruktur serta mendengar laporan teknis dari pemerintah daerah dan tim penanganan bencana.

     

  • Buka-Bukaan Skema Kuota Lansia untuk Ibadah Haji 2026

    Buka-Bukaan Skema Kuota Lansia untuk Ibadah Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan kebijakan kuota lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji telah memiliki pengaturan yang jelas dan berlaku merata di seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa setiap provinsi wajib mengalokasikan 5 persen dari total kuota haji untuk jemaah lanjut usia.

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Jadi kuota lansia itu memang sudah diatur. Untuk masing-masing di provinsi itu 5 persen. Jadi di setiap provinsi nanti 5 persennya itu harus lansia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kategori lansia dalam skema tersebut dimulai dari usia 65 tahun. Seleksi dilakukan berdasarkan usia tertua terlebih dahulu hingga memenuhi porsi yang ditetapkan.

    “Nah, berapa umur lansia? Umur lansia paling muda itu 65 tahun. Jadi nanti akan diurut dari yang tertua sampai yang termuda. Kira-kira di provinsi itu yang tertua misalnya 90 tahun, maka diurut sampai 5 persen sampai umur yang termuda tua. Yang termuda yang tua itu gimana? Yang sampai batasnya 5 persen itu sampai umur berapa begitu. Yang lansia termuda itu disebut lansia jika 65 tahun. Kira-kira begitu, ya,” jelasnya.

    Selain mengatur kuota jemaah lansia, pemerintah juga menyediakan mekanisme pendamping lansia. Namun, Dahnil menekankan bahwa ketentuan tersebut memiliki sejumlah syarat.

    “Ada, kalau kemudian ada porsi pendamping lansia. Tapi ada syarat. Misalnya syaratnya pendamping itu adalah mahram, artinya anggota keluarga. Kemudian anggota keluarga ini sudah mendaftar mengantre selama 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, dia bisa jadi pendamping lansia atau lebih dari 5 tahun. Syaratnya mahram, anggota keluarga,” tandas Dahnil.