Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Aria Bima Ngaku Tak Paham soal Video dan Dokumen Hasto Bongkar Korupsi

    Aria Bima Ngaku Tak Paham soal Video dan Dokumen Hasto Bongkar Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima angkat bicara ihwal video dan segudang dokumen milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut untuk membongkar skandal korupsi elite politik.

    Adapun, dirinya mengaku tidak paham mengenai video dan dokumen yang dimaksud Hasto tersebut.

    “Saya gak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Dia memandang bahwa hal yang dimaksud Hasto tersebut merupakan hal yang bersifat urusan personal.

    Maka dari itu, dia enggan berkomentar banyak dan menegaskan lebih baik hal itu ditanyakan langsung ke Hasto.

    “Saya tidak begitu paham mengenai hal-hal yg menyangkut urusan urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video-video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” urainya.

    Lebih lanjut, Politikus PDIP yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengaku dirinya belum bertemu dengan Hasto hingga kini.

    “Saya gak tahu [soal dokumen yang dimaksud]. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalau membaca, melihat di media ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengklaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki bukti-bukti para pejabat yang diduga melakukan kriminalisasi bahkan hingga korupsi.

    Dia pun menyebut bahwa Hasto merupakan orang yang taat hukum dan kooperatif.

    “Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan, yang pertama akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara di kasus korupsi,” katanya seperti dikutip dari laman Instagram resmi @Gunromli, pada Senin (30/12/2024). 

    Guntur mengakui dirinya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada, sehingga apabila bukti-bukti tersebut dirilis menurutnya akan menggemparkan Indonesia.

    “Nanti video-video itu kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik. Luar biasa, karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada,” tukasnya.

  • Ditantang Asing Capai Target Ekonomi 8%, Prabowo: Saya Mau Dikasih Makan Malam Gratis

    Ditantang Asing Capai Target Ekonomi 8%, Prabowo: Saya Mau Dikasih Makan Malam Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku ditantang oleh banyak negara untuk bisa membutikan bahwa Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Dia mengatakan bahwa apabila dirinya berhasil untuk mencapai target tersebut, maka Prabowo akan mendapatkan traktiran berupa makan malam dari banyak pemimpin Negara.

    Hal ini disampaikan olehnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    “Saya malah ditantang oleh ada pihak dari luar negeri yang menantang saya mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8% saya akan dikasih makan malam gratis,” ujarnya dalam forum itu.

    Kepala Negara pun menekankan bahwa secara optimistis pemerintahannya mampu untuk merealisasikan target tersebut. Bahkan, kata Prabowo, tantangan dari banyak Negara dijawabnya dengan memesan menu makan malam paling mahal nantinya.

    “Saya dibilang boleh pilih menunya. Jadi, saya akan pilih menu yang paling mahal. Tapi karena saya sudah agak saya harus mengurangi berat badan jadi gimana gitu,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Presiden Ke-8 Ri itu meminta agar setiap pihak menunggu kabinetnya untuk mewujudkan target tersebut. Terutama Negara-negara asing.

    “Saya optimistis. Saya yakin bahwa kami akan berbuat baik dan kami akan bikin kaget semua pihak, pihak-pihak luar negeri,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Wanti-wanti K/L: Jangan Ganggu Menteri Keuangan!

    Prabowo Wanti-wanti K/L: Jangan Ganggu Menteri Keuangan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga (K/L) tidak meminta anggaran tambahan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. 

    Prabowo juga meminta K/L berbesar hati apabila anggaran yang mereka terima tak sesuai harapan. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ada banyak alokasi kebutuhan untuk berbagai program-program pemerintah yang harus diprioritaskan. 

    “Saya minta kebesaran jiwa dalam hal ini. Ada prioritas kita ya mungkin Kementerian/Lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    Kepala Negara pun menekankan agar tak menyentuh atau mengganggu kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk meminta anggaran tambahan.

    “Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” ucapnya.

    Prabowo pun bercerita saat masih menjabar sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dirinya seringkali mendapat batasan untuk mendapat anggaran yang diajukan oleh instansinya.

    Dia pun meledek Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar tak terkejut apabila menemukan kondisi serupa bahwa anggarannya menjadi lebih terbatas.          

    “Karena setelah saya jadi Presiden saya harus mikir pertahanan sangat penting tapi anak-anak ini harus makan Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki, rumah-rumah desa harus segera dibikin,” pungkas Prabowo.

  • Aria Bima Soroti Langkah MKD Imbas Pemanggilan Rieke Soal Unggahan PPN 12%

    Aria Bima Soroti Langkah MKD Imbas Pemanggilan Rieke Soal Unggahan PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengomentari soal pemanggilan Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

    Untuk diketahui, pemanggilan ini dilakukan imbas dari adanya aduan terkait unggahan Rieke di media sosial, yang dianggap sebagai ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%.

    Aria meminta MKD untuk bisa menempatkan porsi tugas dan kewenangannya, sehingga tidak perlu “latah” dalam mengurusi hal-hal yang menyangkut fungsi dan tugas anggota dewan.

    “Kalau itu dalam ucapan di dalam sikapnya menciderai institusi dewan silakan, tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Anggota Komisi II DPR RI meyakini bahwa MKD tidak akan memanggil Rieke terkait dengan pernyataan-pernyataannya tentang pelaksanaan penerapan PPN 12%. Hal ini karena, lanjutnya, yang disoroti Rieke bukanlah berupa penolakan terhadap penerapan PPN 12%.

    “Yang disoroti Mba Rieke setau saya adalah implementasi timing-nya [penerapan PPN 12%] mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali. Supaya rakyat ini tidak [merasa] menjadi beban,” tuturnya.

    Dilanjutkan Aria, yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) haruslah ideologis dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pendapatan negaranya pun tidak boleh mencekik rakyat.

    Kendati demikian, lanjutnya, karena UU yang mengatur hal tersebut sudah diputuskan, maka haruslah dilaksanakan. Namun, dia yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak serta merta memiliki niat untuk mencekik rakyat.

    “Saya sepakat dengan kawan-kawan PDI Perjuangan, kita ini ada di luar pemerintah, tapi saya tidak setuju kalau kita apriori terhadap kebijakan pemerintah. Kita harus membela pemerintahan presiden Prabowo ini dengan cara yang benar,” ungkap Politikus PDIP tersebut.

    Menurutnya, cara yang benar ini adalah dengan berdasarkan pada ideologi pancasila, cara pandang konstitusi UUD 1945, dan kepentingan rakyat. Kemudian, imbuhnha kalau memang ingin mengkritisi sesuatu maka haruslah memberikan cara pandang yang argumentatif.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, gak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil, siapa MKD?” pungkasnya.

  • Janjikan Kemerdekaan Palestina, PKS Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Janjikan Kemerdekaan Palestina, PKS Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – PKS memastikan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran karena telah berkomitmen untuk membela kemerdekaan negara Palestina.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai upaya Prabowo Subianto untuk membela kemerdekaan Palestina selama ini sudah sejalan dengan tujuan PKS.

    Bahkan, Jazuli juga mengapresiasi Prabowo yang selalu membela kemerdekaan Palestina di setiap acara konferensi internasional.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang kini baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global. Presiden telah menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” tutur Jazuli di Jakarta, Senin (30/12)

    Dia berpandangan ada beberapa masalah global yang saat ini membuat dunia menjadi tidak pasti seperti masalah perang Ukraina-Rusia, agresi Israel di Palestina dan Timur Tengah dan perang dagang China-AS.

    Untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut, kata Jazuli, dibutuhkan pemimpin Indonesia yang kuat seperti Presiden Prabowo Subianto.

    “Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif,” katanya.

    Selain itu, Jazuli juga mengamati proses demokrasi yang kini berjalan semakin baik di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahkan, proses transisi kepemimpinan pun berjalan dengan aman dan lancar

    “Saat ini kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth. Demokrasi bahkan berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya.

  • Prabowo Ancam Tenggelamkan Kapal Penyelundup: Mereka Rugikan Negara

    Prabowo Ancam Tenggelamkan Kapal Penyelundup: Mereka Rugikan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengancam untuk menenggelamkan kapal-kapal yang menyelundupkan barang dari luar menuju ke perairan laut Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut akan berkonsultasi dengan para pakar hukum dalam rencananya untuk membuat kebijakan terkait. Mengingat, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk kebocoran anggaran dan membahayakan kedaulatan negara.

    Hal ini disampaikan olehnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    “Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk menghentikan, penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Presiden Ke-8 RI itu pun mencontohkan salah satu bentuk penyelundupan yang membahayakan, yakni penyelundupan tekstil.

    “Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita,” katanya.

    Oleh sebab itu, Kepala Negara mengaku ingin memberikan wewenang kepada aparat untuk memberikan tindakan terhadap kapal-kapal penyelundup. Termasuk peluang menenggelamkan kapal-kapal itu.

    Namun, dia menyebut sebelum menerapkan wewenangnya tersebut, maka pemerintah akan ingin berkonsultasi dengan ahli hukum.

    “Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan. Tolong para profesor kasih saya masukan nanti saya dibilang gak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu,” pungkas Prabowo.

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Prabowo: Banyak yang Tak Percaya, tapi Kita Buktikan!

    Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Prabowo: Banyak yang Tak Percaya, tapi Kita Buktikan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak mustahil bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Prabowo mengatakan meskipun banyak pihak yang tak meyakini dengan target tersebut.

    Namun, dia menegaskan bersama kabinetnya akan membuktikan bahwa angka itu bisa dicapai.

    Hal ini disampaikan olehnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    “Ada angka tadi ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%, banyak yang tidak yakin dan tidak percaya, tapi kita buktikan,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu melanjutkan bahwa memiliki rekam jejak dari militer membuat dirinya terlatih untuk optimistis dalam mencapai target yang telah dicanangkan, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 8%.

    “Belum tentu kita capai 8%, tetapi sekali lagi pemimpin yang berani yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri dalam karir saya sebagai prajurit kalau saya hadapi musuh berat saya harus yakin saya akan berhasil,” imbuhnya.

    Kepala Negara pun mengutip kata-kata Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang menjadi landasan optimistisnya. 

    “Bung Karno menyampaikan gantungkan cita-citamu setinggi langit kalau kau tidak mencapai langit paling tidak kau jatuh di antara bintang-bintang itu istilahnya memotivasi kita,” pungkas Prabowo.

  • Jokowi Bantah Minta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Tanyakan Saja ke Bu Mega

    Jokowi Bantah Minta Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Tanyakan Saja ke Bu Mega

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara.

    “Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” katanya dilansir dari Antara, Senin (30/12/2024).

    Bahkan, dia meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada,” ucapnya.

    Dia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. “Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku.

    Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto memberikan pernyataan melalui media sosial pribadinya. Pada pernyataan tersebut, dia menyinggung soal pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati.

  • Profil Heri Gunawan, Anggota DPR yang Diperiksa KPK di Kasus CSR BI

    Profil Heri Gunawan, Anggota DPR yang Diperiksa KPK di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota DPR sekaligus politisi Partai Gerindra Heri Gunawan terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Pemeriksaan terhadap Heri Gunawan dilakukan di gedung KPK pada Jumat (27/12/2024). Tak sendiri, Heri diperiksa bersama dengan anggota DPR Komisi XI, yaitu Satori.

    Heri dan Satori diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan dana CSR dari bank sentral.

    “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Jubir KPK Tessa Mahardika.

    Profil Heri Gunawan 

    Heri merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Pria kelahiran 11 April 1969 di Sukabumi itu mengenyam pendidikan SD hingga SMA di Jawa Barat.

    Sementara itu, gelar sarjana atau S1 Heri diperoleh di S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

    Berdasarkan situs fraksigerindra.id, anak buah Prabowo ini menjabat sebagai anggota legislatif dari 2014 hingga saat ini.

    Heri mengemban dua jabatan selama menjadi legislator di Senayan. Jabatan itu yakni Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI dan Wakil Ketua Komisi VI (2014-2016).

    Kemudian, dia kembali terpilih menjadi anggota DPR melalui daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV. Kini, Heri ditugaskan di Komisi II DPR RI untuk periode 2024-2029.

    Selain itu, berdasarkan situs dpr.go.id Heri juga sempat menjabat sebagai Pimpinan Kantor Pusat di Lembaga Keuangan Non Bank, Usaha Jasa Pembiayaan periode 1992-2003 dan General Manager pada 2003-2006.

    Kemudian, Heri ditarik ke perusahaan induk dan menjabat sebagai executive vice president pada 2006-2015. Di perusahaan induk itu, Heri juga sempat menjabat 2011-2015.

    Harta Kekayaan Heri Gunawan 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Heri melaporkan total kekayaannya sebesar Rp54,7 miliar pada 2023.

    Kekayaannya mayoritas berada dalam aset tanah dan bangunan sebesar Rp44,5 miliar. Aset itu tersebar di Sukabumi, Jakarta Selatan, Bandung dan Tangerang Selatan.

    Kemudian, harta kekayaan Heri juga disimpan dalam aset dan transportasi sebesar Rp2,6 miliar; harta bergerak lainnya Rp5,1 miliar; surat berharga Rp1 miliar; kas dan setara kas Rp2,3 miliar. Sementara itu, Heri tercatat memiliki utang sebesar Rp954 juta 

  • Kapolri Mutasi Besar-besaran 734 Pati hingga Pamen Polri

    Kapolri Mutasi Besar-besaran 734 Pati hingga Pamen Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan mutasi terhadap 734 perwira tinggi hingga perwira menengah jelang akhir 2024.

    Mutasi besar-besaran itu tertuang pada empat surat telegram. Perinciannya, pada ST/2775/XII/KEP./2024 sebanyak 78 personel; ST/2776/XII/KEP./2024 sejumlah 352 personel; ST/2777/XII/KEP./2024 terdapat 244 personel; dan ST/2778/XII/KEP./2024 ada 60 personel.

    Empat surat telegram itu juga telah ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo pada 29 Desember 2024.

    “Secara keseluruhan terdapat 734 personel,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (30/12/2024).

    Dia menambahkan mutasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja anggota di lingkungan Polri.

    “Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” tambahnya.

    Adapun, dalam surat itu Kapolda Sumbar Irjen Suharyono telah dimutasikan sebagai Pati Polda Sumbar dalam rangka pensiun.

    Posisi yang ditinggalkan Suharyono kala dijabat oleh Brigjen Gatot Tri Suryanta. Dia sebelumnya menjabat sebagai Irwil V Itwasum Polri.

    Kemudian, Wairwasum Polri Irjen Yan Sultra Indrajaya dimutasikan Sebagai Pati Itwasum Polri. Posisi Wairwasum kemudian dijabat oleh Irjen Merdisyam.

    Selain itu, Irjen Pol Yuda Gustawan yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlisospol Kapolri, kini menjabat sebagai Wakabaintelkam.