Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Badan Gizi Buka Kemitraan Program Makan Siang Gratis, Cek Syaratnya!

    Badan Gizi Buka Kemitraan Program Makan Siang Gratis, Cek Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka pendaftaran bagi calon mitra, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan besar tersebut.

    “Program MBG bertujuan memastikan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (31/12/2024).

    Dia melanjutkan bahwa bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

    Syarat Kemitraan Makan Bergizi Gratis 

    Pertama, status legal yang jelas. Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

    Kedua, mitra wajib melaksanakan komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

    Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

    Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

    Guna mempermudah calon mitra, Ka BGN menginformasikan jika pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di https://mitra.bgn.go.id/login

    “Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran,” jelasnya.

    Dia juga menambahkan jika program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

    “BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Dadan.

  • Imbauan dari BMKG Jelang Perayaan Malam Tahun Baru 2025

    Imbauan dari BMKG Jelang Perayaan Malam Tahun Baru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak hujan pada malam Tahun Baru 2025

    Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ida Pramuwardani menuturkan bahwa terdapatnya penurunan tren hujan di kota-kota besar di Indonesia pada malam tahun baru. Meski demikian, ia meminta agar masyarakat tetap waspada. 

    “[Meskipun lebih kondusif dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya], namun hujan dengan intensitas yang cenderung rendah pada daerah yang kondisi lingkungannya rentan terhadap bencana hidrometeorologi, masih tetap dapat memberikan dampak,” terangnya kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

    Sebab demikian, BMKG menyarankan agar dapat melakukan langkah mitigasi, seperti membersihkan saluran air untuk mencegah genangan, menghindari aktivitas  di daerah rawan bencana, dan mempersiapkan perlengkapan darurat. 

    “Untuk kegiatan wisata, lokasi indoor dan area perkotaan dianggap lebih aman, sementara wilayah yang rawan bencana, seperti pegunungan dan pantai, sebaiknya dihindari,” terangnya. 

    Di lain sisi, pihaknya menyarankan agar dapat memantau informasi cuaca terkini lewat kanal resmi BMKG. Pihaknya juga menyediakan layanan cuaca khusus untuk jalur transportasi (Digital Weather for Traffic/DWT) yang telah terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi cuaca sepanjang perjalanan mulai dari lokasi awal hingga tujuan yang bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna untuk merayakan malam tahun baru dan mudik,” ucapnya. 

    Adapun, layanan Digital Weather for Traffic tersedia di aplikasi mobile infobmkg atau dapat diakses lewat link berikut https://signature.bmkg.go.id/dwt/ 

  • BMKG: Malam Pergantian Tahun Baru 2025 Jabodetabek Berpotensi Hujan

    BMKG: Malam Pergantian Tahun Baru 2025 Jabodetabek Berpotensi Hujan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang perayaan tahun baru 2025, wilayah Jabodetabek diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan.

    Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ida Pramuwardani menuturkan bahwa pada tanggal 30-31 Desember 2024, hujan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi mulai dini hari hingga pagi hari. 

    “Terutama mulai dini hari hingga pagi hari terutama di wilayah utara Jabodetabek seperti Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kep. Seribu, dan sebagian Bekasi,” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (31/12/2024). 

    Adapun, pada malam pergantian tahun, dikatakan masih ada potensi hujan ringan pada dini hari hingga pagi hari. 

    Diberitakan sebelumnya, BMKG memprakirakan kondisi cuaca pada malam pergantian tahun 2024 ke 2025 relatif kondusif. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa tren potensi cuaca ekstrem menunjukkan penurunan dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya di bulan Desember. 

    “Akhirnya perlu kami simpulkan bahwa menjelang periode pergantian tahun 2024 ke tahun 2025, potensi cuaca ekstrim menunjukkan tren penurunan, sekali lagi menunjukkan tren penurunan dibandingkan minggu-minggu sejak awal bulan Desember hingga 10 hari kedua di bulan Desember,” tuturnya dalam konferensi pers Minggu malam (29/12/2024) yang juga disiarkan melalui YouTube. 

    Lanjutnya, dikatakan bahwa BMKG memprediksi bahwa kondisi cuaca pada malam pergantian tahun akan relatif kondusif tanpa indikasi potensi kejadian cuaca ekstrim yang berarti. 

    Adapun, BMKG merekomendasikan masyarakat untuk tetap waspada dan memonitor kondisi cuaca lokal. “Kami juga merekomendasikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas malam pergantian tahun baru. InsyaAllah lebih kondusif namun tetap memperhatikan terus atau memonitor,” ucapnya.  

    Dwikorita juga mengimbau pemerintah daerah, terutama di wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi, untuk terus waspada dan bersiap menghadapi potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu.

  • Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada Serentak 2024. 

    Bima menyebut konsultasi saat ini masih dilakukan dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Presiden. Apalagi, saat ini sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 masih bergulir di MK. 

    Menurut Bima, pemerintah baru akan membahas soal jadwal pasti rencana pelantikan kepala daerah baru pada 2025 yang akan jatuh pada esok lusa. 

    “Nanti kita awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu,” ungkap Bima kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan pemerintah menginginkan pelantikan untuk ratusan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara serentak. Namun, beberapa peserta Pilkada Serentak 2024 masih mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. 

    Pemerintah, terang Bima, akan menunggu proses di MK rampung kendati terdapat beberapa daerah yang tidak mengajukan PHPU. Misalnya, Pilkada Jakarta. 

    “Jadi jadwalnya ini masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan, terutama Bapak Presiden dan MK,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, KPU menggelar Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara keseluruhan. Secara terperinci, Pilkada diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 

    Dilansir dari situs resmi MK, terdapat total 313 permohonan PHPU yang masuk. Secara terperinci, total PHPU itu terbagi menjadi 23 sengketa pilkada gubernur, 241 untuk bupati dan 49 wali kota. 

  • Wamenag Akui Ada Wacana Sekolah Libur 1 Bulan saat Puasa Ramadan

    Wamenag Akui Ada Wacana Sekolah Libur 1 Bulan saat Puasa Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Agama (Wamenag) H.R. Muhammad Syafi’i alias Romo Syafi’i angkat bicara perihal narasi sekolah diliburkan selama sebulan penuh selama Puasa Ramadan 2025 mendatang.

    Menurutnya, memang sudah ada wacana terkait hal tersebut. Namun demikian, dia tak mengamini bahwa wacana tersebut sudah dibahas lebih lanjut di tingkat Kementerian Agama.

    “He eh [iya] sudah ada wacana. Oh, kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Sebagai informasi, penerapan libur selama sebulan pada masa Ramadhan ini pernah diberlakukan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tahun 1999. 

    Sementara itu, merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada 2025 nanti akan ada 27 hari libur yang terdiri dari 17 hari untuk tanggal merah/libur nasional dan 10 hari untuk libur cuti bersama. 

    Kemudian dalam SKB 3 Menteri itu ternyata juga tidak tercantum adanya libur puasa Ramadan 2025, tetapi libur Hari Raya Idul Fitri 1446H pada 31 Maret 2025-1 April 2025 dan juga cuti bersama yang jatuh pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • Anggota DPR Minta Jatah Kuota jadi Petugas Haji 2025 ke Menag

    Anggota DPR Minta Jatah Kuota jadi Petugas Haji 2025 ke Menag

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra dari Fraksi Demokrat meminta jatah kuota petugas Haji 1446H/2025M ke Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar.

    Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    “Kami juga ingin di sini, jangan lupa, kami ingin petugas-petugas yang mendampingi di lapangan, di Komisi VIII bisa diikutsertakan sebagai petugas, maka sudah ikut testing selama ini. Mudah-mudahan ini bisa di-cover oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, dan lain sebagainya,” pinta Nanang.

    Mulanya, Legislator Demokrat ini turut menyoroti bahwasannya petugas haji yang sudah ada tidak perlu ditambah lagi, tetapi lebih baik dioptimalkan saja.

    Dia berkata demikian lantaran menurutnya pada periode lalu banyak ditemui petugas-petugas lapangan yang sebenarnya bukanlah seorang petugas haji yang asli.

    “Hanya numpang untuk berangkat haji, artinya dengan petugas yang ada kemarin sebenarnya sudah cukup tanpa ada tambahan. Jadi dengan mengoptimalkan jumlah petugas yang ada itu bisa menghasilkan layanan yg cukup baik tanpa harus menambah petugas,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan negosiasi untuk meminta tambahan kuota petugas haji 2025 kepada Pemerintah Arab Saudi. 

    Hal ini dilakukan lantaran Menag Nasaruddin Umar berpendapat kuota petugas haji 2025 untuk Indonesia belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah kuota jmaah haji. Adapun, lanjutnya, saat ini kuota petugas haji berjumlah 2.210 orang.

    “Jumlah tersebut itu belum mencapai tahap ideal, mengingat jamaah haji [Indonesia] yang harus dilayani sebesar 221 ribu orang,” tuturnya.

  • DPR Pertanyakan Komitmen Prabowo Berantas Korupsi: Dulu Mau Kejar Koruptor ke Antartika?

    DPR Pertanyakan Komitmen Prabowo Berantas Korupsi: Dulu Mau Kejar Koruptor ke Antartika?

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kini mulai kendor karena adanya aturan bayar denda damai bagi para koruptor.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengaku bingung dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan mengejar dan menindak koruptor di Indonesia. Sebelum dilantik jadi Presiden RI, lanjutnya, Prabowo juga akan mengejar para buronan kasus korupsi hingga ke antartika.

    “Bapak Presiden Prabowo dalam pidatonya sebelum dilantik akan mengejar koruptor ke kutub [antartika],” tuturnya di Jakarta, Senin (30/12).

    Sayangnya komitmen Prabowo itu, menurut Andreas, mulai kendur. Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran kini tengah menyiapkan aturan pengampunan untuk para koruptor.

    “Tapi sekarang malah ada wacana untuk pengampunan koruptor lewat denda damai itu, jelas ini kan membuat masyarakat makin bingung,” katanya.

    Menurut Andreas, wacana pengampunan bagi para koruptor melalui denda damai itu akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Dia menyebut bahwa masyarakat akan menilai perbuatan korupsi bisa dinegosiasi.

    “Sebaiknya sebelum menerapkan aturan itu, pemerintah menggodok dulu aturannya agar lebih matang dan jelas agar tidak bikin masyarakat bingung,” ujarnya.

  • Prabowo: Mark Up Barang Proyek Itu Merampok Uang Rakyat!

    Prabowo: Mark Up Barang Proyek Itu Merampok Uang Rakyat!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat.

    Dia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

    Hal ini disampaikan olehnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    “Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya Rp100 juta, ya Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta ya Rp100 juta, ya jangan Rp100 juta dibilang Rp150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. 

    Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

    “Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara.

    Dia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    “Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan [Musrenbangnas] ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ucapnya.

    Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Presiden minta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. 

    “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” pungkas Prabowo.

  • Aria Bima Ngaku Tak Paham soal Video dan Dokumen Hasto Bongkar Korupsi

    Aria Bima Ngaku Tak Paham soal Video dan Dokumen Hasto Bongkar Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima angkat bicara ihwal video dan segudang dokumen milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut untuk membongkar skandal korupsi elite politik.

    Adapun, dirinya mengaku tidak paham mengenai video dan dokumen yang dimaksud Hasto tersebut.

    “Saya gak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Dia memandang bahwa hal yang dimaksud Hasto tersebut merupakan hal yang bersifat urusan personal.

    Maka dari itu, dia enggan berkomentar banyak dan menegaskan lebih baik hal itu ditanyakan langsung ke Hasto.

    “Saya tidak begitu paham mengenai hal-hal yg menyangkut urusan urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video-video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” urainya.

    Lebih lanjut, Politikus PDIP yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengaku dirinya belum bertemu dengan Hasto hingga kini.

    “Saya gak tahu [soal dokumen yang dimaksud]. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalau membaca, melihat di media ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengklaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki bukti-bukti para pejabat yang diduga melakukan kriminalisasi bahkan hingga korupsi.

    Dia pun menyebut bahwa Hasto merupakan orang yang taat hukum dan kooperatif.

    “Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan, yang pertama akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara di kasus korupsi,” katanya seperti dikutip dari laman Instagram resmi @Gunromli, pada Senin (30/12/2024). 

    Guntur mengakui dirinya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada, sehingga apabila bukti-bukti tersebut dirilis menurutnya akan menggemparkan Indonesia.

    “Nanti video-video itu kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik. Luar biasa, karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada,” tukasnya.