Category: Bisnis.com Nasional

PPN 12% untuk Barang dan Jasa Mewah, DPR: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memandang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang dan jasa mewah merupakan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan rakyat kecil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut karena dianggap menerima aspirasi rakyat dan DPR RI.

“Hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal, yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (1/1/2025).

Menurut Ketua Harian Partai Gerindra tersebut terdapat tiga poin yang diputuskan pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat mengenai kenaikan PPN tersebut.

Pertama, katanya, diputuskanlah bahwa tarif PPN yang semula 11% menjadi 12% hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah.

Kedua, tambah Dasco, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif PPN terhadap barang dan jasa selain yang dikategorikan dalam mewah, sehingga tetap dikenakan tarif PPN lama yaitu 11%.

Dilanjutkan dia, poin ketiga adalah pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan tarif PPN terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat alias 0%.

“Ketiga, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini bebas dari tarif PPN tetap diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif nol persen, masih tetap berlaku,” urainya.

Lebih lanjut, Politikus Gerindra ini membeberkan menurut perhitungan sebenarnya jika tarif PPN 12% diberlakukan pada semua barang dan jasa, pendapatan pemerintah untuk APBN 2025 bisa mencapai Rp75 triliun.

Kendati demikian, imbuhnya, karena PPN 12% hanya dikenakan untuk barang dan jasa mewah tertentu maka pendapatan pemerintah hanya sebesar Rp3,2 triliun.

“Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil,” ujar Dasco.

Dengan demikian, Dasco mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar bersatu dan mendoakan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengemban tugas dengan baik sebagai pemimpin negara, terutama dalam membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Kita berdoa agar pemerintah dengan rakyat bersatu untuk kemajuan Indonesia, selamat Tahun Baru 2025,” kata Dasco.

01/01/2025 09:54
Selain Jokowi, Ini Daftar Tokoh Terkorup 2024 Menurut OOCRP

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Nama Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.

“Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

Penentuan nominasi tersebut dilakukan melalui Google Form sejak November 2024. Hasilnya, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut.

Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. Kemudian Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat julukan “Person of the Year” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Disebutkan, Assad berhasil membawa kabur kekayaan keluar Suriah dengan estimasi puluhan miliar dolar. Di mana setelah digulingkan oleh rakyatnya, ia kini berada di pengasingannya di Rusia.

OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo untuk mendapatkan titel “Lifetime Non-Achievement Award” sebagai salah satu diktator dengan periode kekuasaan terlama.

Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat.

“Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

Proses Nominasi Tokoh Terkorup 2024

Adapun proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

Para tokoh tersebut mengisi form nominasi dengan judul “Who is the Most Corrupt Person of 2024?”

Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata. Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

01/01/2025 08:47
Respon PDIP soal Jokowi Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia 2024 versi OOCRP

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat merespon soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Djarot menuturkan bahwa ia tidak berhak untuk menanggapi. Namun sebagai masukan, menurutnya selama 5 tahun kemarin tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luar biasa.

“Termasuk yang kemarin korupsi timah yang merugikan negara sampai 300 T, tetapi tingkat tuntutannya cuma 6,5 tahun. Jadi tingkat korupsi di Indonesia itu nilainya fantastis banget. Gede gede banget, terutama terkait dengan pengolahan SDA,” terangnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

Meski demikian, Djarot mengaku tak tahu apakah kasus-kasus tersebut berkontribusi terhadap masuknya Jokowi ke dalam nominasi.

“Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang besar seperti itu sehingga itu kemudian berkontribusi kepada predikat [mantan] Presiden Jokowi sebagai salah satu nominasi tokoh terkorup,” ujarnya.

Adapun Djarot juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui lembaga OOCRP tersebut.

“[Tetapi] saya tidak berhak untuk mengomentari karena saya juga tidak mengetahui lembaga tersebut,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.

“Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

Selain Jokowi, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024.

Meski demikian, tokoh terkorup atau ‘Corrupt Person of The Year’ versi OCCRP adalah mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Presiden yang berhasil digulingkan setelah 20 tahun lebih berkuasa itu disebut memimpin rezim dengan kekuatan terpusat, pembungkaman suara-suara kritis dan penggunaan kekuatan negara.

01/01/2025 08:38
Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ahok menilai bahwa sistem pilkada yang ditunjuk oleh DPRD sama seperti zaman orde baru. Dengan demikian, maka masyarakat dinilai hanya akan menjadi penonton saja.

“Iya dong [menolak]. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai,” terangnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

Menurutnya, sistem tersebut juga memicu adanya penggunaan uang diantara para oknum sehingga dapat mengatur siapa sosok yang akan memenangkan Pilkada.

“Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur Atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” jelas Ahok.

Terlebih, politisi PDIP tersebut juga menekankan bahwa sistem tersebut sudah dirasakan sebelumnya.

“Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, ide sistem tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Golkar.

Dia menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.

Adapun Prabowo kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.

Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi.

01/01/2025 08:35
PPN 12% per 1 Januari 2025, Prabowo Siapkan Paket Stimulus Rp38,6 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan paket stimulus sebesar Rp38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

“Pemerintah telah berkomitmen siapkan paket stimulus senilai Rp36,8 triliun yang telah diumumkan sebelumnya,” ujar Prabowo saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).

Paket stimulus yang disiapkan pemerintah, yaitu pertama, PPN ditanggung pemerintah (DTP) 1% untuk barang kebutuhan pokok penting seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula.

Kedua, bantuan pangan dan beras sebesar 10 kilogram per bulan untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama dua bulan. Ketiga, diskon listrik 50% untuk daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere selama dua bulan.

“Pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun. Total paket ini Rp38,6 triliun,” pungkasnya.

Meskipun di tengah protes dari masyarakat, Prabowo mengungkapkan alasan pemerintah tetap melakukan penerapan pajak itu, yakni demi mematuhi amanat perundang-undangan.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Tutup Kas Akhir Tahun 2024 dan Lauching Coretax di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).

“Jadi kenaikan PPN 12% merupakan amanah perintah dari UUD No 7 tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Jadi, sesuai kesepakatan pemerintah [pusat] dengan DPR,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Kemenkeu.

Prabowo mengatakan bahwa kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan pada awal 2025 untuk kembali menaikkan dari 11% menuju 12%.

“Kemudian perintah UU dari PPN 11 ke 12% pada 1 Januari 2025, besok. Kenaikan bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signfikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun kembali menegaskan bahwa setelah berkoordinasi dengan DPR, maka kenaikkan PPN 12% untuk barang dan jasa mewah resmi dilaksanakan mulai besok, Rabu 1 Januari 2025.

“Oleh karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” pungkas Prabowo.

31/12/2024 19:12
Bahlil Sindir Pihak yang Tersangkut Hukum, tapi Saling Menyalahkan

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal dinamika Partai Politik yang terjerat dalam kasus hukum dalam refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025, Selasa (31/12/2024).

Bahlil mengatakan bahwa kader Partai Golkar juga terjerat kasus hukum. Meski pihaknya prihatin, partai berlogo pohon beringin ini mengaku tetap menghargai proses hukum.

“Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu. Menghormati,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Lanjutnya, pihaknya mengatakan bahwa Partai Golkar tidak menyalahkan siapapun. Menurutnya, partai harus bersikap adil.

“Jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Nggak ada,” terangnya.

Meski demikian, Bahlil tidak merinci lebih lanjut pihak mana yang mungkin dianggap saling menyalahkan.

“Jadi kami tidak bermaksud mengatakan kayak yang lain. Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, Ya Wallahu a’lam bishawab. Masa orang rasa gue harus larang?” ujar Bahlil.

Adapun, ia kembali menekankan bahwa Partai Golkar tak menyalahkan siapapun, seperti ke mantan Presiden ataupun ketua umum Partai.

“Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain? Nggak juga,” jelasnya.

Sebab demikian, ia meminta agar seluruh pihak dapat berpikir lebih objektif dan menghargai proses hukum yang ada.

“Jadi maksud saya mboh berpikirnya itu yang objektif- objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada,” pungkasnya.

31/12/2024 18:15
Bahlil Bela Jokowi soal Isu Presiden Tiga Periode: Itu Omongan Saya!

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Bahlil menegaskan bahwa ide terkait wacana tersebut pertama kali muncul dari dirinya sendiri, yakni sebelum ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau menjabat sebagai Menteri Investasi.

“Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah dari Presiden,” ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil menjelaskan ide tersebut muncul karena mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tanah Air. Menurutnya, jika pandemi terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa skema, termasuk kemungkinan penundaan pilpres.

“Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia kembali menekankan bahwa ide wacana tersebut bukanlah berasal dari Jokowi.

“Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong,” pungkas Bahlil.

31/12/2024 16:40
Kaleidoskop 2024: Kapolri Catat 1.611 Perkara dan 1.918 Tersangka Judi Online

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan ada 1.918 tersangka dalam kasus judi online (judol) di Indonesia selama 2024.

Dia mengatakan ribuan tersangka itu memiliki perannya berbeda mulai dari dari bandar, admin, hingga pemain judi online.

“Tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain,” ujarnya dalam rilis akhir tahun di Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Dia menambahkan ribuan tersangka itu berhasil diungkap dari 1.611 perkara tindak pidana judi online selama 2024.

Dari 1.611 perkara, kepolisian baru berhasil menyelesaikan kasus judi online sebanyak 343, sedangakan sebanyak 1.243 perkara masih dalam proses penyidikan.

“Dari seluruh perkara yang telah kami ungkap, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan (CC) sebanyak 343 perkara,” tambahnya.

Di lain sisi, Sigit menegaskan bahwa pihaknya akan memberantas sindikat judi online di Indonesia. Oleh karena itu, kepolisian juga bakal menerapkan pasal TPPU terhadap pelaku judi online.

Alhasil, Polri juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sejumlah aset tanah dan bangunan, perhiasan, kendaraan mewah hingga uang tunai.

“Kami berhasil menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, rekening dan akun e-commerce, emas maupun uang tunai senilai Rp. 61,072 Miliar, serta mengajukan pemblokiran terhadap 126.447 situs judi online,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kapolri Listyo Sigit mengungkap secara total kasus perjudian di Indonesia mencapai 4.926 perkara.

Jumlah tersebut meningkat 39,97% atau sebesar 1.007 perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.519 perkara judi online.

Judi Online Pegawai Komdigi

Kasus judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menuai sorotan publik. Selain membawa dampak negatif terhadap masyarakat, judi online tersebut juga melibatkan staf ahli Komdigi hingga mantan Komisaris BUMN.

Total ada 24 tersangka telah diringkus oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Puluhan tersangka itu terdiri dari pengelola website judi online, bandar, koordinator hingga oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Komdigi.

Secara terperinci, puluhan tersangka itu memiliki peran yang berbeda mulai dari empat orang berperan sebagai bandar atau pengelola website judi berinisial A, BN, HE dan J (DPO).

Selanjutnya, tujuh tersangka yang berperan sebagai agen pencari website judi berinisial B, BS, HF, dan BK. Sementara tiga lainnya masih DPO yaitu, JH, F, dan C.

Kemudian, tiga tersangka pengepul website dan menampung setoran dari agen berinisial, A alias M, MN dan DM. Dua tersangka berperan menyaring dan memverifikasi website judi yakni Staf Ahli Komdigi, Adhi Kismanto (AK) dan Alwin Jabarti Kiemas (AJ).

Tak hanya itu, sembilan oknum pegawai komdigi yang bertugas melakukan seputar pemblokiran berinisial Denden Imaduddin (DI), FD, SA, YR, YP, RP. AP, RD dan RR. Selain itu, dua orang tersangka TPPU berinisial D dan E.

Adapun, koordinator dari pengepul website judi online berinisial T atau Zulkarnaen Apriliantony selaku eks Komisaris BUMN turut menjadi tersangka sekaligus telah ditangkap dalam kasus ini.

Selain itu, penyidik kepolisian juga telah melakukan pemblokiran 3.455 rekening serta 47 e-commerce milik tersangka dalam kasus ini.

Melalui rekening itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk memburu tersangka lain dalam kasus ini.

“Sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka maupun temuan barang bukti lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan,” ujar Karyoto di Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

31/12/2024 16:10
Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup di Dunia 2024 Versi OCCRP

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Nama Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.

“Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

Selain Jokowi, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024.

Hal itu dilatarbelakangi oleh di antaranya kemarahan warga Kenya atas pemerintahannya yang korup. Pemuda di Kenya bahkan menggelar aksi demonstrasi selama berminggu-minggu pada Juni dan Juli 2024 meminta agar Ruto turun dari kekuasaan.

Meski demikian, tokoh terkorup atau ‘Corrupt Person of The Year’ versi OCCRP adalah mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Presiden yang berhasil digulingkan setelah 20 tahun lebih berkuasa itu disebut memimpin rezim dengan kekuatan terpusat, pembungkaman suara-suara kritis dan penggunaan kekuatan negara.

Pada saat pemberontak berhasil menggulingkan rezim awal Desember 2024 ini, Assad disebut membawa kabur kekayaan keluar Suriah dengan estimasi puluhan miliar dolar. Kini, dia menikmati pengasingannya di Rusia.

Sementara itu, OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo untuk mendapatkan titel ‘Lifetime Non-Achievement Award’ sebagai salah satu diktator dengan periode kekuasaan terlama.

Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat.

“Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

Proses Nominasi Tokoh Terkorup 2024

Adapun, proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata. Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

31/12/2024 15:40
Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Bahlil Sarankan Gelar Konvensi

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) tengah mengkaji wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD, bukan masyarakat langsung. Salah satunya melalui jalur konvensi.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) memang sudah diputuskan dalam UUD 1945 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun, untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dapat dipertimbangkan dengan jalur lain.

“Namun, kalau Pileg maupun Pilkada, rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaedah-kaedah hak-hak demokrasi rakyat,” terang Bahlil dalam pidatonya di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Sebab demikian, Bahlil mengatakan Golkar akan mempertimbangkan untuk memeriksa keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, yang dikatakan tak mesti harus dipilih dengan sistem pemilihan langsung.

“Mungkin juga, katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat. Harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silahkan didiskusikan,” ujarnya.

Salah satu bentuk untuk mencari formulasi yang tepat menurutnya dapat dilakukan dengan mengadakan survei terlebih dahulu kepada para figur-figur. Adapun, Bahlil juga mengaku berpengalaman dengan konvensi

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” pungkasnya.

31/12/2024 15:15