Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Buntut Pemecatan Shin Tae-Yong, Komisi X DPR Bakal Panggil PSSI

    Buntut Pemecatan Shin Tae-Yong, Komisi X DPR Bakal Panggil PSSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR RI akan memanggil pengurus PSSI buntut pemecatan coach Shin Tae-Yong alias STY sebagai pelatih Timnas Indonesia. 

    Selain soal pemecatan Shin Tae-Yong, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menuturkan bahwa pemanggilan ini juga ditujukan untuk membahas naturalisasi dari sejumlah calon pemain Timnas Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pemanggilan ini berlangsung.

    “InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI, dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (7/1/2025).

    Meskipun ada pemanggilan ini, Lalu memastikan bahwa Komisi X DPR RI tak akan mengintervensi keputusan PSSI.

    Pihaknya menghormati apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

    “Tentu saja kami menghormati keputusan PSSI. Kami berharap pengganti Shin Tae-yong bisa lebih baik dan mampu membawa Indonesia main di Piala Dunia,” kata dia.

    Kendati demikian, Politikus PKB ini ikut menyayangkan keputusan PSSI yang memberhentikan STY. Menurutnya, STY berperan penting dalam memajukan kualitas Timnas Indonesia, terlebih pada akhir-akhir ini.

    “Langkah PSSI memberhentikan Coach STY cukup mengejutkan, apalagi Coach STY mampu membawa Timnas disegani di kancah internasional,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pasti akan ada pertemuan antara PSSI dengan DPR, lantaran akan ada pembicaraan mengenai naturalisasi.

    “Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada apa namanya naturalisasi. Nah itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi itu [soal pemberhentian STY],” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

  • Prabowo Terima Menhan Jepang di Istana, Bahas Kerja Sama Militer?

    Prabowo Terima Menhan Jepang di Istana, Bahas Kerja Sama Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan dari Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen dan delegasi untuk melaksanakan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Gen tiba pada siang hari dengan mengenakan setelan jas dan dasi berwarna silver dengan didampingi oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi.

    Gen melakukan pertemuan tertutup dengan orang nomor satu di Indonesia itu hingga lebih dari 1 jam dan keluar pada pukul 14.48 WIB. Dia pun menekankan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan sangat baik.

    “Good, good, good meeting, thank you,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dikutip melalui laman indonesiadefense, Indonesia—Jepang dikabarkan akan melalukan kerja sama di bidang militer, salah satunya adalah kerja sama bidang pembuatan kapal perang fregat siluman kelas mogami. Kerja sama ini dilakukan guna memperkuat pertahanan laut kawasan Asia. 

    Sebelumnya, Nakatani Gen juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1). Kunjungan tersebut mempertegas hubungan bilateral antara Indonesia-Jepang terkait kerja sama strategis di bidang pertahanan.

    Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tentang kerja sama keamanan maritim, Sjafrie menegaskan untuk meningkatan interoperabilitas antara TNI AL dan Japan Maritime Self-Defence Force.

    Selain kerja sama bilateral, kedua Menhan juga akan memperkuat kerja sama multilateral di kawasan Indo-Pacific, termasuk Asean, negara-negara Kepulauan Pasifik serta dalam berbagai forum di kawasan.

    Indonesia mendukung upaya Jepang, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip Asean Centrality dan inklusivitas dalam kerja sama tersebut 

    Terkait peningkatan kerja sama pada tingkat satuan (unit level cooperation), Sjafrie menyampaikan bahwa Indonesia sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk latihan bersama seperti Super Garuda Shield dan Komodo yang telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan interoperabilitas antara kedua Angkatan Bersenjata.

    Dalam kerja sama peralatan militer, Indonesia memahami pentingnya kerja sama dalam bidang peralatan militer, terutama yang berkaitan dengan kemampuan maritim kedua negara.

    “Kami menyadari pentingnya kerja sama peralatan untuk meningkatkan kemampuan maritim kedua negara,” tutur Sjafrie. 

    Untuk bidang pertukaran personel dan komunikasi, kata Sjafrie, Indonesia secara konsisten mengirimkan siswa ke National Defense Academy (NDA) Jepang sejak 1998 dengan total jumlah siswa sudah mencapai lebih dari 70 orang. 

    Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia-Jepang berkembang pesat terutama terkait dengan kesepakatan pemimpin kedua negara untuk meningkatkan status kemitraan dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023. Peningkatan status ini juga turut mendorong peningkatan kerja sama pertahanan.

  • Kemlu Minta KBRI Terus Pastikan Kondisi WNI di Negara Terdampak Gempa Tibet

    Kemlu Minta KBRI Terus Pastikan Kondisi WNI di Negara Terdampak Gempa Tibet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri memastikan KBRI setempat terus memastikan kondisi WNI di negara yang terdampak gempa Tibet yakni India, Nepal, dan Tibet di China.

    Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha mengatakan KBRI Dhaka yang merangkap Nepal belum menerima laporan ada WNI yang terdampak gempa di Nepal.

    Saat ini terdapat sekitar 70 WNI di Nepal, katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    “KBRI Dhaka telah melakukan langkah-langkah monitoring WNI di Nepal dan juga terus melakukan pencarian informasi mengenai kemungkinan WNI pendaki Gunung Himalaya yang terdampak,” kata Judha dilansir Antara, Selasa (7/1/2025).

    Direktur PWNI Kemlu itu turut memastikan KBRI New Delhi belum menerima informasi soal WNI yang terdampak gempa yang juga melanda sejumlah daerah di India.

    Apabila terdampak kedaruratan, Judha meminta WNI di Bangladesh untuk menghubungi KBRI Dhaka melalui nomor telepon +880-1614-444552, sedangkan WNI di Nepal dapat menghubungi Kantor Konsul Kehormatan RI untuk Nepal melalui nomor telepon +977-98-5104-6514.

    WNI di India dapat menghubungi KBRI New Delhi melalui saluran telepon +91-7669-600082, ucap Judha.

    Dilaporkan kantor berita Xinhua, 53 orang tewas dan 63 lainnya terluka di China akibat gempa berkekuatan 6,8 magnitudo yang melanda wilayah Tibet.

    Gempa terjadi di kota Xigaze, wilayah otonomi Tibet, atau Xizang, dalam Bahasa Mandarin, pada 9.05 pagi waktu setempat (08.05 WIB) dengan kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, Badan Geologi Amerika Serikat mencatat kekuatan gempa sebesar 7,1 magnitudo.

    Merespons kejadian gempa tersebut, Presiden China Xi Jinping memerintahkan otoritas untuk melakukan upaya penyelamatan “sepenuhnya” untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak.

    Selain di Tibet China, gempa tersebut juga dilaporkan melanda Kathmandu, Nepal dan negara bagian Bihar di India timur yang berbatasan dengan Nepal.

  • KPK Geledah Rumah Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto!

    KPK Geledah Rumah Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait perkara dugaan tindak pidana merintangi penyidikan sebelum ditetapkan tersangka.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardina menyebut bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di rumah pribadi tersangka Hasto Kristianto setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidikan KPK pada Senin (6/1/2025).

    Menurutnya, penggeledahan tersebut masih berlangsung sampai saat ini yang lokasinya berada di wilayah Bekasi Jawa Barat.

    “Benar, saat ini sedang ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto Kristianto),” tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta Selasa (7/1).

    Meski demikian, Tessa tidak menjelaskan rinci apakah rumah yang digeledah hanya di Bekasi saja atau di Menteng Jakarta Pusat juga.

    “Untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan disampaikan jika kegiatannya sudah selesai ya,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pemberi suap penetapan anggota DPR periode lalu. 

    Selain tersangka suap, KPK juga tetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan. 

    Sebelumnya, penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu. Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat.  

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengumumkan status Hasto sebagai tersangka, Selasa (14/12/2024). Pada kasus suap, komisi antirasuah menduga Hasto dan Donny bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.  

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dia diduga sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. Di antaranya, yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT).  

    “Bahwa pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sutan Syahrir untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Hape ke dalam air dan melarikan diri,” papar Setyo.

  • Dasco: DPR akan Kaji Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20%

    Dasco: DPR akan Kaji Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20%

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan mengkaji putusan MK soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20%.

    Kendati demikian, dia belum bisa memastikan secara pasti apakah memang betul putusan itu bisa dimasukkan dalam revisi UU Pemilu atau bahkan penyusunan Omnibus Law tentang politik.

    “Saya belum tahu. Bahwa itu kemudian akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau kemudian ada undang-undang yang diomnibuskan itu nanti belum kita putuskan,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Dilanjutkan Dasco, putusan MK pada 2 Januari 2025 kemarin nantinya pasti akan disikapi lebih lanjut oleh DPR dengan melakukan kajian-kajian.

    Ketua Harian Gerindra ini turut mengemukakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, putusannya wajib untuk ditaati

    Menurut dia, dengan adanya putusan itu maka diketahui MK membuka ruang untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga ada keinginan agar jangan sampai calonnya terlalu banyak ataupun sedikit.

    “Sehingga kita akan coba kaji dengan teman-teman di parlemen untuk mengupas dan juga kemudian membahas bagaimana sih itu yang namanya rekayasa konstitusi yang diputuskan oleh MK itu akan dijalankan oleh DPR, supaya kemudian tidak menyalahi lagi aturan yang ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda turut mengamini bahwa pemerintah dan DPR akan menindaklanjuti putusan MK dalam pembentukan norma baru di UU Pemilu terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. 

    Lebih lanjut, Rifqi memandang bahwa putusan MK ini sebagai babak baru bagi demokrasi konstitusional Indonesia, karena peluang mencalonkan presiden dan wakil presiden bisa lebih terbuka dan diikuti oleh banyak pasangan calon. 

    “Apapun itu, MK keputusannya adalah final and binding [mengikat] karena itu kita menghormati dan kita berkewajiban untuk menindaklanjutinya,” pungkasnya.

  • Virus HMPV Beda dengan Covid-19, Begini Faktanya

    Virus HMPV Beda dengan Covid-19, Begini Faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa virus Human Metapneumovirus (HMPV) tidak mematikan. Virus ini berbeda dengan Covid-19 meski penyebarannya sama-sama berasal dari China.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah memastikan bahwa virus HMPV berbeda dengan virus Covid-19. Menurutnya, Covid-19 merupakan virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu.

    Dia mengatakan sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik.

    “Berbeda dengan Covid-19 yang baru muncul beberapa tahun lalu, HMPV adalah virus lama yang sudah ada sejak 2001 dan telah beredar ke seluruh dunia sejak 2001. Selama ini juga tidak terjadi apa-apa juga,” ujarnya, dikutip Selasa (7/1/2025).

    Budi juga menekankan bahwa pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di China, sama sekali tidak benar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah China dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Menurutnya, peningkatan kasus flu biasa di negara empat musim seperti China sering terjadi saat musim dingin.

    “Saya sudah lihat datanya, yang naik di China itu virusnya bukan HMPV tapi melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. HMPV itu ranking nomor tiga di China dari sisi prevalensi, jadi itu tidak benar,” katanya. 

    Teridentifikasi di Indonesia

    Adapun sejauh ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menemukan kasus virus Human Metapneumovirus (HMPV) di Indonesia. 

    Kemenkes mencatat semua kasus virus HMPV yang ditemukan di Indonesia ternyata melibatkan anak-anak.

    Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik, meski virus tersebut sudah masuk ke Tanah Air. Pasalnya, kata dia, HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis.

    “HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus,” ujarnya. 

    Dia menuturkan penularan virus HMPV serupa dengan virus flu lainnya, yaitu melalui percikan air liur atau droplet dari individu yang terinfeksi. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu tetap perlu waspada.

    Karena itu, Menkes mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, seperti cukup istirahat, mencuci tangan secara rutin, memakai masker saat merasa tidak enak badan, dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika muncul gejala yang mencurigakan.

    “Yang terpenting tetap tenang dan waspada. Dengan mengikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, sama Seperti Covid-19, kita dapat mengatasi virus ini dengan baik,” imbuhnya. 

  • Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji 2025 atau 1446H. 

    Dasco mengaku bahwa dirinya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    Adapun, dia menyebut pesan pertama presiden adalah berkaitan soal vendor untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Prabowo meminta bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor.

    “Vendor itu harus lebih dari satu, supaya kemudian ada perbandingan, persaingan, dan ada perlombaan kualitas untuk jemaah haji, termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yg dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini juga menyampaikan bahwa presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melalukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan BPH, supaya penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik.

    “Dan sudah dimonitor kemarin Pak Presiden mengapresiasi kepada Panja Haji bersama-sama dengan pemerintah, bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar AS itu harusnya naik, tapi bisa turun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M turun menjadi Rp55.431.750,78 atau Rp55,43 juta per jemaah. Nilai itu turun Rp614.422 dibanding bipih tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta.

    Biaya haji yang dibayar langsung oleh jemaah itu akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup.

    “Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 63% dari BPIH,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. BRICS adalah lembaga kerja negara-negara non-Barat, yang mengangkat sejumlah isu sensitif, salah satunya menentang superioritas Amerika Serikat (AS).

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, kelompok BRICS dinamai berdasarkan anggota pendiri awalnya pada tahun 2009: Brasil, Rusia, India, dan China, ditambah Afrika Selatan, yang bergabung setahun kemudian.

    Blok tersebut dirancang sebagai penyeimbang bagi negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup 46% populasi dunia dan 35% produk domestik bruto global.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, tetapi belum melakukannya, sementara Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

    KTT BRICS terkini, pertemuan ke-16, berlangsung di Kazan, Rusia, pada bulan Oktober 2024 dan diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Pada KTT tersebut, negara-negara anggota membahas penguatan mata uang lokal dan peningkatan transaksi non-dolar, yang menuai kritik dari Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100%.

    BRICS Vs OECD

    Keanggotaan di BRICS menarik untuk disimak, karena pada saat bersamaan, Indonesia juga sedang mengejar proses aksesi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Proses aksesi Indonesia ke OECD sejatinya telah dilakukan lebih awal dibandingkan BRICS.

    Namun demikian, proses Indonesia menjadi anggota OECD tergolong lamban karena harus menyesuaikan sejumlah kebijakan domestik dengan mayoritas negara-negara OECD yang cenderung berpaham liberal secara ekonomi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada hal yang bertolak belakang antara OECD dan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS. Itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya  dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Perbesar

    Sebelumnya, Sugiono menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I 2019-2024 ini menyebut bahwa sebelum bergabung dengan BRICS, Indonesia juga telah melakukan proses aksesi sebagai negara OECD. Hal ini pun diperkuat dari kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann yang menemui Presiden Prabowo Subianto pada Kamis lalu (28/11/2024).

    “Kunjungan sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk terap bergabung dengan OECD,” pungkasnya.

    Mathias menyatakan bahwa proses aksesi ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencana bergabungnya Indonesia ke aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). 

    Dia mengatakan pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut. 

    “Jawaban singkatnya adalah tidak [mempengaruhi proses aksesi OECD],” kata Mathias dalam US-Indonesia Investment Summit 2024 di Jakarta pada Selasa (26/11/2024). 

    Dia menambahkan praktik sebuah negara bergabung ke OECD dan BRICS tidak hanya dilakukan Indonesia. Mathias mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mengurus aksesi Brasil yang merupakan salah satu inisiator BRICS.

    Pernyataan Kemlu

    Sementara itu, pemerintah menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral.

    Perbesar

    Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, lanjut keterangan resmi Kemlu, Indonesia menganggap bahwa BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera.”

    Di sisi lain, Kemlu juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah, dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.”

  • Dasco Sebut Bentuk Tim Pengawas Haji Independen: Ikut Bantu Pengawasan Titik Krusial

    Dasco Sebut Bentuk Tim Pengawas Haji Independen: Ikut Bantu Pengawasan Titik Krusial

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan bahwa dirinya sudah membentuk tim pengawas haji 2025 sekitar 100 orang yang tinggal di wilayah Mekkah.

    Tim pengawas ini, katanya, berisikan orang-orang Indonesia yang memang berkenan menjadi relawan. Meski demikian, Dasco menyebut para relawan ini tetap akan mendapat uang honor untuk makan.

    “Mereka akan ikut membantu pengawasan, mereka yang akan berpartisipasi di beberapa titik yang krusial misalnya di tenda, di penjemputan, di rumah sakit,” ujarnya dalam rapat konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Menurut Ketua Harian Gerindra itu, ke-seratusan relawan inilah yang memahami daerah sekitar sana, baik itu dari segi bahasanya maupun karakteristiknya. 

    “Sehingga mungkin ya sedikit banyak menbantu ketika kemudian ada kesulitan komunikasi, masalah penjemputan, masalah bus, masalah makanan,” tuturnya.

    Ditambahkan Dasco, relawan yang bergabung dalam tim pengawas haji itu tidak hanya akan membantu jemaah haji lansia saja, tetapi juga secara keseluruhan.

    “Bukan [khusus untuk lansia]. Relawan 100 orang itu buat semua, orang di sana petugas haji kita kan banyak yang enggak tahu medan. Mereka sukarela kok, sudah ketemu saya sudah makan-makan,” ucapnya kepada wartawan seusai rapat konsultasi.

  • Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Fadjry Djufry resmi ditetapkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

    Berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Adapun Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujarnya dalam rilisnya, Selasa (7/1/2025). 

    Menurutnya, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

     

    Dirinya melanjutkan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

     

    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh.

     

    Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

     

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

     

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” pungkasnya.

     

    Hadir pada prosesi pelantikan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, perwakilan Forkopimda Sulsel, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.