Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Mari Elka Beberkan Rencana Awal Indonesia Saat Resmi Bergabung BRICS

    Mari Elka Beberkan Rencana Awal Indonesia Saat Resmi Bergabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebutkan bahwa pemerintah bakal segera menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk menjadi jembatan bagi Indonesia dan BRICS.

    Dia mengatakan rencana awal dari Indonesia setelah resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS adalah menunjuk pihak yang akan bertanggung jawab untuk membantu upaya mendorong kepentingan negara-negara berkembang di forum multilateral.

    “Begitu kita menjadi anggota dari suatu organisasi sudah pasti harus ada siapa yang bertanggung jawab, harus ada di struktur pemerintahannya, siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025) malam.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral itu mengatakan bahwa nantinya pihak yang bertanggung jawab juga akan mempelajari birokrasi di badan BRICS, misalnya, apabila ada pungutan iuran.

    “Dari segi anggaran ya kita kalau BRICS ini belum ada keharusan ya untuk memberi iuran, misalnya tapi suatu hari mungkin saja ya, nah ini masih harus hal-hal yang kita pelajari,” imbuhnya.

    Dia mengatakan bahwa pihak yang bakal memimpin Indonesia untuk menjadi jembatan bagi BRICS berpeluang berasal dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Koordinatoor Bidang Ekonomi.

    “Dari segi internal pemerintah organisasi pasti harus ada lead-nya apakah itu Kemenlu, apakah itu, biasanya sih kombinasi antara Kemenlu dan dalam hal ini mungkin kementerian keuangan dan kementerian koordinator ekonomi,” pungkas Mari.

  • Sidang Sengketa Pilkada MK Diundur Gara-gara Anwar Usman Sakit dan Dirawat di RS

    Sidang Sengketa Pilkada MK Diundur Gara-gara Anwar Usman Sakit dan Dirawat di RS

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang perdana Panel 3 yang menyidangkan perkara sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan ulang karena Hakim Konstitusi Anwar Usman dirawat di rumah sakit (RS). 

    Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa kondisi kesehatan Anwar Usman sedang diobservasi akibat terjatuh. Namun, Enny tidak memerinci penyebab terjatuhnya Anwar Usman.

    “Pada pagi hari ini, sedianya semuanya pukul 08.00 WIB, itu ada sidang panel satu, panel dia, dan panel tiga, sedianya begitu. Akan tetapi, untuk panel tiga pada persidangan hari ini, terpaksa harus dilakukan reschedule (jadwal ulang, red.) karena kondisi dari Pak Anwar itu kemarin jatuh dan harus diopname,” kata Enny dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025). 

    Sidang sesi pertama di Panel 3 yang sedianya dijadwalkan pada hari Rabu pukul 08.00 WIB diundur menjadi pukul 14.00 WIB. Sementara itu, sidang sesi kedua dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB hingga sekitar pukul 22.00 WIB.

    Panel tiga tersebut diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.

    Menurut Enny, sidang panel harus dihadiri secara langsung oleh tiga hakim konstitusi.

    Karena kuorum tidak terpenuhi akibat Anwar Usman sakit, Mahkamah memutuskan untuk mengganti sementara posisinya dengan hakim konstitusi lain yang sedang tidak bersidang.

    “Tetap harus tiga hakim, tidak boleh kemudian jadi dua hakim. Itu kondisinya. Menunggu mereka [hakim konstitusi yang lain] off [waktu luang] dahulu satu, baru ditarik ke panel tiga. Jadi, ada hakim yang kami pinjam. Ibaratnya begitu,” jelas dia.

    Dia mengatakan metode itu akan dilakukan sampai kesehatan Anwar Usman pulih.

    “Jadi, kami melakukan selang-seling posisi sementara ini sampai beliau nanti mudah-mudahan bisa segera sembuh pulih, bisa bersidang sebagaimana jadwal yang sudah kami tentukan,” imbuh Enny.

    Diketahui bahwa MK mulai menyidangkan perkara sengketa Pilkada 2024 pada Rabu pagi. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan permohonan para pemohon.

    Sidang dilaksanakan dengan metode panel. Panel satu diketuai Suhartoyo didampingi Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah, panel dua diketuai Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga diketuai Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

    Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8–16 Januari 2024. Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

    MK pun telah meregistrasi sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 23 perkara terkait dengan sengketa hasil pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota.

  • Kemenag Sebut Efisiensi dan Negosiasi Berhasil Turunkan Biaya Haji 2025

    Kemenag Sebut Efisiensi dan Negosiasi Berhasil Turunkan Biaya Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 dengan rata-rata sebesar Rp89,41 juta dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

    Rerata BPIH tahun 2025 turun sebesar Rp4 juta dibandingkan dengan rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93,41 juta. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah.

    Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56,04 juta, sedangkan rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55,43 juta.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dilansir dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

    Sebagai wakil Kementerian Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

    Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

    “Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

    Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

    “Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

    Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024, sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

    “Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

    Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

  • Prabowo Bakal Sebar Banyak Insentif Perumahan, dari Hapus BPHTB hingga PPN

    Prabowo Bakal Sebar Banyak Insentif Perumahan, dari Hapus BPHTB hingga PPN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal melepaskan banyak insentif untuk pengurusan properti masyarakat, salah satunya pemerintah akan membuat pajak untuk pembelian rumah menjadi 0%.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan dengan menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bakal menjadi 0% untuk mendorong pembelian properti oleh masyarakat. Mengingat, BPHTB dibayarkan sebesar 5% dari nilai objek pajak.

    Maruarar menekankan bahwa saat ini telah ada surat keputusan bersama (SKB) antara 3 Menteri yang dibuat untuk melandasi kebijakan tersebut, yakni bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Kami sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami (Menteri PKP), itu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5% dan itu sangat membantu rakyat,” tuturnya

    Tak hanya itu, kata Maruarar pemerintah juga memberikan insentif untuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dengan maksimal harga Rp2 miliar sehingga pajak yang diterapkan menjadi 0%.

    Belum lagi, kata Maruarar  insentif untuk pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Nantinya, dia melanjutkan bahwa untuk PBG, kepengurusannya akan dipercepat menjadi hanya 10 hari dari awalnya 45 hari. Bahkan, khusus untuk Kota Tangerang pengurusan bisa dilakukan hanya 4 jam.

    “PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga 0%. Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” pungkas Maruarar.

  • Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti penurunan biaya haji, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.

    “Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar Rp600.000, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025)

    Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan.

    Ketua Komisi VIII itu pun menegaskan bahwa arahan Presiden Ke-8 RI ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” lanjutnya.

    Pada penyelenggaran haji tahun ini, Komisi VIII berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan.

    Menurut Marwan, pengawasan penyelenggaraan haji ini secara langsung akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

    “Penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” pungkas Marwan.

  • Maruarar Jelaskan Skema Bangun Rumah dari Tanah Hasil Korupsi

    Maruarar Jelaskan Skema Bangun Rumah dari Tanah Hasil Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan skema pembangunan perumahan rakyat melalui tanah sitaan hasil korupsi.

    Menurutnya, lahan-lahan sitaan dari berbagai kasus hukum termasuk lahan sitaan Kejaksaan Agung itu bakal menyasar untuk masyarakat yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan gaji di bawah Rp8 juta per bulan.

    “Arahannya [Presiden Prabowo] sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa lahan sitaan ini nantinya akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

    Selanjutnya, setelah melalui pencatatan aset tetap tersebut akan dipindahkan ke Bank Tanah, sehingga instansinya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa Kementeriannya saat ini sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

    “Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan,” tuturnya

    Maruarar memastikan bahwa lahan sitaan itu diharapkan oleh Prabowo agar bisa tetap dimiliki negara. Namun, peruntukannya bisa digunakan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara. Namun, nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menidaklanjuti dengan Menteri ATR,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kementeriannya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan namun tak tetap.

    “Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan,” pungkas Maruarar.

  • KPK Geledah Rumah Hasto, Jubir PDIP: Ini Drama Saja

    KPK Geledah Rumah Hasto, Jubir PDIP: Ini Drama Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Partai PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menyebut bahwa penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sebuah drama.

    Chico mempertanyakan urgensi penggeledahan tersebut, apalagi Hasto juga telah menjadi tersangka. Selain itu penyidik lembaga antikorupsi juga telah banyak memeriksa saksi untuk mengungkap perkara Harun Masiku.

    “Ini kan sebenarnya, ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan. Sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau,” terang Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025). 

    Chico juga menuding penggeledahan di Rumah Hasto adalah pengalihan isu dari kasus yang lebih besar, namun belum diusut tuntas oleh KPK.

    “Termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup,” ujarnya.

    Selumnya, Juru Bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli menuding bahwa penggeledahan tersebut dilakukan KPK hanya untuk mengalihkan isu pengumuman OCCRP beberapa hari lalu. 

    OCCRP telah mengumumkan Presiden ke-7 Jokowi masuk sebagai finalis terkorup di dunia 2024. Tidak lama pengumuman itu muncul dan viral, lalu pengumuman itu langsung hilang. 

    “Kami mendapat informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara agar menutupi berita ini dengan mengerahkan buzzer dan intimidasi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (7/1/2024).

    Terlebih lagi, menurut Guntur, ada LSM dan aktivis yang mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti pengumuman OCCRP itu agar menundaklanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Presiden ke-7 Jokowi. 

    “Maka dari itu, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” katanya.

  • RI Gabung BRICS, Luhut Bakal Umumkan Pernyataan Sikap RI Jumat Pekan Ini

    RI Gabung BRICS, Luhut Bakal Umumkan Pernyataan Sikap RI Jumat Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan melakukan pernyataan sikap terkait dengan resminya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.

    “Nanti konpersnya besok ya, hari Jumat ya,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

    Sekadar informasi, Pemerintah Brasil mengatakan dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Indonesia secara resmi bergabung dengan aliansi BRICS sebagai anggota penuh.

    “Dalam konteks kepresidenan pro tempore Brasil di BRICS, yang dimulai pada 1 Januari dan akan berlanjut hingga 31 Desember 2025, pemerintah Brasil mengumumkan masuknya secara resmi Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Pemerintah Brasil menyebut, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan anggota kelompok lainnya untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di belahan bumi selatan.

    Kementerian Luar Negeri Brasil menjelaskan, para pemimpin BRICS mendukung pencalonan Indonesia selama KTT Johannesburg pada Agustus 2023, sebagai bagian dari proses perluasan kelompok untuk anggota penuh.

    Karena adanya pemilihan presiden 2024, Indonesia Baru secara resmi menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS setelah pembentukan pemerintahan baru. Pada 2024, negara-negara BRICS menyetujui keanggotaan Indonesia secara konsensus sesuai dengan prinsip-prinsip panduan, kriteria, dan prosedur perluasan yang disepakati di Johannesburg.

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

  • Prabowo Bakal Teken Aturan Tarif BPHTB 0% untuk Rumah di Bawah Rp2 Miliar

    Prabowo Bakal Teken Aturan Tarif BPHTB 0% untuk Rumah di Bawah Rp2 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal mengimplementasikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa kebijakan ini akan dilaksanakan saat Prabowo memasuki masa pemerintahan dalam 90 hari pertama.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas tekait percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

    “Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” ujarnya kepada wartawan.

    Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah. 

    Menurutnya, pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

    “Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujarnya

    Maruarat menambahkan bahwa Presiden Ke-8 RI juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

    “Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.

    “Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.

    “Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” pungkas Maruarar.

  • Wakil Ketua DPR Soroti Komponen Susu MBG, Dasco: Gula Semua

    Wakil Ketua DPR Soroti Komponen Susu MBG, Dasco: Gula Semua

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut keberadaan susu di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki komponen yang lebih tinggi gula.

    Dasco menyebut bahwa produk susu memiliki kandungan gula yang tinggi. Ditambah lagi, anggaran yang digelontorkan pemerintah adalah Rp10.000 per porsi dari semula dianggarkan Rp15.000 per porsi.

    “Gimana mau ada susu, gula semua,” kata Dasco saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Sayangnya, Dasco lebih banyak diam saat ditanya lebih lanjut terkait keberadaan susu di dalam program MBG. Pasalnya, menurut Dasco, program MBG ini baru bergulir secara serentak di Tanah Air pada Senin (6/1/2025).

    “Baru sehari, baru sehari masa dievaluasi? Baru sehari [program MBG],” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu di dalam program MBG setidaknya akan diberikan kepada penerima sebanyak 2–3 kali seminggu.

    “2–3 kali seminggu [pemberian susu kepada penerima MBG],” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan penerima program MBG untuk wilayah DKI Jakarta hanya akan diberikan susu dalam bentuk bubuk atau kemasan ultra-high temperature (UHT).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa susu dalam kemasan untuk penerima MBG di DKI Jakarta ini lantaran wilayah ini tidak menjangkau sentra peternakan sapi perah. Sebab, sentra produksi susu terpusat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Susu segar kan karena sentra peternakan sapi perahnya ada di Jawa Barat, jadi mungkin pemberiannya kalau untuk Jakarta pakai susu yang dalam bentuk kemasan [untuk MBG],” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Ferry menjelaskan bahwa koperasi peternakan sapi perah hanya bisa menjangkau siswa-siswa sekolah yang berada di radius dekat dengan koperasi peternakan sapi perah. Imbasnya, hanya penerima MBG terdekat yang bisa menikmati susu sapi segar.

    “Kalau untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari sentra-sentra peternakan sapi perah, memang sebaiknya diberikan susu dalam bentuk bubuk atau UHT yang memiliki daya tahan lebih lama dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Namun demikian, Ferry menyampaikan bahwa pemberian susu di dalam program MBG tidak bisa dilakukan setiap hari. Adapun, susu setidaknya bakal diberikan sebanyak 1–2 kali dalam sepekan.