Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Said PDIP Jamin Hasto Tak Kabur: Ada di Rumahnya, Setiap Hari ke DPP

    Said PDIP Jamin Hasto Tak Kabur: Ada di Rumahnya, Setiap Hari ke DPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan Hasto Kristiyanto tidak mangkir kemana-mana setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku.

    Said menuturkan bahwa Hasto selalu ada di rumahnya dan bahkan setiap harinya pun selalu mengunjungi DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat.

    “Pak Hasto ada di rumahnya, setiap hari ke DPP Partai. Memang Pak Hasto kabur? Pak Hasto ada, tidak kemana-mana. Saya jamin kalau urusan itu,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025).

    Adapun, Said juga menghormati langkah tersebut lantaran memang itu adalah kewenangan yang melekat pada KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sekiranya diperlukan.

    “Biasanya KPK itu melakukan pencaruan barang bukti untuk melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh KPK. Pada titik itu, dari sejak awal PDIP committed, bukan hanya kali ini,” katanya.

    Bahkan, lanjutnya, dari berbagai kasus yang ada baik itu di ranah kepolisian, kejaksaan, terlebih KPK, pihaknya bersungguh-sungguh menghormati kewenangan yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum.

    “Kami tidak punya pretensi bahwa KPK seharusnya tidak perlu, KPK seharusnya tidak seperti ini, itu tidak. Mari kita hormati proses, seluruh proses di KPK dengan asas praduga tidak bersalah,” urai Said.

  • Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Menag: Tunggu Sidang Isbat

    Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Menag: Tunggu Sidang Isbat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar angkat bicara soal penetapan jadwal 1 Ramadan 1446H/2025M oleh pemerintah, seusai Muhammadiyah mengeluarkan puasa dimulai pada 1 Maret 2025. 

    Menurut dia, keputusan penetapan Muhammadiyah tersebut merupakan hak organisasi tersebut. Sementara itu, lanjutnya, jadwal oleh pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat masih belum ditentukan tanggalnya hingga saat ini. 

    “Itu haknya [Muhammadiyah]. Kita menunggu [sidang isbat untuk penetapan 1 Ramadan],” ujarnya kepada wartawan, di Gedung Kementerian Agama, Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Sebagaimana diketahui, jadwal puasa Ramadan versi Muhammadiyah sudah terbit. Penanggalan mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). 

    Adapun, Muhammadiyah saat ini beralih ke kriteria KHGT untuk menentukan hari-hari penting keagamaan, termasuk awal puasa dan Idul Fitri. 

    “Dengan adopsi KHGT, Muhammadiyah juga mengantisipasi tantangan perbedaan pemahaman dan budaya dalam menentukan hari-hari besar Islam serta memperkuat identitas global umat Islam,” demikian dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.

    Jika mengacu pada KHGT, PP Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 1 Maret dan Idul Fitri 1446 H jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025 / 1 Syawal 1446 H.

  • Akhirnya! KPK Sudah Terima Berkas LHKPN Raffi Ahmad

    Akhirnya! KPK Sudah Terima Berkas LHKPN Raffi Ahmad

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. 

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan laporan harta kekayaan Raffi yang merupakan wajib lapor (WL) baru tengah diverifikasi oleh tim LHKPN KPK. 

    “Saudara Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” ujarnya kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025). 

    Nantinya, terang Budi, LHKPN dari wajib lapor akan diunggah ke situs resmi https://elhkpn.kpk.go.id/ setelah selesai diverifikasi. Tujuan verifikasi setelah penyampaian laporan yakni untuk memastikan LHKPN sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

    Misalnya, KPK bisa memverifikasi data aset tanah dan bangunan yang dilaporkan penyelenggara negara berdasarkan surat kuasa yang turut disertakan dengan LHKPN.

    Sebelumnya, data teranyar KPK menunjukkan bahwa 90 dari total 124 WL di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan LHKPN-nya, atau telah mencapai sekitar 72%.

    Secara terperinci, 44 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah menunaikan kewajiban LHKPN. Sebanyak 38 dari 57 Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri juga sudah menyampaikan LHKPN. 

    Sementara itu, 8 dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus telah menyampaikan LHKPN-nya.

    “KPK mengimbau kepada para Wajib Lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Di mana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025,” kata Budi pada keterangan terpisah. 

  • Ridwan Kamil Tak Hadiri Penetapan Pram-Doel jadi Gubernur Jakarta Terpilih

    Ridwan Kamil Tak Hadiri Penetapan Pram-Doel jadi Gubernur Jakarta Terpilih

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur nomor urut 1 di Pilkada Jakarta Ridwan Kamil (RK) dipastikan tidak akan hadir dalam acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025 mendatang. 

    “Penetapan tersebut InsyaAllah akan dihadiri oleh Pak Suswono, karena kang Ridwan Kamil kebetulan minggu ini sedang di luar pulau Jawa sehingga tidak dapat menghadiri langsung,” kata Juru Bicara Ridwan Kamil, Juwanda, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu hari ini (8/1). 

    Meski demikian, Ridwan Kamil dan Suswono mengucapkan terima kasih atas undangan penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan Gubernur dam Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 dari KPUD Jakarta. 

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu sebelumnya juga menyampaikan, bahwa pasangan nomor urut satu menerima acara penetapan tersebut dan mengucapkan selamat pada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel). 

    RK, lanjutnya, kemudian menitipkan aspirasi masyarakat yang datang kepada paslon nomor 1 dan meminta agar diperhatikan dalam pembangunan Jakarta ke depannya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata memastikan seluruh kontestan Pilkada Jakarta akan hadir dalam penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 9 Januari 2025 mendatang.  

    Wahyu menjelaskan bahwa beberapa pasangan calon sudah dipastikan hadir. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) sudah memastikan kehadirannya. 

    Tak hanya itu, Wahyu juga mengatakan bahwa pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana turut hadir dalam acara tersebut.

    “Pak Dharma Pongrekun, InsyaAllah dengan Pak Kun Wardana juga akan hadir. Termasuk pada stakeholder yang terkait,” tambahnya.

  • Said Abdullah Hormati KPK Geledah Rumah Hasto: Sejak Awal PDIP Commited!

    Said Abdullah Hormati KPK Geledah Rumah Hasto: Sejak Awal PDIP Commited!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menjamin Hasto Kristiyanto akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Said menyebut hal tersebut dilakukan lantaran penggelapan menjadi kewenangan KPK, terutama untuk melengkapi bukti-bukti yang sekiranya diperlukan.

    “Biasanya KPK itu melakukan pencaruan barang bukti untuk melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh KPK. Pada titik itu, dari sejak awal PDIP committed, bukan hanya kali ini,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025).

    Bahkan, lanjutnya, dari berbagai kasus yang ada baik itu di ranah kepolisian, kejaksaan, terlebih KPK, pihaknya bersungguh-sungguh menghormati kewenangan yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum.

    “Kami tidak punya pretensi bahwa KPK seharusnya tidak perlu, KPK seharusnya tidak seperti ini, itu tidak. Mari kita hormati proses, seluruh proses di KPK dengan asas praduga tidak bersalah,” urai Said.

    Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyebut karena kasus yang menyeret Hasto ini sudah berkelir sejak 2020, dia berharap kasus ini bisa dilalui dengan baik.

    Dia pun berharap bahwa kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan di publik, terutama juga bagi KPK dan internal partai berlogo banteng tersebut.

    “Kami akan jalani ini secara baik, secara sempurna untuk menunjukkan dan sekaligus memberikan advokasi kepada publik bahwa siapapun di antara kami, kader PDI Perjuangan, kena kasus hukum, katakanlah tanda kutip, kami akan taati seluruh prosesnya,” pungkas anggota Komisi XI DPR RI itu.

    KPK Geledah Rumah Hasto 

    Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait perkara dugaan tindak pidana merintangi penyidikan sebelum ditetapkan tersangka. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardina menyebut bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di rumah pribadi tersangka Hasto Kristianto setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidikan KPK pada Senin (6/1/2025). 

    Menurutnya, penggeledahan tersebut masih berlangsung sampai saat ini yang lokasinya berada di wilayah Bekasi Jawa Barat. 

    “Benar, saat ini sedang ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto Kristianto),” tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta Selasa (7/1). 

    Meski demikian, Tessa tidak menjelaskan rinci apakah rumah yang digeledah hanya di Bekasi saja atau di Menteng Jakarta Pusat juga. 

    “Untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan disampaikan jika kegiatannya sudah selesai ya,” katanya.

  • Paslon PKS (Imam-Ririn) Cabut Gugatan Pilkada Depok di MK

    Paslon PKS (Imam-Ririn) Cabut Gugatan Pilkada Depok di MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A Rafiq (Imam-Ririn), yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Depok 2024. 

    “Jadi, ini diberitahukan, Kota Depok ini kita tetap panggil sebetulnya dalam persidangan untuk diklarifikasi, ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pendahuluan panel dua di Gedung II MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dilansir dari Antara. 

    Gugatan Imam-Ririn tercatat dengan Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Permohonan tersebut diajukan secara daring pada Jumat (6/12/2024).

    Berdasarkan berkas permohonan yang diunduh dari laman resmi MK, awalnya Imam-Ririn dalam petitumnya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Depok Tahun 2024.

    Di samping itu, Imam-Ririn juga meminta MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara ulang (TPS) yang tersebar di Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya.

    Paslon yang diusung PKS itu, di dalam berkas permohonannya, mengaku keberatan dengan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok 2024 karena mengeklaim terdapat praktik kecurangan maupun pelanggaran berupa politisasi ASN atau unsur birokrasi yang merugikan perolehan suara mereka secara signifikan.

    Didalilkan Imam-Ririn bahwa terdapat pengarahan ASN dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 2 Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

    Gugatan tersebut dicabut sebelum disidangkan lebih jauh di Mahkamah. Akan tetapi, alasan pencabutan gugatan tersebut belum diketahui. MK pun tidak bisa melakukan klarifikasi kepada Imam-Ririn karena baik pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan.

    “Perkara 113, pemohon 113 Kota Depok, tidak hadir, ya,” kata Saldi Isra.

    Sebelumnya, KPU Kota Depok menetapkan pasangan Supian-Chandra sebagai pemenang dengan peroleh suara mencapai 451.785 atau (53,24 persen), sementara pasangan Imam-Ririn hanya mendulang 396.863 suara (46,76 persen).

  • Gugat ke MK, Risma-Gus Hans Minta Digelar Pilkada Ulang Tanpa Khofifah

    Gugat ke MK, Risma-Gus Hans Minta Digelar Pilkada Ulang Tanpa Khofifah

    Bianis.com, JAKARTA-Pasangan cagub-cawagub Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

    Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Tri Rismaharini-Gus Hans, Tri Wiyono di sela-sela sidang gugatan sengketa Pilkada yang digelar di MK.

    “Membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur Nomor 63/2024 tentang penetapan hasil gubernur dan wagub Jatim 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB,” tuturnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Dia menuding bahwa Paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif. Maka dari itu, Wiyono meminta hakim MK menggelar pemilu ulang tanpa paslon Khofifah-Emil.

    “Melakukan diskualifikasi terhadap Khofifah dan Emil karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di Pemilu Jatim,” katanya.

    Menurut Wiyono, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon Khofifah-Emil adalah membagikan bantuan sosial untuk meraih suara terbanyak dari warga Jawa Timur.

    Pembagian bantuan sosial itu, kata Wiyono dilakukan oleh Khofifah-Emil selama proses Pilkada Jawa Timur berlangsung.”Jadi penyebaran bansos dan perolehan suara oleh mereka ada kaitannya,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Risma yang hanya diusung oleh PDIP memperoleh suara 0 di sekitar 1.000 tempat pemungutan suara alias TPS saat Pilkada Jawa Timur berlangsung. Pilkada Jatim kemudian dimenangkan oleh Khofifah-Emil.

  • RI Resmi Gabung BRICS, DPR: Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

    RI Resmi Gabung BRICS, DPR: Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) memandang resminya Indonesia menjadi anggota penuh di aliansi BRICS dapat membuka peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. 

    Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam BRICS memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan dapat menjadi pasar serta investasi baru bagi Indonesia.

    “Dengan lebih dari 3,27 miliar orang, BRICS memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan pada 2023 mencapai sekitar 35% dari PDB dunia, porsi ekonomi yang luar biasa. Dan jika Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi di atas 6-7 persen, tentu BRICS adalah peluang yang sangat nyata,” katanya kepada wartwan, di Jakarta pada Rabu (8/1/2025).

    Lantaran BRICS memiliki New Development Bank (NDB) atau bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam BRICS, dia menilai Indonesia berpotensi mendapatkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan lainnya tanpa harus bergantung dengan Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF).

    Sebelumnya, pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan dirinya menyambut baik soal resminya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Dengan demikian, Aher melihat bahwa peran dan ruang pengaruh Indonesia akan semakin besar.

    “Dalam situasi dunia yang tengah bergejolak, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan posisinya saat ini untuk dapat lebih berperan dalam menjaga keseimbangan global dan perdamaian dunia sesuai dengan prinsip politik bebas dan aktif,” urainya.

    Politikus PKS ini menyebut dalam hal kolaborasi, BRICS dapat menyediakan tempat bagi Indonesia untuk berkolaborasi mengenai isu-isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, isu kemanusiaan di Palestina, dan sebagainya, dengan negara-negara berkembang lainnya.

    Meski sudah resmi menjadi anggota penuh BRICS, Aher turut menyampaikan di sisi lain Indonesia juga tetap harus membangun hubungan baik dengan siapapun, khususnya di kawasan Asean

    “Asean berpeluang menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi global seiring dengan penguatan kawasan [Regionalism]. Tentu ini bisa menjadi peluang baru, disinkronisasikan dan diperkuat dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS,” pungkasnya.

  • Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia itu menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjalankan politik luar negerinya secara lebih aktif.

    Banyak pro dan kontra. Apalagi BRICS sering bersikap oposan terhadap kebijakan-kebijakan Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, peta politik global, juga mulai berubah. Konservatisme kembali bangkit dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

    Trump yang dikenal sebagai pengusung kebijakan populis dan lebih melihat ke sektor domestik alias inward looking, tidak tinggal diam dengan eksistensi kelompok kerja sama negara yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu. 

    Saat ini BRICS, termasuk dengan bertambahnya Indonesia, merepresentasikan 35% PDB global. BRICS dalam beberapa momen juga sangat gencar menjadi poros alternatif yang menentang hegemoni Barat di bidang ekonomi. Dedolarisasi menjadi salah satu misi BRICS untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, sosok Donald Trump yang akan dilantik pada bulan ini sebagai presiden AS menjadi tantangan bagi kampanye dedolarisasi BRICS. Pengalaman beberapa tahun lalu, kebijakan populisme Trump pada periode pertamanya sebagai presiden telah membawa ketidakstabilan dunia.

    Perang dagang, terutama dengan China, benar-benar mengguncang ekonomi global. Kebijakan ini sepertinya juga akan berlanjut dalam periode keduanya menjadi presiden yang segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Tarif bakal kembali menjadi senjata.

    Populisme Trump dengan segala bentuk kontroversinya jelas akan mempengaruhi relasi AS dan Indonesia yang sekarang telah menyandang status sebagai anggota penuh BRICS. Apalagi jika Indonesia ikut cawe-cawe dalam kampanye dedolarisasi. Sebagai catatan, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika ‘ngotot’ membuat mata uang baru.

    “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Ancaman itu kendati masih bersifat retorika, tetap tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman perang dagang beberapa tahun lalu menjadi bukti. Di sisi lain, kepentingan Indonesia terhadap AS cukup besar. AS merupakan negara tujuan ekspor utama asal Indonesia. AS bahkan terus mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Sebaliknya bagi Indonesia, perdagangan dengan AS terus begerak positif. BPS mencatat ada tahun 2021 misalnya, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Sementara itu, pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. AS adalah negara eksportir terbesar kedua barang asal Indonesia. Nomor satu China. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian.

    Apalagi, pada periode pertama Trump berkuasa, Indonesia sempat mendapat ancaman akan dinvestigasi oleh otoritas perdagangan AS karena kebijakan pajak digital yang menyasar korporasi-korporasi multinasional asal negeri Paman Sam.

    Komentar Pemerintah Soal BRICS

    Di sisi lain, Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Indonesia tak pernah mengganggu kepentingan Amerika Serikat (AS) setelah resmi bergabung menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

    Menurutnya, setiap ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Terpilih Donald Trump tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat Indonesia menganut politik bebas aktif dalam sikap geopolitiknya.

    “Tidak harus khawatir [dengan AS] karena kita kan bebas aktif, ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

    Presiden Prabowo Subianto Perbesar

    Dia menjelaskan bahwa ancaman Trump karena adanya penerapan konsep dedolarisasi atau menghapus penggunaan dollar AS dalam transaksi yang menjadi agenda BRICS, merupakan hak negara.

    Bahkan, Mari melanjutkan bahwa saat ini banyak negara yang sudah memiliki sistem serupa untuk mengurangi ketergantungan transaksi dagang dengan dollar AS.

    “Kalau toh ada [ancaman Trump soal dedolarisasi], itu kan istilahnya hak negara, ya. Kita mau melakukan transaksi, sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung [transaksi tanpa dollar AS]. Kalau kita berdagang dengan China, itu sudah ada sistemnya, Rupiah langsung ke Yuan, dan Malaysia juga punya sistem itu,” tuturnya

    Mari menyebut bahwa sejauh ini pun belum ada protes mengejutkan dari AS mengenai sistem transaksi ini. Mengingat, diversifikasi itu memang sudah dilakukan. Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.

    Penggunaan mata uang lain selain dolar, kata Mari Elka, merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi. Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.

    “Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun,” imbuhnya.

  • Diminta Prabowo, KPK Kawal Penyelenggaran Haji 2025

    Diminta Prabowo, KPK Kawal Penyelenggaran Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal penyelenggaraan Haji 2025 bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

    “KPK akan mengawal prosesnya [penyelenggaraan Haji 2025],” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (7/1/2025). 

    Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga menuturkan, beberapa mantan pegawai lembaga antirasuah saat ini juga sudah ditempatkan di BPH. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan ibadah Haji. 

    “Tentunya KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Presiden Prabowo dalam suatu rapat meminta agar penegak hukum ikut mengawal penyelenggaran Haji 2025. 

    Dasco mengakui bahwa ada keprihatinan yang mendorong agar penyelenggaraan Haji setiap tahunnya diperbaiki. 

    “Dalam suatu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum. Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.