Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Komisi X DPR Panggil Menpora, Bahas Naturalisasi

    Komisi X DPR Panggil Menpora, Bahas Naturalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi X DPR RI berencana memanggil PSSI melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo untuk rapat kerja pada 22 atau 23 Januari 2025, setelah DPR selesai reses.

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan pemanggilan ini tak hanya berakitan pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, tetapi bakal membahas banyak hal seperti naturalisasi, rencana strategis PSSI, hingga program-program Menpora juga.

    “[Rapatnya] setelah dibuka masa sidang, setelah reses. Komisi X sudah menjadwalkan rencana tanggal 22 atau 23 Januari, menyesuaikan dengan Menpora,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (12/1/2025).

    Adapun, menanggapi soal naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Lalu membeberkan hingga kini pihaknya sudah menerima dua nama yang hendak melakukan proses naturalisasi. Kendati demikian, dia ini enggan menyebut siapa dua orang tersebut.

    “Naturalisasi yang kami terima suratnya baru dua orang. Kalau dilihat dari usianya, kemungkinan U20,” tuturnya.

    Di sisi lain, Politikus PKB ini menyampaikan pihaknya menghormati dan menghargai keputusan PSSI memberhentikan Shin Tae-yong karena itu merupakan hak prerogatifnya.

    Dilanjutkannya, pihaknya turut yakin bahwa PSSI sudah mengkalkulasi dan menganalisis semua keputusan dengan matang sebelum mengganti Shin Tae-yong.

    “Jadi mari beri kesempatan pelatih baru bekerja agar Timnas kita bisa lolos Piala Dunia 2026,” pungkas Lalu.

  • 211 Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan dari Arab Saudi, Gara-gara Overstay

    211 Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan dari Arab Saudi, Gara-gara Overstay

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 211 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran di Arab Saudi telah dideportasi lantaran izin tinggalnya melebihi dari masa berlaku alias overstay.

    Kementerian Luar Negeri memastikan para WNI tersebut telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia pada Sabtu kemarin (11/1/2024) dalam kondisi baik dan sehat.

    “Para WNI terdiri dari pekerja migran overstayer yang melanggar peraturan keimigrasian di Arab Saudi. 15 orang di antaranya adalah laki-laki dan 196 orang lainnya adalah perempuan,” demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri yang dikutip Minggu (12/1/2025).

    Selama proses pemulangan ke Indonesia mereka didampingi oleh staf Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, mereka juga didampingi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

    K/L terkait itu di antaranya KP2MI, KKP Kemenkes, Bea Cukai Kemenkeu, Imigrasi Bandara, Polresta Bandara, Otoritas Bandara, dan Angkasa Pura. Dalam hal ini pun, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla turut hadir secara langsung.

    “Rangkaian upaya tersebut merupakan langkah-langkah konkret Pemerintah RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia,” tutur rilis tersebut.

    Adapun sebelumnya, untuk proses pemulangan 211 WNI tersebut, KJRI Jeddah telah menerbitkan dokumen perjalanan bagi para WNI dan berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait seperti pihak kepolisian, imigrasi, serta Rudenim Syumaisi Arab Saudi untuk perolehan izin keluar dan penyelesaian tuntutan administrasi.

    Lebih jauh, Kementerian Luar Negeri terus mengimbau para WNI dan pekerja migran untuk menaati prosedur resmi, menghormati, dan mengikuti peraturan yang berlaku di negara setempat.

  • Biaya Haji di Indonesia dari Tahun ke Tahun

    Biaya Haji di Indonesia dari Tahun ke Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Biaya haji di Indonesia selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

    Tahun ini, biaya haji atau Bipih 2025 yang harus dibayarkan oleh jemaah sebesar Rp55.431.750,78.

    Sebelumnya, Kemenag dan Komisi VIII DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 rata-rata sebesar Rp89.410.258,79, dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

    Rata-rata BPIH 2025 turun sebesar Rp 4.000.027,21 per jemaah, di mana tahun lalu BPIH 2024 mencapai sebesar Rp 93.410.286,00.

    Dilansir dari laman BPKH, perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurs mata uang, kebijakan pemerintah, dan biaya hidup di Arab Saudi.

    Berikut rangkuman biaya haji dari tahun ke tahun di Indonesia

    1. Biaya Haji Tahun 2015

    Tahun 2015, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp37,49 juta dengan nilai manfaat Rp24,07 juta sehingga total BPIH menjadi Rp61,56 juta.

    2. Biaya Haji Tahun 2016

    Pada tahun 2016, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp34,60 juta dengan nilai manfaat Rp25,40 juta sehingga total BPIH mencapai Rp60 juta.

    3. Biaya Haji Tahun 2017

    Biaya yang dibayar per jamaah pada tahun 2017 adalah Rp34,89 juta dengan nilai manfaat Rp26,90 juta sehingga total BPIH adalah Rp61,79 juta.

    4. Biaya Haji Tahun 2018

    Di tahun 2018, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp35,24 juta dengan nilai manfaat Rp33,72 juta sehingga total BPIH mencapai Rp68,96 juta.

    5. Biaya Haji Tahun 2019

    Pada tahun 2019, biaya yang dibayar per jamaah tetap Rp35,24 juta dengan nilai manfaat Rp33,92 juta sehingga total BPIH menjadi Rp69,16 juta.

    6. Biaya Haji Tahun 2022

    Setelah pandemi, tahun 2022, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp39,89 juta dengan nilai manfaat Rp57,91 juta sehingga total BPIH mencapai Rp97,79 juta.

    7. Biaya Haji Tahun 2023

    Pada tahun 2023, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp49,9 juta dengan nilai manfaat Rp40,2 juta sehingga total BPIH menjadi Rp90 juta.

    8. Biaya Haji Tahun 2024

    Untuk tahun 2024, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp56,04 juta dengan nilai manfaat Rp37,36 juta sehingga total BPIH mencapai Rp93,41 juta.

    9. Biaya Haji tahun 2025

    Bipih 2025 yang harus dibayarkan oleh jemaah sebesar Rp55.431.750,78.

    Sebelumnya, Kemenag dan Komisi VIII DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 rata-rata sebesar Rp89.410.258,79, dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

    Rata-rata BPIH 2025 turun sebesar Rp4.000.027,21 per jemaah, di mana tahun lalu BPIH 2024 mencapai sebesar Rp93.410.286,00.

    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Biaya Haji

    Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan biaya haji dari tahun ke tahun. Faktor-faktor ini sangat beragam dan bisa berbeda setiap tahunnya, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan yang berlaku.

    1. Kurs Mata Uang
    Kurs mata uang memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya haji. Mengingat banyak biaya yang dibayarkan dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa menyebabkan perubahan biaya haji.

    2. Kebijakan Pemerintah
    Kebijakan pemerintah, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, juga mempengaruhi biaya haji. Kebijakan visa, transportasi, dan akomodasi yang dikeluarkan oleh kedua negara dapat mempengaruhi besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah haji.

    3. Biaya Hidup
    Perubahan biaya hidup di Arab Saudi, seperti biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal, secara langsung mempengaruhi biaya haji. Kenaikan harga-harga di Arab Saudi akan berdampak pada biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah.

    4. Peningkatan Fasilitas dan Layanan
    Upaya peningkatan fasilitas dan layanan bagi jamaah haji juga turut mempengaruhi biaya haji. Penambahan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas akomodasi, serta layanan lainnya yang lebih baik akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan.

    5. Efisiensi Pengelolaan
    Efisiensi dalam pengelolaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi jamaah haji oleh pemerintah dan lembaga terkait juga dapat mempengaruhi biaya haji. Upaya efisiensi yang berhasil dapat menurunkan biaya haji, sementara upaya yang tidak berhasil akan meningkatkannya.

  • Jadwal Awal Puasa Ramadan 2025 Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

    Jadwal Awal Puasa Ramadan 2025 Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammadiyah telah menentukan bahwa awal puasa Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada acuan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Menariknya, kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) juga menunjukkan kemungkinan awal Ramadhan jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 1 Maret 2025.

    Dilansir dari Unismuh Makassar, hal ini membuka peluang keserentakan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah pada tahun ini. Kendati demikian, penetapan resmi dari pemerintah tetap harus menunggu hasil Sidang Isbat.

    Lalu, bagaimana dengan Idul Fitri? Berdasarkan KHGT Muhammadiyah, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H diperkirakan jatuh pada Ahad, 30 Maret 2025.

    Di sisi lain, kalender Hijriah Kemenag menunjukkan bahwa tanggal 30 Maret masih merupakan hari ke-30 puasa Ramadan, sehingga Idul Fitri kemungkinan besar akan dirayakan pada Senin, 31 Maret 2025.

    Untuk penetapan 1 Ramadan versi Kemenag, menunggu hasil sidang isbat yang digelar jelang bulan Ramadan 2025. Sidang isbat dilakukan setiap awal penetapan ramadan maupun Idulfitri.

    Pelaksanaan sidang isbat mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

    Untuk penetapan jadwal awal puasa NU juga masih belum diputuskan.

    NU biasanya menentukan 1 Ramadan menggunakan metode yang sama dengan pemerintah yakni hisab dan rukyat. 

  • Gempa Bumi Magnitudo 4,4 Guncang Yogyakarta Hari Ini, Disebabkan Aktivitas Sesar Laut

    Gempa Bumi Magnitudo 4,4 Guncang Yogyakarta Hari Ini, Disebabkan Aktivitas Sesar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi magnitudo 4,4 telah mengguncang Bantul, Yogyakarta pada hari ini, 12 Januari 2025.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa bumi itu berada di laut pada jarak 43 km arah Barat Daya Bantul, DIY dengan kedalaman 20 km.

    “Hari Minggu, 12 Januari 2025 pukul 09.52.08 WIB wilayah Bantul, DIY dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik,” ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2025).

    Berdasarkan analisis BMKG, Daryono mengatakan bahwa gempa bumi ini berjenis dangkal yang disebabkan oleh aktivitas sesar laut.

    “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar di laut,” tambahnya.

    Adapun, sebaran guncangan ini dirasakan di daerah Kulon Progo, Sleman, Kota, Bantul, Gunungkidul, Pacitan, Trenggalek, Tulungaguang dengan level II-III MMI atau gerakan terasa seperti truk yang melintas.

    Di samping itu, Daryono menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa tersebut.

    “Hingga hari Minggu, 12 Januari 2025 pukul 10.06 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 kali gempabumi susulan,” pungkasnya.

  • Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Diklaim untuk Cegah Abrasi

    Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Diklaim untuk Cegah Abrasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten, mengklaim bahwa pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) dibangun untuk mitigasi bencana tsunami dan abrasi.

    Koordinator JRP, Sandi Martapraja di Tangerang, mengatakan jika pagar laut yang kini ramai diperbincangkan di publik adalah tanggul yang dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya.

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” katanya dilansir dari Antara.

    Menurutnya, tanggul laut dengan struktur fisik yang memiliki fungsi cukup penting dalam menahan terjadinya potensi bencana seperti abrasi. Pertama, mengurangi dampak gelombang besar, melindungi wilayah pesisir dari ombak tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur.

    “Kedua, mencegah abrasi, mencegah pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman. Kemudian mitigasi ancaman tsunami, meski tidak bisa sepenuhnya menahan tsunami,” ucapnya.

    Dia mengungkapkan, bila kondisi tanggul laut yang baik, maka area sekitar pagar bambu dan di sekitarnya dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Dan ini memberikan peluang ekonomi baru dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

    “Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang. Tanggul-tanggul ini dibangun oleh inisiatif masyarakat setempat yang peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan,” ungkapnya.

    Hal yang sama disampaikan Holid nelayan JRP, bahwa pembangunan tanggul bambu ditujukan untuk memudahkan menangkap ikan, maupun budidaya kerang hijau serta memecah ombak.”Alhamdulillah jadi penghasilan tambahan para nelayan,” kata Holid.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

    Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

    Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

  • Daftar Fasilitas yang Didapat Raffi Ahmad, Salah Satunya Mobil RI 36

    Daftar Fasilitas yang Didapat Raffi Ahmad, Salah Satunya Mobil RI 36

    Bisnis.com, JAKARTA – Raffi Ahmad menjadi sorotan netizen setelah viral mobil menteri berplat RI 36 memaksa menerobos kemacetan.

    Adapun sebelumnya, mobil menteri berplat RI 36 terekam kamera memaksa menerobos kemacetan di jalanan Jakarta.

    Bahkan polisi patrol dan pengawal (patwal) terlihat bertindak arogan setelah mobil menteri sempat dihalangi oleh sebuah taksi mewah.

    Pasalnya taksi berjenis Toyota Alphard berwarna hitam sempat berbelok ke arah jalan yang telah dibuka oleh patwal.

    Akibatnya, mobil menteri RI 36 sejenak kembali tertahan di tengah kemacetan.

    Kejadian tersebut sempat membuat netizen mencari pemilik mobil Menteri RI 36 dan menduga digunakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Namun ternyata, mobil tersebut digunakan oleh Raffi Ahmad yang berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antaranews.

    Raffi menjelaskan bahwa pada saat kejadian itu, dirinya tidak sedang berada dalam kendaraan yang biasa digunakannya untuk keperluan dinas kenegaraan itu.

    Raffi menyebut bahwa mobil itu sedang dalam perjalanan menjemputnya setelah mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.

    Daftar Fasilitas yang Diberikan kepada Raffi Ahmad

    Raffi Ahmad memiliki sejumlah fasilitas yang diberikan negara untuk menunjang kebutuhannya sebagai utusan khusus presiden.

    Selain mobil dinas, Raffi diberikan biaya perjalanan dan rumah jabatan yang lengkap dengan perlengkapannya.

    Kemudian dirinya juga akan dibantu oleh dua asisten dan pembantu asisten.

    Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Menteri memiliki gaji pokok Rp5.040.000.

    Sedangkan tunjangan Menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

    Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara atau pejabat lain yang kedudukannya disetarakan dengan menteri adalah Rp13.608.000 setiap bulan.

    “Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp13.608.000,” tulis aturan tersebut.

    Sehingga apabila ditotal, utusan khusus presiden akan menerima gaji dan tunjangan per bulan sebesar Rp18.648.000.

    Laporan Harta Kekayaan Raffi Ahmad

  • Soal Mobil Dinas RI 36 Viral, Raffi Ahmad : Tak Ada Kejadian Arogan

    Soal Mobil Dinas RI 36 Viral, Raffi Ahmad : Tak Ada Kejadian Arogan

    Bisnis.com, JAKARTA — Raffi Ahmad menjelaskan soal kejadian viral terkait mobil dinas miliknya berpelat RI 36 yang dinilai arogan saat melintas di tengah kemacetan.

    Raffi awalnya membenarkan bahwa mobil berplat RI 36 itu merupakan mobil dinasnya selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Namun, saat kejadian viral itu, Raffi menyatakan bahwa dirinya sedang tidak berada di dalam mobil tersebut. Sebab, mobil yang dikawal petugas itu dalam perjalanan menjemputnya.

    “Tapi saat itu saya tidak ada di mobil, karena mobil dalam perjalanan menjemput saya. Sebelumnya mengambil beberapa berkas penting, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke rapat selanjutnya,” ujar Raffi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Dia kemudian menjelaskan kronologi sesungguhnya dalam peristiwa tersebut. Suami Nagita Slavina itu mengatakan bahwa dalam rangkaian kemacetan itu terdapat truk berhenti di depan mobil taksi Alphard yang diduga mendapatkan perlakuan arogan.

    Mobil taksi Alphard yang viral itu, kata Raffi, hendak mengambil jalur kanan dan hampir menyerempet mobil lainnya.

    Kemudian, pengemudi taksi dan mobil itu saling beradu argumen di tengah kemacetan itu. Alhasil, petugas patwal mobil dinas Raffi Ahmad itu kemudian menegur pengemudi taksi.

    “Menegur pengemudi taksi bicara dan menunjuk dengan maksud kira “hei jangan bertengkar, Bapak ayo maju” dengan gestur tangan yang terlihat di video,” jelas Raffi.

    Dengan demikian, dia menekankan bahwa narasi arogan petugas saat mengawal mobil dinas itu tidak benar. Di samping itu, anggota patwal itu saat ini tengah di evaluasi Polri.

    “Jadi tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial,” pungkasnya.

  • Pendaftaran CPNS 2025: Syarat, Cara Daftar dan Formasi CPNS

    Pendaftaran CPNS 2025: Syarat, Cara Daftar dan Formasi CPNS

    Bisnis.com, JAKARTA – Meski pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwalnya, peluang pendaftaran CPNS 2025 tetap terbuka.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyebutkan bahwa pendaftaran CPNS 2025 mungkin dilaksanakan, dengan catatan proses CPNS 2024 harus diselesaikan terlebih dahulu.

    Hingga kini, jadwal resmi pendaftaran CPNS 2025 belum dirilis. Namun, Menteri PANRB menyatakan bahwa Kementerian tengah memetakan kebutuhan formasi di kementerian/lembaga baru yang dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dengan kebutuhan sekitar 300.000–400.000 formasi jabatan yang belum terisi, kemungkinan besar seleksi CPNS akan dibuka setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

    Syarat Pendaftaran CPNS 2025

    Mengacu pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, berikut adalah syarat umum yang perlu dipenuhi calon pelamar:

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Usia Minimal 18 Tahun dan Maksimal 35 Tahun
    Sehat Jasmani dan Rohani
    Tidak Pernah Dipidana Penjara
    Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Hormat dari PNS, TNI, Polri, atau instansi lainnya.
    Tidak Berstatus Sebagai CPNS atau PNS Aktif
    Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai dengan jabatan yang dilamar.
    Tidak Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik
    Bersedia Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia atau Luar Negeri, sesuai ketentuan instansi.

    Dokumen Penting untuk Pendaftaran CPNS 2025 Pelamar wajib menyiapkan dokumen berikut:

    Pasfoto berlatar belakang merah (maksimal 200 KB, format JPEG/JPG).
    Swafoto (maksimal 200 KB, format JPEG/JPG).
    Kartu Tanda Penduduk (KTP) (maksimal 200 KB, format JPEG/JPG).
    Ijazah (maksimal 800 KB, format PDF).
    Transkrip Nilai (maksimal 500 KB, format PDF).
    Sertifikat Pendidik (Serdik) atau Surat Tanda Registrasi (STR) (jika diperlukan).
    Dokumen Tambahan sesuai formasi yang dilamar, seperti surat lamaran kerja atau surat pengalaman kerja.

    Cara Mendaftar CPNS 2025 di SSCASN

    Buka Situs Resmi
    Akses laman https://sscasn.bkn.go.id.
    Buat Akun
    Klik “Daftar” dan lengkapi data seperti NIK, nomor KK, email aktif, dan nomor HP.
    Isi Data dengan Teliti
    Pastikan informasi yang dimasukkan benar dan lengkap sebelum melanjutkan.
    Proses Pendaftaran Akun
    Klik “Lanjutkan” dan tunggu konfirmasi.
    Pantau Jadwal Pendaftaran
    Login ke akun SSCASN untuk memantau pembukaan pendaftaran CPNS 2025.

    Formasi CPNS 2025

    Hingga kini, rincian formasi CPNS 2025 belum diumumkan. Namun, formasi diperkirakan mencakup kebutuhan di instansi pusat dan daerah, termasuk kementerian/lembaga baru yang membutuhkan tambahan tenaga kerja.

    Pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan segera dibuka setelah proses seleksi CPNS 2024 selesai dan penataan kepegawaian rampung. Bagi masyarakat yang berminat, penting untuk mempersiapkan dokumen sejak dini dan terus memantau informasi resmi dari pemerintah. Dengan persiapan yang matang, peluang untuk menjadi ASN di tahun 2025 dapat diraih.

  • Gunung Ibu, Semeru dan Dempo Meletus Hari Ini

    Gunung Ibu, Semeru dan Dempo Meletus Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – PVMBG melaporkan tiga gunung di Indonesia erupsi atau meletus hari ini yakni gunung Ibu, gunung Semeru dan gunung Dempo.

    Dilansir dari laman magma esdm, disebutkan jika gunung tersebut mulai erupsi sejak dinihari tadi, bahkan sejak kemarin.

    Berikut aktivitas erupsi ketiga gunung tersebut

    1. Gunung Ibu

    Perbesar

    Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 09:09 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 2000 m di atas puncak (± 3325 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 76 detik.

    Rekomendasi
    1. Masyarakat di sekitar G. Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4.5 km dan perluasan sektoral berjarak 6 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif G. Ibu.
    2. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).
    3. Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.
    4. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan G. Ibu di Gam Ici untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas G. Ibu.

    2. Gunung Semeru

    Perbesar

    Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 08:40 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 101 detik.

    Rekomendasi
    1. Tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak.
    2. Tidak beraktivitas dalam radius 3 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
    3. Mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

    3. Gunung Dempo

    Perbesar

    Terjadi erupsi G. Dempo pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 06:05 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 20 m di atas puncak (± 3193 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tipis ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 24 detik.

    Rekomendasi
    Agar masyarakat, pengunjung/wisatawan tidak mendekati dan bermalam (camping) di pusat aktivitas kawah Marapi – G. Dempo dalam radius 1 km, serta arah bukaan kawah sejauh 2 km ke sektor utara, mengingat kawah sebagai pusat letusan dan gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan bagi kehidupan.