Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Sidang Gugatan Pemilu, Calon Bupati Supiori Heronimus Mansoben Diduga Punya KTP Ganda

    Sidang Gugatan Pemilu, Calon Bupati Supiori Heronimus Mansoben Diduga Punya KTP Ganda

    Bisnis.com, JAKARTA – Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Yotam Wakum-Marinus Maryar menuding calon bupati nomor urut 03 Heronimus Mansoben punya KTP ganda.

    Kuasa Hukum Yotam-Maryar, Ivan Robert K mengatakan KTP ganda itu terungkap dari dokumen permohonan pendaftaran calon kepala daerah yang diserahkan Herominus ke Partai NasDem ter tanggal 15 Agustus 2024 lalu Partai Hanura dan Partai Gelora.

    “Saat dia mengajukan permohonan untuk pendaftaran itu, status pekerjaan tertulis sebagai wiraswasta,” tuturnya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sementara pada naskah pelantikan Bupati Supiori ter tanggal 5 Juni 2023, kata Ivan, calon bupati nomor urut 03 Heronimus Mansoben berstatus sebagai PNS.

    Maka dari itu, menurut Ivan, pihaknya akan menggugat masalah pemalsuan identitas yang diduga dilakukan oleh Heronimus Mansoben ke MK.

    “Kami telah melakukan laporan dugaan tindak pidana pemilu terkait pemalsuan identitas pada 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten, tetapi tidak diproses lebih lanjut oleh Bawaslu,” katanya.

    Ivan juga meminta MK agar membatalkan keputusan pemenang KPU Kabupaten Supiori dan mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 03 Heronimus Mansoben atas dugaan pemalsuan identitas.

    “Pemohon menginginkan agar perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan tersebut dihapus atau dinihilkan,” ujarnya.

  • Wacana Pakai Zakat untuk Danai Makan Bergizi Gratis, KSP: Pemerintah Tidak Seperti itu

    Wacana Pakai Zakat untuk Danai Makan Bergizi Gratis, KSP: Pemerintah Tidak Seperti itu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto angkat bicara terkait dengan usulan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

    “Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025). 

    Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    “Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto. 

    Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG. 

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

  • Istana Sebut Tak Ada Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati

    Istana Sebut Tak Ada Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan belum ada agenda pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025). 

    AM Putranto mengetahui sejauh ini tidak ada rencana untuk pertemuan dari kedua tokoh Negara tersebut.

    “Tidak ada rencana [pertemuan] saya lihat. Saya juga tidak mendengar, masa saya harus berbicara. Sampai saat ini enggak ada,” pungkas Putranto.

    Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan pihaknya kini tengah menunggu perwakilan dari Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan dengan Prabowo Subianto yang kembali mencuat. 

    Hingga kini pun, Dasco mengaku dirinya masih berlum mendapatkan informasi secara langsung dari Prabowo berkenaan perwakilan dari Ketum berlogo banteng moncong putih itu.

    “Tadi kan sudah ditanyakan, akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo,” ungkapya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Akan tetapi, pihaknya sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang akan dikirim Megawati untuk menjadi mediator guna mengatur pertemuan.

    “Ya sampai saat ini kita belum mendapatkan berita siapa yang dikirim. Tapi tentunya kalau memang ada nanti dengan seizin Pak Prabowo kan tentunya juga akan ditunjuk yang mewakili,” jelasnya. 

    Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini menuturkan Gerindra akan menyikapi semua hal dengan baik dan menurutnya pun pertemuan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa juga. 

    “Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan suatu yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan, sehingga menurut saya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan,” pungkas Dasco.

    Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menekankan Megawati dan Prabowo bersahabat, sehingga tidak ada persoalan dan permusuhan antara keduanya.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi.  Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” katanya di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Aria memandang bahwa pertemuan antar dua tokoh bangsa itu bertujuan baik dan akan memberikan kesejukan dalam program dinamika bangsa Indonesia ke depan. 

    “Menurut saya, saya yakin pasti akan ketemu. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ada pertalian batin dan pertalian pikiran antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • Dasco Blak-blakan soal Uji Coba MBG Pakai Duit Pribadi Prabowo

    Dasco Blak-blakan soal Uji Coba MBG Pakai Duit Pribadi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam tahap uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, pilihan tersebut menjadi langkah yang tepat untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat, program ini masih dalam tahap uji coba, pendanaan dari dana pribadi tidak menjadi masalah. 

    “Nah, karena kita ingin begitu APBN turun, program berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada pemborosan APBN. Maka, di beberapa titik itu menggunakan dana pribadi. Namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga menurut saya tidak ada masalah kalau dibiayai seperti itu,” ujarnya lewat rilis DPR, Rabu (15/1/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu juga mengungkapkan bahwa dana pribadi Prabowo tidak sepenuhnya digunakan untuk mendanai uji coba program ini. Sebagian pendanaan berasal dari kontribusi para pendukung dan simpatisan yang mendukung inisiatif tersebut.

    “Tidak semua pembiayaan uji coba ini berasal dari Pak Prabowo. Banyak simpatisan dan pendukung yang bergotong royong secara swadaya untuk mendukung pelaksanaan di beberapa daerah. Kalau itu dilakukan dalam batas kemampuan, ya tidak perlu meminjam,” jelas politisi Partai Gerindra ini. 

    Meski uji coba masih berlangsung, Dasco mengakui bahwa terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. 

    Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut wajar dan menjadi peluang untuk melakukan evaluasi serta perbaikan sebelum program resmi dijalankan dengan dana APBN.

    Apalagi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inovasi pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaannya

    “Hal ini justru berguna sebagai bahan evaluasi agar ke depan ada perbaikan di mana pun yang kurang. Dengan begitu, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini bisa lebih optimal,” pungkas Dasco.

  • MA Batal Lantik Rudi Suparmono jadi Hakim Tinggi Palembang Usai Tersandung Kasus Suap

    MA Batal Lantik Rudi Suparmono jadi Hakim Tinggi Palembang Usai Tersandung Kasus Suap

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menyatakan tersangka Rudi Suparmono belum sempat dilantik menjadi Hakim Tinggi Palembang.

    Juru Bicara MA, Yanto mengatakan alasan Rudi batal dilantik setelah kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Beliau [Rudi] dipromosikan sebelum ada peristiwa. Begitu ada peristiwa, kemudian pimpinan Mahkamah Agung melarang untuk melantik,” ujarnya di MA, Rabu (15/1/2025).

    Untuk itu, kata Yanto, saat penyidik pidsus Kejagung mulai mengendus kasus dugaan suap itu, seketika pimpinan MA melarang agar Rudi tidak dilantik sebagai hakim tinggi.

    “Tatkala ada peristiwa di Surabaya, pimpinan melarang untuk tidak dilantik. Belum dilantik sebagai Hakim Tinggi, jadi belum jadi promosi,” tambahnya. 

    Di sisi lain, Rudi dinilai telah melanggar SOP lantaran telah melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Dalam hal ini, Rudi bertemu dengan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

    Singkatnya, dalam pertemuan itu, Rudi telah menyiapkan tiga hakim PN Surabaya mulai dari Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

    Tiga hakim itu kemudian menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah dan bebas dari tuduhan membunuh Dini Sera Afrianti.

    Di sisi lain, Yanto juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Rudi Suparmono diberhentikan sementara dari profesinya sebagai hakim.

    “Ketua MA menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara saudara R sebagai Hakim kepada Presiden,” pungkas Yanto.

  • BKSAP Sepakat RI-Malaysia Harus Dorong Minyak Sawit Tembus Pasar Eropa

    BKSAP Sepakat RI-Malaysia Harus Dorong Minyak Sawit Tembus Pasar Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menyepakati kerja sama antara Indonesia-Malaysia guna mendorong minyak sawit kedua negara dalam menembus pasar Eropa.

    Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menyatakan bahwa kedua negara perlu mendorong upaya bersama sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia untuk menembus pasar Benua Biru itu.

    Hal ini disampaikannya usai menerima kunjungan delegasi Public Account Committee Parlemen Malaysia dalam pertemuan bertajuk Friendly Talk di Ruang Diplomasi, Lantai 6, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    “Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan bersama dalam memastikan produk minyak sawit kita dapat diterima di pasar Eropa. Kami telah memiliki standar keberlanjutan yang cukup kuat, dan hal ini menjadi fokus utama yang kami perjuangkan bersama,” ujar Ravindra.

    Selain itu, Ravindra menjelaskan bahwa topik lain yang menjadi perhatian adalah pentingnya peran Asean, terutama menjelang Malaysia menjabat sebagai Ketua Asean pada 2025.

    “Kami sepakat untuk mendorong misi-misi perdamaian, termasuk mengawal implementasi Five-Point Consensus untuk Myanmar agar dapat berjalan sesuai tujuan,” ucapnya

    Tidak hanya itu, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengatakan bahwa isu internasional lain yang turut dibahas adalah Palestina.

    Indonesia dan Malaysia berkomitmen mengedepankan dan mendukung tercapainya solusi Two-State Solution untuk mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut.

    “Kerja sama seperti ini memperlihatkan solidaritas kedua negara dalam mengatasi tantangan global maupun regional yang menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

    Delegasi Parlemen Malaysia yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Chairperson of Public Account Committee Datuk Wira Mas Ermieyati binti Samsudin, Deputy Chairperson Teresa Kok Suh Sim, serta anggota Public Account Committee lainnya seperti Syahredzan bin Johan, Vivian Wong Shir Yee, Dato’ Mohd Isam bin Mohd Isa, dan Sim Tze Tzin. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh turut hadir mendampingi Ravindra dalam pertemuan tersebut.

  • Dasco Sebut DPR Siap Kaji Omnibus Law Politik dengan DPD

    Dasco Sebut DPR Siap Kaji Omnibus Law Politik dengan DPD

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan DPD RI terkait rencana pembentukan Omnibus Law Politik.

    Adapun, hal itu merespons pernyataan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mengatakan pihaknya bakal berperan aktif dalam memberikan masukan untuk paket UU politik itu.

    Dasco mengatakan bahwa jika nanti pihaknya dan DPD RI melihat peluang yang bagus dari keberadaan Omnibus Law Politik, maka bukan tak mungkin pembentukan tersebut direalisasikan.

    “Tentunya kami akan komunikasi dengan pimpinan DPD, dalam hal ini agar apa yang diusulkan itu akan kami kaji bersama, sehingga kalau kemungkinan bagus, tentunya akan kita realisasikan bersama,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini pun menuturkan bahwasannya DPD RI selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan revisi ataupun pembentukan UU.

    “Tentunya kan kalau kemudian ada pembahasan revisi-revisi kan itu DPD RI selalu kita libatkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin merasa usulan pembentukan RUU Omnibus Law Politik adalah sebuah langkah dan salah satu solusi konstitusional yang perlu diapresiasi. 

    Dia pun menyebut DPD akan berperan aktif jika nantinya ide ini dilaksanakan dengan cara menjabarkan soal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), karena menurutnya saat ini banyak sekali masalah politik dan banyak regulasi setingkat UU yang berkaitan dengan demokrasi dan politik Indonesia.

    “Lebih lagi kepada urusan Pilkada dan lain-lain, itu yang harus mulai kita upgrade, harus mulai kita koreksi, harus mulai kita eveluasi dan perbaharui dengan kondisi terkini,” pungkasnya.

  • Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilkada Serentak 2024 yang diajukan oleh hampir 300 pemohon di seluruh Indonesia.

    Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, ternyata beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas.

    Pencabutan gugatan sengketa pemilu itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemilu wali kota saja, tetapi juga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di seluruh wilayah di Indonesia.

    Salah satu pihak yang mencabut gugatan PHPU di MK adalah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi). 

    MK mengonfirmasi bahwa Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz dilansir dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan,” ujarnya.

    Menurut Faiz, Andika-Hendi telah mengajukan surat pencabutan perkara ke Mahkamah pada Senin siang. “Sesuai dengan tanggal permohonan suratnya, itu di tanggal ini,” katanya.

    Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin (20/1). Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya. Termasuk untuk penarikan permohonan PHPU untuk pilgub di Jawa Tengah, itu akan dikonfirmasi nanti di panel 1 oleh panel hakim yang memeriksa perkara,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Hendrar Prihadi alias Hendi membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Tengah 2024. Akan tetapi, Hendi enggan membeberkan alasan gugatannya dicabut.

    “Langsung ke Pak Andika atau DPP PDIP saja. Satu pintu informasinya,” kata Hendi saat dihubungi Antara. 

    Berikut rincian kandidat atau paslon di Pilkada 2024 yang mendadak mencabut gugatan di MK

    Pemilihan Gubernur

    1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

    2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2025.

    3. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

    4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

    Pemilihan Bupati

    1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut gugatan pada selasa 14 Januari 2025

    2. Calon Bupati Deiyai Papua Tengah Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote menarik gugatan sengketa pemilu pada Rabu 15 Januari 2025 alasannya pertimbangan internal.

    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran Nomor Urut 02 Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Hudang) menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) pada Rabu 8 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 (PHPU Bupati) Bogor pada 8 Januari 2025.

    5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Kepulauan Riau Nomor Urut 2, Alias Wello-Muhammad Ishak dibatalkan permohonannya oleh hakim karena pihak kuasa hukum tidak hadir dan dianggap gugur pada 8 Januari 2025.

    6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Gunawan Hs dan Umar Usman (Gunawan-Usman) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 pada 8 Januari 2025

    7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Ghofur-Firosya) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupat pada 8 Januari 2025.

    8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Evi-Rico) mencabut Perkara Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 pada 8 Januari 2025

    9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Nomor Urut 02 W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan mencabut gugatan karena tidak memenuhi syarat persidangan pada 9 Januari 2025.

    10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 2 Sahrul Sukardi-Alamsyah Arifin telah mencabut permohonan gugatannya karena kesepakatan antara penasihat hukum dan kliennya tidak tercapai pada tanggal 9 Januari 2025.

    11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada 9 Januari 2025

    12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin mencabut permohonan sengketa pemilu di MK pada Senin 13 Januari 2025

    13. Pemantau Pemilihan Bupati Fakfak yang diwakili Saparuddin mencabut gugatan sengketa pilkada di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Gorontalo Utara 2024 pada 14 Januari 2025.

    15. Pemantau Pemilihan Bupati Sorong Selatan yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang diwakili Saparuddin selaku koordinator PPI mencabut gugatan sengketa pemilu di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Imanuel Ekadianus Blegur-Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Selasa 14 Januari 2025.

    Pemilihan Wali Kota

    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Imam-Ririn) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PHP Walkot) Depok 2024 pada 8 Januari 2025

    2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dam Desni Seswinari telah mencabut gugatan sengketa pemilu pada Jumat 10 Januari 2025

    3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam telah mencabut gugatannya pada 10 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 01 Nofi Candra dan Leo Murphy membatalkan gugatan sengketa pemilu di MK karena tidak hadir.

  • PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pakai Zakat untuk MBG

    PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pakai Zakat untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf buka suara soal pemanfaatan dana zakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat. 

    “Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima,” ujar Gus Yahya dikutip dari Antara, 

    Pernyataan Gus Yahya tersebut menanggapi usulan dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendorong pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

    Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf.

    Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

    “(pemanfaatan) Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” kata dia.

    Sementara penggunaan infak dan sedekah untuk MBG lebih memungkinkan karena tidak hanya menyasar delapan Asnaf.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

  • Semeru Erupsi Lagi Pagi Ini, Semburkan Letusan 900 Meter

    Semeru Erupsi Lagi Pagi Ini, Semburkan Letusan 900 Meter

    Bisnis.com, JAKARTA — Gunung Semeru kembali erupsi pada Rabu (15/1/2025), pagi ini. Gunung tertinggi di Pulau Jawa yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang itu mengeluarkan letusan setinggi 900 meter. 

    Semeru adalah salah satu gunung aktif di Indonesia. Erupsi Semeru pernah memakan puluhan korban jiwa pada tahun 2021 lalu.

    “Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Rabu, 15 Januari 2025, pukul 07.48 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dilansir dari Antara.

    Sigit menuturkan bahwa kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 97 detik.

    Sebelumnya Gunung Semeru juga erupsi pada pukul 07.06 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik.

    Berdasarkan laporan petugas, Gunung Semeru erupsi sebanyak enam kali pada Rabu dengan erupsi pertama pada pukul 01.12 WIB dengan letusan setinggi 500 meter di atas puncak, kemudian pada pukul 02.17 WIB dengan visual letusan tak teramati.

    Erupsi ketiga terjadi pada pukul 05.24 WIB dengan letusan setinggi 700 meter di atas puncak, kemudian gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 06.43 WIB dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak.

    Selanjutnya pada pukul 07.06 WIB dan 07.48 WIB dengan letusan setinggi 900 meter di atas puncak, namun erupsi tersebut tidak mengganggu aktivitas warga di lereng Gunung Semeru.

    Sigit menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

    Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.

    “Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” katanya