Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Terbang ke Aceh Hari Ini, Tinjau Langsung Lokasi Bencana

    Prabowo Terbang ke Aceh Hari Ini, Tinjau Langsung Lokasi Bencana

    Bisnis com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada hari ini, Minggu (7/12/2025).

    Berdasarkan keterangan pers Setpres, Prabowo berangkat ke Aceh dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar sekitar 07.55 WIB.

    Setibanya di Aceh, Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak signifikan akibat banjir, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait. 

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

    “Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita. Tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Adapun, turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju wilayah terdampak bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

  • Bapanas-ID Food Salurkan Sembako Beras-Minyak ke Sumut

    Bapanas-ID Food Salurkan Sembako Beras-Minyak ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama PT Rajawali Nusindo (RNI)/ID Food Kantor Wilayah Medan menyalurkan bantuan pangan ke sejumlah titik yang masih terendam di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum dan kebutuhan mendesak warga yang selama lebih dari sepekan terisolasi akibat banjir.

    Tim Bapanas dan ID Food menyiapkan paket bantuan yang berisi 2,5 ton beras Sania kemasan 5 kilogram, 500 liter minyak goreng, 500 kilogram gula konsumsi, 30 dus mi instan cup, serta 100 dus air mineral.

    Adapun, bantuan tersebut dikirim ke desa-desa di Kecamatan Tanjungpura yang menjadi titik banjir terparah. Di kecamatan ini, tercatat 631 kepala keluarga terdampak langsung, 230 hektare lahan pertanian terendam, dan layanan listrik, internet, serta air bersih belum pulih hingga hari kesembilan.

    Di sisi lain, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bantuan bencana di Sumatra Utara terus menunjukkan progres.

    Tercatat, Humbang Hasundutan telah menuntaskan penyaluran 100%, disusul Mandailing Natal yang mencapai 96,67%. Kemudian, Kota Binjai menyalurkan 64,70%, Tapanuli Utara 50,75%, dan Kota Medan 34,74%. Daerah-daerah lain di wilayah Sumatra Utara juga terus menggenjot penyaluran beras.

    Ketut menuturkan dukungan ID Food Group melalui RNI, Nusindo, dan PPI diarahkan untuk memperkuat pasokan bagi tiga wilayah utama, yakni Deliserdang, Langkat, dan Medan Labuhan.

    “Ini bagian dari kegiatan RNI, Nusindo, PPI, dan ID Food untuk memperkuat distribusi. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami banjir,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    Ketut menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar setiap permintaan bantuan dari kabupaten/kota diproses cepat tanpa birokrasi rumit, selama data dan status daruratnya valid.

    Selain itu, sambung dia, pemerintah pusat memastikan ketersediaan stok pangan serta menjamin penyalurannya sampai ke desa-desa yang paling terdampak.

  • Kemenkes Pastikan Penanganan Bencana Sumatra Tak Kekurangan Dokter

    Kemenkes Pastikan Penanganan Bencana Sumatra Tak Kekurangan Dokter

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan memastikan kebutuhan dokter di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra sudah terpenuhi. 

    Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Sumarjaya, mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah melihat langsung dan mencatat kebutuhan dokter di tiga provinsi terdampak. 

    Hingga saat ini tercatat ada 731 korban meninggal, dan luka berat 543, serta masih ada ancaman dari penyakit menular yang mungkin timbul dalam kondisi bencana seperti flu, diare, hingga leptospirosis.

    “Kalau tenaga medis, dari kedaruratannya, dengan jumlah 543 kasus dengan jumlah itu saya nggak lihat kegawatannya. Jadi kita sekarang fokus pada dampak akibat bencana. Tapi data kebutuhannya tetap ada,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/12/2025). 

    Dia menyebutkan, berdasarkan permintaan di 5 kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tengah, dan Bener Meriah memerlukan dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak, bedah ortopedi, pneumonologi dan kedokteran respirasi, obgyn, anastesi, dokter umum, serta apoteker masing-masing 1 orang. 

    Untuk fasilitas kesehatan darurat dan puskesmas, Kemenkes mencatat kebutuhan dokter umum 34 orang, kemudain perawat 17, dan lain-lain seperti bidan, petugas farmasi, dan driver ambulans, untuk 13 kabupaten kota di Aceh. 

    Di Sumatra Utara juga tercatat membutuhkan tambahan, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk dokter bedah dan umum. 

    “Tapi intinya kami butuh sebanyak-banyaknya, karena akan ada kelelahan sehingga harus bergantian. Selain itu juga perlu menghadirkan ahli elektromedis, untuk mengidentifikasi apakah alat-alat yang terdampak masih bisa digunakan kembali atau tidak. Kami akan kirimkan tenaga untuk mengecek alat-alat yang mungkin bisa difungsikan kembali, karena cukup mahal kalau harus diadakan kembali,” paparnya. 

    Namun, terkait dengan kebutuhan dokter, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah banyak dokter yang berinisiatif pribadi berangkat dengan biaya sendiri untuk mengulurkan bantuan. 

    “Kemarin waktu kami berangkat, kami bertemu dari Unhas, mengirim 16 dokter spesialis, 4 ortopedi, sudah senior semua, ada internis, spesialis anak, obgyn juga ada. Mereka biayai semua sendiri, saya terharu. UI dan RSCM juga memberangkatkan puluhan dokter,” ungkapnya.  

    Benjamin mengungkap bahwa Sumatra, terutama tiga provinsi terdampak juga menjadi penghasil dokter dengan jumlah yang cukup banyak. 

    “Jadi ada alumni misalnya di wilayah Pidie Jaya, dia telfon kakak kelasnya, lalu dokter-dokter itu berangkat sendiri pakai biaya sendiri, nggak pakai koordinasi, sehingga yang ini belum tercatat jumlahnya oleh kami,” kata Benjamin.

  • BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatra Capai 914 Jiwa 6 Desember 2025

    BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatra Capai 914 Jiwa 6 Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data korban meninggal dunia akibat bencana banjir di Sumatra mencapai 914 jiwa.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari mengatakan ratusan orang jiwa orang meninggal dunia itu berasal dari tiga provinsi mulai dari Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Hari ini, Sabtu 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa,” ujar Abdul dalam konferensi pers, Sabtu (6/12/2025).

    Dia menambahkan, korban meninggal dunia paling banyak tercatat di Aceh sebanyak 359 jiwa; Sumatra Utara 329 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa.

    Sementara itu, kata Abdul, peristiwa bencana ini masih menyisakan 389 korban yang masih hilang. Jumlah ini telah berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 520-an jiwa.

    “Sehingga data korban hilang yang per kemarin itu masih berjumlah 521 jiwa, per hari ini dari rekap Pusdalop BNPB di tiga provinsi itu berjumlah 389 jiwa. Tentu saja kita harapkan angka ini terus turun,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

    Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

    Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal. 

    Selain itu, Polri juga mendapatkan mandat untuk menghubungkan kembali jalur yang terputus akibat banjir dahsyat yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025.

  • Ferry Irwandi: TNI–Polri Bantu Buka Jalur ke Daerah Terisolasi di 3 Provinsi

    Ferry Irwandi: TNI–Polri Bantu Buka Jalur ke Daerah Terisolasi di 3 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kreator konten Ferry Irwandi mengatakan kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga pemerintah melaui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Dia mengungkapkan peran TNI dan Polri selama proses distribusi logistik. 

    Ferry menekankan bahwa seluruh capaian di lapangan merupakan hasil kerja bersama, termasuk TNI–Polri yang membantu membuka jalur dalam proses penyaluran logistik. 

    “Kawasan terdampak banyak berada di daerah terisolasi. Mereka membantu mulai dari membuka jalur hingga distribusi, apalagi masalah transportasi,” kata Ferry dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (7/12/2025)

    Dia menekankan bahwa mustahil bantuan Logistik 5–10 Ton tersalurkan tanpa dukungan aparat. 

    Sebagai contoh, kepolisian membantu mencari pesawat untuk datang ke wilayah terdampak saat tim relawan kesulitan mendapat armada untuk mengangkut logistik bantuan. Sementara itu TNI membuka akses udara ke wilayah yang sama sekali tidak dapat ditembus jalur darat.

    “Kita nggak akan bisa mencapai Gayo, Takengon, tanpa bantuan TNI—TNI AD dan TNI AU—dengan helikopter dan pesawat Hercules,” kata Ferry.

    Dia juga menilai personel TNI–Polri yang bekerja di lapangan layak mendapatkan dukungan lebih besar dari negara. Ferry memuji kuatnya solidaritas publik yang dia lihat selama bekerja di lapangan.

    Ferry menegaskan misi kemanusiaan menembus sekat sosial apa pun. Dia berharap agar kerja sama ini dapat terus berlanjut.

    “Semoga lebih banyak lagi korban yang bisa kita bantu meringankan beban,” kata Ferry.

    Sementara itu, PT PLN (Persero) mengungkapkan tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61%per Jumat (5/12/2025) malam. Upaya pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara disebut terus menunjukkan hasil signifikan.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemulihan dilakukan seiring upaya percepatan perbaikan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

    Dia merinci, di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. 

    Menurutnya, pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

    “Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah, Jumat pasokan listrik untuk lebih dari 92.000 masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menjelaskan, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. 

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.

  • Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi. 

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

    Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam: 

    1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

    Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

    “Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

    2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

    Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

    3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

    Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

    4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

    Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

    5. Tetapkan Status Bencana Nasional

    Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

    6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

    Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

    7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

    Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

    8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

    Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

    9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

    Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

    “Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

    Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

  • Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Kemenhut Endus Pembalakan Liar jadi Penyebab Banjir dan Longor Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor. 

    Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. 

    “Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025). 

    Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

    Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.

    Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D

    Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).

    Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar. 

    Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.

    Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan. 

    “Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.

    Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.

    Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. 

    Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.

    Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS. 

    Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa. 

  • TNI AD Tegaskan Layanan Starlink untuk Banjir Sumatra Gratis

    TNI AD Tegaskan Layanan Starlink untuk Banjir Sumatra Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – TNI AD menegaskan layanan komunikasi satelit Starlink yang dikerahkan ke wilayah banjir di Sumatera sepenuhnya gratis. Hal ini merespons kabar dugaan pungutan liar terhadap warga terdampak yang ingin mengakses fasilitas tersebut.

    Kepala Bagian Info Dispenad Letkol (Arm) Sayed Syahrial menjelaskan bahwa biaya pulsa Starlink telah ditanggung langsung oleh penyedia layanan hingga akhir Desember.

    Penegasan ini sekaligus meluruskan pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya mengaku belum mengetahui pihak yang membiayai pulsa perangkat tersebut.

    “Jadi yang dimaksudkan bapak KSAD disini tidak tahu siapa yang mengurus pulsanya adalah karena itu memang sudah digratiskan,” jelas Sayed, dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Sayed menambahkan, sejak awal tugas TNI AD hanya memastikan perangkat Starlink dapat diangkut dan dipasang di lokasi-lokasi banjir yang sulit dijangkau.

    Dengan adanya tenaga TNI AD itu, warga di daerah terpencil diharapkan dapat tetap berkomunikasi serta memenuhi kebutuhan darurat lainnya.

    Keberadaan Starlink juga membantu prajurit dan instansi terkait mempercepat koordinasi penanganan bencana.

    “Jadi jangan sampai nanti kalau ada keluhan terkait dengan pengadaan pulsa, nanti rumornya kembali ke Angkatan Darat. Itu gratis sampai dengan akhir Desember,” jelas Sayed.

    Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12) mengatakan pihaknya sudah mengirimkan satelit Starlink milik TNI AD dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke lokasi banjir Sumatera.

    “Memang peralatan (Starlink) dari Kemhan dan kami juga memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar, jadi itulah kondisinya,” kata Maruli dalam jumpa pers tersebut.

    Starlink yang dikerahkan berasal dari Satuan Komunikasi dan Elektronika Komando Daerah Militer (Komlekdam) XX/TIB dan Kementerian Pertahanan.

    Tercatat ada 33 unit perangkat Starlink dari Kemhan dan lima unit dari Puskomlekad yang telah didistribusikan ke Kodim.

    Melalui Kodim, satelit tersebut lalu didistribusikan ke titik-titik lokasi banjir di wilayah Sumatera Barat.

    “Pemasangan dilakukan langsung oleh personel Komlekdam XX/TIB di lokasi yang membutuhkan konektivitas darurat, seperti posko pengungsian, kantor pemerintah daerah, posko BPBD, serta area pencarian dan evakuasi,” seperti dikutip siaran pers resmi TNI AD.

  • Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Menteri LH Cabut Operasional 3 Perusahaan yang Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut). 

    Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

    Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

    Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

    Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

    “Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.

    Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.

    Kementerian Lingkungan Hidup kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Menurut Hanif, penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.

    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyebutkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

    “Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.

    Pihaknya pun memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025 Pakai HP

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu Desember 2025 Pakai HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

    Penyaluran via pos dimulai sejak 20 Oktober, sedangkan transfer ke rekening Bank Himbara mulai 27 Oktober. Masing-masing KPM akan menerima langsung Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus.

    Cara Cek BLT Kesra Lewat HP

    Penerima dapat mengecek status bantuan BLT Kesra 2025 melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
    1. Lewat Situs Resmi Kemensos
    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
    Lengkapi data wilayah: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa/Kelurahan sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap pada kolom yang tersedia
    Ketik kode verifikasi atau captcha
    Klik Cari Data untuk menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

    Cara Cek BLT Kesra Lewat HP
    Penerima dapat mengecek status bantuan BLT Kesra 2025 melalui HP dengan mengakses situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
    1. Lewat Situs Resmi Kemensos
    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
    Lengkapi data wilayah: Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa/Kelurahan sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap pada kolom yang tersedia
    Ketik kode verifikasi atau captcha
    Klik Cari Data untuk menampilkan status penerimaan, jenis bantuan, dan periode penyaluran