Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto mengubah konstelasi politik antara partai berlogo banteng itu dengan koalisi pemerintahan saat ini. Terlebih, adanya wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir.
Mencuatnya kasus Hasto menimbulkan spekulasi tentang arah politik PDIP untuk mengambil langkah politiknya dengan merapat ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, hal itu diprediksi tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai masih terlalu mentah untuk mulai meyimpulkan bahwa PDIP akan merapat ke kabinet Presiden Ke-8 RI itu. Mengingat, tidak mudah, baik bagi PDIP maupun bagi Prabowo sendiri.
Apalagi, kata Ray, PDIP sudah mulai menemukan pola sebagai oposisi ,sehingga apa pun istilah yang saat ini PDIP itu pergunakan, secara teoritik posisi di luar pemerintahan itu adalah posisi oposisi.
Menurutnya, semangat dan kerja-kerja oposisi sudah mulai terbentuk bahkan hingga ke bawah. Belum lagi, posisi PDIP yang di luar kekuasaan Prabowo perlahan mulai mendapatkan simpati publik.
Bahkan, kelompok-kelompok oposisi mulai tidak melihat PDIP sebagai partai asing. Namun, secara perlahan mulai saling mendekat karena kesamaan posisi. Kasus Hasto misalnya, tidak diributkan oleh banyak pihak. Bahkan di kalangan oposisi, kasus itu cenderung dimaknai sebagai politik dari pada penegakan hukum murni.
“Posisi seperti ini, untuk jangka panjang, khususnya menghadapi pemilu 2029, akan sangat menguntungkan PDIP. Bisa jadi, bila performa mereka di oposisi terus aktif, partai ini akan kembali dominan pada pemilu 2029 yang akan datang,” imbuhnya kepada Bisnis, Jumat (17/1/2025).
Di sisi lain, Ray menilai dengan masuknya PDIP ke pemerintahan maka dengan sendirinya mengakui Gibran Rakabuming Raka, kader yang belum lama ini dipecat oleh mereka, sebagai wakil presiden.
“Tentu akan terlihat lucu di mata masyarakat orang yang pernah mereka pecat, kini, mereka dalam satu perahu. Di mana posisi Gibran jauh lebih kuat dan prestius. Kelucuan seperti ini, hanya akan memudarkan citra PDIP di tengah mulai pulihnya kembali citra mereka,” imbuhnya.
Ray menyebut apabila bergabung pun belum tentu partai dengan dominan warna merah itu mendapatkan posisi atau kursi yang sepadan. Jika hal itu terjadi, maka gabungnya PDIP ke koalisi Prabowo adalah masa depan yang suram.
Adapun dari segi Prabowo, kata Ray, Kepala Negara akan kesulitan membagi kursi kabinet bagi PDIP. Mau tidak mau, harus ada yang dikurangi atau malah dikeluarkan.
Alhasil, persaingan internal koalisi akan makin meninggi dan panas. Alih-alih keselaran yang dihadapi oleh pemerintah Prabowo, malah sebaliknya, keriuhan, saling cari posisi dan akibatnya akan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.
“Saya tidak yakin, Prabowo berani melakukan hal ini,” tandas Ray.
Sementara itu, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengamini apabila semua partai politik (parpol) bergabung dalam kapal Prabowo. Maka, pemerintahan tersebut akan makin tambeng dalam mengelola Negara.
“PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo buat rakyat dan demokrasi tidak menguntungkan. Ya siapa yang mau menerima kritik kalau semua parpol bergabung di pemerintahan,” imbuhnya.
Di sisi lain Hendri mengatakan bahwa sejauh ini pun tak ada implikasi bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran apabila PDIP melunak dan akhirnya memilih bergabung.
Justru, dia meyakini langkah ini akan memberikan efek terbalik yakni menjadi bentuk dukungan atau pintu maaf bagi dua kader yang mereka pecat belum lama ini.
“Jadi, tidak ada implikasi kalau PDIP bergabung ke Jokowi dan Gibran karena Jokowi adalah Presiden Ke-7 RI yang sudah selesai menjabat dan Gibran adalah Wapres seharusnya tidak ada masalah,” pungkas Hendri.
