Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Dasco Bantah Prabowo Bertemu Megawati pada 23 Januari 2025, Apa Alasannya?

    Dasco Bantah Prabowo Bertemu Megawati pada 23 Januari 2025, Apa Alasannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun. 

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan harapannya terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. 

    Muzani menuturkan pertemuan antara kedua tokoh bangsa ini mudah-mudahan bisa terlaksana pada Januari ini. Karena menurutnya, semakin cepat maka akan semakin bagus pula untuk ke depannya. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pasa Rabu (15/1/2025).

    Kata PDIP Soal Pertemuan Prabowo-Megawati

    Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.  

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto pada perhelatan Kongres VI PDIP, April 2025. Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Dalam keterangannya, Said memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo memang terjaga baik. Dia menyebut tidak ada ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

  • Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) pada tanggal 22 Januari 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    “Iya nanti, tanggal 22 [Januari 2025] dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR,” jelas Bima ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor itu menegaskan bahwa rencana pelantikan masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes), yakni pada 7 Februari 2025. 

    “Ya sementara ini Perpresnya belum berubah,” tutur Bima.

    Bima kemudian menjelaskan bahwa pembahasan pelantikan tersebut tak hanya dibahas bersama DPR, melainkan bersama dengan DKPP, KPU dan Bawaslu. 

    Dia juga berharap terdapat kesepakatan keputusan dalam pembahasan tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) kemungkinan akan dilantik pada 7 Februari 2025.  

    Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Selasa (14/1/2025).  

    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari [2025] kecuali ada keputusan baru,” tuturnya di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).  

    Khoirudin menuturkan bahwa pihaknya akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan perwakilan pelantikan.

    Kendati demikian, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa lokasi pelantikan Pramono-Rano belum ditentukan dan menanti informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.  

    “Di Jakarta pastinya ya, saya belum tahu. Tapi nanti kan yang melantik Pak Presiden,” ujarnya. 

  • Istana Buka Suara Usai Menteri Satryo Didemo ASN Kemdikti Saintek

    Istana Buka Suara Usai Menteri Satryo Didemo ASN Kemdikti Saintek

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) terhadap Menteri Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa pihak Istana menunggu hasil dialog yang dilakukan secara internal atau kekeluargaan di Kemdikti Saintek. 

    “Kita tunggu saja hasil dialog yg akan dilakukan di internal kementerian tersebut. Sejauh ini kita yakin bisa diselesaikan dengan dialog dari hati ke hati dan kepala dingin,” kata Hasan lewat pesan teks, Senin (20/1/2025).

    Sekadar informasi pegawai ASN dari Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi demo di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta. 

    Massa ASN  menuntut keadilan bagi salah satu pegawai yang diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Melalui video dan foto yang beredar di jagat maya, terlihat massa aksi membawa spanduk yang dibawa bertulisan ‘institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!’, tulisan lainnya ‘kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga, #lawan #menterizalim #paguyubanPegawaiDikti’.

    Massa aksi juga pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga yang dipicu adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu. ASN juga menduga ada kesalahpahaman dibalik pemberhentian pegawai tersebut.

  • Dasco Ingatkan Menteri KKP Segera Bongkar Pagar Laut di Tangerang

    Dasco Ingatkan Menteri KKP Segera Bongkar Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya telah meminta penjelasan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten. 

    Dasco menekankan bahwa Menteri KKP akan melakukan pembongkaran pagar laut puluhan kilometer yang tak “bertuan” tersebut.

    “Jadi saya sudah tanya Menteri KKP. Menteri KKP bilang bahwa pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan oleh KKP atau kemudian jangka waktu akan disampaikan oleh mereka” tuturnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Ketua Harian Gerindra tersebut menuturkan bahwa  dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari, KKP bakal penyerahan barang bukti berkenaan pembongkaran pagar laut itu.

    “Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti, sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing,” jelasnya.

    Lebih jauh, Dasco menuturkan pesan dari DPR kepada Kementerian KKP agar bisa melakukan koordinasi dengan institusi terkait.

    Di sisi lain, dia juga belum bisa memberikan kepastian terkait apakah Menteri KKP akan segera dipanggil menghadap DPR atau tidak, karena saat ini pun belum masuk masa sidang.

    “Mungkin ya karena agenda dari komisi teknis belum ada mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,” pungkasnya.

  • Prabowo Klaim RI Paling Konsisten soal Transformasi Energi

    Prabowo Klaim RI Paling Konsisten soal Transformasi Energi

    Bisnis.com, SUMEDANG — Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara paling konsisten dalam menjalankan transformasi energi. 

    Prabowo melihat bahwa negara selalu berupaya untuk bertransformasi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025). 

    “Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Jadi ini sangat, kami tidak banyak bicara tapi kita lakukan kegiatan-kegiatan yang rill,” katanya kepada wartawan.

    Buktinya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah mampu meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan yang terdiri dari 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 GW.

    Belum lagi, kata Prabowo, pembangunan jaringan listrik melalui gardu induk yang menyalurkan energi hingga 1.740 MVA dan transmisi di angka 739,71 kilometer per detik per tahun (Kms)

     “Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, Insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun yang akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimis melihat perkembangan ini. Dan ini akan menghemat juga impor energi. Ujungnya, kita harus swasembada energi,” pungkas Prabowo.

  • Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu implementasi janji-janji kampanye Prabowo-Gibran jelang 100 hari kinerja pemerintahan. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya kala menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 80,9% terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya seusai menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR ini pun menyampaikan pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

    Namun di samping itu, Dasco mengemukakan dengan perolehan tersebut maka ada catatan bahwa harus tetap bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan masyarakat itu.

    “Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil tersebut, sebanyak 80,9% menyatakan puas dan 19,1% sisanya tidak puas.

    Diketahui angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2015, yakni 65,1%.

    Adapun, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi pada 4-10 Januari 2025. Sementara itu, margin of error sekitar 3,10%.

  • Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

    Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak wajib menyumbang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta Pemda menyumbang APBD sebesar Rp5 triliun untuk program MBG. Bima kemudian menjelaskan, bahwa hal tersebut tak wajib dan kontribusi tersebut bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. 

    “Iya. Tidak wajib [sumbang untuk MBG], tapi sangat sesuai sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu Poin utamanya,” ujarnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2024). 

    Lanjutnya, Bima mengatakan bahwa Daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah tidak diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

    “Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan, karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya. 

    Terkait angka sebesar Rp5 Triliun, Bima mengatakan bahwa angka tersebut sudah menghidung mana daerah yang mampu dan mana yang tidak. 

    Kala ditanya apakah anggaran tersebut telah menjadi standar minimal, ia mengaku bahwa angka tersebut masih dalam tahap proses sinkronisasi kembali. 

    “Namanya anggaran ada pergeseran dan lain-lain. Ini dalam proses semua lah,” pungkasnya. 

  • Prabowo Minta Guru Tak Perlu Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis: Ini Kewajiban Saya

    Prabowo Minta Guru Tak Perlu Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis: Ini Kewajiban Saya

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Prabowo Subianto meminta agar guru-guru tak perlu menyampaikan apresiasi atau rasa terima kasih terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa menjalankan janji kampanyenya itu merupakan kewajibannya setelah terpilih menjadi Presiden.

    Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

    “Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa guru hanya perlu fokus untuk mengajarkan kepada anak didik mereka untuk tak berterima kasih kepada pemerintah melainkan mendidik untuk menghormati orang tua dan guru.

    “Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kami di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” imbuhnya.

    Kepala Negara pun melanjutkan bahwa tak perlu lagi ada apresiasi kepada pemerintah. Khususnya, terhadap dirinya. Mengingat program andalannya itu memang ditujukkan untuk masyarakat.

    “Saya tidak perlu lagi. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Butuh Rp48 Triliun untuk Pemerataan Listrik di Seluruh Wilayah

    Prabowo Butuh Rp48 Triliun untuk Pemerataan Listrik di Seluruh Wilayah

    Bisnis.com, SUMEDANG — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah membutuhkan anggaran Rp48 triliun untuk mencapai pemerataan listrik di seluruh Tanah Air. 

    Meski begitu, Prabowo meyakini bahwa dalam kurun 5 tahun pemerintah mampu mengatasi kebutuhan dana tersebut melalui efisiensi.

    “Ada berapa ribu dusun yang belum sampai listrik dan dilaporkan kita butuh Rp48 triliun untuk mencapai itu semua. kalau Rp48 triliun di bagi 5 berapa itu? Rp9 triliun? Rp9 triliun [per tahun]? Rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan [pemerataan] itu,” ujarnya saat meresmikan 37 Proyek Strategis Kelistrikan nasional di 18 provinsi yang digelar di PLTA, Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

    Apalagi, Prabowo mengaku senang giat pemerintah untuk melakukan penghematan dan efisiensi dalam melakukan pembelanjaan anggaran kini telah menghasilkan penghematan yang cukup besar.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang alhamdullilah menghasilkan penghematan yang cukup besar,” katanya.

    Kepala Negara menekankan bahwa melalui penghematan itu, pemerintah ingin melakukan alokasi terhadap transformasi ke arah hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran.

    Prabowo mengungkapkan dirinya pun optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan mempercepat proses industrialisasi dan hilirisasi. 

    “Kita akan mengagetkan dunia saudara-saudara. Saya optimis target 8% [pertumbuhan ekonomi] akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita mencapai sasaran kita,” katanya.

    Prabowo dalam beberapa kesempatan kerap menekankan soal pentingnya penghematan dan efisiensi di pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

    Adapun beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut negara bisa menghemat anggaran hingga Rp 3,6 triliun berkat pemangkasan perjalanan dinas seperti yang diminta Prabowo. 

    Arahan soal penghematan ini juga telah dituangkan menjadi kebijakan, di mana pada Desember 2024, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) menerbitkan aturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.

  • Program MBG Dapat Penolakan, Prabowo: Yang Tidak Perlu Makan Ya Tidak Apa

    Program MBG Dapat Penolakan, Prabowo: Yang Tidak Perlu Makan Ya Tidak Apa

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Prabowo Subianto menekankan tak masalah apabila ada masyarakat yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa pihak yang tak setuju dapat memberikan jatah makanannya kepada yang membutuhkan.

    Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025). 

    “Dan yang sudah tidak perlu makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu,” ujarnya kepada wartawan.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa MBG merupakan program yang sangat besar dan tidak ringan untuk bisa segera direalisasikan lantaran banyak tantangan di lapangan.

    Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak Senin (6/1) itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan. 

    “Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” ujarnya.

    Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program yang mengenyam dana hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

    Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

    “Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil,” pungkas Prabowo.