Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Ingin Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Apa Maksudnya?

    Prabowo Ingin Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Apa Maksudnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginginkan untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada akhir masa pemerintahannya.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dengan menjadi ibu kota politik, maka pembangunan di IKN akan lebih difokuskan untuk gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Ibu kota politik, artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Sedangkan untuk lembaga yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan bakal dikejar sehingga setiap bagian dari trias politia tak hanya menjadi berupa simbol, tetapi menjadi bangunan yang nyata.

    Menurutnya, dengan fokus dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. 

    “Harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor,” pungkas AHY.

  • Resmi Jadi Presiden AS, Prabowo Beri Ucapan Selamat ke Donald Trump

    Resmi Jadi Presiden AS, Prabowo Beri Ucapan Selamat ke Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberi ucapan selamat kepada Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden AS ke-47 pada Senin waktu setempat (20/1/2025). 

    Adapun ucapan selamat tersebut disampaikan Prabowo dalam akun resmi kepresidenan di Instagram, yakni @presidenrepublikindonesia pada Selasa hari ini (21/2). 

    “Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47,” tulis Prabowo dalam ucapannya. 

    Lanjutnya, Prabowo menegaskan bahwa sang Tanah Air tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS). 

    Selain itu, dituliskan bahwa Indonesia juga akan memperkuat kerjasama strategis, yang dikatakan telah lama terjalin demi keuntungan bersama kedua negara. 

    Diberitakan sebelumnya, Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) usai melakukan sumpah jabatan pada Senin (20/1/2025). Trump menjadi Presiden ke-47 AS pada usia 78 tahun. 

    Pelantikan Donald Trump berlangsung di dalam ruangan di Gedung Capitol, Washington DC, AS. Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah kepala negara sahabat AS. 

    “Saya Donald J. Trump bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat dengan setia dan akan melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menjaga, melindungi, dan membela konstitusi Amerika Serikat. Jadi, bantulah saya, Tuhan,” ucap Trump saat membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden AS, Senin (20/1/2025). 

    Pelantikan Donald Trump dilakukan bersamaan dengan wakilnya yakni JD Vance sebagai Wapres AS. Dengan demikian, maka kepemimpinan AS beralih dari Joe Biden ke Donald Trump.

  • Hashim Djojohadikusumo Ditunjuk jadi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya

    Hashim Djojohadikusumo Ditunjuk jadi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menunjuk Hashim Djojohadikusumo ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. 

    Menteri Fadli Zon mengatakan Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, nantinya diberikan tugas untuk mengoptimalisasi perlindungan, pengembangan sekaligus pemanfaatan museum serta cagar budaya untuk memajukan budaya nasional.

    Dia mengatakan bahwa dukungan sekaligus partisipasi aktif dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memajukan cagar budaya Indonesia.

    “Kita berharap dengan kehadiran Dewan Penyantun, yang nanti anggotanya akan dibentuk Pak Hasjim. Kita harapkan nanti anggotanya adalah para pengusaha serta peminat filantropis yang peduli terhadap budaya dan peradaban Indonesia,” tutur Fadli dalam keterangan resmi, Selasa (21/1).

    Fadli menginginkan museum Indonesia tidak hanya menjadi tempat pameran artefak statis saja, tetapi menjadi ruang budaya, peradaban yang hidup dengan berbagai macam aktivitas, sehingga Indonesia bisa jadi Negeri Beribu Museum. 

    “Malam ini kita serahkan ke Pak Hasyim untuk menjadi Ketua Dewan Penyantun, membentuk semacam board of trustees karena upaya-upaya kita ini perlu ada public private partnership,” katanya.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo mengucapkan terima kasih atas tugas baru tersebut. Dia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Saya berjanji dan bersumpah dengan sekuat tenaga, saya akan mengawal dan menjalankan tugas saya sebagai ketua Dewan Penyantun,” ujarnya.

  • Pesan Anies untuk Mardani PKS Usai Sambangi Kediamannya

    Pesan Anies untuk Mardani PKS Usai Sambangi Kediamannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sempat bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam pertemuan tersebut, Mardani meminta pesan khusus dari Anies.

    Dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Mardani pada Selasa (21/1/2025), terlihat Mardani bertanya langsung kepada Anies.

    “Mas, apa pesan buat saya,” tutur Mardani. 

    Menanggapi pertanyaan itu, Anies memberikan pesan agar perjuangan Mardani dimudahkan.

    “Bismillah Insyallah Pak Mardani dimudahkan perjuangannya. ini salah satu contohnya yang istiqomah, insyallah terus dimudahkan, terus menjadi teladan, terus menjadi penggerak buat semuanya,” pesan Anies bagi Mardani. 

    Mardani juga menyampaikan harapan agar dia dan Anies dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

    “Pokoknya bareng Mas Anies kita wujudkan Indonesia adil makmur sejahtera,” ujarnya Mardani, yang kemudian diaminkan oleh Anies. 

    Sebagai informasi, pada Senin pagi (20/1), Mardani mengunggah momen kebersamaannya dengan Anies melalui Instagram. Ia menyebut bahwa mereka berdiskusi cukup lama.

    “Alhamdulilah pagi yang indah. Sarapan dan diskusi bareng kawan lama Mas Anies Baswedan. Hampir tiga jam. Doakan semua selalu sehat dan berkah,” jelasnya. 

    Pertemuan tersebut berlangsung di rumah Joglo yang juga menjadi kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam unggahan itu, terlihat keduanya menikmati hidangan bersama sambil menunjukkan keakraban.

  • Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, Ada yang Hartanya Rp5,4 triliun!

    Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, Ada yang Hartanya Rp5,4 triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.

    Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa. 

    Adapun, 123 orang pejabat yang wajib lapor itu telah diberikan sekitar tiga bulan untuk menyerahkan kewajiban LHKPN ke KPK. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah hari ini, Selasa (21/1/2025). 

    “Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Secara terperinci, Pahala menjelaskan bahwa sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya. 

    “Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang,” terang Pahala. 

    Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.

    Sebanyak 14 dari 58 LHKPN dari wajib lapor baru itu kini sudah tayang dan bisa langsung diakses publik di fitur e-announcement. Sisanya, terang Pahala, dipastikan secara keseluruhan bisa diunggah dan diakses publik dalam satu hingga dua pekan ke depan. 

    “Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang gak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi,” ungkapnya. 

    Adapun, Pahala menyebut ada wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun. Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun. 

    “Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu  Rp5,4 triliun,” ungkapnya. 

    Secara rata-rata, papar Pahala, nilai harta yang dilaporkan oleh wajib lapor reguler di Kabinet Prabowo, yakni sebesar Rp187 miliar. Nilainya juga masih lebih rendah dari wajib lapor baru yakni mencapai Rp227 miliar. 

  • Imbas Demo ASN, Kemendikti Saintek Siap Menghadap Komisi X DPR RI

    Imbas Demo ASN, Kemendikti Saintek Siap Menghadap Komisi X DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Togar M. Simatupang menyatakan pihaknya siap memenuhi panggilan dari Komisi X DPR RI besok, Rabu (22/1/2025) untuk menjelaskan soal demo ASN terhadap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

    Togar mengemukakan rapat kerja yang akan diselenggarakan esok hari  sudah terjadwal dengan baik. Dia pun mengklaim pihaknya memiliki hubungan yang baik dengan dewan perwakilan rakyat di parlemen. 

    “Kita siap kalau ada pemanggilan seperti itu. Kolaborasi kita dengan DPR juga cukup baik dan kita siap saja sebagai satu keluarga, bahkan materinya pun sudah disiapkan,” katanya di Gedung Kemendikti Saintek, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Togar, persoalan tentang ratusan pegawai ASN yang menggelar aksi demo di depan kantor Kemendikti Saintek ini bukan lagi merupakan suatu isu tertentu.

    “Kita juga tetap berkomunikasi dengan para anggota dewan kita di Komisi X, bukan hanya masalah dinamika yang kita alami dalam organisasi, tapi banyak hal juga yang pada masyarakat, siswa lah, program-program Dikti dan sebagainya,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengkonfirmasi akan menggelar rapat kerja dengan Mendikti Saintek Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro beserta jajarannya esok hari.

    Dia menyampaikan pihaknya akan meminta keterangan Satryo untuk menjelaskan duduk perkara unjuk rasa yang dilakukan ratusan ASN kemarin pagi.

    “Insyaallah besok, hari Rabu kami akan raker dengan Pak Mendikti beserta seluruh jajaran. Nah, di forum itulah kemungkinan kita akan tabayyun. Sebenarnya apa ini yang terjadi di Kemdikti, sehingga menimbulkan sorotan publik kemarin itu. Sungguh mengagetkan kita semua itu,” kata Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

  • Kemendikti Saintek Soal Spanduk Demo Pegawai, Sekjen: Hanya Bahasa Simbolik dan Hiperbola

    Kemendikti Saintek Soal Spanduk Demo Pegawai, Sekjen: Hanya Bahasa Simbolik dan Hiperbola

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar M. Simatupang menyebut kata-kata yang ada di spanduk saat masa unjuk rasa itu hanyalah sebatas bahasa simbolik dan hiperbola.

    Menurutnya, hal tersebut merupakan hal biasa yang juga kerap terjadi saat massa unjuk rasa ingin menambah eksposur terhadap situasi yang ada agar mendapat perhatian.

    “Dalam unjuk rasa ini tentunya kan banyak menggunakan bahasa simbolik dan hiperbola, dan itu sesuatu yang biasa terjadi baik di kalangan mahasiswa maupun di kita gitu ya,” katanya di Gedung Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Lebih lanjut, Togar pun mencontohkan kejadian ini dengan hal seperti jika seorang anak sedang berkelahi dengan orang tuanya, maka menganggap orang tuanya jahat, padahal belum tentu seperti itu.

    “Jadi kalau dia berkelahi sama orang tuanya, dia mengatakan ‘bapak jahat’. Apakah bapaknya jahat? Nah silahkan menafsirkan sendiri ya tentang hal itu,” ucapnya.

    Adapun, setelah adanya aksi unjuk rasa itu Kemendikti Saintek langsung mengadakan rekonsiliasi atau islah (perdmaian). Dia pun menuturkan untuk tak menggali-gali hal-hal yang lalu dan berfokus saja untuk ke depannya.

    “Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan, boleh dikatakan visi bersama itu dengan lebih baik lagi. Itu komitmen kita ke depan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, ratusan pegawai ASN dari Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi demo di depan kantor Kemendikti Saintek, Jakarta. 

    Massa ASN  menuntut keadilan bagi salah satu pegawai yang diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). 

    Melalui video dan foto yang beredar di jagat maya, terlihat massa aksi membawa spanduk yang dibawa bertulisan ‘institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!’, tulisan lainnya ‘kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga, #lawan #menterizalim #paguyubanPegawaiDikti’. 

    Massa aksi juga pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga yang dipicu adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu. ASN juga menduga ada kesalahpahaman dibalik pemberhentian pegawai tersebut.

  • Menteri KKP Trenggono Ungkap Fakta Pagar Laut Dapat Sertifikat HGB

    Menteri KKP Trenggono Ungkap Fakta Pagar Laut Dapat Sertifikat HGB

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar atas pagar laut di Tangerang, Banten, bersifat ilegal. 

    Hal itu diungkap Trenggono usai dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/1/2025). 

    Trenggono menjelaskan bahwa pemasangan pagar laut serupa tidak hanya berada di Tangerang, Banten, namun juga di Bekasi, Jawa Barat. Khusus di Tangerang, dia memastikan bahwa tidak ada izin yang diterbitkan oleh kementeriannya atas pagar laut tersebut. 

    “Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapat izin KKPRL jadi Kesesuaian Ruang Laut. Jadi, karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sesuai dengan aturan UU. Jadi, kita tidak bisa sembarangan,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresindenan, Senin (20/1/2025). 

    Trenggono menekankan bahwa tidak boleh ada sertifikat kepemilikan untuk wilayah laut. Berdasarkan perkembangan lain, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya telah mengungkap bahwa pagar laut di Tangerang yang menjadi polemik itu telah memiliki SHM dan HGB. 

    Oleh sebab itu, pria yang menjabat menteri di kabinet pemerintahan Presden ke-7 Joko Widodo itu juga menyebut akan melakukan penyegelan atas pagar laut dimaksud. Selanjutnya, pemerintah dipastikan bakal mengindentifikasi siapa pemilik dari pagar laut tersebut. 

    “Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga,” ujar Trenggono.

    Adapun, Trenggono mengaku Presiden Prabowo telah memerintahkannya agar menyelidiki secara tuntas peristiwa tersebut. Dia menyebut Kepala Negara meminta agar pagar laut itu menjad milik negara apabila benar terbukti ilegal. 

    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata mantan Bendahara TKN Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019 itu.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid Minta Maaf 

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maafnya usai polemik pagar laut membuat gaduh masyarakat.

    Permintaan maaf itu disampaikan usai terdapat sejumlah temuan wilayah perairan yang disertifikasi oleh berbagai pihak, mulai dari adanya kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) hingga Sertifikat Hak Milik (SHM).

    “Kami atas nama Menteri ATR/BPN, mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Nusron mengaku bakal melakukan koreksi atas temuan tersebut. Politisi Partai Golkar iut juga menyebut bakal melakukan penyelidikan lanjutan guna mencari titik terang atas praktik penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan tersebut.

    Menurutnya, sampai saat ini terdapat 263 bidang area perairan yang tercatat memiliki SHGB. Sebanyak 243 bidang tercatat atas nama PT Intan Agung Nakmur.

    Selanjutnya, terdapat juga SHGB atas 20 bidang lahan di wilayah peraitan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Belakangan diketahui PT CISN sendiri merupakan anak usaha dari PT Pantai Indah Kapu Dua Tbk. (PANI) milik Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Kemudian, terdapat 9 bidang SHGB yang beririsan dengan wilayah laut tersebut beratasnamakan perseorangan.

    Tak hanya SHGB, Kementerian ATR/BPN juga mencatat adanya temuan penerbitan Surat Bak Milik (SHM) atas 17 bidang. Nusron memastikan pihaknya bakal segera bertindak cepat mengatasi temuan tersebut.

    “InsyaAllah dalam waktu singkat kami akan bisa kasih keterangan yang lebih detail dan lebih jelas lagi,” pungkasnya.

  • Dasco Bantah Prabowo Bertemu Megawati pada 23 Januari 2025, Apa Alasannya?

    Dasco Bantah Prabowo Bertemu Megawati pada 23 Januari 2025, Apa Alasannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun. 

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan harapannya terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. 

    Muzani menuturkan pertemuan antara kedua tokoh bangsa ini mudah-mudahan bisa terlaksana pada Januari ini. Karena menurutnya, semakin cepat maka akan semakin bagus pula untuk ke depannya. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pasa Rabu (15/1/2025).

    Kata PDIP Soal Pertemuan Prabowo-Megawati

    Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.  

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto pada perhelatan Kongres VI PDIP, April 2025. Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Dalam keterangannya, Said memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo memang terjaga baik. Dia menyebut tidak ada ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

  • Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) pada tanggal 22 Januari 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    “Iya nanti, tanggal 22 [Januari 2025] dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR,” jelas Bima ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor itu menegaskan bahwa rencana pelantikan masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes), yakni pada 7 Februari 2025. 

    “Ya sementara ini Perpresnya belum berubah,” tutur Bima.

    Bima kemudian menjelaskan bahwa pembahasan pelantikan tersebut tak hanya dibahas bersama DPR, melainkan bersama dengan DKPP, KPU dan Bawaslu. 

    Dia juga berharap terdapat kesepakatan keputusan dalam pembahasan tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) kemungkinan akan dilantik pada 7 Februari 2025.  

    Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Selasa (14/1/2025).  

    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari [2025] kecuali ada keputusan baru,” tuturnya di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).  

    Khoirudin menuturkan bahwa pihaknya akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan perwakilan pelantikan.

    Kendati demikian, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa lokasi pelantikan Pramono-Rano belum ditentukan dan menanti informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.  

    “Di Jakarta pastinya ya, saya belum tahu. Tapi nanti kan yang melantik Pak Presiden,” ujarnya.