Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aset dan harta kekayaan para wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK. Tak terkecuali Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang kini pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan situs remsi e-lhkpn KPK dikutip Rabu (22/2/2025), total harta kekayaan Yuliot mencapai Rp12,6 miliar atau Rp12.610.626.656 yang telah dilaporkan per 13 November 2024. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas. 

    Secara rinci, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Yuliot yakni sebesar Rp8,27 miliar untuk 9 properti yang dihasilkan sendiri. Aset tersebut berada di berbagai kota seperti Bogor, Padang, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. 

    Di sisi lain, alat transportasi yang dimiliki anak buah Bahlil itu bernilai Rp1,18 miliar yang mencakup Tranlog Tractor roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, mobil Toyotaa Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022. 

    Sementara untuk harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,56 miliar. Adapun, Yuliot tidak tercatat memiliki utang. 

    Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2 tahun total harta kekayaan Yuliot meningkat 13,81% dari semula Rp11,08 miliar pada Desember 2022, menjadi Rp12,6 miliar pada November 2024. 

    Sebelumnya diketahui, Yuliot juga sempat berdampingan dengan Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi/BKPM pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. 

    Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

    Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. 

    Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

  • Cara Mengajukan Pengunduran Diri setelah Dinyatakan Lulus CPNS 2024

    Cara Mengajukan Pengunduran Diri setelah Dinyatakan Lulus CPNS 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 bisa mengajukan pengunduran diri setelah dinyatakan lulus seleksi.

    Namun peserta bisa dikenai sanksi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena pengunduran diri tersebut.

    “Pemerintah melalui Panselnas telah menetapkan ketentuan mengenai sanksi bagi pelamar seleksi CASN 2024 yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri,” tulis rilis BKN yang dikutip Bisnis pada Rabu (22/1/2025).

    Sanksi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6/2024. Peserta yang dinyatakan lulus di tahap akhir, dan/atau sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya akan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

    Adapun cara mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS 2024 yakni sebagai berikut:

    Bagi pelamar yang yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pemberkasan/pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) wajib melakukan konfirmasi dengan klik pilihan mengundurkan diri pada aplikasi/fitur pengisian DRH-SSCASN. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval pengunduran diri tersebut
    Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Kepala BKNMenyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait

    Apabila pengunduran diri oleh peserta CPNS 2024 tidak dilakukan sesuai prosedur, maka akan diberikan sanksi.

    Sehingga peserta akan tetap dianggap berstatus lulus dengan konsekuensi tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi pengadaan ASN periode tahun anggaran selanjutnya.

    Namun, BKN memberikan pengecualikan bagi CPNS yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan/formasi.

    Pengecualian juga diberikan apabila peserta mengundurkan diri sebelum ditetapkan NIP.

    “Sementara, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi yang berbeda mengundurkan diri SETELAH ditetapkan Nomor Induk Pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 58 Ayat (2) tentang sanksi bagi ASN Tahun Anggaran 2024 yang mengundurkan diri,” lanjut keterangan BKN.

  • Perjalanan Kereta Api Terkendala, Banjir di Grobogan Belum Surut

    Perjalanan Kereta Api Terkendala, Banjir di Grobogan Belum Surut

    Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan kereta api dari arah Jakarta menuju Surabaya mengalami kendala akibat banjir yang menggenangi wilayah Grobogan, Jawa Tengah.

    Akibat genangan banjir rel di perlintasan antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati sepanjang 100 meter masih belum bisa dilintasi kereta api.

    “Luapan banjir mengakibatkan gogosan di jalur sepanjang 100 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter di kedua jalur rel,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo dilansir dari Antara, Rabu (22/1/2025).

    Puluhan petugas dari bagian prasarana Daop Semarang, kata dia, telah diterjunkan beserta material pendukung perbaikan jalur tersebut.

    Ia menjelaskan empat rangkaian KA mengangkut batu kricak pengganti material di lokasi yang tergerus banjir.

    Selain itu, terdapat satu lagi rangkaian KA membawa material besi rel, bantalan beton, dan perlengkapan lainnya.

    Akibat terputusnya jalur di wilayah Grobogan, lanjut dia, PT KAI masih memberlakukan pola operasi memutar untuk KA yang melintas di wilayah Pantura Jawa Tengah tersebut.

    Ia mengatakan setidaknya 11 rangkaian kereta jarak jauh maupun dekat yang dialihkan sebagian rute perjalanannya melalui Solo.

    Selain itu, kata dia, perjalanan tujuh KA yang melintas di wilayah Daop Semarang juga dibatalkan akibat bencana tersebut.
    “Dua perjalanan KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya maupun sebaliknya dibatalkan,” katanya.

    Ia memastikan bea tiket yang sudah dibeli oleh para calon penumpang KA yang keberangkatannya dibatalkan akan dikembalikan 100 persen.

    Sebelumnya, Hujan dengan durasi panjang mengguyur berbagai wilayah di Jawa Tengah sejak Senin (20/1) malam hingga Selasa (21/1) mengakibatkan bencana alam di sejumlah daerah.

  • PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi

    PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) terus menguat. Namun demikian, rencana itu masih terkendala soal waktu.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun.  

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). 

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” ujarnya.

    Puan Masih Berharap

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terselenggara dalam waktu dekat.

    Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari.

    “Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Puan menuturkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.

    Di sisi lain, cucu Proklamator RI tersebut menuturkan pihaknya akan menggelar acara ulang tahun Ketum Megawati yang ke-78 tahun itu secara terbatas dan sederhana.

    “Hanya dengan keluarga, sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kita juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja,” pungkasnya.

  • Diterima CPNS 2024? Awas Kena Sanksi Jika Mengundurkan Diri

    Diterima CPNS 2024? Awas Kena Sanksi Jika Mengundurkan Diri

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang diterima akan mendapat sanksi bila mengundurkan diri.

    “Pemerintah melalui Panselnas telah menetapkan ketentuan mengenai sanksi bagi pelamar seleksi CASN 2024 yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri,” tulis rilis BKN yang dikutip Bisnis pada Rabu (22/1/2025).

    Sanksi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6/2024. Peserta yang dinyatakan lulus di tahap akhir, dan/atau sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya akan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

    Namun, BKN memberikan pengecualikan bagi CPNS yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan/formasi.

    Pengecualian juga diberikan apabila peserta mengundurkan diri sebelum ditetapkan NIP.

    “Sementara, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi yang berbeda mengundurkan diri SETELAH ditetapkan Nomor Induk Pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 58 Ayat (2) tentang sanksi bagi ASN Tahun Anggaran 2024 yang mengundurkan diri,” lanjut keterangan BKN.

    Cara Mengundurkan Diri Setelah Dinyatakan Lulus CPNS 2024

    Adapun cara mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS 2024 yakni sebagai berikut:

    Bagi pelamar yang yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pemberkasan/pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) wajib melakukan konfirmasi dengan klik pilihan mengundurkan diri pada aplikasi/fitur pengisian DRH-SSCASN. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval pengunduran diri tersebut
    Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Kepala BKNMenyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak terkait

    Apabila pengunduran diri oleh peserta CPNS 2024 tidak dilakukan sesuai prosedur, maka akan diberikan sanksi.

    Sehingga peserta akan tetap dianggap berstatus lulus dengan konsekuensi tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi pengadaan ASN periode tahun anggaran selanjutnya.

  • MPR Akan Kunjungi IKN pada Jumat dan Sabtu Pekan Ini

    MPR Akan Kunjungi IKN pada Jumat dan Sabtu Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada pekan ini. Dalam kunjungan ini, MPR akan melihat perkembangan pembangunan IKN.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengemukakan pihaknya juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen seperti gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR.

    “Kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke lbu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Tak hanya itu, Sekjen Gerindra ini juga menyebut pihaknya akan mengecek progress pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD. 

    “Kita akan berdiskusi dengan kepala otoritas IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” jelasnya.

    Bahkan hingga sejauh ini pun dirinya belum mengetahui soal proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif.

    “Saya tidak tahu apakah sudah dimulai atau belum, saya belum tahu. Makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut pun nanti pihaknya akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan menyampaikan pandangan tentang beberapa hal yang memang diperlukan.

    Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan pada Februari 2025. 

    “Tergantung Pak Presiden [Prabowo Subianto]. Karena bersamaan Pak Menteri PU mengajukan untuk peresmian, saya mengajukan untuk groundbreaking. Tapi, beliau kan bulan ini mau ke India dulu. Mungkin [Februari],” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025). 

    Dia mengatakan bahwa groundbreaking ke-9 akan berfokus untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran senilai Rp6,49 triliun yang bersumber dari swasta, direct investment, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan APBN.

  • Prabowo Bakal Evaluasi PSN Warisan Jokowi, Termasuk PIK 2 Coastland Tropical

    Prabowo Bakal Evaluasi PSN Warisan Jokowi, Termasuk PIK 2 Coastland Tropical

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya kepada wartawan

    Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Kepala Negara memang meminta jajarannya memastikan PSN sudah sesuai jalur atau perlu ada yang dikoreksi.

    Menurutnya, apabila proyek warisan dari Presiden Ke-7 RI Jokowi itu tak berada dalam jalur yang ditargetkan, maka perlu mendapatkan koreksi atau penyesuaian yang tepat.

    Bahkan, AHY mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, tetapi bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain. 

    “Ya saya tentunya akan bersama-sama dengan yang lainnya juga. Tadi beliau menyampaikan juga hal tersebut. Sekali lagi PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak K/L termasuk Kemenko yang lainnya bukan hanya infrastruktur,” pungkas AHY.

    Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perkenomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang digarap Agung Sedayu Group bukan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    Airlangga menjelaskan bahwa PIK 2 sedari awal bukan merupakan PSN, melainkan hanya kawasan tropical coastland untuk ecopark tourism. 

    “PIK 2 tidak pernah jadi PSN, yang menjadi PSN adalah ecopark tourism, tropical coastland [red],” ujar Airlangga kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk diketahui, proyek PIK 2 menjadi sorotan belakangan ini karena dikaitkan dengan penemuan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah memerintahkan pemerintah hingga TNI AL untuk membongkar pagar laut itu esok, Rabu (22/1/2025). 

    Prabowo juga disebut telah memerintahkan evaluasi terhadap sejumlah PSN, termasuk PIK 2. Airlangga memastikan bahwa evaluasi itu tidak hanya menyasar ke proyek milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan itu. 

    “Seluruh PSN akan dievaluasi, dan PIK 2 bukan PSN,” ujarnya.

  • Titiek Soeharto Geram Pemerintah Tak Kunjung Ungkap Pemilik Pagar Laut

    Titiek Soeharto Geram Pemerintah Tak Kunjung Ungkap Pemilik Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab dikenal Titiek Soeharto geram lantaran pemerintah tak kunjung mengumumkan siapa pemilik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Menurutnya, pagar laut tak ‘bertuan’ ini tak mungkin hanya dibangun dalam sehari atau dua hari. Maka demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengetahui siapa yang membangun pagar laut itu.

    Tak hanya itu, Titiek pun mengaku heran tiba-tiba ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini, karena biaya pembangunannya pun dikabarkan mencapai Rp12 miliar lebih.

    “Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan  kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya? Ini kan sangat mengada-ada,“ katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Dengan demikian, putri Presiden ke-2 RI Soeharto itu mendesak pemerintah untuk segera mencari tahu siapa dalang dari pembuatan pagar laut misterius itu.

    “Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masa enggak dapet-dapet gitu [pelakunya],” tutur dia.

    Lebih lanjut, dia pun menuturkan bahwa rencananya Rabu besok (22/1/2025), pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di Gedung DPR.

    “Kalau mereka [Kementerian KKP] tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hingga TNI Angkatan Laut (AL) untuk menyelidiki secara tuntas pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. 

    Prabowo telah memanggil Trenggono ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025), setelah penemuan pagar laut misterius itu menjadi polemik di tengah masyarakat. 

    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025).  

    Trenggono menambahkan bahwa pembongkaran akan dilakukan bersama-sama meliputi pihak TNI AL hingga Bakamla, Rabu (22/1/2025). Hal itu kendati TNI AL sebelumnya telah membongkar pagar laut yang dipasang di perairan Tangerang, Banten itu, Sabtu (18/1/2025). 

  • Puan Masih ‘Ngarep’ Prabowo-Megawati Bertemu pada 23 Januari

    Puan Masih ‘Ngarep’ Prabowo-Megawati Bertemu pada 23 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan terselenggara dalam waktu dekat.

    Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari.

    “Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Dikatakan Puan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.

    Di sisi lain, cucu Proklamator RI tersebut menuturkan pihaknya akan menggelar acara ulang tahun Ketum Megawati yang ke-78 tahun itu secara terbatas dan sederhana.

    “Hanya dengan keluarga, sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kita juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja,” pungkasnya.

    Prabowo ke India 

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun.  

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). 

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” pungkasnya.

  • Cacat Hukum dan Ilegal, AHY Siap Cabut Sertifikat HGB Pagar Laut

    Cacat Hukum dan Ilegal, AHY Siap Cabut Sertifikat HGB Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa masalah sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang ada di pagar laut masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. 

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). 

    “Ini sedang diinvestigasi, sedang diinvestigasi dan tentunya kami ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sertifikat tanah pagar laut di perairan Tangerang, Banten sebenarnya dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan mengingat objeknya merupakan perairan.

    Dia menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sehingga bukan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

    “Memang ada ketentuan sebelum lima tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB,” imbuhnya.

    Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mengaku baru tahu sertifikat itu terbit sejak 2023 berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan, dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR sejak 2024, sebelum akhirnya dipilih kembali menjadi menteri pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024,” ucapnya. 

    AHY mengaku saat menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat ditinjaunya satu per satu, sehingga hanya jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Mengingat, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak.  

    “Sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu per satu kita cek, seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk keterbukaan,” pungkas AHY.