Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Menjabat Menteri HAM di Kabinet Prabowo, Natalius Pigai Masih Pakai LHKPN 2019

    Menjabat Menteri HAM di Kabinet Prabowo, Natalius Pigai Masih Pakai LHKPN 2019

    Bisnis.com, JAKARTA – Natalius Pigai tercatat belum memperbarui LHKPN setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih. 

    Natalius Pigai yang merupakan putra asli Papua, mengawali karirnya di DKI Jakarta sebagai tukang parkir liar di Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun lalu. Dia bersama dua saudaranya yaitu Yulius dan Hengky Pigai sempat merasakan kerasnya Jakarta.

    Tidak lama, Natalius Pigai mulai mengikuti sejumlah pendidikan formal dan informal di sejumlah lokasi. Pendidikan informal yang diikuti Pigai yaitu pendidikan statistika di Universitas Indonesia 2004, pendidikan peneliti LIPI 2005 dan Kursus Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara 2010-2011.

    Pada pendidikan formal, Pigai meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD atau APMD) Yogyakarta di tahun 1999.

    Pigai pun mulai tertarik menjadi aktivis dan mengikuti berbagai organisasi di antaranya PRD, PMKRI, Walhi, KontraS, Petisi 28 dan Rumah Perubahan.

    Rampung menjadi aktivis, Pigai pun mulai meniti karirnya sebagai angggota Komnas HAM pertama dari Papua tahun 2012-2017, kemudian kini pun sempat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK tahun 2019.

    Kini, Pigai resmi ditunjuk jadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan data LHKPN KPK tahun 2019 lalu, Pigai memiliki harta kekayaan Rp4,3 miliar. Namun, KPK belum melakukan pembaruan harta kekayaan Pigai tahun ini.

    Pada tahun 2019, LHKPN KPK mencatat Pigai tidak memiliki harta berupa bangunan maupun tanah. Namun, Pigai mempunyai aset mobil Honda CRV tahun 2011 seharga Rp300 juta.

    Harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta. Kemudian, Pigai memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar dan kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar.

    Sehingga jika ditotal, Pigai memiliki harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000 pada tahun 2019 lalu, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

  • Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN: Proses Masak Kurang Matang

    Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN: Proses Masak Kurang Matang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut proses masak yang tidak benar menjadi penyebab terjadinya keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukaharjo, Jawa Tengah. 

    Dadan mengatakan bahwa kesalahan teknis itu sudah ditangani. Dia menyebut proses masak yang kurang matang menjadi penyebab di balik keracunan 40 orang siswa saat menyantap MBG beberapa waktu lalu. 

    “Ya, ada dalam proses masak yang kurang matang,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Dadan menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada pramusaji yang memasakn menu MBG dimaksud. Namun, dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi kejadian tersebut.

    Ke depan, Dadan juga memastikan akan selalu mengawal proses berjalannya MBG supaya hal serupa tidak terjadi lagi. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

    Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu ditargetkan sampai ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025. 

    Pada tahap Januari-April 2025, pemerintah menargetkan MBG diperoleh sebanyak 3 juta siswa. Pemerintah menggelontrokan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. 

  • Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMP dan SMA Hang Tuah Cipulir

    Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMP dan SMA Hang Tuah Cipulir

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

    Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

    Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

    “Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

    “Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang,” katanya.

    Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

    “Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

    Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

  • Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Menjabat Menko PMK di Kabinet Prabowo, Cak Imin Punya Kekayaan Rp37,4 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Muhaimin Iskandar tercatat memiliki kekayaan hingga Rp37,4 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024.

    Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, para anggota kabinet tersebut harus melaporkan LHKPN-nya pada masa awal jabatan. Cak Imin sendiri sudah melakukan pelaporan. 

    Dari laporannya dengan tanggal penyampaian pada 13 Januari 2025 dengan periodik 2024, Cak Imin memiliki empat tanah dan bangunan, satu motor dan juga satu mobil. 

    Cak Imin diketahui memiliki empat tanah dan bangunan hasil sendiri yang berada di Jakarta Selatan. Total keseluruhan tanahnya mencapai sebesar Rp36 miliar. 

    Berikutnya, dia tercatat memiliki sepeda motor Piaggio 2017 hasil sendiri dan mobil Toyota Alphard 2009 dari warisan. Totalnya sebesar Rp259 juta. 

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga tercatat memiliki harta bergerak sebesar Rp233,5 juta. Ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp910 juta. 

    Adapun, dalam pelaporan kali ini Cak Imin juga diketahui ‘lebih kaya’ dari pelaporan yang dilakukan pada 17 Oktober 2023, kala Dia melapor dengan jabatan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, dia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp25,9 juta. 

  • Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun

    Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemangkasan anggaran perjalan dinas kementerian dan lembaga dapat memberikan penghematan cukup signifikan.

    Prabowo mencontohkan keputusannya untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga sampai dengan setengahnya, atau setara dengan penghematan yang diklaim hingga Rp20 triliun. Hal itu, kata Prabowo, dipastikan berlaku pada kebijakan keuangan negara.

    “Saya potong setengah, dengan setengah kita bisa hemat Rp20 triliun. Kalau kita hitung berapa ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal itu. Saya minta prioritas seluruh menteri dan kepala badan patuh dalam hal ini,” ujarnya pada rapat kabinet paripurna, Rabu (22/1/2025).

    Prabowo lalu berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya yang telah menyisir anggaran kementerian/lembaga sampai terperinci.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku ikut dalam menyisir anggaran kementerian/lembag sampai dengan lapisan terbawah.

    “Kalau tidak salah sampai satuan kesembilan itu. Untuk pertama kali dalam sejarah Presiden RI mengecek sampai satuan kesembilan. Jadi saudara-saudara pun mungkin enggak tahu anggaran-anggaran satuan kesembilan itu,” ucapnya.

    Prabowo berharap dengan apa yang dilakukannya itu bisa membantu kinerja pemerintahan dengan cepat dalam rangka menyasar berbagai sasaran-sasaran pembangunan.

    Mantan Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintahannya harus mengikuti tiga kriteria yakni untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta memenuhi target swasembada pangan dan energi.

  • Menkopolkam Budi Gunawan Punya Harta Rp36,2 Miliar di LHKPN

    Menkopolkam Budi Gunawan Punya Harta Rp36,2 Miliar di LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan telah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp36,2 miliar.

    Harta tersebut dilaporkan Budi Gunawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Kemenkopolkam atau Menkopolkam pada 2024.

    Dalam laporan e-LHKPN yang dikutip Bisnis pada Rabu (22/1/2025), mayoritas harta Budi Gunawan berada di aset dan bangunan senilai Rp21,7 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, Gianyar, Lampung, Surakarta dan Denpasar.

    Kemudian untuk menunjang mobilitasnya, Budi memiliki aset dalam bentuk alat transportasi dan mesin sebesar Rp3,7 miliar.

    Secara terperinci, garasi Budi Gunawan diisi oleh dua Mobil milik jenama otomotif asal Eropa, yakni Ineos Grenadier (2023) senilai Rp1,8 miliar dan Land Rover Defender (2020) Rp1 miliar.

    Kemudian, Budi juga memiliki Mitsubishi Pajero (2018) senilai Rp350 juta dan Toyota Alphard senilai Rp600 juta. Adapun, mantan Kepala BIN ini juga memiliki harta bergerak lainnya Rp320 juta dan kas dan setara kas Rp10,4 miliar.

    Profil Budi Gunawan 

    Budi lahir pada 11 Desember 1959 di Solo, Jawa Tengah. Budi atau BG merupakan peraih gelar Adhi Makayasa lulus dari Akademi Kepolisian pada 1983.

    Pria yang akrab disapa BG itu juga meraih gelar doktornya di Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude.

    Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dia dipercayai menjadi Ajudan Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden RI (2000-2004).  

    Selama perjalanannya di kepolisian, Budi sempat menjabat posisi strategis mulai dari Kapolda Jambi, Kapolda Bali, Kadiv Propam Polri hingga Wakil Kepala Polri (Wakapolri).

    Sebagai Wakapolri, Budi Gunawan telah mendampingi dua Kapolri yaitu Jenderal Badrodin Haiti (2015-2016) dan Jenderal Tito Karnavian (2016).

    Dalam catatan Bisnis, Budi Gunawan juga pernah ditetapkan tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan pada 2015. 

    Dalam periode tersebut, dia juga gagal menjadi Kapolri usai kasus tersebut diumumkan oleh KPK era Abraham Samad Cs. Meski demikian, BG berhasil memenangkan praperadilan atas status tersangkanya. 

    Sementara itu, pada era pemerintahan Jokowi, BG ditunjuk sebagai pucuk pimpinan intelijen atau sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) sejak 9 September 2016.

  • Serahkan LHKPN, Harta Kekayaan Mayor Teddy Tembus Rp15,3 Miliar

    Serahkan LHKPN, Harta Kekayaan Mayor Teddy Tembus Rp15,3 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA –  Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya atau yang akrab disapa dengan panggilan Mayor Teddy telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp15,3 miliar.

    Berdasarkan tanggal penyampaian LHKPN pada 15 Januari 2025, Mayor Teddy memiliki total kekayaan sebesar Rp15,3 miliar.

    Tangan kanan Presiden Prabowo Subianto itu diketahui memiliki sebanyak lima tanah dan bangunan dan tiga mobil. 

    Untuk tanah dan bangunan, Mayor Teddy memiliki empat tanah bangunan hibah dengan akta yang tersebar di kota Sragen, Minahasa dan Bekasi.

    Dia memiliki satu tanah hasil sendiri, yang juga berada di Bekasi. Total keseluruhan tanah sebesar Rp8,2 miliar. 

    Berikutnya, Seskab itu juga memiliki tiga mobil yang meliputi Toyota Jeep 2014, Toyota Fortuner 2015 dan Honda CRV 2010.

    Seluruhnya merupakan hasil sendiri dan senilai sebesar Rp1,3 miliar. 

    Teddy juga memiliki harta bergerak yang senilai Rp4,6 miliar, serta kas dan setara kes sebesar Rp1,1 miliar.

    Tercatat, dia tidak memiliki utang, surat berharga, dan tidak terdapat harta lainnya. 

    Sebagai informasi, para anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus melapor LHKPN pada awal masa jabatan.

    KPK menyebut bahwa batas akhir pelaporan jatuh pada Selasa (21/1). 

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin (20/1) juga mengatakan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan dengan Sekretariat Kabinet dan kementerian terkait untuk mengingatkan kembali kewajiban soal LHKPN.

    “Termasuk koordinasi teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporannya. Sehingga penyampaian LHKPN tersebut dapat terpenuhi tepat waktu hingga batas tanggal 21 Januari 2025,” tuturnya. 

  • Manuver Prabowo ‘Utak-atik’ IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik

    Manuver Prabowo ‘Utak-atik’ IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kian terang setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konsep ‘Ibu Kota Politik’. 

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas percepatan pembangunan IKN Nusantara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintahan Prabowo dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.

    “Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujarnya di Ruang Sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “Ibu Kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Presiden Prabowo menginginkan untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Politik di akhir masa pemerintahannya atau pada 2029. 

    Menurutnya, IKN sebagai Ibu Kota Politik sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

    “Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” imbuhnya.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dengan menjadi ibu kota politik, maka pembangunan di IKN akan lebih difokuskan untuk gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Sedangkan untuk lembaga yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan bakal dikejar sehingga setiap bagian dari trias politika tak hanya menjadi berupa simbol, tetapi menjadi bangunan yang nyata.

    Menurutnya, dengan fokus dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. 

    “Harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor,” pungkas AHY.

     Perbesar

    Anggaran Pembangunan IKN 

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan program IKN Nusantara dari 2025—2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun.

    Apalagi, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028.

    “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Dia mengatatakan bahwa untuk bangunan yudikatif dan legislatif, sempat ada desain dasar yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Meski begitu, kata Basuki, Prabowo kembali meminta peninjauan ulang kembali terkait desain tersebut. 

    Oleh sebab itu, Basuki melanjutkan bahwa pihaknya dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang hasilnya nanti bisa diarahkan kepada Prabowo.

    Nantinya, Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.

    “Karena kami tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Basuki melanjutkan pembangunan yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun yang sudah diproses sampai dengan feasibility study akan menyasar pembangunan untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.

    Dana dari KPBU, kata Basuki, juga dilakukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW yang baru saja diresmikan oleh Prabowo, Senin (20/1/2025) kemarin.

    “Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi, untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu. Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU,” pungkas Basuki.

    Dalam rapat tersebut, kata AHY, Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta.

    Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.

    “Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” tandas AHY.

  • Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR RI Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR RI Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten hari ini, Rabu (22/1/2025).

    Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Bersama jajarannya, Titiek berangkat ke lokasi pada pukul 08:00 WIB.

    “Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah [jalan tol] Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22 [Januari],” kata Titiek dalam keterangan video yang diterima awak media, Rabu (22/1/2025).

    Mulanya, putri Presiden Soeharto tersebut mengemukakan pihaknya akan melakukan sidak ke lokasi pada Kamis 23 Januari, karena awalnya pada hari ini dijadwalkan akan rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR.

    “Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok [Rabu]. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” katanya, Selasa (21/1/2025).

    Di sisi lain, Titiek Soeharto geram lantaran pemerintah tak kunjung mengumumkan siapa pemilik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten. 

    Menurutnya, pagar laut tak ‘bertuan’ ini tak mungkin hanya dibangun dalam sehari atau dua hari. Maka demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengetahui siapa yang membangun pagar laut itu. 

    Tak hanya itu, Titiek pun mengaku heran tiba-tiba ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini, karena biaya pembangunannya pun dikabarkan mencapai Rp12 miliar lebih. 

    “Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan  kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya? Ini kan sangat mengada-ada,“ katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

  • Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aset dan harta kekayaan para wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK. Tak terkecuali Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang kini pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan situs remsi e-lhkpn KPK dikutip Rabu (22/2/2025), total harta kekayaan Yuliot mencapai Rp12,6 miliar atau Rp12.610.626.656 yang telah dilaporkan per 13 November 2024. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas. 

    Secara rinci, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Yuliot yakni sebesar Rp8,27 miliar untuk 9 properti yang dihasilkan sendiri. Aset tersebut berada di berbagai kota seperti Bogor, Padang, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. 

    Di sisi lain, alat transportasi yang dimiliki anak buah Bahlil itu bernilai Rp1,18 miliar yang mencakup Tranlog Tractor roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, mobil Toyotaa Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022. 

    Sementara untuk harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,56 miliar. Adapun, Yuliot tidak tercatat memiliki utang. 

    Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2 tahun total harta kekayaan Yuliot meningkat 13,81% dari semula Rp11,08 miliar pada Desember 2022, menjadi Rp12,6 miliar pada November 2024. 

    Sebelumnya diketahui, Yuliot juga sempat berdampingan dengan Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi/BKPM pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. 

    Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

    Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. 

    Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.