Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kantong Tebal Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Kantong Tebal Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Para menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tersebut menunjukkan tidak sedikit dari pejabat negara tersebut yang memiliki nilai kekayaan yang fantastis.

    Beberapa di antaranya yang memiliki nilai kekayaan yang besar di antaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Whardhana.

    Ketiga menteri tersebut tercatat memiliki kekayaan melebihi Presiden Prabowo yang tercatat memiliki harta senilai Rp2,04 triliun saat dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Berikut rincian harta kekayaan 3 menteri Kabinet Merah Putih berkantong tebal:

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana

    Berdasarkan penulusuran Bisnis pada laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (21/1/2025), istri dari pengusaha Wisnu Wardhana itu tercatat memiliki total keyayaan senilai Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.435.833.014.169.

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp152,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan.

    Selain itu, Widiyanti melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai total Rp19,46 miliar, yang terdiri atas mobil Mercedes Benz S63 Tahun 2014 senilai Rp2,96 miliar, Toyota Vellfire 3.5 tahun 2011 senilai Rp506 juta, mobil Bentley Continental GT tahun 2011 senilai Rp2,87 miliar hingga mobil Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar.

    Mantan komisaris emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) ini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    Menteri BUMN Erick Thohir

    Menteri BUMN Erick Thohir tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,31 triliun. Laporan tersebut merupakan data per 2023 lantaran Erick sejauh ini belum merilis LHKPN terbaru.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Erick memiliki kekayaan Rp2,31 triliun yang terdiri atas tanah dan bangunan Rp419,67 miliar, transportasi dan mesin Rp4,96 miliar, dan surat berharga Rp1,72 triliun.

    Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,57 miliar, serta kas dan setara kas Rp192,35 miliar, dengan total utang senilai Rp203,76 miliar pada 2023. Adapun, Ketua Umum PSSI ini juga memiliki harta lainnya sebesar Rp149,06 miliar.

    Erick Thohir diangkat sebagai Menteri BUMN pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

    Pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 tersebut melanjutkan kepemimpinan sebelumnya sebagai Menteri BUMN era Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

    Harta kekayaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tercatat mencapai Rp2,66 triliun per 2023.

    Data tersebut merupakan data per 2023 lantaran Trenggono sejauh ini belum merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.

    Berdasarkan data dari laman LHKPN, harta kekayaan Trenggono mengalami peningkatan sebesar 9,7% dibandingkan dengan laporan per 2020 sebesar Rp2,42 triliun.

    Dalam laporan per 2023, harta kekayaan Trenggono di dominasi oleh kepemilikan surat berharga yang totalnya mencapai Rp2,22 triliun. Kemudian, kepemilikan harta lainnya senilai Rp166 miliar, kas dan setara kas Rp156 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp22,9 miliar.

    Trenggono juga melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp91 miliar. Tanah dan bangunan yang dimiliki Trenggono tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, dan Sleman.

    Kemudian, Trenggono juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin yang mencapai Rp1,81 miliar. Orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu memiliki dua mobil dan satu motor.

    Trenggono melaporkan memiliki mobil Audi RS 5 Sedang tahun 2015 senilai Rp800 juta dan Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023 senilai Rp1,01 miliar. Lalu, satu motor Honda Beat Solo tahun 2018 hasil sendiri Rp3,25 juta.

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Doa Hasto Pada Hari Ulang Tahun Megawati Hari Ini

    Doa Hasto Pada Hari Ulang Tahun Megawati Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umun PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan merayakan ulang tahun yang ke – 78 secara sederhana pada pada hari ini, Kamis (23/1/2024).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan seluruh simpatisan, anggota, dan kader telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. Mereka mengklaim Megawati telah menjadi ibunya sendiri. 

    “Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Kamis (23/1/2025). 

    Hasto kemudian mendoakan supaya Megawati terus diberi kekuatan dan semangat juang. Apalagi dalam kondisi politik dan gonjang-ganjing di internal PDIP akibat perkara hukum dan menjelang kongres partai.

    “Kami juga mendoakan agar Ibu Mega selalu sehat, panjang umur, dan mendapat rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis keterangannya. 

    Adapun, sebagai tradisi, kata Hasto, PDIP akan melakukan gerakan menanam pohon dan merawat bumi, yang dilakukan seluruh anggota dan kader partai. Kendati demikian, perayaan ulang tahun Megawati dirayakan secara terbatas. 

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan,” pungkasnya. 

  • Ketum PDIP Megawati Ulang Tahun ke-78, Hasto: Dirayakan Secara Sederhana

    Ketum PDIP Megawati Ulang Tahun ke-78, Hasto: Dirayakan Secara Sederhana

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri berulang tahun pada Kamis hari ini (23/1/2024). Perayaan ulang tahunnya yang ke-78 tersebut dirayakan secara sederhana. 

    Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. Mereka mengklaim bahwa Megawati telah menjadi ibunya sendiri. 

    “Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Kamis (23/1). 

    Pihaknya kemudian mendoakan agar sang Ketua Umum partainya tersebut dapat diberikan kekuatan dan semangat juang. 

    “Kami juga mendoakan agar Ibu Mega selalu sehat, panjang umur, dan mendapat rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis keterangannya. 

    Sebagai tradisi partai, diungkapkan bahwa mereka melakukan gerakan menanam pohon dan merawat bumi, yang dilakukan seluruh anggota dan kader partai. 

    Adapun dikatakan Seluruh DPD dan DPC Partai mengadakan doa syukur, mempersembahkan tumpeng, dan gerak kebudayaan Dijelaskan juga oleh Hasto bahwa perayaan Megawati dirayakan secara terbatas. 

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan,” pungkasnya. 

  • Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    3 Menteri Paling Paling Kaya

    Terdapat 3 Menteri yang diketahui memiliki harta paling banyak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar LHKPN KPK Milik Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)

  • Aturan Lengkap tentang Libur Sekolah selama Ramadhan 2025

    Aturan Lengkap tentang Libur Sekolah selama Ramadhan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan libur Ramadhan 2025 atau 1446 H untuk anak sekolah pada Selasa (21/1/2025).

    Pengumuman libur Ramadhan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) libur Ramadhan 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Namun dalam keputusan tersebut, libur Ramadhan untuk anak sekolah tidak jadi diberikan selama satu bulan penuh seperti masa pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999.

    Pelajar hanya memiliki jadwal libur pada awal dan akhir Ramadhan saja. SE tersebut pun berlaku untuk semua sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.

    Berikut ini aturan lengkap mengenai libur untuk anak-anak sekolah selama Ramadhan 2025:

    Kegiatan mandiri diberikan untuk anak-anak sekolah pada tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan
    Tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan
    Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan
    Pada 9 April 2025, siswa diminta untuk kembali melakukan pembelajaran bersama di sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan keagamaan

  • Menteri Tito ungkap Alasan Sulit Lantik Kepala Daerah Secara Serentak

    Menteri Tito ungkap Alasan Sulit Lantik Kepala Daerah Secara Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota tidak mungkin dilakukan secara serentak.

    Apalagi, menurut Tito, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK masih berlangsung. 

    Hal tersebut diungkapkan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    “Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan MK dan Hakim Agung yang hadir, Panitera, Sekjen, bahwa yang pertama, dalam undang-undang itu tidak diatur mengenai pelantikan serentak harus sekali atau dua kali. Yang jelas tidak akan mungkin terjadi pelantikan serentak semuanya, 545 daerah.” terang Tito kala memberikan paparan. 

    Tito memaparkan, bahwa menurutnya, pelantikan serentak akan tidak adil bagi pemenang pilkada yang tidak dalam proses sengketa. “Yang bisa kita lakukan adalah keserentakan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kami menyampaikan bahwa ada yang tidak sengketa jumlahnya 296, yang tidak ada sengketa, MK,” tutur Tito.

    Adapun Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memaparkan sejumlah perkara yang masuk dalam sengketa hasil Pilkada di MK. 

    Menurutnya, ada sebanyak 23 perkara PHPU dalam Gubernur dan Wakil Gubernur di 16 Provinsi, 238 perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati, dan 49 PHPU Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. 

    Adapun, jika mengacu pada Peraturan Presiden  (Perpres) No. 80 tahun 2024, tanggal pelantikan untuk Gubernur ditetapkan pada 7 Februari 2024 dan untuk Bupati dan Walikota pada tanggal 10 Februari 2025. 

  • Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Jadi Menkes Lagi, Budi Gunadi Sadikin Punya Harta Rp208,24 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin alias BGS diketahui memiliki total harta sebesar Rp208,24 miliar. Adapun, harta tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Desember 2024 lalu.

    Mengutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rabu (22/1/2025), Budi memiliki aset tanah dan bangunan dengan total senilai Rp103 miliar. Aset ini tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, dan Bekasi.

    Mantan Wakil menteri BUMN ini memiliki mobil Sedan Mercedes Benz E 300 (2012) seharga Rp350 juta, Mini Cooper Sedan (2012) seharga Rp250 juta, Mazda 2 All New Skyactiv R AT (2015) seharga Rp100 juta, dan Hyundai Ionic 5 Signtr Long (2023) seharga Rp700 juta.

    Sementara itu, eks bankir ini memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp3,66 miliar, surat berharga sebesar Rp82,65 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp27,86 miliar. Adapun, dalam LHKPN tersebut, Budi tercatat tidak memiliki harta lainnya dan utang sepeser pun.

    Diketahui, BGS sebelumnya juga pernah dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019. 

    Terkait latar belakang pendidikannya, dikutip dari situs BUMN, Budi meraih gelar sarjana di bidang Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988. 

    Dia juga memiliki sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada 2004. 

  • Bungkamnya Mendikti Saintek Satryo Saat Dicecar Soal Polemik Demo ASN

    Bungkamnya Mendikti Saintek Satryo Saat Dicecar Soal Polemik Demo ASN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memilih bungkam saat dimintai tanggapan oleh wartawan terkait dengan demonstrasi terhadapnya di Kemendikti Saintek belum lama ini.

    Satryo terlihat meninggalkan area Ruang Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025), sore sekitar pukul 16.44 WIB. Saat itu, Satryo dan anggota Kabinet Merah Putih baru saja mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Para awak media yang menunggu di luar ruang sidang kabinet silih berganti mencoba untuk mewawancarai para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga setingkat yang meninggalkan ruangan.

    Pada saat giliran Satryo, para awak media langsung memintai tanggapannya soal demo ASN Kemensaintek Dikti belum lama ini. Demo itu terkait dengan Satryo yang diduga arogan dan pemarah kepada para ASN di lingkungan kementerian tersebut.

    Kendati sudah diikuti sampai dengan mobil jemputannya, Satryo tetap diam seribu bahasa. Dia tak menjawab soal penyelesaian masalah internal itu, maupun apabila ada instruksi tertentu dari Presiden.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Satryo sudah lebih dulu membantah tuduhan pemarah, arogan hingga tindakan lainnya yang dituduhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggelar aksi protes di Kemendikti Saintek, Senin (20/1/2025).

    “Tidak ada sama sekali, tidak benar,” kata dia menyangkal tuduhan tersebut, usai pelantikan Rektor ITB di Aula Barat ITB.

    Dia menyebut aksi tersebut dilakukan lantaran pihaknya tengah melakukan “bersih-bersih” di tubuh Kemendikti Saintek dengan melakukan rotasi-mutasi.

    “Pendemo biasanya kan mencari sesuatu yang menarik kan, intinya kita sedang bersih-bersih, bereskan banyak kegiatan yang dianggap oleh kami pemborosan, presiden mengatakan tidak boleh boros di Kementerian, kita kerjakan,” ungkapnya.

    Adapun para ASN Kemendikti Saintek melakukan aksi unjuk rasa lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dari undangan yang diterima Bisnis, aksi ini dilakukan buntut dari pemecatan tidak adil yang dialami oleh Prahum Ahli Muda dan Pj. rumah Tangga Setditjen Diktiristek, Neni Herlina.

    Dalam keterangan resminya, Neni diketahui sudah 24 tahun bekerja di instansi tersebut.

    Kemudian, pada Jumat (17/1/2025) sore kemarin dirinya mengaku tiba-tiba diusir keluar ruangan oleh pimpinan tertinggi di Kemendikti Saintek.

    “Tiba-tiba pimpinan tertinggi kami masuk ke ruangan kami dan di hadapan semua orang, beliau mengusir saya keluar dan memerintahkan untuk pindah ke Kemendikdasmen… Saya keluar dan shalat,” ujarnya dalam keterangan tersebut, dikutip Senin (20/1/2025).

  • Lapor LHKPN 2024, Menlu Sugiono Miliki Harta Kekayaan hingga Rp12,73 Miliar

    Lapor LHKPN 2024, Menlu Sugiono Miliki Harta Kekayaan hingga Rp12,73 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono tercatat memiliki Rp12,73 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 11 November 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Mengutip LKHPN, menteri lulusan SMA Tarnus pada 1997 ini memiliki empat aset tanah dan bangunan senilai Rp8,5 miliar. 

    Adapun, keempat aset tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Bogor (Jawa Barat), Jakarta Selatan, hingga Gianyar (Bali). Semuanya tercatat dari hasil sendiri.

    Sementara itu, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut memiliki tiga mobil dan satu motor yang jika semuanya ditotal mencapai Rp1,4 miliar. 

    Mobil itu terdiri dari Honda Civic (1997) seharga Rp20 juta, Jeep Rubicon (2011) seharga Rp275 juta, dan Toyota Alphard (2020) seharga Rp580 juta. 

    Sementara itu, untuk aset sepeda motor milik Sugiono adalah Honda GL1800DK (2020) seharga Rp525 juta. Sama seperti aset tanah dan bangunan, semua alat transportasinya merupakan hasil sendiri.

    Di sisi lain, Sugiono memiliki surat berharga senilai Rp510 juta, kas dan setara kas senilai Rp2,25 miliar. Wakil Ketua Umum Gerindra ini tak memiliki harta bergerak lainnya serta utang sepeser pun.

    Perlu diketahui, para anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus melapor LHKPN pada awal masa jabatan. KPK menyebut bahwa batas akhir pelaporan jatuh pada Selasa (21/1/2025).