Category: Bisnis.com Nasional

  • Kementerian HAM Bentuk Tim Antisipasi Dampak Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran

    Kementerian HAM Bentuk Tim Antisipasi Dampak Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemham) membentuk tim sebagai langkah antisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari Amerika Serikat.

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa tim ini nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri RI dan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi agar memastikan perlindungan terhadap WNI yang bisa saja terkena dampak kebijakan tersebut.

    “Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena [deportasi],” ujarnya dalam rilisnya, Jumat (24/1/2025).

    Pigai melanjutkan bahwa saat kampanye Pilpres AS, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan informasi ada WNI yang mulai resah terutama yang surat-surat keimigrasiannya bermasalah.

    Sehingga upaya membentuk tim khusus ini demi meredam keresahan dari setiap WNI yang berada di tanah negeri paman Sam itu.

    “Jadi kami sudah bentuk tim namanya Tim Perlindungan Warga Negara melalui Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan yang nanti bisa ikut membantu Kemenlu dan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi juga,” imbuhnya.

    Natalius menjelaskan terdapat cukup banyak WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah.

    “Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis, atau menggunakan modus pencari suaka politik tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang  terkait WNI kita juga. Jadi kami ingin memastikan sebelum ini terjadi kita antisipasi lebih awal,” pungkas Pigai.

    Untuk Diketahui Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan janji kampanye politiknya untuk melakukan deportasi yang disebut Trump sebagai yang terbesar dalam sejarah.

    Sehari sebelum acara pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, dihadapan ribuan pendukungnya di Washington pada Minggu (19/1/2025). Trump mengaku akan memberlakukan pengetatan sektor imigrasi pada hari pertama dia berkantor.

  • Puan Terima Kunjungan Parlemen Singapura, Ini yang Dibahas

    Puan Terima Kunjungan Parlemen Singapura, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Adapun, Seah Kian Peng bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani sejak pukul 10:00 WIB dan melakukan bilateral meeting kurang lebih selama 30 menit.

    Puan mengatakan dalam kunjungan itu membahas banyak hal mulai dari kerja sama bilateral, kerja sama antar parlemen, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya, hingga perkembangan geopolitik dan situasi internasional.

    “Kami berdua bersepakat untuk tetap menjaga dan mempererat serta meningkatkan hubungan kedua Parlemen antara Indonesia dan Singapura, serta mendukung pemerintahan di antara kedua negara Indonesia dan Singapura,” katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Dilanjutkan Puan, pihaknya dan pihak Singapura juga setuju untuk meningkatkan hal-hal yang sudah dilakukan di periode lalu. 

    Tak hanya itu, juga siap untuk melakukan segala hal yang memang harus dilakukan oleh kedua parlemen guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil.

    “Serta dalam setiap event-event Internasional di event parlemen Indonesia dan Singapura, tentu saja bersepakat untuk bisa bersama-sama menggaungkan hal-hal yang memang bermanfaat bagi negara Asean dan kedua negara,” tuturnya.

    Di sisi lain, dari pertemuan itu cucu proklamator RI ini turut menuturkan Indonesia dan Singapura siap mendorong kebijakan-kebijakan antar kedua negara yang memang sudah dan akan dilaksanakan.

    “Juga parlemen Indonesia di periode 2024-2029 ini akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • Puan Soal Minyak Urut Titipan Megawati ke Prabowo: Sudah Sering Saling Tukar

    Puan Soal Minyak Urut Titipan Megawati ke Prabowo: Sudah Sering Saling Tukar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengklarifikasi soal titipan minyak urut di tengah-tengah wacana pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dikatakan Puan, minyak urut tersebut rupanya adalah titipan dari Prabowo untuk Megawati. Mereka juga kerap kali bertukar hal-hal yang memang bermanfaat untuk kesehatan.

    “Beliau berdua sudah sering kali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti dari kedekatan hubungan antara Prabowo dan Megawati yang sudah terjalin sejak lalu.

    “Itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, soal minyak urut ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengakui hingga sejauh ini dirinya belum berkomunikasi terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. 

    Namun, lanjutnya, saat terakhir kali dia bertemu Prabowo, ada pembahasan seputar minyak titipan untuk Megawati.

    “Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak urut. Bu Mega punya untuk pegel-pegel, dititipin [ke Prabowo],” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/202).

  • Gaya Kerja Senyap Gibran di 100 Hari Pertama jadi Wapres

    Gaya Kerja Senyap Gibran di 100 Hari Pertama jadi Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan segera memasuki 100 hari pertama masa kerjanya setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Sejak hari pertama kerjanya sebagai wapres, Gibran tidak terlalu banyak berkomentar dan muncul ke publik meski sempat membantu tugas presiden saat ditinggal kunjungan kerja ke luar negeri.

    Pada saat Presiden Prabowo Subianto lebih aktif membuat kebijakan-kebijakan strategis dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, Gibran lebih banyak aktif pada kegiatan populis dengan melakukan tinjauan di dalam negeri.

    Gibran lebih banyak aktif meninjau pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masih berjalan. Di samping itu, Gibran juga banyak mengunjungi korban-korban bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Pada awal masa kerjanya, dia langsung membuat gebrakan untuk menampung keluhan-keluhan dari masyarakat.

    Dia menggagas program dengan ‘Lapor Mas Wapres’ yang dibuka sejak 11 November 2024. Layanan aduan tersebut diberikan untuk masyarakat umum yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden.

    Selain itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan dan aspiresi melalui pesan WhatsApp.

    Wapres mempersilakan masyarakat yang berkepentingan melapor untuk datang secara langsung ke Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat.

    Layanan laporan di Istana Wakil Presiden dibuka pada Senin hingga Jumat, jam 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan layanan pengaduan merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres [Gibran], tapi bahwa semangatnya komitmennya itu menjadi semangat kita bersama-sama bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” tuturnya.

    Prasetyo menambahkan tidak ada masukan secara langsung yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap layanan pengaduan tersebut. Justru, menurutnya, hal itu menjadi semangat yang baik.

    Hal ini karena, lanjut dia, pemerintahan ingin mendengarkan dan membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung.

    “Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau [Prabowo] sampaikan kita mesti meninggalkan hal hal yang feodal dan birokratis itu. Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” jelasnya.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis melalui laman lapormaswapres.id, registrasi layananan pengaduan secara tatap muka terpantau padat.

    Pasalnya, jadwal reservasi layanan pengaduan ‘Lapor Mas Wapres’ untuk Januari sampai dengan April 2025 sudah tidak ada yang tersedia. Untuk kuota layanan yang tersedia ada pada 13 Mei 2025.

    Sebelumnya, berdasarkan penjelasan pihak Istana, layanan aduan masyarakat tersebut memiliki kuota harian. Pada hari pembukaannya Senin (11/11/2024), layanan tersebut dilaporkan telah melebihi kuota harian.

    Kuota awal ditetapkan hanya 50 pelapor, kemudian kuota bertambah menjadi lebih dari 60 pelapor.

  • Kemendikti Saintek Siapkan 3 Skema Pencairan Tukin Dosen ASN 2025 Rp2,5 Triliun

    Kemendikti Saintek Siapkan 3 Skema Pencairan Tukin Dosen ASN 2025 Rp2,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyatakan pihaknya memiliki tiga skema pembagian tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang seusai pihaknya menghadiri rapat dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025).

    “Tukin kita baru mendengar adanya kabar dari Ketua Banggar DPR bahwa pemerintah kira-kira komit sekitar Rp2,5 triliun. Skemanya, kita mengusulkan tiga opsi,” tuturnya.

    Disebutkannya, opsi pertama disebut dengan opsi cukup dengan besaran dana Rp2,8 triliun atau yang paling mendekati nominal yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Rp2,5 triliun.

    Dengan skema tersebut, Togar mengemukakan prioritas pemberian dana tukin akan diberikan pada dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker). 

    Maksudnya, perguruan tinggi jenis ini adalah yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan Kementerian dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang belum memiliki remunerasi (imbalan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan, bonus sebagai apresiasi atas kontribusinya).

    “Skema kedua itu lebih tinggi lagi [anggarannya]. Sama ya PTN Satker, PTN BLU, tapi BLU yang sudah punya remunerasi, tapi masih di bawah tukin besarannya,” sebutnya.

    Adapun, untuk skema kedua tersebut Togar mengatakan butuh kucuran dana sebesar Rp3,6 triliun. Menurutnya, skema kedua ini pun dipraktekan oleh pemerintah di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Sementara itu, untuk usulan skema ketiga dia mengungkapkan butuh dana sebesar Rp8,2 triliun karena memungkinkan seluruh dosen ASN di Indonesia mendapatkan tukin.

    “Nah yang ketiga, semua dapat. Semua kita, dosen-dosen PNS kita, 81.000 orang itu dapat tukin,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyampaikan jumlah anggaran tukin dosen ASN yang disetujui Kemenkeu adalah sebesar Rp2,5 triliun. 

    Dengan anggaran tersebut, Lalu menyebut akan ada 33.957 dosen ASN yang menerima pembayaran tukin tersebut. Untuk pencairan, dia mengatakan masih akan disusun oleh pihak Kemendikti Saintek.

    “Bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan Tukin tahun 2025 terbayarkan Rp2,5 triliun.

    Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan Tukin,” ujarnya sehabis rapat.

  • Mahasiswa Indonesia Sambut Antusias Kedatangan Prabowo di India

    Mahasiswa Indonesia Sambut Antusias Kedatangan Prabowo di India

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang tiba di New Delhi, India pada Kamis malam (23/1/2025).  

    Dalam kunjungan Prabowo tersebut, para Mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa harapan dalam lawatannya ke Negeri Bollywood ini. 

    Contohnya, Mahasiswa Indonesia di Delhi University, Sonia mengaku semangat saat menunggu Presiden. Ia juga berharap agar Prabowo dapat memberikan ruang dialog lantaran para mahasiswa memiliki berbagai aspirasi yang ingin disampaikan. 

    “Mungkin kita dikasih ruang untuk berbicara dan diskusi kepada Pak Prabowo. Mungkin mau menginformasikan ke Pak Prabowo bahwa banyak mahasiswa di India. Dan juga mungkin beberapa teman-teman akan memberikan ide-ide mereka kepada Pak Prabowo,” jelasnya, dikutip dari laman Sekretariat Negara, Jumat (24/1/2025).  

    Tiga mahasiswa asal Bali, Esti, Erna, dan Ayu, juga turut menyampaikan kesannya setelah bertemu Presiden. Esti, yang tengah menempuh program managerial training di New Delhi, mengaku sudah menunggu momen ini sejak lama.

    Kemudian, Erna dan Ayu, yang tengah menempuh pendidikan bahasa Sansekerta di New Delhi berharap agar kunjungan Prabowo dapat mempererat hubungan kedua negara. 

    “Mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Presiden agar dibantu untuk membangun universitas Sansekerta. Karena bahasa Sansekerta itu justru Indonesia yang mempunyai bahasa tersebut,” ungkap Erna.

    Kemudian, para mahasiswa lain seperti Rajendra, Marvell, Sherry, serta Faisal mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan Prabowo. Mereka berharap kunjungannya ke India dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia-India. 

    Sherry kemudian juga berharap agar semua rangkaian acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dapat berjalan lancar. 

    “Kami juga berharap Bapak Presiden bisa merasa nyaman selama di New Delhi ini,” ucap Sherry.

  • Tiba di New Delhi, Prabowo Ikut Rayakan HUT ke-76 India dan Dorong Kerja Sama

    Tiba di New Delhi, Prabowo Ikut Rayakan HUT ke-76 India dan Dorong Kerja Sama

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto Prabowo Subianto, telah tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, Republik India, pada Kamis malam (23/1/2025). 

    Mengutip Sekretariat Negara, pesawat yang membawa rombongan tersebut mendarat di India sekitar pukul 22.30 waktu setempat (WS).

    Setibanya Prabowo sampai, Dia disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India Pabitra Margherita, Duta Besar Republik India untuk Republik Indonesia Sandeep Chakravorty, Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi, dan Atase Pertahanan KBRI New Delhi Laksamana Pertama Ardiansyah Muqsit. 

    Adapun, Prabowo juga disuguhkan tarian tradisional India oleh para seniman muda setempat, membuat momen kedatangannya menjadi lebih meriah. Usai sampai di Bandara, Prabowo dijadwalkan  melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di New Delhi. 

    Sebagai informasi, kunjungan ke India disebut menandai babak baru dalam hubungan bilateral, sekaligus memperingati 75 tahun kerja sama diplomatik Indonesia dan India.

    Sebelum berangkat, Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangganya atas undangan sebagai chief guest pada perayaan Hari Republik India ke-76. 

    “Dalam perayaan hari republik mereka yang ke-76, mereka juga mengundang pasukan kita pasukan TNI yang akan ikut defile. Dan kalau tidak salah, kita mendapat tempat kehormatan kita yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari akademi militer,” tutur Presiden.

    Prabowo nanti dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerja sama kedua negara.Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

  • Berapa Pesangon Korban PHK Tahun 2025 menurut UU Cipta Kerja?

    Berapa Pesangon Korban PHK Tahun 2025 menurut UU Cipta Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Besaran pesangon korban PHK tahun 2025 menurut UU Cipta Kerja akan disesuaikan dengan masa kerjanya.

    Sebagaimana diketahui, besaran pesangon bagi pekerja yang di PHK atau memasuki pensiun masih mengacu kepada UU Cipta Kerja.

    Menurut UU Cipta Kerja, perusahaan yang mengambil keputusan PHK terhadap seorang karyawan, maka perusahaan juga harus bisa memenuhi kewajibannya atas hak yang harus diterima karyawan tersebut.

    Ada 3 hak karyawan yang di-PHK perusahaan. Ketiga hak dimaksud termasuk dalam bentuk uang, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kerja.

    1. Besaran uang pesangon

    Masa kerja kurang dari 1 tahun, maka mendapatkan 1 bulan upah.
    Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka mendapatkan 2 bulan upah.
    Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah.
    Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, maka mendapatkan 4 bulan upah.
    Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka mendapatkan 5 bulan upah.
    Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah.
    Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah.
    Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah.
    Masa kerja 8 tahun atau lebih, maka mendapatkan 9 bulan upah.
    Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah.
    Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah.
    Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah.
    Masa kerja 24 tahun atau lebih, maka mendapatkan 10 bulan upah.

    2. Uang penghargaan masa kerja

    Uang penghargaan masa kerja adalah uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerjanya selama bekerja di perusahaan. Sama halnya dengan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan ini juga berdasarkan pada lama masa kerja karyawan. Berikut perhitungannya:

    Masa kerja 3-6 tahun = 2 bulan upah
    Masa kerja 6-9 tahun = 3 bulan upah
    Masa kerja 9-12 tahun = 4 bulan upah
    Masa kerja 12-15 tahun = 5 bulan upah
    Masa kerja 15 – 18 tahun = 6 bulan upah
    Masa kerja 18 – 21 tahun = 7 bulan upah
    Masa kerja 21 – 24 tahun = 8 bulan upah
    Masa kerja 24 atau lebih = 10 bulan upah

    3. Uang penggantian hak kerja

    Uang penggantian hak kerja adalah konversi ke dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu:

    Cuti karyawan yang belum diambil maupun belum gugur.
    Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/ buruh diterima bekerja.
    Hal lain yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bersama yang telah disepakati oleh perusahaan dan karyawan.

  • Siap-siap, Ini 15 Alasan Perusahaan Boleh Mem-PHK Karyawan menurut UU Cipta Kerja

    Siap-siap, Ini 15 Alasan Perusahaan Boleh Mem-PHK Karyawan menurut UU Cipta Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahukah Anda bahwa ada setidaknya 15 alasan yang memperbolehkan perusahaan mem-PHK karyawan menurut UU Cipta Kerja.

    Sebagaimana diketahui, PHK menjadi momok menakutkan bagi karyawan di sebuah perusahaan. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja. 

    Meski demikian, perusahaan juga tidak bisa tiba-tiba memutus hubungan kerja tanpa sebab maupun karena alasan pribadi.

    Namun, seseorang yang mengundurkan diri atau dengan sengaja tidak memperpanjang kontrak kerjanya dengan suatu perusahaan, meskipun mendapat tawaran perpanjang bisa juga dikategorikan PHK.

    Berdasarkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan bulan Maret tahun 2023 lalu, ada 15 alasan yang membuat perusahaan bisa mengambil keputusan PHK pada karyawannya.

    15 Alasan Perusahaan Boleh mem-PHK karyawan:

    Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan dan pekerja tidak mau melanjutkan bekerja atau perusahaan tidak bisa mempekerjakan karyawan tertentu
    Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian
    Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut
    Perusahaan tutup karena kondisi yang memaksa
    Perusahaan sedang menunda kewajiban membayar utang
    Perusahaan pailit
    Perusahaan mengajukan untuk diputus hubungan kerjanya karena berbagai hal. Seperti adanya kekerasan, telat membayar upah, memaksa pekerja melakukan hal di luar tanggung jawabnya, dan berbagai penyebab lain.
    Adanya putusan dari Perselisihan Hubungan Internasional (PHI) yang menyatakan pengajuan pekerja untuk PHK tidak benar (perusahaan tidak melakukan yang dituduhkan) dan perusahaan memutuskan PHK bagi karyawan tersebut
    Pekerja mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri
    Pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan dan telah dipanggil perusahaan 2 kali secara tertulis
    Pekerja melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama
    Pekerja tidak bisa bekerja selama 6 bulan berturut-turut akibat melakukan tindak pidana
    Pekerja mengalami cacat atau menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bekerja selama 12 bulan
    Pekerja memasuki usia pensiun
    Pekerja meninggal dunia

  • Megawati Ulang Tahun, Anies: Terima Kasih Konsistensi sebagai Penjaga Demokrasi

    Megawati Ulang Tahun, Anies: Terima Kasih Konsistensi sebagai Penjaga Demokrasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    Ucapan ulang tahun tersebut disampaikan Anies kepada Megawati, yang juga merupakan Presiden ke-5 RI tersebut, melalui akun X miliknya @aniesbaswedan pada Kamis (23/1/2025). 

    “Selamat ulang tahun kepada Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri. Semoga Bu Mega senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan berlimpah dalam setiap langkah kehidupan,” ujar Anies Baswedan. 

    Selain itu, Anies juga menyebutkan hal-hal positif yang telah dilakukan Megawati terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. 

    “Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah dan terus diberikan bagi bangsa dan negara, serta konsistensinya sebagai penjaga demokrasi Indonesia,” tutur Anies. 

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berulang tahun pada Kamis (23/1/2024). Perayaan ulang tahunnya yang ke-78 tersebut dirayakan secara sederhana. 

    Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. Mereka mengklaim bahwa Megawati telah menjadi ibunya sendiri. 

    “Kami bounded secara ideologi, spiritual, kesejarahan, dan juga dengan seluruh alam pikir, alam rasa, dan rekam jejak Ibu Mega yang dikenal sangat kokoh menjaga konstitusi dan demokrasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Kamis (23/1). 

    Pihaknya kemudian mendoakan agar sang Ketua Umum partainya tersebut dapat diberikan kekuatan dan semangat juang. 

    “Kami juga mendoakan agar Ibu Mega selalu sehat, panjang umur, dan mendapat rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis keterangannya. 

    Sebagai tradisi partai, diungkapkan bahwa mereka melakukan gerakan menanam pohon dan merawat bumi, yang dilakukan seluruh anggota dan kader partai. 

    Adapun dikatakan Seluruh DPD dan DPC Partai mengadakan doa syukur, mempersembahkan tumpeng, dan gerak kebudayaan Dijelaskan juga oleh Hasto bahwa perayaan Megawati dirayakan secara terbatas. 

    “Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri merayakan secara sederhana bersama keluarga, para sahabat, dan perwakilan kader-kader PDI Perjuangan,” pungkasnya.