Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Cerita Manis-Pahit Makan Bergizi Gratis (MBG)

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Cerita Manis-Pahit Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA — Sorak-sorai siswa kelas 1D memenuhi ruang kelas tatkala bel istirahat berbunyi menandakan waktu makan tiba. Tak sedikit dari mereka segera meletakkan sendok, garpu, dan minumnya di meja belajar guna menyambut dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat. 

    Ompreng MBG berlapis stainless steel yang tersusun rapi dengan tali rafia di meja guru sebentar lagi akan berpindah tangan kepada siswa sebagai sang empunya. Sebelum itu terjadi, para siswa berseragam merah putih berlarian keluar kelas dan berbaris mendatangi wastafel berkeran hijau untuk mencuci tangan.

    Selesai sudah mencuci tangan, mereka kembali masuk dan melantunkan doa makan dipandu dengan Ibu Nia, guru yang menjadi wali kelas mereka untuk satu semester penuh itu. Setelahnya, tugas Ibu Nia-lah yang membagikan ompreng-ompreng MBG kepada para siswa.

    Para siswa kelas dasar itu terlihat antusias membuka tutup ompreng dan segera melahapnya dengan sendok serta garpu yang lengkap di tangan mereka. Sesekali mereka berceloteh dengan kawan sebangkunya hingga tercipta keributan kecil dan Ibu Nia menegurnya kalau sedang makan tak boleh berbicara.

    Melihat para siswanya antusias, Ibu Nia berharap pemerintahan Presien Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjalankan program MBG ini, supaya juga gizi anak-anak terjamin. Terlebih, guru yang mendidik 32 siswa dalam satu kelasnya ini turut senang lantaran para siswa menghabiskan makanan masing-masing.

    “Saya sangat mendukung dengan program seperti ini. Di samping anak-anak merasa antusias, juga ada peningkatan dengan BB-nya [berat badan]. Terus lebih semangat, belajarnya juga lebih aktif gitu,” ujarnya saat ditemui Bisnis secara langsung di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Para siswa kelas 1 mencuci tangan sebelum menyantap MBG, di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025). JIBI/Annisa Nurul AmaraPerbesar
    Lulus Uji Coba MBG 

    Potret siap siaga para pengajar untuk menyambut program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan tanpa alasan.  Pasalnya, SD yang terletak di Jakarta Barat itu sudah menjalani uji coba penuh program MBG sejak November 2024.

    Guru SDN 07 Slipi Pagi yang menjadi koordinator MBG di sekolah, Herry Pernata berujar pihaknya mulai berkenalan dengan MBG sejak 18 November 2024. Dari saat itu hingga kini, dia mengaku pendistribusian berlangsung mulus tanpa hambatan bak jalan tol.

    Mulanya, ompreng stainless steel itu diturunkan serempak dari mobil distribusi. Kemudian, ompreng dikumpulkan terlebih dahulu di ruang kelas tak terpakai. Setelahnya, Herry bersama tim memastikan jumlahnya harus 561 ompreng setiap harinya.

    “[mobil datang] sebelum jam 8 pagi. Jam istirahat kita berbeda, jadi kelas 1, 2, 3 MBG dibagikan sekitar 08:20–09:00 WIB. Untuk kelas 4, 5, 6 baru dibagikan MBG-nya sekitar jam 09:00–09:30 WIB,” jelasnya, Kamis (9/1/2025).

    Menilik respons anak-anak yang dominan suka MBG, Herry memastikan mereka rerata mampu menghabiskan porsi MBG tiap harinya, meski memang ada yang masih bersisa dikit. Karena suka MBG, dia melanjutkan pembiasaan anak kian berubah. Tak sedikit dari mereka jadi lebih berharap ke MBG dan lupa dengan sarapan.

    Karena terjadi demikian, pihak sekolah akhirnya gerak cepat mengimbau orang tua bahwa MBG sebatas tambahan untuk anak, jadi sarapan janganlah dilupakan. Kalau perlu, SDN 07 Slipi Pagi akan kembali melanjutkan program sarapan setiap pagi sebelum adanya MBG.

    “Jangan mentang-mentang nanti ada makan gratis, kamu nahan-nahan pagi, itu kan malah akan menjadi risiko yang gak baik kan itu. Kemarin sih sempat kita edukasikan gitu juga ke anak-anak,” bebernya.

    Di sisi lain, kala uji coba berlangsung saat itu, Herry mengungkapkan evaluasi yang dikatakan ke SPPG adalah berkenaan menu, seperti mengganti lauk ayam menjadi ikan. Namun, saat dituruti SPPG, nyatanya tak sedikit siswa yang menyatakan ketidaksukaannya.

    Menanggapi respons siswa-siswa tersebut, dia menyebut pihaknya mengedukasi bahwa ini merupakan rezeki yang didapat, belum tentu orang lain mendapatkan seperti itu.

    Siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat menyantap MBG saat jam istirahat, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). JIBI/Annisa Nurul AmaraPerbesar

    MBG Telat Datang, Siswa Nunggu 2 Jam 

    Lain sekolah, lain pula nasib yang mereka terima. Begitulah ungkapan yang sekiranya dirasakan SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor. SD negeri berlokasikan di Jalan Cimanggu ini harus menerima keterlambatan waktu hingga 2 jam saat debut program MBG.

    Seharusnya, kelas yang masuk pagi sudah bisa menyantap porsi MBG pukul 09:00 WIB saat istirahat. Sementara kelas yang dijadwalkan masuk siang, bisa melahap MBG pada pukul 12:00 WIB.

    Guru koordinator MBG di sekolah negeri tersebut, Wawan Wibrayoga dan Irawati mengatakan telatnya makanan itu membuat pihak sekolah menahan anak-anak agar tak pulang terlebih dahulu.

    “Sebenarnya kan, makanan ini dikasih ketika waktu anak-anak istirahat. Yang kelas pagi 1, 2, 5, sama 6 pulangnya jam 11:00 WIB. Yang siang ada kelas 3, 4, dan 5. Jadi emang pas makannya seharusnya di istirahat, jadi makan pas waktu pulang, karena terlambat [2 jam],” ujar Wawan, Jumat (10/1/2025).

    Dikatakan Wawan, imbas dari hal itu pihaknya mendapat permintaan maaf dari penyelenggara. Disebut, keterlambatan itu terjadi lantaran supir mobil distribusi belum tahu letak sekolah-sekolah yang dapat MBG.

    Tak sampai di situ, persoalan berikutnya adalah batalnya SDN Kedung Jaya 2 mendapatkan uji coba MBG sebelum debut. Seharusnya, kata Wawan, sekolahnya dapat pada akhir 2024. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena bentrok dengan libur semester 1.

    Siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor menyantap MBG saat jam istirahat, Jumat (10/1/2025). JIBI/Annisa Nurul AmaraPerbesar

  • Penembakan WNI di Malaysia, Dua Korban Kritis usai Operasi

    Penembakan WNI di Malaysia, Dua Korban Kritis usai Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua WNI korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam kondisi kritis, sementara dua lainnya berada dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan.

    Melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk empat WNI korban penembakan tersebut pada Selasa (28/1/2025). Keempat WNI ini tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia.

    “Dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang keduanya berasal dari Provinsi Riau,” kata Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha menjelaskan bahwa HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM.

    Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan.

    Judha turut melaporkan bahwa Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur tengah mengurus proses pemulasaran satu WNI korban meninggal berinisial B ke Tanah Air.

    Repatriasi jenazah direncanakan dilakukan hari ini, Rabu (29/1/2025) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman Almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.

    “Selanjutnya, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan juga membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh,” terang Judha.

    Kemlu RI juga mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini penembakan ini. Termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).

    Dalam hal ini, Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas. KBRI Kuala Lumpur juga meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum.

  • Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu kabinet gemuk, beban warisan dari Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi pangkas-pangkas anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli misalnya, mengatakan bahwa masalah ketersediaan anggaran akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran akan merealisasikan program-programnya.

    “Kemudian, koordinasi di antara menteri, birokrasi yang tidak ramping, beban bayar utang yang besar, kemiskinan, pengangguran, dan kekuatan oligarki,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Lili menuturkan bahwa struktur dalam Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat gemuk dan tidak efisien. Hal itu berimbas kepada tidak efektifnya penuntasan sejumlah program masyarakat.

    Kasus kepailitan Sritex hingga polemik pagar laut tak bertuan di perairan Tangerang menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan koordinasi antar Kementerian.  

    Sementara itu, Pengamat Politik Algoritma, Aditya Perdana memandang bahwa tantangan utama untuk Prabowo-Gibran adalah mengenai birokrasi yang belum bisa bergerak lincah.

    “Tantangannya tentu birokrasi yang lincah untuk ikut serta dalam gaya kepemimpinan Prabowo, yang tidak mudah diikuti oleh seluruh birokrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Adapun, lengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa pada 100 hari pertama Prabowo bekerja, sebagian besar dilalui hanya untuk sinkronisasi jabatan di kementerian, sehingga nyaris tidak bekerja secara praktis dan membuang waktu.

    Mengenai Tantangan, Dedi mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dihadapi oleh Prabowo adalah soal sinergi antar kementerian, efisiensi anggaran, dan kinerja tim yang solid. Sejauh ini, dia merasa tim di Prabowo tidak mengesankan hal itu.

    Sementara itu, pengamat politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaskan bahwa tantangan paling utama bagi Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran.

    “Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang kan. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya gitu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Berbeda dengan pengamat lainnya, pengamat politik Adi Prayitno menilai koordinasi dan birokrasi antar lembaga telah berjalan cukup bagus. Hanya saja dia masih mencatat persoalan dari sisi anggaran.

    “Misalnya soal makan bergizi gratis anggarannya masih diupayakan dari berbagai sumber, termasuk program rumah 3 juta rakyat juga masih diupayakan anggarannya,” pungkasnya.

  • Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Parigimoutong Sulteng, Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Parigimoutong Sulteng, Tidak Berpotensi Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 6,1, mengguncang Parigimoutuong Sulteng hari ini, Selasa 28-Januari 2025 pukul 21:53:34 WIB.

    Menurut data BMKG gempa berpusat di lokasi 0.53 LU,121.18 BT (42 km Tenggara PARIGIMOUTONG-SULTENG),

    Adapun kedalaman gempa 91 Km.

    BMKG menegaskan gempa besar itu tidak berpotensi tsunami.

    Setelah gempa itu, muncul gempa susulan magnitudo 3,4, 28-Jan-2025 22:16:30WIB, Lok:0.55LU, 121.14BT (37 km Tenggara PARIGIMOUTONG-SULTENG), Kedlmn:82 Km 

    Selain di Parigimoutong berikut kejadian gempa hari ini

    Gempa (UPDATE) Mag:3.7, 28-Jan-25 20:52:06 WIB, Lok:3.85 LS, 128.25 BT (Pusat gempa berada di laut 19 km tenggara Ambon), Kedlmn:16 Km Dirasakan (MMI) III Ambon

    Gempa (UPDATE) Mag:3.5, 28-Jan-25 19:22:06 WIB, Lok:4.19 LS, 103.67 BT (Pusat gempa berada didarat 41Km BaratDaya Ogankomeringulu), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Semendo

  • Survei Indikator: Kondisi Ekonomi Era Prabowo Tak Jauh Beda dengan Jokowi

    Survei Indikator: Kondisi Ekonomi Era Prabowo Tak Jauh Beda dengan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan masyarakat melihat tak ada perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional era Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida menyebut bahwa hampir separuh warga menilai bahwa keadaan ekonomi nasional tak jauh berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

    Lebih lanjut, Rizka mengungkap bahwa sebanyak 47,9% menilai tidak ada perubahan. Kalau dibandingkan dengan yang menilai membaik sebesar 31,6% dan jauh lebih baik 3,4%. Sedangkan yang menilai memburuk ada 14,3% dan jauh lebih buruk di 1,7%

    “Yang menilai lebih baik lebih banyak ketimbang yang menilai memburuk untuk kondisi ekonomi nasional saat ini jika dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

    Hasil tak jauh berbeda juga disampaikannya dalam kondisi ekonomi rumah tangga yang mencapai 44,7% tak menilai ada perubahan signifikan.

    Sementara yang menilai membaik mencapai 36,1% dan yang melihat adanya penurunan sebanyak 19,1%.

    “Kalau ekonomi rumah tangga sekarang dibandingkan dengan tahun lalu masih sama lebih banyak yang menjawab membaik dibandingkan lebih buruk,” pungkas Rizka.

  • Gerakan Nurani Bangsa Dorong 10 PR Pemerintah Jelang HUT Ke-80 Indonesia

    Gerakan Nurani Bangsa Dorong 10 PR Pemerintah Jelang HUT Ke-80 Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 10 pesan kebangsaan menjelang 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

    Perwakilan Gerakan Nurani Bangsa Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa dalam 80 tahun Indonesia berdiri berbagai pekerjaan rumah masih harus diselesaikan.

    Misalnya, pada 2023, deforestasi Indonesia mencapai 257.384 Ha. Posisi penyangga paru-paru dunia ketiga terbesar dan ruang hidup masyarakat terancam karena penggundulan hutan atau perubahan fungsi kawasan hutan.

    Terdapat 118 dari 450 Daerah Aliran Sungai dalam kondisi kritis. Deforestasi telah berdampak pada rusaknya ekosistem hutan tropis dan tersingkirnya masyarakat adat yang berada di sekitarnya.

    “Belum lagi persoalan lingkungan dan agrarian lainnya seperti sampah, banjir, kerusakan ekosistem pantai, kesulitan air bersih, pemanasan global dan konflik agraria di pesisir pantai dan pulau kecil,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (28/1/2025).

    Belum lagi, sektor Kesehatan tidak kalah mendesak untuk diberi perhatian khusus. Menurut data Kementerian kesehatan, rasio dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 0,47 per 1000 penduduk. Sangat rendah dibandingkan standar WHO yaitu 1 per 1000 penduduk. Demikian juga isu kesehatan perempuan.

    Alih-alih menurun, sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan mencatat angka kematian ibu Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129, yang berarti setiap 2 jam seorang Ibu meninggal saat persalinan.

    Kondisi yang sama dijumpai dalam kualitas Pendidikan. OECD menilai hanya sekitar 25,46 persen siswa Indonesia yang memiliki kompetensi dasar membaca dengan kemampuan interpretasi teks sederhana. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 73,75 persen.

    Dilihat dari angka partisipasi sekolah, usia sekolah dasar mencapai 99,19%, usia sekolah menengah pertama 96,17 %, usia sekolah menengah atas dan kejuruan 74,64 %, sementara usia perguruan tinggi 19–23 tahun hanya mencapai 29,01 %.

    Penduduk yang bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (36,5 %). Budaya kekerasan, terutama kekerasan di dunia pendidikan dan kekerasan berbasis gender (KBG), terus meningkat. Terdapat 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan pada 2024, naik 100% dari jumlah kasus 2023.

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 24.596 kasus kekerasan terhadap perempuan dari total 28.350 jumlah kasus kekerasan di Indonesia.

    Selain KBG, persoalan keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi tantangan dalam memastikan perspektif keadilan gender dalam penyusunan kebijakan publik.

    Gerakan Nurani Bangsa meyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di awal kepemimpinan baru Indonesia dan menjelang 80 tahun Indonesia sebagai negara berdaulat.

    1. Demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    2. Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    3. Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    4. Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    5. Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    6. Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    7. Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    8. Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    9. Terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    10. Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

  • Survei Indikator: Masyarakat Ingin Makan Bergizi Gratis Lebih Merata

    Survei Indikator: Masyarakat Ingin Makan Bergizi Gratis Lebih Merata

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

    “Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%),” ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

    Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

    “Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen,” imbuhnya.

    Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

    “Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%,” pungkas Burhanuddin.

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • KPK Dukung Inpres Prabowo, Bakal Pangkas Perdin dan Operasional Kantor

    KPK Dukung Inpres Prabowo, Bakal Pangkas Perdin dan Operasional Kantor

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah untuk menghemat anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan operasional kantor. 

    Hal tersebut dilakukan usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang baru saja terbit pada 22 Januari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi secara daring atau mengoptimalkan ruangan serta lingkungan di sekitar gedung KPK. 

    “Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personil,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Tessa menambahkan bahwa untuk penghematan anggaran operasional kantor, KPK dikabarkan akan mengurangi barang cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital secara bertahap, termasuk mengefisiensikan pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung.

    “Melalui efisiensi ini, KPK berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif, tentu dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Tessa turut menyebut berkenaan dengan honorarium, KPK sejak awal tidak mengalokasikan dana tersebut, karena sudah menerapkan single salary system.

    “Atas penghematan anggaran pemerintah ini, KPK juga berharap selanjutnya dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance, sehingga tidak menimbulkan celah-celah rawan terjadinya korupsi,” pungkasnya. 

    Sebelumnya diberitakan, total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini. 

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).  

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial. 

  • 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran, Gen Z Paling Puas

    100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran, Gen Z Paling Puas

    Bisnis.com, JAKARTA–Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Gen Z menjadi generasi paling puas dengan 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa ada 81,7 persen Gen Z yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada 16-22 Januari 2025 kemarin.

    “Gen Z menjadi salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di pilpres kemarin,” tuturnya di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Burhanuddin juga menjelaskan generasi baby boomers menjadi generasi kurang puas dengan kinerja Prabowo Subianto. Menurutnya, selisih kepuasan gen z dan baby boomers cukup tebal yakni 8,3 persen.

    “Angkanya cukup tinggi selisihnya, 81,7% gen z yang puas, sementara dari kelompok baby boomers, yang puas 73,4%,” tuturnya.

    Kendati demikian, Burhanuddin menjelaskan angka kepuasan masyarakat secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen.

    Menurutnya, ada lebih dari 20 alasan yang menjadi alasan kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo Subianto.

    “Ada juga yang menyebut sering memberi bantuan (5,9%), program makan bergizi gratis (5,7%) membawa perubahan (3,5%), macam-macam ini alasannya,” ujarnya.