Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Minta Malaysia Investigasi Aparat yang Tembak 5 WNI

    Prabowo Minta Malaysia Investigasi Aparat yang Tembak 5 WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berharap pihak pemerintah Malaysia melakukan investigasi atas penembakan terhadap lima orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    “Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo juga memastikan telah membicarakan hal tersebut secara garis besar saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim awal pekan ini, Senin (27/1/2025).

    Sebagaimana diketahui, penembakan terhadap lima WNI oleh APMM di Tanjung Rhu, Selangor itu menewaskan satu orang WNI.

    Adapun empat korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan.  Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, WNI yang mengalami penembakan oleh aparat Negeri Jiran itu diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Penembakan terjadi pekan lalu, Jumat (24/1/2025). 

    Prabowo pun berpesan agar ke depannya tidak ada lagi WNI yang ikut serta dalam kegiatan ilegal. Dia mengingatkan ada risiko yang bakal dihadapi. 

    “Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” paparnya.

  • Menteri ATR Ungkap Alasan Sanksi Pegawai Pertanahan Imbas Pagar Laut

    Menteri ATR Ungkap Alasan Sanksi Pegawai Pertanahan Imbas Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap alasan dibalik pemberian sanksi kepada delapan orang pegawai pertanahan terkait dengan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten.

    Nusron menyampaikan bahwa kedelapan pegawai tersebut terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang pihak ATR/BPN anggap tidak prudent atau tidak cermat.

    Nusron mengakui bahwa dari aspek dokumen yuridisnya sertifikat tersebut memang lengkap dan dari aspek prosedur memang terpenuhi semua prosedurnya. 

    “Tapi ketika kita cek kepada fakta materilnya itu tidak sesuai karena sudah tidak ada bidang tanah. Karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhkan sanksi,” kata Nusron saat ditemui di Komplek Parlemen DPR, Kamis (30/1/2025).

    Adapun, Nusron kembali menjelaskan ihwal kedelapan pegawai hanya diberikan sanksi. Dirinya menyebut bahwa penerbitan sertifikat tersebut merupakan produk tata usaha negara.

    Sehingga, Nusron mengatakan sanksinya adalah sanksi administrasi negara seperti pencopotan dan sebagainya.

    “Kecuali kalau disitu ada unsur-unsur mens rea misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk kan pidana,” ucapnya.

    Meski begitu, Nusron menuturkan pihaknya tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berlabuh ke jalur hukum atau pidana.

    “Misal dokumen palsu atau dokumen apa, itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana di ranah pidana adalah memalsukan dokumen,” ujar Nusron.

    Diketahui bahwa enam dari delapan orang pegawai pertanahan dicopot oleh Nusron Wahid terkait dengan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten.

    Nusron mengatakan bahwa pencopotan enam pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan pihaknya. Selain mencopot, Nusron juga memberikan sanksi berat kepada dua pejabat.

    “Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).

    Nusron menyampaikan bahwa kedelapan pegawai tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi oleh inspektorat ATR/BPN. 

    Saat ini, kata Nusron pihaknya sedang memproses penerbitan surat keputusan (SK) penarikan jabatan dari 6 pegawai yang terlibat kasus pagar laut di Tangerang.

    “Sudah diberikan sanksi oleh inspektorat tinggal proses peng-SK-an sanksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut,” ujarnya.

  • Sentil Kepala Desa Wilayah HGB Pagar Laut, Dede Yusuf: Saya Dengar Kadesnya Naik Rubicon

    Sentil Kepala Desa Wilayah HGB Pagar Laut, Dede Yusuf: Saya Dengar Kadesnya Naik Rubicon

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengaku heran dengan banyaknya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ada di kawasan pagar laut di Tangerang yakni, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    “Agak unik ini karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang [HGB] 390 hektare ada di situ, di desa lain, malah tidak ada, mungkin ada satu desa yang 3 bidang gitu ya,” ujarnya dalam rapat itu.

    Legislator Demokrat ini mengklaim bahwa dirinya sudah memahami dan melihat benang merah persolan dari kasus pagar laut di Tangerang itu. Menurut pemahamannya, pagar laut ini usulan dari desa dan bahkan saat ini Kepala Desa Kohod sudah dipanggil kejaksaan.

    “Tetapi sekali lagi, saya masih bingung Pak Nusron kenapa Desa Kohod paling banyak dibanding dengan desa lain ya? Saya dengar kepala desanya naik Rubicon, kami saja belum tentu kebeli di sini,” katanya.

    Dengan demikian, dirinya merasa heran mengapa banyak HGB di Desa Kohod, padahal jika ditilik lebih dalam, di daerah sana tak ada peluasan PSN sama sekali.

    “Jadi ini menandakan ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak,” ucapnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang telah melakukan tindakan kepada oknum ATR yang berkaitan dengan kasus pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut telah mencopot enam orang pegawai pertanahan terkait dengan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. 

    Nusron mengatakan bahwa pencopotan enam pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan pihaknya. Selain mencopot, Nusron juga memberikan sanksi berat kepada dua pejabat. 

    “Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).  

    Nusron menyampaikan bahwa kedelapan pegawai tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi oleh inspektorat ATR/BPN. 

  • TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa TNI dan Polri mendapatkan kekuasaan yang sangat besar untuk memegang monopoli fisik serta senjata. Kekuasaan itu, terangnya, berasal dari rakyat 

    Prabowo menjelaskan bahwa kekuasaan dari negara untuk memonopoli senjata itu adalah suatu kekuasaan khusus. 

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo kepada para pimpinan TNI-Polri di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Presiden ke-8 RI itu lalu mengingatkan bahwa para prajurit maupun perwira digaji dan diberikan fasilitas dari uang rakyat. Maka itu, mereka diharapkan bisa memberikan dedikasi dan pengorbanan yang tinggi. 

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata, dan dengan kepercayaan demikian besar dengan menyerahkan kekuasaan ke saudara-saudara diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” tutur pria yang juga mantan Danjen Kopassus itu. 

    Adapun Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama jajaran Kepala Staf Angkatan. 

    Pada perhelatan rapat pimpinan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memberikan materi kepada para pejabat dan pimpinan tinggi kedua lembaga. 

  • Komisi II DPR Desak Penegakan Hukum dalam Polemik SHGB di Area Pagar Laut

    Komisi II DPR Desak Penegakan Hukum dalam Polemik SHGB di Area Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR mendorong agar adanya proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pihak terkait yang terlibat dalam polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo.

    Bahkan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dirinya kerap kali menyampaikan jika memang HGB tersebut dijadikan sebagai agunan di perbankan, pihaknya juga akan siap mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut.

    “Kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya,” katanya seusai rapat dengan Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2025).

    Rifqi menuturkan pihaknya mengapresiasi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid karena telah memberikan penjelasan rinci dan didukung dengan fakta-fakta, misalnya pembeberan berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang.

    “Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi, hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini,” ucapnya.

    Tak sampai di situ, legislator NasDem ini mengemukakan pihaknya turut mengapresiasi keberanian dan ketegasan pemerintah, terkhusus Menteri ATR/BPN karena telah membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, Banten.

    “Bagi Komisi II DPR yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi, kami berikan support,” jelasnya.

    Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, juga memandang bahwa kejadian ini tak cukup hanya dengan pemberian sanksi berat, para pihak terlibat harus melalui proses hukum karena ini termasuk dalam kejahatan.

    “Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum karena ini kejahatan. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, supaya ada efek jera. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus kuat sekuatnya,” katanya dalam rapat, Selasa (30/1/2025).

  • Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal Adalah Tentara dan Polisinya Gagal

    Prabowo: Ciri Khas Negara Gagal Adalah Tentara dan Polisinya Gagal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para pimpinan tinggi TNI-Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Kamis (30/1/2025). 

    Prabowo menyampaikan bahwa TNI dan Polri adalah wujud dari kehadiran dan eksistensi negara. Dia juga mengatakan bahwa kedua lembaga itu merupakan wujud hadirnya penegakan kedaulatan negara. 

    Kepala Negara mengatakan bahwa segala peraturan pemerintah tidak akan ada artinya tanpa penegakan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. 

    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” ujarnya sambil berapi-api di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Presiden ke-8 itu mengingatkan bahwa TNI dan Polri memiliki kekuasaan khusus yakni memegang monopoli fisik dan senjata. Namun, dia mengingatkan bahwa kekhususan itu merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. 

    “Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang memberikan makan dan memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” ucap pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Oleh sebab itu, Prabowo mengingatkan bahwa kepercayaan yang besar dari TNI Polri datang dengan tuntutan pengabdian yang besar juga. 

    “Begitu saudara menerima mandat, menerima kekusaan, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat,” tuturnya. 

  • Kemendikdasmen Ubah Istilah Zonasi jadi Domisili, Simak 4 Jalur SPMB 2025

    Kemendikdasmen Ubah Istilah Zonasi jadi Domisili, Simak 4 Jalur SPMB 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membeberkan ada empat jalur penerimaan siswa dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Keempat jalur itu terdiri dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti menerangkan perubahan yang ada dalam jalur penerimaan itu adalah penggantian dari jalur zonasi menjadi jalur domisili.

    “Kenapa kami ganti nama itu [zonasi], karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat, dianggap penerimaan itu hanya zonasi, jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada empat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Mu’ti menambahkan, untuk penerimaan murid baru di Sekolah Dasar (SD) sama sekali tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat lainnya akan ada perubahan persentase di setiap jalur masuk.

    “Kalau ada yang berpendapat bahwa ini masih seperti yang dulu, saya kira tidak sepenuhnya sama dengan yang dulu, karena itu kami ganti namanya dan ada memang hal-hal yang baru menyambut kebijakan ini, termasuk dalam hal bagaimana cara menghitung persentase itu,” jelasnya.

    Lebih jauh, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini merincikan ada hal baru dalam jalur prestasi. 

    Sebelumnya, jalur ini hanya terdiri dari akademik dan non-akademik seperti olahraga dan seni. Nantinya, lanjut dia, jalur non-akademik ini akan bertambah jalur kepemimpinan.

    “Jadi mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu,” tuturnya.

    Dilanjutkan Mu’ti, persentase penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi akan bertambah. Jalur ini dikhususkan untuk penyandang disabilitas dan masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Sementara itu, untuk jalur mutasi Mu’ti hanya menjelaskan jalur ini adalah kuota karena tugas orang tua dan termasuk untuk para guru yang mengajar di sekolah tertentu.

    Adapun nantinya penjelasan lebih teknis seputar empat jalur penerimaan ini akan disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di tahun 2025. Peraturan itu kini tengah disempurnakan melalui uji publik.

    “Kami sampaikan bahwa uji publik atau konsultasi publik ini adalah bagian dari upaya kami memenuhi undang-undang tentang penyusunan suatu peraturan yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang salah satu tahapannya selain kajian dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak, serta kajian atas penelitian-penelitian mengenai pelaksanaan program yang sudah berjalan juga draft ini perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan,” pungkasnya.

  • Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Survei Kinerja Prabowo-Gibran Memuaskan, Puan: Tetap Kita Kawal di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal tetap mengawal jalannya pemerintahan meski pada 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 79,3%, berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia.

    Ketua DPR, Puan Maharani menekankan bahwa hasil tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo, untuk tetap konsisten dalam menjalankan semua programnya.

    “Ke depannya, pemerintahan ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan semua programnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti dan mengingatkan salah satu program andalan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

    Menurutnya, wajar saja perlu banyak hal yang diperhatikan dan dilakukan dalam menjalankan program MBG di lapangan, karena ini merupakan program yang baru.

    “Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis “Evaluasi Publik atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih” pada Selasa (28/1/2025).

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan angka kepuasan masyarakat secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,3%.

    Menurutnya, ada lebih dari 20 alasan yang menjadi alasan kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo Subianto.

    “Ada juga yang menyebut sering memberi bantuan 5,9%, program makan bergizi gratis 5,7%, membawa perubahan 3,5%, macam-macam ini alasannya,” ujarnya.

  • Kemendikdasmen Ganti Sistem PPDB jadi SPMB 2025

    Kemendikdasmen Ganti Sistem PPDB jadi SPMB 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 2025.

    “Alasannya diganti kenapa? Karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025).

    Mendikdasmen mengatakan perubahan sistem ini juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan sebelumnya.

    Dia memaparkan perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui empat jalur penerimaan, seperti Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi.

    Sedangkan pada SMA, lanjut Abdul Mu’ti, Sistem Penerimaan Murid Baru akan dilakukan lintas kabupaten/kota, sehingga penetapannya ada pada level provinsi.

    “Yang sudah baik kita pertahankan, karena itu untuk SD tidak ada perubahan,” ujarnya. 

    Mendikdasmen menjelaskan berbagai perubahan termasuk persentase penerimaan siswa pada jenjang SMP dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sejak awal pelaksanaan sistem PPDB, yang telah berjalan sejak 2017 silam.

    Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini Kemendikdasmen tengah berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, salah satunya Kementerian Dalam Negeri, sebab pelaksanaan SPMB ini akan melibatkan pemerintah daerah.

    “Rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau mengatakan setuju dengan substansi dari usulan kami,” ujarnya.

     

    “Insya Allah, besok (Jumat, 31/1) pukul 07.00 WIB, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

  • Prabowo Bakal Beri Pengarahan ke TNI dan Polri Hari Ini

    Prabowo Bakal Beri Pengarahan ke TNI dan Polri Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada hari ini, Kamis (30/1/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengamini bahwa Prabowo akan memberikan pengarahan dalam agenda Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2025.

    “Bapak Presiden Prabowo akan memberikan Pengarahan di Acara Rapim Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2025 pada pukul 15.30 WIB,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan memberikan pengarahan di The Tribrat, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “[Pengarahan dilakukan] Kamis, 30 Januari 2025. Pukul 15.30 WIB di The Tribrata jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terimakasih,” tandas Yusuf.

    Kegiatan itu akan dihadiri semua unsur pimpinan TNI dan Polri. Di antaranya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.