Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • 3 Gempa Susulan Guncang Aceh Selatan

    3 Gempa Susulan Guncang Aceh Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 6,2 mengguncang Aceh Selatan hari ini, Jum’at 31 Januari 2025 pukul 18:03:43 WIB.

    Adapun pusat gempa berada di titik lokasi3.15 LU,96.95 BT (36 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:29 Km.

    BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

    Setelah gempa besar itu, muncul juga gempa susulan berikut ini

    Gempa Mag:5.7, 31-Jan-2025 18:03:43WIB, Lok:3.14LU, 96.95BT (37 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:58 Km

    Gempa Mag:3.8, 31-Jan-2025 18:17:58WIB, Lok:3.16LU, 96.97BT (34 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:24 Km

    Gempa Mag:2.4, 31-Jan-2025 18:37:45WIB, Lok:3.14LU, 97.02BT (30 km BaratDaya KAB-ACEHSELATAN), Kedlmn:25 Km

  • Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh Selatan!

    Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Aceh Selatan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 6,2 mengguncang Aceh Selatan, Aceh pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025 pukul 18:03:43 WIB.

    Menurut data BMKG gempa berpusat di lokasi 3.15 Lintang Utara, 96.95 Bujur Timur.

    Adapun kedalaman gempa 91 Km dengan titik lokasi 36 km dari Aceh Selatan.

    Sejauh ini BMKG mengonfirmasikan bahwa gempa besar itu tidak berpotensi tsunami.

    BMKG juga memaparkan bahwa getaran gempa di Aceh Selatan, Simelue, Banda Aceh, Dolok Sanggul, Humbahas, Kutacane, Sigli, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Tengah, Medan, dan Gunung Sitoli.

    Belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa dalam peristiwa gempa tersebut.

  • Dasco Sebut Pelantikan Kepala Daerah Batal Tanggal 6 Februari

    Dasco Sebut Pelantikan Kepala Daerah Batal Tanggal 6 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan tanggal pelantikan kepala daerah berpotensi mundur dari yang semulanya dijadwalkan 6 Februari 2025.

    Dasco menyebut pihaknya mendapatkan kabar dari Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ada rencana untuk lebih cepat dalam pembacaan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada.

    “Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjut atau tidak dilanjut perkaranya. Bahwa keputusan pembacaan yang lebih tepat itu antara tanggal 5 atau 4 Februari,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Dengan demikian, kata Dasco, pihaknya dan MK sama-sama berpikir untuk lebih baik menunggu dulu hasil putusan MK itu. Dalam hal ini pun dia mengaku telah berkonsultasi dengan pihak pemerintah.

    Adapun, lanjut Ketua Harian Gerindra itu, alasan kemungkinan diundurnya pelantikan supaya bisa melantik kepala daerah terpilih secara berbarengan, sehingga jumlahnya lebih banyak daripada rencana semula.

    “Sehingga sedang dihitung oleh pemerintah dan KPU, kira-kira kalau diputus oleh MK tanggal 4 atau tanggal 5 Februari, itu kapan waktu pelantikannya. Tapi yang pasti juga di bulan Februari,” tutur Dasco.

    Menyusul potensi tersebut, dia tak menutup kemungkinan akan adanya rapat ulang bersama penyelenggara Pemilu guna membahas hal tersebut.

    “Ya, sepertinya begitu. Setelah keputusan MK mungkin kita akan adakan lagi rapat konsultasi antara pemerintah, KPU Bawaslu, dan DPR. Nanti akan berkirim surat Komisi II kepada pimpinan dan rasanya kalau mereka berkirim surat ya pasti kita izinkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI masa Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan pelantikan serentak bagi pihak yang tidak menghadapi Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025.  

    Hal tersebut diungkapkan oleh Rifqinizamy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).  

    “Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presen RI di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ujarnya saat membacakan simpulan rapat.

  • Mendagri Tito Undur Pelantikan Kepala Daerah, Bukan Tanggal 6 Februari

    Mendagri Tito Undur Pelantikan Kepala Daerah, Bukan Tanggal 6 Februari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan penundaan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Awalnya, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak digugat ke MK dijadwalkan pada 6 Februari 2025. 

    Tito menjelaskan, pemerintah berkeinginan supaya pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak digugat ke MK atau non-sengketa, digabungkan dengan yang bersengketa namun diputuskan gugur atau dismissal oleh MK. 

    Langkah pemerintah itu sejalan dengan keputusan MK untuk membacakan putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur, bupati dan wali kota atau sengketa Pilkada Serentak 2024, pada 4 dan 5 Februari 2025 pekan depan. 

    “Karena ada yang putusan sela kemarin [diumumkan MK, red] tanggal 30 Januari, maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” ungkap Tito pada konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Tito menjelaskan bahwa sidang sengketa hasil Pilkada di MK secara keseluruhan akan selesai 13 Maret 2025. Apabila merujuk ke Undang-undang (UU) Pilkada, pelantikan kepala daerah terpilih bisa mundur hingga April 2025 karena panjangnya batas waktu yang diberikan untuk penetapan maupun pengusulan kepala daerah terpilih.

    Sementara itu, dari total 545 provinsi maupun kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, hasil Pilkada di sebanyak 296 tidak digugat ke MK. Usulan dari DPRD daerah-daerah tersebut bahkan ada yang sudah diterima oleh Kemendagri. 

    Di sisi lain, lanjut Tito, daerah membutuhkan kepastian politik agar dunia usaha dan ekonomi masyarakat bisa berjalan. Bagi Presiden Prabowo, perihal efisiensi juga menjadi perhatian.

    “Belum lagi masalah efisiensi dan efisiensi pemerintahan oleh kepala daerah terpilih, bisa segera direalisasikan APBD-nya,” jelas Tito. 

    Kini, Tito menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan MK untuk memastikan hasil putusan dismissal pekan depan bisa segera diunggah di situs resmi lembaga. Hal itu supaya DPRD bisa segera mengusulkan gubernur, bupati maupun wali kota terpilih. 

    Koordinasi juga dilakukan dengan MK, KPU dan Bawaslu untuk menentukan tanggal pasti pelantikan kepala daerah terpilih non-sengketa dan hasil dismissal. 

    “Saya udah koordinasi sebenarnya per telepon dengan Ketua KPU dan pimpinan lain, sanggup satu hari setelah diputuskan. Bahkan ada yang mengatakan kalau di-upload hari itu, hari itu juga [ditetapkan, red],” papar Tito. 

  • Makin Berotot, 2 Kapal Buatan Italia Segera Memperkuat TNI AL

    Makin Berotot, 2 Kapal Buatan Italia Segera Memperkuat TNI AL

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal perang berjenis Offshore Patrol Vessels/Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan Italia segera memperkuat alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Kapal perang tersebut diberi nama KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.

    Kapal-kapal perang ini diketahui tak hanya sekadar menjadi bagian dari armada AL Indonesia saja, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam modernisasi alutsista untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

    Upacara pemberian nama kapal secara simbolis atau shipnaming ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Ketua Umum Jalasenastri Fera Muhammad Ali, di galangan kapal Fincantieri Muggiano, Italia, Rabu (29/1/2025).

    “Kedua kapal perang ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Fincantieri, salah satu perusahaan galangan kapal terkemuka di dunia,” kata Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (31/1/2025).

    Kapal yang memiliki panjang 143 m, lebar 16,5 m, draft 5,2 m, max speed 32 knots dengan pendorongan combine diesel, electric dan gas turbin, ini diberi nama yang diambil dari nama raja-raja Nusantara.

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengemukakan nama-nama yang dipilih tersebut dimaksudkan sebagai simbol harapan, doa, dan tekad untuk menegakkan kedaulatan dan kehormatan bangsa di seluruh lautan dunia.

    “Kita baru saja menyaksikan upacara pemberian nama dua Kapal Patroli Lepas Pantai, KRI Brawijaya dengan nomor lambung 320 dan KRI Prabu Siliwangi dengan nomor lambung 321. Seperti kita ketahui pemberian nama kapal bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun identitas kapal,” katanya saat menyampaikan sambutan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

    Adapun, selain spesifikasi yang disebutkan tadi, senjata yang dimiliki oleh kedua kapal perang ini adalah SAM: 16 VL Sistem, SSM: 8 Teseo Mk-2E, Meriam 127 mm, Meriam 76 mm dan torpedo.

    “Kerja sama ini mencerminkan keseriusan Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Laut Indonesia. Dengan demikian, mereka akan mampu menghadapi tantangan di perairan nasional dan regional dengan lebih efektif,” pungkas Ali.

    Sebagai informasi, kontrak kesepakatan ini sebelumnya telah disepakati dengan rencana pengiriman kapal pertama pada bulan Oktober 2024, sementara kapal kedua dijadwalkan akan tiba pada bulan April 2025.

    Tak hanya fisik kapal, kesepakatan ini juga diiringi dengan paket offset yang komprehensif, seperti konsultasi pengembangan galangan kapal, strategi bisnis jangka panjang, peningkatan fisik galangan kapal, penyampaian materi didaktik, serta kursus pelatihan kelas di Italia yang berdurasi enam bulan.

  • Komisi II DPR Desak Nusron Wahid Transparan Soal Sertifikat Pagar Laut Tangerang

    Komisi II DPR Desak Nusron Wahid Transparan Soal Sertifikat Pagar Laut Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid supaya lebih transparan dalam menjelaskan duduk perkara keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), di area pagar laut Tangerang.

    Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari kesan “cuci piring” Kementerian ATR/BPN terkait kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Kita tentu berharap bidang tanah 263 itu bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya, berapa banyak bidang tanah, dan seterusnya,” katanya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri ATR/BPN di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Saat ini pun, Rifqi, sapaan akrabnya, menyebut dirinya menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai mendalami dugaan pelanggaran hukum terkait kasus pagar laut di Tangerang itu.

    “Saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN,” katanya.

    Informasi yang didapatnya ini dia pertegas merupakan penyelidikan, bukan penyidikan. Namun, pihaknya berharap dan ingin masalah ini benar-benar diusut sampai tuntas.

    “Penyelidikan ini bukan penyidikan, namun kami ingin membuka masalah ini secara terang benderang, siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan pihaknya menemukan hak atas tanah di sepanjang pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

    Di desa Kohod itu, katanya, ditemukan hak atas tanah di wilayah pagar laut seluas 3,5 hingga 4 kilometer. Di dalamnya terdapat 263 bidang hak guna bangunan dengan luas 390,7985 hektare dan 17 bidang hak milik dengan luas 22,9334 hektare.

    “Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang dari 263 [HGB] dan 17 [SHM], sisanya sedang berjalan, on progress,” kata Nusron dalam kesempatan yang sama.

  • LHKPN Raffi Ahmad: Total Harta Rp1,03 Triliun, Utang Rp136 Miliar

    LHKPN Raffi Ahmad: Total Harta Rp1,03 Triliun, Utang Rp136 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai harta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tembus Rp1,03 triliun. 

    Raffi merupakan satu dari Utusan Khusus yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Oktober 2024 lalu. Pemilik RANS Entertainment itu lalu masuk dalam kategori sebagi wajib lapor baru LHKPN, karena ini merupakan pertama kalinya menjadi penyelenggara negara. 

    Dari total keseluruhan harta yang dilaporkan Rp1,03 triliun, aset terbesar Raffi adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp737,1 miliar. Dia melaporkan kepemilikan 45 aset tanah dan bangunan meliputi di Jakarta, Tangerang, Depok, Makassar dan Tabanan. Aset tanah dan bangunan Raffi paling banyak terletak di Bandung Barat. 

    Aset terbesar kedua yang dilaporkannya adalah surat berharga. Untuk diketahui, surat berharga dalam LHKPN meliputi di antaranya berbagai aset investasi seorang wajib lapor termasuk di antaranya saham. Suami artis Nagita Slavina itu melaporkan surat berharga total senilai RpRp307,9 miliar. 

    Selain itu, Raffi turut melaporkan 23 kendaraan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp55,1 miliar. 

    Deretan mobil yang dilaporkan Raffi dalam LHKPN perdananya itu di antaranya meliputi Rolls Royce, Toyota Alphard, Morgan Plus Six, Mini Cooper, Ferrari F8 Spider, Lamborghini, Porsche, BMW serta Volkswagen. 

    Kemudian, terdapat kendaraan motor yaitu Ducati, Harley Davidson, Piaggio, Vespa Sprint dan BMW. 

    Beberapa aset lain yang dilaporkan Raffi terdiri dari aser bergerak lainnya Rp46,7 miliar, kas dan setara kas Rp17,7 miliar dan harta lainnya Rp5,3 miliar. Adapun dia turut melaporkan utang sebesar Rp136 miliar.

    Untuk diketahui, Raffi merupakan satu dari 58 orang menteri/wakil menteri/kepala dan wakil kepala lembaga setingkat serta penasihat/utusan/staf khusus yang baru pertama kali melaporkan LHKPN. Mereka diwajibkan menyerahkan LHKPN usai dilantik menjadi penyelenggara negara.

    Sementara itu, terdapat 65 wajib lapor yang sebelumnya sudah pernah menyerahkan LHKPN ke KPK pada periode atau pemerintahan sebelumnya, atau dikategorikan reguler.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun.

    Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun sebagaimana dilaporkan milik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. 

    “Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun,” ungkapnya.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, Ketua DPD: Pelayanan Publik Jangan Terdampak

    Prabowo Efisiensi Anggaran, Ketua DPD: Pelayanan Publik Jangan Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah jangan sampai mengganggu performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

    Maka dari itu, Sultan menyarankan efisiensi yang tepat perlu diiringi dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.

    “Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” katanya, Kamis (30/1/2025).

    Dilanjutkan mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, pihaknya mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.

    Menurut dia, efisiensi yang tepat akan mencegah kebocoran anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dan juga bisa berfokus untuk program-program prioritas.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” ujarnya.

    Lebih jauh senator asal Bengkulu ini memandang bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan terobosan presiden yang sangat berani dan berpengaruh dalam menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.

    “Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis,” tukasnya.

    Sebelumnya diberitakan, total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini.

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial. 

  • Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Kawal Ketahanan Pangan

    Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Kawal Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan Rapim TNI-Polri telah membahas soal ketahanan pangan untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyampaikan, ketahanan pangan merupakan salah satu fokus bahasan pada Rapim TNI-Polri yang dihadiri pejabat utama kedua instansi. Terlebih, hal tersebut telah diarahkan langsung oleh Prabowo Subianto.

    “Tadi Bapak Presiden berikan arahan direktif apa yang harus dilakukan TNI-Polri apa yang dilakukan TNI polri dalam melaksanakan berbagai macam tugas sekaligus peran dalam mengawal kebijakan program asta cita bapak presiden,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Mantan Kabareskrim itu menambahkan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan mulai dari penanaman bersama masyarakat hingga memanfaatkan lahan produktif.

    Upaya tersebut, kata Sigit, diharapkan dapat mendukung sekaligus mewujudkan misi asta cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Jadi kita bersama mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai arahan pak Presiden. Dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan kita betul-betul bisa swasembada pangan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan pejabat setingkat Pangdam untuk mengelola lahan tidur untuk nanti hasilnya digunakan dalam program makanan bergizi.

    “Saya di kodam-kodam memerintahkan pangdam untuk mengelola lahan lahan tidur yang mana seperti kangkung, ikan lele dan ayam petelur nanti hasilnya untuk mendukung program makanan bergizi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Rapim TNI-Polri bakal dilanjutkan besok Jumat (30/1/2025). Kedua instansi itu akan melakukan rapim di tempat yang berbeda. Rapim tersebut juga akan membahas lebih mendalam terkait arahan Prabowo Subianto.

  • Imbas Penembakan 5 WNI, Prabowo Soroti Sindikat Pemberi Kerja Ilegal

    Imbas Penembakan 5 WNI, Prabowo Soroti Sindikat Pemberi Kerja Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh sindikat pemberi kerja di luar negeri yang menjalankan usahanya secara ilegal.

    Peringatan Prabowo itu sejalan dengan peristiwa penembakan lima orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pekan lalu.

    “Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” pesan Prabowo usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa masyarakat harus berwaspada terhadap sindikat serupa yang memberikan iming-iming pekerjaan di luar negeri.

    Meski demikian, Presiden ke-8 RI itu mengatakan bahwa akan meminta pihak Malaysia untuk melakukan penyelidikan terhadap penembakan yang menyebabkan satu orang WNI meninggal dunia itu.

    “Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” paparnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, dua WNI korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam kondisi kritis, sedangkan dua lainnya berada dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan.

    Melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk empat WNI korban penembakan tersebut pada Selasa (28/1/2025). Keempat WNI ini tengah dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, Malaysia.

    “Dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang keduanya berasal dari Provinsi Riau,” kata Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Judha menjelaskan bahwa HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM.

    Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pascaoperasi dan belum dapat memberikan keterangan.

    Judha turut melaporkan bahwa Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur tengah mengurus proses pemulasaran satu WNI korban meninggal berinisial B ke Tanah Air.

    Repatriasi jenazah direncanakan dilakukan hari ini, Rabu (29/1/2025) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman Almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.