Category: Bisnis.com Nasional

  • Didesak Mundur dari Ketum PBNU, Gus Yahya: Amanah Saya Menjabat 5 Tahun

    Didesak Mundur dari Ketum PBNU, Gus Yahya: Amanah Saya Menjabat 5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi.

    Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.

    “Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” kata Gus Yahya dilansir dari Antara, Minggu (23/11/2025).

    Dia menegaskan bahwa terkait dokumen yang beredar di media dan masyarakat harus kembali dicek keabsahannya, seperti melalui bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk ihwal penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.

    Selain itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa Syuriyah PBNU juga tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan ketua umum.

    Menurut dia, Majelis Syuriyah PBNU pun tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan siapa saja anggota organisasi yang memiliki jabatan struktural.

    Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan bangsa.

    “Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur terkait,” kata Gus Yahya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga secara tegas menepis tuduhan yang muncul di publik, termasuk rumor soal dirinya yang menikmati aliran dana senilai ratusan miliar.

    Dia menegaskan tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa kejelasan data dan bukti, serta menolak untuk bertindak berdasarkan dugaan atau isu tidak berdasar.

    Gus Yahya juga dijadwalkan bertemu para ulama pada hari ini untuk berdiskusi dan meminta nasihat serta doa dalam menjaga keutuhan organisasi tersebut.

  • Pidato Lengkap Wapres Gibran di KTT G20

    Pidato Lengkap Wapres Gibran di KTT G20

    Bisnis.com, JAKARTA –  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sejumlah gagasan tentang pembangunan setiap negara hingga semangat global south dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

    KTT G20 tahun ini merupakan momen bersejarah karena diselenggarakan untuk pertama kalinya di tanah Afrika, berkat posisi Afrika Selatan sebagai pemegang Presidensi G20. Dengan tema utama “Solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan”, KTT G20 yang diselenggarakan di Johannesburg pada 22—23 November 2025 ini dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Sebagai negara yang berkomitmen menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia bertekad mempertahankan partisipasinya dalam KTT G20 tahun ini. Terlebih, Indonesia belum lama ini menyelesaikan amanah sebagai pemegang Presidensi G20 pada 2022.

    Ketika Indonesia selalu diwakili kepala negara dalam pertemuan tingkat pemimpin KTT G20 sejak 2008, tahun ini menjadi tidak biasa karena Wakil Presiden berangkat memimpin delegasi RI untuk KTT G20 di Afrika Selatan.

    Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan pidato perdananya dengan durasi mencapai tiga menit.

    Berikut isi pidato Wapres Gibran, Sabtu (22/11/2025):

    Yang Mulia, Presiden Ramaphosa, Yang Mulia, para pemimpin negara-negara G20,

    Izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa. Juga, apresiasi mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan dan penyelenggaraan yang luar biasa.

    Kami memuji kepemimpinan Afrika Selatan dalam memandu G20 melalui tahun yang penuh tantangan. KTT G20 ini adalah pertemuan bersejarah, yang pertama kali diselenggarakan di tanah Afrika. Tonggak sejarah ini menandai perubahan mendalam di mana Global South tidak lagi menjadi penonton, tetapi mitra penggerak dalam tata kelola global.

    Yang Mulia,

    Indonesia percaya bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk mengangkat harkat dan martabat setiap bangsa. Indonesia menyambut baik fokus G20 pada pendanaan berkelanjutan, namun ambisi harus melangkah lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mencapai adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan merata. Dunia membutuhkan pendanaan yang lebih mudah diakses, dapat diprediksi, dan setara, khususnya bagi negara-negara berkembang.

    Melalui pengurangan utang, pendanaan inovatif, blended finance, dan mekanisme transisi hijau. Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional kami, sekitar $2,5 miliar setiap tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur yang tahan iklim. Indonesia juga mendorong inklusi keuangan.

    Sistem pembayaran digital QRIS nasional kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketidaksetaraan. 

    Teknologi baru seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, dapat menciptakan peluang sekaligus risiko. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang ekonomi kecerdasan (intelligence economy).

    Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak untuk menentukan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik. Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan.

    Terima kasih.

  • Media Asing Menyoroti Desakan Mundur Ketua Umum PBNU

    Media Asing Menyoroti Desakan Mundur Ketua Umum PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat sorotan media internasional. 

    Organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia ini dikabarkan mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), untuk mengundurkan diri karena dianggap mengundang seorang pembicara asal Amerika Serikat yang diketahui mendukung Israel di tengah perang di Gaza.

    Sebelumnya, beredar risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya. Risalah tersebut menyebut beberapa alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut. 

    Sejumlah media asing menyoroti hal ini, seperti Reuters dan Aljazeera. Melansir laporan Reuters, Sabtu (22/11/2025), berdasarkan hasil risalah rapat internal PBNU, menyebutkan bahwa kepemimpinan NU telah memberikan ultimatum tiga hari kepada Gus Yahya untuk mengajukan pengunduran dirinya atau akan diberhentikan dari posisinya.

    Desakan ini tercatat dalam risalah rapat yang digelar pada Kamis (20/11/2025). Hingga berita ini diturunkan, Gus Yahya belum juga memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

    Selain itu, Aljazeera menampilkan single post di akun instagram-nya @aljazeeraenglish dengan penekanan bahwa PBNU meminta ketuanya untuk mengundurkan diri karena mengundang seorang ulama AS yang dikenal karena dukungannya yang kuat terhadap Israel ke sebuah acara internal awal tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan baik pengurus besar (PBNU), PWNU, PCNU, MWCNU, hingga ranting untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif dalam menyikapi dinamika yang berkembang di internal organisasi. 

    Gus Ipul menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan persoalan organisasi yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU melalui mekanisme internal.

    “Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025). 

    Ia juga meminta seluruh pengurus di tingkat pusat hingga daerah untuk terus berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, dan menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.

  • Prabowo Bertemu Dasco di Hambalang, Seskab: Membahas Berbagai Persoalan Hukum

    Prabowo Bertemu Dasco di Hambalang, Seskab: Membahas Berbagai Persoalan Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

    Pertemuan Prabowo dan Dasco ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pada pekan ini. Sebelumnya, pada Kamis (20/11/2025), Prabowo dan Dasco telah bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas berbagai isu, yakni kesejahteraan pengemudi ojek daring hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

    Saat itu, keduanya menyoroti isu yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek daring. Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

    Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut berlangsung dengan menyampaikan sejumlah surat dan laporan tertulis dari berbagai daerah yang dibawa Dasco.

    “Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di Tanah Air,” kata Teddy dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).

    Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Pertemuan keduanya juga terjadi pada Senin (17/11/2025) di Istana Merdeka. Prabowo dan Dasco saat itu membahas sejumlah program strategis, baik di bidang olahraga, hilirisasi dan politik serta keamanan.

    Untuk bidang olahraga, Presiden Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

    Untuk bidang ekonomi, Presiden membahas target pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    Presiden juga ingin melakukan percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung.

    Untuk bidang politik dan keamanan, Prabowo dan Dasco berdiskusi mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan, dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat.

  • Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memamerkan capaian sistem pembayaran yang digagas oleh Bank Indonesia (BI), yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di dalam pidato perdananya mewakili delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20). 

    Indonesia, ujar Gibran, turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS. 

    “Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan bebriaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan,” ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025). 

    Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko. 

    “Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan,” terangnya. 

    Adapun dari sisi pembiayaan berkelanjutan, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar ambisi tersebut didorong lebih jauh guna menutup kesenjangan serta mengejar adaptasi, mitigasi serta transisi yang berkadilan. 

    Dia berpesan bahwa dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dapat diprediksi dan setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Mekanisme yang bisa dilakukan yakni melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran maupun mekanisme-mekanisme transisi energi lainnya. 

    Gibran menyebut di dalam negeri, Indonesia mengalokasikan sekitar US$2,5 miliar (setara Rp41,7 triliun berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.719 per dolar Amerika Serikat) setiap tahunnya.

    “Indonesia mengalokasikan lebih dari setengah pembiayaan iklim nasional sekitar US$2,5 miliar setiap tahunnya untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian serta infrastruktur yang berketahanan terhadap iklim,” ujar putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

  • Reformasi Polri, Mahfud MD: Polisi Akui Pemerasan dan Pemalakan Masih Terjadi

    Reformasi Polri, Mahfud MD: Polisi Akui Pemerasan dan Pemalakan Masih Terjadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Tim Komisi Reformasi Polri Mahfud MD menyatakan reformasi Polri harus segera memperbaiki kepemimpinan dan menegakkan meritokrasi, setelah data internal menunjukkan praktik pemerasan dan pemalakan masih terjadi di tingkat Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

    Dia mengatakan, sebanyak 67% Kapolsek tidak menunjukkan kinerja dan puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat kinerjanya, serta praktik pemerasan dan pemalakan yang sudah didaftarkan secara internal oleh Polri.

    “Kami baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami, 67% Kapolsek tidak perform dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat untuk sebenarnya kinerjanya itu tidak perform sama sekali. Pemerasan, pemalakan, itu mereka tahu. Sudah mereka daftar,” kata Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Menurut Mahfud, kepemimpinan menjadi kunci utama dalam reformasi dan pembenahan Polri. Dia menyebut, leadership harus dilakukan di semua tingkatan mulai dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kapolres agar visi dan misi Polri dapat diterapkan secara konsisten.

    “Bagaimana menata agar leadership ini tertib sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya Polri itu sudah bagus. Kalau diterjemahkan di dalam leadership, luar biasa,” imbuhnya.

    Selain kepemimpinan, Mahfud MD juga menyoroti intervensi politik yang menjadi hambatan serius dalam reformasi Polri, termasuk praktik jatah promosi jabatan dan penerimaan personel yang terkait dengan partai politik atau DPR yang merusak prinsip meritokrasi.

    Dia menegaskan praktik politik seperti itu harus dihilangkan agar semua kenaikan pangkat dan promosi jabatan dilakukan secara meritokrasi, yang didasarkan pada prestasi dan pengalaman.

    “Nah itu sebabnya kemudian ada usul, besok Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan atau pertimbangan DPR, dan itu saya setuju,” tuturnya.

    Untuk itu, Mahfud menilai, reformasi Polri bukan sekadar perbaikan struktur atau prosedur, namun juga membangun budaya institusi yang profesional, akuntabel, dan transparan agar kepolisian mampu bekerja efektif dan dipercaya masyarakat.

  • Inggris Bakal Sediakan 10.000 Beasiswa untuk Pelajar Indonesia

    Inggris Bakal Sediakan 10.000 Beasiswa untuk Pelajar Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris disebut akan menyediakan sekitar 10.000 beasiswa untuk pelajar Indonesia sebagai dari salah satu rencana kemitraan strategis dengan Indonesia. 

    Hal itu menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan saat pertemuan virtual antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, Sabtu (22/11/2025). Kemitraan strategis yang dinamakan Indonesia–UK Strategic Partnership itu rencananya bakal diluncurkan awal tahun mendatang.

    Melalui keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dan PM Starmer menyepakati kemitraan strategis dimaksud akan menjadi tonggak baru dalam sejarah hubungan Indonesia dan Inggris. 

    “Kedua pihak berencana meluncurkan secara resmi Indonesia-UK Strategic Partnership, yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah kerja sama kedua negara,” terang Teddy melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Salah satu fokus utama pembahasan adalah sektor maritim. Presiden Prabowo dan PM Starmer sepakat memperkuat Maritime Partnership Program, mencakup kolaborasi keamanan laut, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum.

    Teddy juga menyebut bahwa kedua kepala pemerintahan itu turut membahas percepatan Economic Growth Partnership. Prabowo disebut menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas kolaborasi ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan jangka panjang.

    “Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap memperluas kolaborasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ungkap Teddy.

    Adapun untuk sektor pendidikan, Starmer menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ekspansi kehadiran universitas-universitas terkemuka Inggris di Indonesia.

    “PM Starmer memberi perhatian terhadap rencana ekspansi kehadiran universitas-universitas terkemuka Inggris di Indonesia dan menyampaikan komitmen pemerintah Inggris untuk menyediakan hingga 10.000 beasiswa bagi pelajar Indonesia,” tambahnya. 

    Selain isu bilateral, kedua pemimpin turut membahas perkembangan situasi di Gaza. Prabowo dan Starmer menekankan urgensi pembentukan stabilisation force internasional untuk melindungi warga sipil serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan.

    Menurut Teddy, ini menjadi momentum yang signifikan dalam menyiapkan rangkaian agenda strategis Indonesia–Inggris. 

    “Pertemuan virtual tersebut menandai langkah awal penting menuju agenda bersama pada awal tahun mendatang, serta mempertegas komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan yang inklusif, visioner, dan saling menguntungkan,” pungkasnya. 

  • Prabowo dan PM Inggris Sepakat Kerja Sama Bidang Maritim Senilai Rp87,3 Triliun

    Prabowo dan PM Inggris Sepakat Kerja Sama Bidang Maritim Senilai Rp87,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Inggris sepakat bekerja sama di bidang maritim dengan nilai £4 miliar atau setara Rp87,7 triliun (asumsi kurs Rp21.847 per 1 Pound Sterling) melalui Program Kemitraan Maritim.

    Kesepakatan ini ditandai dengan pertemuan virtual Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu (22/11/2025). Mengutip laman resmi Babcock International, perusahaan pertahanan asal Inggris, ditunjuk sebagai mitra industri utama dalam program yang mencakup pengembangan kemampuan angkatan laut Indonesia dan pembangunan lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan.

    Nantinya, seluruh kapal akan dibangun di dalam negeri (local build) dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi dari perusahaan galangan kapal Inggris. “Melalui kemitraan yang bersejarah ini, kita akan mengembangkan dan membangun kapal-kapal tersebut di dalam negeri, dengan dukungan keahlian, pengalaman, dan teknologi dari Inggris,” ujar Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Nantinya, kerja sama ini diharapkan mendorong investasi besar dalam pembuatan kapal lokal, merevitalisasi komunitas nelayan, meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia, serta meningkatkan ketahanan pangan. 

    Lebih dari itu, kemitraan ini juga dirancang untuk memajukan kemampuan industri pertahanan dan perkapalan nasional secara berkelanjutan. “Kolaborasi ini akan mendorong ekonomi kedua negara, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan yang terpenting, memberdayakan nelayan lokal serta menghadirkan peluang ekonomi yang signifikan,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, bagi Inggris, proyek ambisius ini akan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja di sektor galangan kapal, dengan mayoritas terkonsentrasi di Rosyth, serta di Bristol dan Devonport.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menekankan bahwa kemitraan ini adalah contoh nyata bagaimana kerja sama internasional yang kuat dapat memberikan manfaat timbal balik. “Dan sebagai salah satu mitra terdekat kami di G20, hal ini semakin menegaskan komitmen bersama terhadap stabilitas global sekaligus memperkuat keamanan nasional kedua negara,” ujar Starmer.

    Kesepakatan ini juga dirancang untuk membawa manfaat jangka panjang, termasuk transfer teknologi, peningkatan interoperabilitas angkatan laut, dan kolaborasi di bidang pendidikan untuk berbagi keahlian dalam teknik presisi dan desain kapal digital.

    Selain itu, kerja sama ini menjadi tulang punggung dari Kemitraan Strategis Indonesia-Inggris yang rencananya akan diluncurkan secara resmi pada awal 2026 dan menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan.

    Sebelumnya, kerja sama Indonesia dan Inggris di sektor maritim juga ditandai dengan kunjungan armada tempur Kapal Induk Inggris ke Jakarta selama musim panas dan HMS Spey di awal tahun. Kerja sama ini juga akan membuka jalan bagi peningkatan kemampuan operasi bersama TNI AL dan angkatan laut Inggris dalam operasi yang lebih besar dan pelatihan antara kedua angkatan laut.

    CEO Babcock, David Lockwood, mengatakan program kerja sama maritim antara Indonesia dan Inggris merupakan investasi dan komitmen besar, yang dibangun di atas fondasi yang kuat antara kedua negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara.

    Pihaknya bangga memimpin dukungan industri Inggris untuk program internasional ini yang akan memajukan program-program penting angkatan laut dan maritim Indonesia. “Kami juga akan menghasilkan dampak ekonomi positif di seluruh Inggris, mendukung lapangan kerja bernilai tinggi, sekaligus merangsang rantai pasokan dan peluang UKM,” katanya.

  • Mahfud MD Sebut Prabowo Beli Data dari Asing, Ternyata Ada Selisih Ekspor

    Mahfud MD Sebut Prabowo Beli Data dari Asing, Ternyata Ada Selisih Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya selisih besar data ekspor Indonesia, yang diperoleh dari luar negeri.

    Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud mengatakan Kepala Negara ke-8 RI itu memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor, bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat.

    “Saya punya data ini [ekspor], kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam ratas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara.

    “Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab,” kata Mahfud mengutip Presiden.

    Bahkan, Mahfud menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah bertahun-tahun menikmati uang negara.

    Kepala Negara RI itu mengungkap ada perusahaan yang selama 25–40 tahun mengeruk kekayaan dengan kontribusi yang minim.

    “Jadi beliau [Presiden Prabowo] tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 tahun makan uang negara. Masa nggak mau nyumbang ke negara, katanya. Kita harus nasionalis,” tuturnya. 

    Selain itu, Prabowo meminta agar ada keberpihakan dari aparat kepolisian. Prabowo juga memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI.

    “Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini,” ujar Mahfud meniru ucapan Presiden.

    Presiden Prabowo, kata Mahfud, menekankan polisi dan tentara harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara. Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas. Namun Mahfud mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan.

    Dia menilai komitmen Mantan Menteri Pertahanan 2019–2024 itu akan efektif jika seluruh jajaran menggerakkan instruksi secara serempak.

    Selain itu, Presiden menyebutkan kebijakan Patriot Bond sebagai upaya memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara adil, bukan sepenuhnya dikirim ke luar negeri.

    “Dia cerita banyak. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond. Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini enggak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkapnya.

    Menurut Mahfud, Prabowo ingin negara bekerja lebih efektif dalam mengamankan kekayaan nasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan Presiden sangat bergantung pada kecepatan implementasi di tingkat bawah.

  • Gibran Umumkan RI-Afrika Selatan Kini Bebas Visa

    Gibran Umumkan RI-Afrika Selatan Kini Bebas Visa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan telah menyepakati kebijakan bebas visa bagi turis dari masing-masing negara tersebut. 

    Saat menghadiri peluncuran awal Indonesia-South Africa High-Level Business Council (ISA-HLBC) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Jumat (21/11/2025), Gibran mengumumkan bahwa kini turis dari Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia dan sebaliknya akan bebas visa. 

    “Kedua negara telah menyepakati untuk membebaskan visa masuk. Jadi, ini merupakan kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi kebijakan visa,” terangnya di Saxon Hotel, Johannesburg, Afrika Selatan, dikutip dari Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (22/11/2025). 

    Untuk diketahui, forum ISA-HLBC itu adalah forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri dan investor kedua negara guna mempercepat implementasi proyek prioritas dan kolaborasi lintas sektor. 

    ISA-HLBC dijadwalkan menjadi forum tahunan yang akan bergilir antara Johannesburg dan Jakarta. 

    Pada sambutannya, Gibran menyebut, ISA-HLBC menjadi langkah besar untuk memperkuat hubungan kedua negara. Dia menyampaikan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan Afrika Selatan tetap kuat dan akan ditingkatkan, meliputi perdagangan, investasi, agrikultur dan energi. 

    “Indonesia juga berkomitmen untuk menanamkan investasinya di Afrika Selatan, yang merupakan mitra strategis kami dan gerbang menuju pasar Afrika,” ucapnya. 

    Menurut Gibran, penguatan komitmen kerja sama Indonesia-Afrika Selatan tercermin dari kunjungan Presiden Cyril Ramaphosa beberapa waktu lalu ke Jakarta, Indonesia. Dia turut menyampaikan peluang bagi pengusaha-pengusaha Afrika Selatan terhadap akses pasar di Indonesia maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara. 

    “Pada waktu yang sama Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi dan jalan masuk ke pasar Asean,” ujarnya. 

    Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk industri strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan. 

    Putra Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, Indonesia memandang Afrika sebagai benua yang akan menetapkan laju perkembangan di masa depan. Dia menyebut, pertumbuhan di benua tersebut melaju dengan cepat dan penuh potensi. 

    “Saya ingin menekankan komitmen kami untuk meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi dengan Afrika, jadi apabila ada masalah, tolong beri tahu kami,” terangnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan kerja sama ekonomi Indonesia–Afrika Selatan terukur dan berkelanjutan.

    “Forum ini merupakan langkah penting untuk memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara komunitas bisnis kedua negara,” ujar Airlangga.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, turut menekankan bahwa forum ini menjadi platform transformatif dalam menghubungkan sektor privat dan pemerintah untuk menghasilkan kemitraan bernilai nyata.

    “Kami memandang forum ini sebagai langkah transformatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara,” tegasnya.

    Sementara itu, Simphiwe Hamilton, Director General Department of Trade, Industry and Competition Afrika Selatan, mewakili Minister Trade, Industry and Competition Afrika Selatan Parks Franklyn Mphou Tau, menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia–Afrika Selatan bukan sekadar pertukaran bisnis, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi Global South.

    “Forum ini bukan hanya pertemuan bisnis, tetapi sinyal kuat bahwa kolaborasi Indonesia dan Afrika Selatan bergerak menuju kemitraan strategis yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan pembangunan bagi kedua wilayah,” ujar Hamilton.