Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Polri Buka Posko Pencarian Korban Kecelakaan Tol Ciawi

    Polri Buka Posko Pencarian Korban Kecelakaan Tol Ciawi

    Bisnis.com, JAKARTA – Polri membuka posko Disaster Victim Identification (DVI) untuk mengidentifikasi korban kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi yang terjadi pada Selasa (4/2/2025) tengah malam. Posko tersebut terletak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan etelah terjadi kecelakaan, Polri membuka posko DVI untuk menjalankan proses antemortem untuk keperluan identifikasi korban.

    “Lokasinya ada di depan kamar jenazah RSUD Ciawi,” katanya alam keterangannya dilansir dari Antara, Rabu (5/2/2025). 

    Trunoyudo mengatakan bahwa RSUD Ciawi telah membuka call center untuk merespons cepat pencarian informasi bagi masyarakat yang mungkin menjadi keluarga korban kecelakaan tersebut.

    “Masyarakat yang ingin mencari informasi bisa mendatangi posko kami di RSUD Ciawi. atau bisa menghubungi call center RSUD Ciawi di nomor 081111113622,” ucapnya.

    Adapun perkembangan kondisi korban saat ini, kata dia, sudah ada lima dari 11 korban luka-luka yang dipulangkan.

    “Sisanya enam orang masih dirawat di RSUD Ciawi. Tiga orang luka sedang dan tiga orang luka berat,” ujarnya.

    Sementara itu, delapan korban meninggal dunia masih berada di ruang jenazah RSUD Ciawi karena masih dalam identifikasi antemortem oleh tim Dokkes Polda Jawa Barat dan tim Inafis.

    Sebelumnya, Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol. Agus Suryo mengatakan bahwa kecelakaan beruntun terjadi pada hari Selasa (4/2) sekitar pukul 23.30 WIB. Ketika itu truk yang mengangkut galon air mineral hendak memasuki gerbang tol menuju arah Jakarta.

    Setibanya di lokasi, truk yang dikemudikan oleh BW (31) tidak dapat dikendalikan sehingga sempat oleng ke kanan dan ke kiri. Truk tronton tersebut kemudian menabrak enam kendaraan yang ada di depannya. Tiga kendaraan di antaranya terbakar.

    “Ada di antaranya Avanza dan sedan. Ada tiga kendaraan yang terbakar. Truk hanya kepalanya yang terbakar,” ucap Agus.

    Akibat kecelakaan beruntun tersebut, delapan orang tewas dan 11 orang terluka. Salah satu korban dalam peristiwa ini adalah sopir truk tronton.

    “Sopir truk aman, cuma belum bisa dimintai keterangan,” pungkasnya.

  • Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Menkes Temui Prabowo di Istana, Laporkan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan terkait dengan skema program pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku akan menyampaikan waktu peresmian yang akan dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Ini mau update ke beliau mengenai pemeriksaan gratis. Iya yang ulang tahun itu ya. Kami ingin update tanggalnya beliau mau meresmikannya kapan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, terkait skema, Budi mengatakan pemeriksaan akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga masyarakat bisa langsung ke puskesmas untuk menjalankan pemeriksaan gratis. 

    “Kalau kita pinginnya kaya  sekolah aja [MBG] langsung dateng ke puskemas aja beliau periksa sama menteri-menterinya suruh cek,” pungkas Budi.

    Untuk diketahui, program pemeriksaan kesehatan gratis dapat diikuti oleh masyarakat pada hari ulang tahun dengan syarat yang mudah. 

    Dikutip dari unggahan akun resmi Partai Gerindra, pemeriksaan kesehatan atau medical check gratis merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum partai tersebut.

    Pemeriksaan kesehatan gratis akan dijalankan tahun ini seiring telah tersedianya alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

    “Program ini merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo dengan anggaran APBN 2025 mencapai Rp3,2 triliun,” dikutip dari unggahan akun resmi Gerindra, Jumat (3/1/2025).

  • Pigai: Belum Ada Warga Dipenjara Karena Hina Pejabat Selama 100 Hari Prabowo

    Pigai: Belum Ada Warga Dipenjara Karena Hina Pejabat Selama 100 Hari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

    Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

    “Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

    “Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

    Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

    “Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.

  • MK Tolak Hingga 100 Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada dalam Sehari

    MK Tolak Hingga 100 Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada dalam Sehari

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak banyak Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh kandidat kepala daerah yang kalah bertarung di daerahnya masing-masing.

    Alasannya penolakan tersebut bervariasi, mulai dari selisih suara yang cukup tinggi, alasan pengajuan PHPU yang tidak jelas dan tidak memiliki bukti. Hampir semua PHPU yang diajukan terkesan dipaksakan karena tidak memenuhi syarat formil.

    Berdasarkan catatan Bisnis sepanjang hari Selasa 4 Februari 2025 hingga pukul 24.00 WIB, MK sudah menolak 97 PHPU yang diajukan kuasa hukum dari Pilwakot, Pilgub dan Pilbup.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PHPU Pemilihan Gubernur:

    Sulawesi Tenggara
    Jawa Timur
    Sulawesi Selatan
    Sumatera Selatan

    PHPU Pemilihan Wali Kota:

    Lhokseumawe
    Tomohon
    Langsa
    Solok
    Gorontalo
    Pekanbaru
    Dumai
    Banjarbaru
    Medan
    Manado
    Baubau
    Tangerang Selatan
    Bima
    Waringin
    Kendari
    Makassar

    PHPU Pemilihan Gubernur 

    Kabupaten Kuantan Singingi
    Kabupaten Papua Selatan
    Kabupaten Mamuju Tengah
    Kabupaten Intan Jaya
    Kabupaten Padang Panjang
    Kabupaten Cirebon
    Kabupaten Lingga
    Kabupaten Tambrauw
    Kabupaten Bolaang Mongondow
    Kabupaten Pagar Alam
    Kabupaten Bogor
    Kabupaten Puncak
    Kabupaten Mesuji
    Kabupaten Toraja Utara
    Kabupaten Takalar
    Kabupaten Ponorogo
    Kabupaten Nias Utara
    Kabupaten Pulau Morotai 
    Kabupaten Belitung Timur
    Kabupaten Empat Lawang 
    Kabupaten Banyuwangi
    Kabupaten Tulang Bawang
    Kabupaten Minahasa
    Kabupaten Tapanuli Utara 
    Kabupaten Muaro Jambi
    Kabupaten Raja Ampat
    Kabupaten Sorong Selatan
    Kabupaten Deli Serdang
    Kabupaten Binjai
    Kabupaten Banyuasin
    Kabupaten Bangkalan
    Kabupaten Bondowoso
    Kabupaten Pasangkayu
    Kabupaten Kepulauan Aru
    Kabupaten Halmahera Barat
    Kabupaten Subang
    Kabupaten Tulungagung
    Kabupaten Wakatobi
    Kabupaten Payakumbuh
    Kabupaten Halmahera Timur 
    Kabupaten Nias Selatan
    Kabupaten Bandung 
    Kabupaten Sabu Raijua
    Kabupaten Pematang Siantar
    Kabupaten Pesisir Barat
    Kabupaten Sikka
    Kabupaten Pohuwato
    Kabupaten Rokan Hilir
    Kabupaten Rote Ndao
    Kabupaten Tolikara
    Kabupaten Minahasa Utara
    Kabupaten Bulukumba
    Kabupaten Waropen
    Kabupaten Solok Selatan
    Kabupaten Maluku Barat Daya
    Kabupaten Konawe Selatan
    Kabupaten Muna
    Kabupaten Halmahera Utara
    Kabupaten Muring Jaya
    Kabupaten Labuanbatu
    Kabupaten Nganjuk
    Kabupaten Halmahera Selatan
    Kabupaten Banjar
    Kabupaten Buton Selatan
    Kabupaten Tanimbar
    Kabupaten Lahat
    Kabupaten Kapuas
    Kabupaten Konawe Utara
    Kabupaten Buton
    Kabupaten Sungai Penuh
    Kabupaten Melawi
    Kabupaten Ogan Komering Ulu
    Kabupaten Lima Puluh Kota
    Kabupaten Pasaman Barat
    Kabupaten Rokan Hulu
    Kabupaten Kolaka Utara
    Kabupaten Toba

  • Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menghantui Warga Jabodetabek

    Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menghantui Warga Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kelangkaan gas elpiji 3 kg menjadi masalah serius di sejumlah wilayah Jabodetabek sejak pekan lalu. Beberapa warga mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan gas yang biasa mereka beli dengan harga terjangkau, sementara harga di pengecer meningkat pesat.

    Ieie (33), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, mengungkapkan bahwa meskipun ada agen gas terdekat, dia sering kali tidak mendapatkan bagian.

    “Saya sering kali harus antre, kadang-kadang saya suruh anak saya, tetapi mereka nggak kuat. Bahkan setelah antre berjam-jam, belum tentu dapat juga,” ungkap Ieie, yang mengaku tinggal bersama suami dan dua anak, Selasa (4/2/2025).

    Dia menambahkan, meskipun stok gas langka, dia lebih memilih membeli dari warung atau agen yang biasa menjual dengan harga lebih stabil, meski terkadang jauh lebih mahal. “Lebih baik ada stok di warung, jadi kalau habis bisa cepat dapat. Jaraknya juga nggak terlalu jauh,” jelasnya.

    Ieie berharap agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dan memastikan distribusi LPG 3 kg kembali lancar.

    “Harusnya semua orang bisa beli dengan harga yang sama, jangan sampai ada aturan yang malah memberatkan masyarakat kecil seperti kami,” tambahnya, mengingat kelangkaan ini sudah mulai membuat kesulitan bagi banyak keluarga.

    Di sisi lain, Toni (41), seorang pedagang gorengan, mengungkapkan bahwa meskipun ia masih bisa mendapatkan pasokan gas, harga yang harus dibayar telah melonjak drastis. “Dulu gas 3 kg saya beli di harga Rp16.000, kemudian naik jadi Rp20.000, dan terakhir Rp23.000 per tabung,” katanya.

    Meskipun harga naik, Toni tetap menganggap penting untuk menjaga pasokan gas, agar usahanya bisa terus berjalan. “Yang penting saya ada stok. Kalau nggak ada, usaha bisa terganggu,” ujarnya, seraya berharap harga bisa segera stabil.

    Sementara itu, Tuti, seorang agen gas yang sudah berjualan resmi selama tiga tahun, enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kelangkaan tersebut. Saat ditemui, Tuti menyatakan bahwa dirinya sudah dibriefing oleh pihak agen untuk tidak memberikan wawancara terkait masalah ini.

    “Saya hanya mengikuti arahan dari pihak agen. Jika ada wawancara, harus laporkan lampiran izin ke Humas Pertamina,” ujarnya.

    Untuk merespon masalah ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menggelar sidak ke Pangkalan LPG 3 kg Toko Kevin Alesandro, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam sidak tersebut, Bahlil didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Achmad Mukhtasyar, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. 

    Bahlil mengungkapkan, sebanyak 370 ribu supplier LPG akan diangkat menjadi sub-pangkalan untuk memperlancar distribusi.

    “Kriterianya seperti apa? Sekarang kita sedang berupaya agar distribusi lebih merata dan tidak ada kekurangan pasokan di masyarakat,” jelas Bahlil dalam sidak tersebut.

    Pemerintah berharap langkah ini dapat mengatasi kelangkaan gas 3 kg yang sudah mengganggu kelangsungan usaha dan kehidupan masyarakat.

  • Gas 3 Kg Langka, DPR Sebut Ada Ketidaktepatan Distribusi LPG

    Gas 3 Kg Langka, DPR Sebut Ada Ketidaktepatan Distribusi LPG

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebutkan soal distribusi gas LPG 3 Kg yang kurang tepat sasaran dan menjadi dilema kelas menengah saat ini. 

    Awalnya, Sugeng menyarankan agar sub pangkalan yang menyalurkan gas LPG ke pengecer perlu mengidentifikasi lebih jelas mengenai siapa saja yang membeli LPG tersebut. 

    “Jangan lagi sampai tingkat sub pangkalan, pengecer menjadi barang bebas. Ingat ini adalah barang subsidi, harus sampai ke alamat yang disyaratkan,” tutur Sugeng kepada wartawan, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2025). 

    Sugeng kemudian mengutip data LPEM Ul yang menunjukkan tingkat kebocoran kurang lebih 57%. Pihaknya juga terkejut kala INDEF mengolah dengan BPS, dan menunjukkan ketidaktepatan sasaran hingga 62%. 

    “Artinya yang menikmati subsidi LPG 3 kg itu kelas menengah, tetapi begini, situasi menengah hari ini bukan kita tidak empati, kelas menengah hari ini sedang mengalami problem juga sampai turun di Bulan Desember yang lalu,” jelas Sugeng. 

    Pasalnya pada Desember lalu, 11 juta kelas menengah Tanah Air menurun ke kelas bawah. Namun, lagi-lagi menegaskan bahwa hal ini juga tidak bisa dibenarkan secara Undang-Undang. 

    Di lain sisi, dalam konferensi pers Komisi XII DPR RI tersebut, diungkapkan bahwa Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi per hari ini dalam rangka tetap menjaga rantai distribusi ke masyarakat. 

    Terlebih, pihaknya juga mendukung langkah Pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola pendistribusian gas 3 kg agar lebih tepat sasaran. Namun hal tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi tetap stabil untuk masyarakat.

  • DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan DPR akan segera mengagendakan pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menjelaskan pemanggilan ini berkaitan dengan kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji atau LPG 3 Kg. Menurutnya, pemanggilan Bahlil akan dilakukan dengan cepat karena hal tersebut menyangkut banyak aspek.

    “Ya akan kita agendakan segera, kenapa? ini menyangkut banyak aspek memang di bidang energi, tata kelola pertambangan dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang gas sudah tuntas atau belum,” katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Legislator NasDem mengatakan wajib hukumnya bagi Komisi XII DPR RI sebagai wakil rakyat untuk turut andil dalam menyelesaikan segala masalah yang menyangkut hajat masyarakat.

    “Karena apa? Itu tadi, Komisi XII bukan sekadar komisi yang bertanggung jawab tentang legislasi, budgeting, dan controlling pengawasan, tetapi juga menyangkut tentang problem solving,” ucapnya.

    Di lain sisi, dia pun turut menyoroti persoalan tentang illegal mining yang akan terus dikawal oleh Komisi XII DPR RI, karena ini merupakan aset bangsa dan aset rakyat yang tak terbaharui akan segera habis.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Maaf

    Sebagai informasi, teranyar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya. 

    Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang. 

    “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya. 

    Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran. 

  • Warga Tangerang Keluhkan, Sulit Mendapatkan LPG 3 Kg

    Warga Tangerang Keluhkan, Sulit Mendapatkan LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah di Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Masyarakat mengeluhkan bahwa pemerintah membuat rakyat semakin sulit.

    Fenomena kelangkaan gas 3 kg ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang bergantung pada elpiji bersubsidi. Kondisi ini membuat warga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak.

    Resni, 50 tahun mengaku terkejut karena sudah seminggu terakhir, kesulitan mencari gas di warung-warung terdekat. Menurutnya, pedagang sembako yang menjual gas dekat rumahnya sangat membantu dan memudahkan untuk membeli gas 3 kg.

    “Gas 3 kg sekarang ini langka dan sudah pernah beberapa kali juga begitu. Dulu beli di warung terdekat dengan kisaran Rp21.000, tetapi sekarang tambah mahal dan susah dicari,” keluh Resni (50) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Tangerang saat ditemui Bisnis.com, Selasa (4/2/2025). 

    Kondisi serupa juga terjadi di Cirebon. Menurut Asep, 56 tahun mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan LPG 3 kg adalah distribusi yang tidak merata. Baginya, mencari agen resmi tabung gas 3 kg di Cirebon terbilang sulit. Akses informasi dan lokasi membuat harga LPG 3 kg semakin melonjak.

    “Saat ini harga di warung eceran berkisar Rp22.000 dan Rp18.000 di agen resmi. Namun, ketersediaan stock di warung eceran dan kesulitan akses agen resmi membuat banyak permintaan dari masyarakat,” ungkap Asep (56) selaku wirausahawan di Cirebon kepada bisnis pada Selasa (4/2/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuat kebijakan yakni masyarakat yang ingin membeli gas 3 kg harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Dia mengklaim bahwa pembelian gas 3 kg tersebut menjadi cara agar subsidi gas tepat sasaran.

    Bahlil menyebut bahwa pembelian gas elpiji (LPG) 3 kg adalah cara paling efektif agar pendistribusian subsidi gas dapat tersalurkan secara tepat sasaran bagi masyarakat yang menjadi target pemerintah. Alasannya, hal tersebut bisa mencegah oknum melakukan tindak curang yakni mengoplos gas guna keuntungan pribadi.

    Masyarakat berharap agar pemerintah bisa mempermudah warga dan tidak membuat kebijakan aneh. Resni mengharapkan agar kebijakan pemerintah bisa memudahkan rakyat, bukan membuat semakin sulit.

    “Kalau pembelian gas 3 kg cuma boleh di agen, maka mohon untuk ditingkatkan jumlah stok barangnya. Karena harga gas di agen dan di warung masih terbilang mirip,” ungkap Resni.

    Kelangkaan LPG 3 kg tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah saja, tetapi melanda berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa daerah yang mengalami masalah serupa antara lain Jakarta, Jawa Barat, sampai Sumatra.

    Warga juga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan elpiji bersubsidi ini yang seharusnya dijual dengan harga yang lebih terjangkau. (Mianda Florentina)

  • Badan Penyelenggara Haji (BPH) Klaim Kurang Uang Bayar Gaji dan Tukin Pegawai Imbas Inpres Prabowo

    Badan Penyelenggara Haji (BPH) Klaim Kurang Uang Bayar Gaji dan Tukin Pegawai Imbas Inpres Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf menuturkan pihaknya mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai gaji dan memberikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.

    Irfan mengungkapkan hingga kini anggaran yang tersedia untuk hal itu sebesar Rp3.757.328.000. Maka dari itu, pihaknya menilai besaran tersebut belum memadai untuk membayar gaji dan tukin pegawai.

    Adapun hal ini dia sampaikan kala menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    “Kita juga mengalami kekurangan anggaran untuk belanja pegawai. Karena anggaran yang tersisa saat ini sebesar Rp3,7 miliar, belum memadai untuk membayar gaji dan tukin pegawai badan saat ini. Diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp24,6 miliar,” terangnya.

    Dirincikan Irfan, sebagian besar pagu anggaran 2025 di BPH yang telah disepakati terkena dampak efisiensi. Dia berujar, pihaknya hanya mendapat Rp43,8 miliar dari Rp129,7 miliar anggaran untuk tahun ini.

    “Cukup besar, Pak, revisinya. Hampir Rp85,9 miliar dari Rp129,7 miliar. Jadi, artinya itu sebesar 66,21% [pemangkasannya], sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp43,8 miliar atau 33,79% dari anggaran semula,” urainya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan BPH harus terkena efisiensi anggaran sebesar 100%. Salah satunya adalah program kerukunan umat dan layanan kehidupan bernegara.

    Pada mulanya, pagu anggaran untuk kegiatan tersebut, menurutnya, sebesar Rp63 miliar. Namun, saat ini efisiensi anggarannya mencapai 100%.

    “Demikian juga dukungan administrasi dan dokumen haji reguler, kemudian pelayanan publik kepada masyarakat, layanan administrasi dalam negeri, dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri, sampai dengan lembaga penyelenggaraan ibadah haji khusus pun terpaksa harus dihilangkan anggarannya,” kata Irfan.

    Dengan demikian, dia pun mengaku hingga kini pihaknya belum tahu bagaimana ke depannya untuk mengaktifkan kembali kegiatan ini dengan dana yang tersisa.

    Pemangkasan dari Inpres Prabowo

    Kekurangan anggaran di BPH ini merupakan imbas penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun dalam Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto.

    Anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus menjadi sasaran instruksi itu, dari tingkat pusat hingga daerah.

    Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan langsung berlaku pada hari yang sama.

    Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo melalui Inpres efisiensi 2025 itu, yakni para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

    Mereka mendapatkan mandat untuk meninjau ulang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran. APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah (TKD) 2025 menjadi sasaran peninjauan itu.

  • Efisiensi Anggaran, BKN Instruksikan ASN Hanya Berkantor 3 Hari hingga Hemat Listrik

    Efisiensi Anggaran, BKN Instruksikan ASN Hanya Berkantor 3 Hari hingga Hemat Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh membuat 10 instruksi yang dapat dijalankan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyikapi efisiensi anggaran pemerintah. 

    Hal ini dilakukan untuk menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, Inpres mengenai efisiensi anggaran 2025 ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat sekaligus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

    Di lain sisi, Zudan mengingatkan instansinya dalam menjalankan kebijakan teknis manajemen ASN harus dapat memudahkan ASN dalam menyikapi permasalahan kepegawaian yang ada di ruang lingkup ASN.

    “Permasalahan manajemen ASN yang disinggung dalam hal ini terkait penyelesaian permasalahan hukum, kesejahteraan dan karier ASN, karier fungsional yang terbuka dan kemudahan dalam peningkatan pendidikan para ASN serta kemudahan layanan kepegawaian lainnya,” jelasnya.

    Tak hanya itu, dia juga meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia tak mengaggapp efisiensi anggaran ini sebagai hambatan, tetapi perlu dipandang sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan.

    Berikut 10 Cara BKN Efisiensi Anggaran:

    Peniadaan jam kerja fleksibel
    Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 (dua) hari dan bekerja di kantor selama 3 (tiga) hari
    Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret
    Pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri
    Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring
    Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi
    Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan
    Penggunaan anggaran yang efektif
    Mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ke 3 dengan tetap menjaga good governance
    Kantor Regional agar memastikan Konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja