Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (5/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Jadi tadi rapat mengenai update program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
Kendati demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan.
Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah.
“Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS,” jelas Menkes Budi.
Budi juga mengatakan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia.
Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.
“Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screen tuh. Sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatan yang terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib jadi itu kita screening juga,” ucapnya.
Selain itu, program ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.
Budi turut mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.
Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.
Meski begitu, Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan.
“Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” pungkas Budi.
