Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Isu Rombak Kabinet Prabowo, Menteri Ara: Siapapun yang Direshuffle Harus Siap

    Isu Rombak Kabinet Prabowo, Menteri Ara: Siapapun yang Direshuffle Harus Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

    “Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya. 

    Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

    “Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.   

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.   

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).   

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

  • 2 Menteri Ikuti Saran Netizen Naik Transum, AHY Pilih “Run to Work”

    2 Menteri Ikuti Saran Netizen Naik Transum, AHY Pilih “Run to Work”

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat yang berada dalam Kabinet Merah Putih (KMP) menanggapi tantangan netizen untuk naik transportasi umum.

    Tantangan ini muncul sebagai respon kritik soal penggunaan patwal untuk para menteri. Netizen menilai bahwa patwal akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

    Masyarakat kemudian meminta pejabat untuk naik transportasi umum agar bisa bercampur dengan masyarakat.

    Dua menteri Prabowo Subianto langsung menanggapi tantangan netizen dengan naik transportasi umum untuk pergi ke kantor.

    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.

    Melalui akun Instagram, Bima Arya membagikan perjalanannya menggunakan KRL dari Bogor ke Jakarta pada Rabu (5/2/2025).

    Terlihat dalam unggahannya, ia naik KRL bersama dengan seorang staff berbaju putih. Sebelumnya ia naik taksi online menuju Stasiun Bogor sebelum melanjutkan perjalanan dengan KRL menuju Jakarta.

    Ia kemudian berhenti di Stasiun Juanda dan berjalan kaki menuju kantor.

    “Total waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menit. Pengeluaran: taksi online Rp 31.500, commuterline Rp 6.000. Respect untuk Roker/Anker yang tiap hari naik KRL,” kata Bima Arya. 

    Di sisi lain, Zulkifli Hasan juga naik transportasi umum menggunakan MRT bersama sejumlah stafnya.

    Berbeda dengan dua rekannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih untuk berlari menuju kantor.

    Perjalanannya menuju kantor tersebut dibagikan di akun media sosialnya pada Rabu (5/2).

    “Run to Work,” tulis AHY.

    Dalam video yang dibagikannya, ia berlari menggunakan pakaian olahraga berwarna hijau dan ditemani oleh dua staff.

    “Selamat pagi teman-teman, saat ini saya sedang lari menuju kantor. So, run to work di tengah-tengah kesibukan dan padatnya Ibu kota Jakarta. Tentu kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Tetap sehat, Garuda Finishers” kata AHY sembari berlari menuju kantornya.

  • AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki wacana kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    Penerapan WFA diharapkan bisa memberikan semangat kepada pekerja, serta mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    “Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacetan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2), dikutip dari Antaranews.

    AHY pun berharap WFA bisa membuat produktifitas masih muncul, karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur Lebaran 2025.

    “Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landai,” ucap dia.

    Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025 itu.

    Namun dia mengatakan pihaknya tetap masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.

    “Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tinggal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.

    Menurut AHY, terkait cuti dan libur Lebaran nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

  • Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bekerja dengan tulus, di tengah munculnya sinyal perombakan atau reshuffle kabinet.

    Tak lupa, dia juga meminta agar para kader Gerindra itu bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, kerelaan untuk membantu Presiden RI mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketua MPR ini menyebut bahwasannya soal reshuffle kabinet sepenuhnya hak presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. 

    Dia percaya seluruh insan Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, guna mengefektifkan pemerintahan ini.

    “Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu,” ujar Muzani.

    Akan tetapi, dia terus terang tak mengetahui kapan reshuffle ini akan dilakukan, apalagi menteri mana yang akan di-reshuffle dia mengaku tak tahu.

    “Tapi kapan [reshuffle dilakukan], kami terus terang belum tahu, siapa [yang di-reshuffle] apalagi saya lebih enggak tahu,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden, untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Prabowo Bakal Tindak Menteri yang Tak Kerja dengan Baik

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.  

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.  

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).  

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Siklon Tropis Baru Berpotensi Memicu Hujan Indonesia 2 Hari ke Kepan

    Siklon Tropis Baru Berpotensi Memicu Hujan Indonesia 2 Hari ke Kepan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi keberadaan siklon tropis baru yang berpotensi memicu peningkatan intensitas hujan sedang – lebat di wilayah Indonesia dalam 2 sampai 3 hari ke depan.

    Deputi Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan bahwa setelah sebelumnya terdeteksi siklon tropis Tahlia dan siklon tropis Vince di Samudra Hindia selatan maka dalam 24 jam terakhir muncul bibit siklon tropis 92W yang berada di Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua Barat.

    Berdasarkan analisis terkini tim meteorologi BMKG, siklon tropis Vince kini telah bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap dinamika cuaca di Tanah Air.

    Sementara itu, siklon tropis Taliah masih terdeteksi berada di Samudera Hindia selatan atau sekitar 92 kilometer di barat daya Cilacap, Jawa Tengah.

    Menurut Guswanto, siklon tropis Tahlia diperkirakan tetap aktif dalam 24 jam ke depan dengan pergerakan ke arah barat semakin menjauhi wilayah Indonesia. 

    Namun masih berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang yang disertai dengan angin kencang di pesisir selatan Banten-Jawa Timur.

    “Saat hujan deras terjadi maka masyarakat di sekitar aliran sungai ataupun perbukitan juga waspadai longsor dan banjir. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda awal seperti munculnya retakan tanah dan rembesan air- pastikan drainase berfungsi dengan baik,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025). 

    Di sisi lain, dia menambahkan, bibit siklon baru 92W di Samudra Pasifik barat diprediksi masih konsisten dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang-lebat di wilayah Papua barat daya, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

    Sistem tersebut juga berdampak meningkatkan ketinggian gelombang hingga mencapai 2,5 meter di Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe-Talaud, Perairan Halmahera, Laut Halmahera, serta perairan utara Papua barat daya – Papua.

    Oleh karena itu BMKG mengingatkan dalam 2-3 hari ke depan masyarakat pesisir, nelayan dan operator transportasi laut untuk memperhatikan peringatan dini cuaca ekstrem mengingat gelombang tinggi di beberapa perairan selatan Indonesia yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

  • Sahkan Tatib yang Bisa Evaluasi Pejabat, Pakar Hukum: DPR Tak Tahu Aturan!

    Sahkan Tatib yang Bisa Evaluasi Pejabat, Pakar Hukum: DPR Tak Tahu Aturan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang resmi mengesahkan Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

    Dia menilai bahwa ada kelemahan mendasar dalam aturan baru tersebut lantaran memungkinkan DPR mengevaluasi pejabat yang ditetapkan melalui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    “DPR terlihat tidak paham apapun soal peraturan perundang-undangan. Satu, mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya itu bukan tugas DPR, bukan kewenangan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, Feri menilai bahwa DPR sudah ikut campur terlalu jauh apabila hasil fit and proper test tidak layak, maka mereka dapat mengganti pimpinan tersebut.

    “Sudah campur wilayah terlalu jauh di kekuasaan lembaga lain. DPR juga tidak paham perundangan. Sehingga itu tidak sah sebenarnya,” ucapnya.

    Feri mengatakan bahwa melalui peraturan tata tertib, seharusnya tak memiliki pengaruh yang bisa merubah pimpinan lembaga lain. Menurutnya, peraturan tersebut seharusnya lebih banyak mengatur kepada urusan internal DPR.

    Dia pun menilai bahwa aturan menjadi terlihat sangat janggal sehingga motif lebih memperlihatkan upata menekan lembaga tertentu. Salah satunya, kata Feri, adalah Mahkamah Konstitusi.

    “Tentu ini cara permainan politik paling tidak sehat yang pernah dilakukan oleh DPR saat ini. Kebodohan DPR nih perlu ditertawakan berjamaah oleh rakyat,” imbuhnya.

    Feri pun melanjutkan bahwa secara prinsip konstitusional dalam sistem presidensial merupakan kekuasaan yang terpisah. Adapun, dalam koreksinya terdapat check and balances dalam menjalankan hal tersebut.

    “Jadi ini masuk ke tahapan yang sangat konyol dalam bertata negara, kehancurannya nanti akan terdampak. Itu sebabnya sepertinya politisi di DPR tidak betul-betul memahami konteks ketatanegaraan,” pungkas Feri.

  • Ketum Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Ketum Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah pada periode lalu.

    Harapannya, agar Dekopin periode 2024-2029, lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi bersama pengurus usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK RI.

    “Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Kamis (6/2/2025). 

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini menyampaikan bahwa Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Ke depan, dia mengatakan dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.

    “Karena kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and cleanpengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan Alhamdulillah ditemui oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono,” kata Bambang.

    Politisi Partai Gerindra ini menerangkan alasan meminta BPK melakukan audit internal karena dalam lima tahun terakhir Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.

    “Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah, kami minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak,” kata dia.

    Bambang menekankan Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.

    “Kami ingin menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar, kami akan ikuti, tapi kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kami harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin,” kata Bambang.

    Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaika  kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Mereka juga meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.

    “Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi,” kata Budi.

  • Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    11 jam yang lalu

  • Ketua Baleg Bantah Kabar DPR Bisa Copot Hakim MK dan KPK

    Ketua Baleg Bantah Kabar DPR Bisa Copot Hakim MK dan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi alias Baleg DPR Bob Hasan meluruskan polemik soal Tata Tertib (Tatib) DPR yang bisa mengevaluasi secara berkala sejumlah pejabat lembaga yang pernah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. 

    Bob Hasan menekankan hal itu karena muncul berbagai tafsiran di publik, salah satunya DPR bisa mencopot jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan pimpinan KPK.

    “Nah kemarin juga ada masalah tata tertib. Tata tertib itu diimplementasikan beritanya bahwa DPR besok bisa mencopot jabatan-jabatan tertentu. Jadi dari judulnya adalah peraturan tata tertib yang berlaku mengikat di dalam,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).

    Adapun, dia juga menekankan bahwa DPR tak memiliki kewenangan untuk mencopot pejabat. Menurutnya, pencopotan ada di tangan pihak lain yang secara legal memiliki kewenangan untuk menindak atau mengadili pejabat yang telah dilakukan evaluasi.

    “Jadi bukan mencopot. Ya pada akhirnya bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot. Bukan DPR RI yang mencopot,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Bob Hasan berdalih bahwa DPR tetap bisa mengevaluasi pejabat atau siapapun yang menduduki jabatan melalui mekanisme fit and proper test. 

    “Tapi kita melakukan evaluasi karena kita punya kewenangan atas fit and proper test atau uji kelayakan kita bisa meloloskan calon itu. Maka kita juga bisa memberikan satu evaluasi dan itu babnya ada. Memang itu bab evaluasi,” tuturnya. 

    Sementara itu mengenai pejabat tersebut dapat dicopot atau tidak hal itu bergantung pada pihak yang memegang kekuasaan tertinggi. 

    “Siapa instansi yang berwenang yang tertingginya? Ya misalkan Presiden, kalau di MA misalkan Komisi Yudisial. Jadi itu tergantung kewenangan daripada pejabat pemegang kewenangan itu sendiri,” pungkasnya.