Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Bukan DPR, Mabes Tegaskan Kapolri Hanya Bisa Dicopot Presiden!

    Bukan DPR, Mabes Tegaskan Kapolri Hanya Bisa Dicopot Presiden!

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menegaskan bahwa pengangkatan atau pemberhentian Kapolri hanya bisa dilakukan oleh presiden.

    Pernyataan itu merespons soal isu terkait Peraturan DPR No.1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) dianggap bisa memecat pejabat negara, seperti Kapolri, Panglima TNI hingga KPK.

    “Pada Pasal 8 dan pasal 11 UU Nomor 2 tahun 2002 yaitu bahwasanya Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh bapak Presiden,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Bareskrim Polri, Jumat (7/2/2025).

    Trunoyudo menambahkan, bahwa lembaga hukum Polri yang berada langsung di bawah presiden juga telah diamanatkan untuk menyelenggarakan fungsi Kamtibmas hingga penegakan hukum.

    “Bahwasannya Polri secara kelembagaan di bawah presiden dan tentunya dalam pasal 5 untuk menyelenggarakan fungsi, harkamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakkan hukum,,” pungkasnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, DPR telah menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No.1/2020 tentang Tata Tertib pada (4/2/2025).

    Dalam RUU itu diselipkan disisipkannya Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

    Pasal 228A ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.”

  • Catat! Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri Berlaku Tahun Ini

    Catat! Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri Berlaku Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah mulai menerapkan aturan ijazah elektronik dan cetak mandiri tahun ini untuk meminimalisir pemalsuan ijazah di Indonesia.

    Direktur Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Winner Jihad Akbar menyebut bahwa ijazah elektronik tersebut adalah bentuk transformasi digital yang tengah dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

    Dia menjelaskan langkah tersebut bertujuan memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan, sehingga peserta didik menerima ijazah yang sah sesuai standar terbaru.

    “Inisiatif yang sedang dikembangkan ini adalah penerapan ijazah elektronik yaitu digitalisasi ijazah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi penerima ijazah,” tuturnya di Jakarta, Jumat (7/2).

    Dia optimistis ijazah elektronik yang bakal diterapkan tahun ini di seluruh sekolah bisa mempercepat proses kelulusan, lebih akurat dan mengurangi risiko pemalsuan ijazah yang kini tengah marak terjadi di Indonesia.

    “Langkah ini memberikan otonomi lebih ke sekolah dalam proses penerbitan ijazah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam distribusinya,” katanya.

    Kendati demikian, dia juga mengingatkan bahwa hanya satuan pendidikan yang telah terakreditasi yang berhak menerbitkan ijazah elektronik tersebut.

    “Satuan pendidikan yang belum terakreditasi tidak memiliki wewenang tersebut,” ujarnya.

  • Momen Prabowo Sapa dan Salami Jenderal hingga Mayor TNI di Istana Bogor

    Momen Prabowo Sapa dan Salami Jenderal hingga Mayor TNI di Istana Bogor

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh Komandan Satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba mengenakan kemeja putih didampingi oleh Menteri Pertananan Sjafrie Sjamsoeddin. Sesampainya di tempat acara, Prabowo langsung menyalami sebagian Komandan Satuan TNI yang berdiri saat dirinya tiba.

    Sejumlah Komandan Satuan TNI itu memperkenalkan diri mereka masing-masing ketika Prabowo menghampiri dan menyalami mereka.

    Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor/Dany Saputra Perbesar

    Adapun sejumlah pejabat negara termasuk beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang ikut hadir pada acara tersebut. Yaitu Kepala BIN Muhammad Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta tiga Kepala Staf Angkatan juga terlihat hadir mendampingi Prabowo.

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya pertahanan dalam menjaga keutuhan suatu negara.

    “Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka, sesungguhnya sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi seluruh kekayaan alam yang ada,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto./Dany Saputra Perbesar

    Pria yang juga mantan Menteri Pertahanan itu menyampaikan, banyak negara yang makmur namun diganggu, diduduki hingga diinvasi. Dia berpesan bahwa perlu bersyukur Indonesia tidak mengalami hal yang sama.

    “Kita bersyukur berapa tahun ini 25-35 tahun lebih, kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah memelihara negara kita, memelihara NKRI tanpa terlalu terlibat, tanpa mengundang invasi dari negara lain,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan Panglima TNI, terdapat 1.004 Pamen dan Pati TNI yang hadir mendengarkan arahan Prabowo. Terdapat empat unsur pimpinan TNI, 11 pimpinan Mabes TNI, serta 613 orang dari TNI AD, 243 orang dari TNI AL serta 133 orang dari TNI AU.

    Kemudian, berdasarkan kepangkatannya, terdapat empat orang perwira bintang empat, sembilan orang perwira bintang tiga, 41 orang perwira bintang dua dan 78 orang perwira bintang satu.

    Lalu, terdapat 192 orang berpangkat kolonel, 589 orang letnan kolonel (letkol) serta 91 orang berpangkat mayor yang turut hadir.

  • Ratusan Siswa Gagal Ikut SNBP, Dasco Minta Komisi X Segera Panggil Kemendikti Saintek

    Ratusan Siswa Gagal Ikut SNBP, Dasco Minta Komisi X Segera Panggil Kemendikti Saintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal ratusan siswa yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat sekolah tak menginput data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Dasco mengaku pihaknya telah mendengar kabar tersebut dari media dan masyarakat, bahkan kini juga DPR disebutkan sudah memonitor polemik itu. Katanya, polemik ini akan segera ditindaklanjuti oleh komisi teknis terkait di DPR yaitu Komisi X DPR.

    “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan, Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan kejadian ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi terkait permasalahan yang menyebabkan sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan pengisian PDSS.

    Dia juga menyoroti perlunya solusi bagi siswa berprestasi yang sebenarnya berhak mendaftar melalui jalur SNBP, tetapi terhambat akibat kesalahan administrasi sekolah.

    Adapun, pada Jumat (7/2) pihaknya mengaku akan bertemu dengan Menteri Dikti Saintek dan Mendikdasmen untuk berdiskusi mengenai hal tersebut

    “Intinya jangan putus asa bagi anak-anak masih ada jalur untuk tes untuk bisa meneruskan kuliah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran lantaran perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (tatib) dianggap bisa memecat pejabat negara.

    Pasalnya, Dasco menerangkan revisi tatib ini dimaksudkan untuk melengkapi hal yang sudah tertuang dalam tatib sebelumnya dalam rangka mendorong fungsi pengawasan DPR supaya lebih berjalan.

    “Revisi tatib itu hanya berlaku di internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR dan yang saya bingung ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mecat si A, si B pimpinan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Ketua Harian Gerindra ini merincikan dalam revisi tatib itu tak tertulis diksi pejabat negara dan bahkan sebenarnya revisi ini masih menyambung dari pasal sebelumnya tetang calon yang sudah melewati fit and proper test.

    “Kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya itu yang membuat kemudian masyarakat konotasinya kan menjadi berbeda,” ucapnya.

    Lebih tegas, Dasco menuturkan revisi tatib ini adalah usul dari internal bahwa selama ini setelah dilakukan fit and proper test, tidak ada tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR terhadap calon pejabat negara itu.

    “Nah, tatib ini kemudian mendorong supaya fungsi pengawasan lebih ditingkatkan. Ditingkatkan, bukan kemudian langsung mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian, nggak begitu,” tegasnya.

    Maka demikian, dia menekankan bahwa output dari pengawasan DPR itu nantinya hanya berupa saran kepada pemerintah dan pada akhirnya merekalah yang akan mengambil tindak lanjutnya.

    “Jadi kita mungkin sekadar nanti hasilnya menyarankan kepada pemerintah, menyarankan kepada institusi yang orangnya dilakukan evaluasi, untuk kemudian diambil langkah yang dianggap perlu menurut mereka,” pungkasnya.

  • Momen Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

    Momen Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Prabowo bertindak sebagai Ketua DPN. 

    Sidang perdana dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan lain-lain.

    Prabowo menyampaikan bahwa DPN dibentuk dengan Undang-undang (UU) No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 15 UU tersebut mengamanatkan pembentukan DPN. 

    “Tapi baru kita wujudkan pada 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah Undang-Undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.3/2002,” ujarnya di Istana Bogor, Jumat (7/2/2025). 

    Prabowo menegaskan, pembentukan DPN sejalan dengan vitalnya pertahanan suatu negara. Dia mengingatkan bahwa amanat tersebut sudah tertuang di Undang-undang Dasar 1945. 

    “Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa amanat UU Pertahanan Negara terkait dengan pembentukan DPN dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.202/2024.

    Sjafrie, yang menjabat Ketua Harian DPN, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara. 

    “Dewan Pertahanan Nasional memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Sjafrie. 

    Saat ini, Sjafrie mengaku proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja DPN masih berproses. Namun, nantinya lembaga itu memiliki tiga kedeputian yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi dan dibantu oleh kesekretariatan. 

    “Ini semua sedang melalui proses harmonisasi dari kementerian dan lembaga yang memiliki kompetensi. Kantor utama Dewan Pertahanan Nasional akan berlokasi di Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

  • Mendes PDT Yandri Susanto Disebut Janjikan Umrah untuk Kades Jika Istrinya Menang Pilkada

    Mendes PDT Yandri Susanto Disebut Janjikan Umrah untuk Kades Jika Istrinya Menang Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto bersama Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang M Mauludin Anwar mengajak puluhan kepala desa untuk bersumpah agar memenangkan istri Yandri di Pilbup Serang.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Julang Serang Banten, Karso dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan Perselisihan Hasil (PHPU)Pemilihan Bupati Kabupaten Serang di Gedung MK Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Karso menjelaskan bahwa pihaknya sempat mengikuti Rakercab APDESI Kabupaten Serang yang dihadiri oleh Yandri Susanto yang kala itu masih menjabat jadi Wakil Ketua MPR.

    Menurut Karso, dari total 326 kepala desa, 280 kepala desa di antaranya diharuskan menyerahkan ponselnya dan dikumpulkan ke dalam satu tempat acara yang dihadiri Yandri Susanto itu steril.

    “Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang juga menyampaikan bahwa kita seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang bersatu untuk mendukung dan memenangkan paslon 02. Ada deklarasi itu terikrar dan beliau yang menyampaikan dibaca, dan kami semua mengikuti dengan sumpah dan janji,” tutur Karso.

    Karso mengakui bagwa dirinya sama sekali tidak tahu menahu bahwa Rakercab APDESI Kabupaten Serang justru menjadi acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2. 

    Padahal, Karso berharap acara APDESI itu bisa menjadi tempat mensosialisasikan program kerjanya kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang.

    “Jujur, Yang Mulia, dalam hati kami juga ikut bertanya, saya sendiri bertanya, kami kepala desa selalu diberikan sosialisasi bimtek [bimbingan teknis] bahwa pemilukada undang-undangnya seperti ini. Bahkan jelas ada kepala desa, jika kami ikut tidak netral dan sebagainya, itu konsekuensi yang berat buat kami,” kata Karso.

    Bahkan, menurut Karso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto juga sempat meminta doa serta dukungan ke seluruh kepala desa agar isterinya paslon Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas memenangkan Pilbup Serang.

    “Beliau [Yandri] sampai minta doa dan dukungannya bahwasannya Istri saya mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Serang dengan nomor urut 2 dan selanjutnya jikalau desa kemudian pencapaian suara minimal 75% , maka Insyaallah ada milik dan rezeki kita berangkat umrah bersama-sama, itu kurang lebihnya yang saya lihat, yang saya dengar, dan saya rasakan,” ujarnya.

  • Mendes PDT Yandri Disebut Kumpulkan 25 Kades untuk Pencalonan Istrinya di Pilbup Serang

    Mendes PDT Yandri Disebut Kumpulkan 25 Kades untuk Pencalonan Istrinya di Pilbup Serang

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghadirkan kepala desa untuk jadi saksi dugaan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Pilkada Serang, Banten.

    Kepala Desa Bojong Pandan Serang Banten Hulman mengungkapkan bahwa ada cawe-cawe Yandri Susanto di Pilkada Kabupaten Serang Banten. 

    Menurutnya, cawe-cawe itu dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto agar isterinya yang bernama Ratu Rachmatuzakiyah bisa lolos sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Serang.

    Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas merupakan paslon calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang yang tengah digugat kemenangannya oleh paslon nomor urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna.

    “25 kepala desa dari Kecamatan Tunjung Teja dan Kecamatan Baros juga pernah diundang ke kediaman Yandri sebelum penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati Kabupaten Serang,” tuturnya di Gedung MK Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hulman yang juga merupakan Sekretaris DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang itu mengatakan setelah pertemuan itu, APDESI menggelar rapat kerja cabang (Rakercab) di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. 

    “Kalau pribadi saya, di desa saya, karena kita setelah berkonsolidasi artinya harus ada penguatan kebersamaan seluruh kepala desa, saya melakukan di desa saya koordinasi dengan tim 02 dan masyarakat guna memenangkan 02,” katanya.

  • Istana Sebut Anggaran PSO Kementerian dan Lembaga Tak Terdampak Efisiensi Anggaran Prabowo

    Istana Sebut Anggaran PSO Kementerian dan Lembaga Tak Terdampak Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan memastikan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang didorong Presiden Prabowo Subianto tidak ikut menyasar ke subsidi public service obligation (PSO). 

    Sebagaimana diketahui, anggaran PSO meliputi di antaranya seperti subsidi untuk sektor transportasi publik. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, Prabowo mendorong efisiensi anggaran di kementerian/lembaga untuk tugas pokok dan fungsi mereka. 

    “Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik itu ditiadakan,” jelasnya di Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Adapun anggaran pemerintahan yang dikurangi meliputi perjalanan luar negeri, perjalanan dinas hingga kegiatan yang bersifat seremonial. 

    “Perjalanan luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi. Perjalanan dinas dikurangi. Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” ucapnya. 

    Sebelumnya, muncul kabar bahwa subsidi di sejumlah sektor transportasi ikut terkena imbas efisiensi anggaran pemerintahan. Salah satunya yakni angkutan perintis. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi lalu menyampaikan bahwa kementeriannya akan memastikan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis tetap menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah. 

    Hal ini menyusul penerbitan Instruksi Presiden RI No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Dudy menyampaikan, penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif. 

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” ujarnya dikutip dari siaran pera, Selasa (4/2/2025).

    Menhub Dudy mengatakan, subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. 

    Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.