Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Istana: Cek Kesehatan Gratis Demi Indonesia Emas 2045

    Istana: Cek Kesehatan Gratis Demi Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Pemerintah resmi memulai Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Senin (10/2/2025).

    Hasan Nasbi mengatakan bahwa CKG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat kedua Presiden Prabowo Subianto itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sumber daya manusia, sehingga siap menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu memang sangat fokus pada penguatan sumber daya manusia. Maka, selain CKG, juga ada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui dua program itu, kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dan sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan. 

    “Karena kita menuju Indonesia Emas loh. Indonesia Emas bukan hanya usianya, tapi kualitasnya juga emas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Sehinga nanti produktifitasnya bagus,” katanya usai mengecek pelaksanaan CKG di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin (10/2/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa CKG merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat tanpa terkecuali bisa mengakses layanan kesehatan yang baik secara gratis.

    “Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program ini (CKG) memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya,” kata Hasan. 

    Hasan mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan jajaran di Puskesmas. Dalam kunjungannya ke Puskesmas Wanakerta, Hasan melihat alur pelayanan terhadap peserta, dari mulai pendaftaran, skrining mandiri, sampai pemeriksaan. Semua berjalan lancar.

    “Saya sengaja ke Puskesmas Wanakerta, karena ini di desa. Ternyata fasilitasnya sudah sangat lengkap. Sistem nya sudah sangat baik. Kita bisa pantau riwayat kesehatan kita hanya melalui handphone,” pungkas Hasan.

    Sekadar informasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk merealisasikan Program CKG. CKG dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat, dengan fokus utama pada tiga momentum pelaksanaan, yakni CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.

    Pasalnya, CKG ulang tahun yang dimulai hari ini untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Masyarakat bisa mendapatkan layanan CKG ini dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun + 30 hari di Puskesmas dan nantinya bisa diakses di klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

    Sedangkan CKG sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan ini akan menyasar anak usia 7-17 tahun yang berada di sekolah-sekolah. CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dengan lokasi pemeriksaan di Puskesmas dan Posyandu.  Untuk mendapatkan layanan CKG, masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi SatuSehat.

  • Prabowo Bakal Terima Kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11-12 Februari 2025

    Prabowo Bakal Terima Kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11-12 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menerima kunjungan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Indonesia pada pekan ini. 

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat memastikan bahwa Erdogan akan berkunjung ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025 mendatang dan dipastikan akan bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan tersebut.

    “Betul Bapak Presiden Indonesia sudah dijadwalkan untuk menerima kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11–12 Februari mendatang yang utamanya selain ada bilateral kenegaraan sebagaimana layaknya kunjungan kepala negara lainnya,” tuturnya dikutip melalui Youtube MoFA Indonesia.

    Lebih lanjut, Roy menekankan bahwa selain kunjungan bilateral, kedua pemimpin juga akan menyelenggarakan pertemuan pertama High-Level Strategic Cooperation Council (HSLC).

    Nantinya, kata Roy, forum bilateral ini akan dipimpin langsung oleh Prabowo dan Erdogan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki forum kerja sama High-Level ini. Forum ini dideklarasikan saat KTT G20 di Bali pada 2022.

    “Semua hal yang menjadi common concern dari kedua negara, akan langsung di-highlight dan dibahas pada pertemuan tersebut,” pungkas Roy.

  • Kena Efisiensi, Komisi Yudisial hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai sampai Oktober 2025

    Kena Efisiensi, Komisi Yudisial hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai sampai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui operasional sehari-hari di lembanganya agak terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran 2025. Bahkan, hal ini pun berimbas pada gaji untuk pegawai yang disebutkannya hanya cukup sampai Oktober 2025. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran di lembaganya mencapai sekitar 54% dari total anggaran Rp184 miliar atau hampir Rp100 miliar. Menurutnya, anggaran semula tersebut terbilang kecil dan makin sedikit lantaran adanya efisiensi. 

    “Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Dirinya bahkan mendapat kabar bahwa bulan depan pengisian bahan bakar (BBM) kendaraan sudah mulai menggunakan biaya sendiri.

    “Saya tadi dapat kabar BBM kamu mulai bulan depan beli sendiri, [iya untuk] kendaraan kami,” tuturnya.

    Kendati demikian, Amzulian menyatakan pihaknya sadar betul bahwa efisiensi anggaran ini merupakan suatu kebijakan negara yang perlu dijalankan.

    “Kami sadar ini kan kebijakan negara. Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan sesuai dengan kebijakan negara karena kami bagian dari negara itu,” pungkasnya.

    Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Dalam edaran surat tersebut, setidaknya terdapat 17 K/L yang lolos dari penghematan anggaran belanja tersebut. Misalnya, Polri, DPR, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

    Adapun, bendahara negara itu juga mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L. Alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

  • Kena Efisiensi, Komisi Yudisial hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai sampai Oktober 2025

    Anggaran Dipangkas 54%, Ketua KY Curhat Gaji Pegawai hanya Cukup sampai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui operasional sehari-hari di lembanganya agak terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran 2025. Bahkan, hal ini pun berimbas pada gaji untuk pegawai yang disebutkannya hanya cukup sampai Oktober 2025. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran di lembaganya mencapai sekitar 54% dari total anggaran Rp184 miliar atau hampir Rp100 miliar. Menurutnya, anggaran semula tersebut terbilang kecil dan makin sedikit lantaran adanya efisiensi. 

    “Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Dirinya bahkan mendapat kabar bahwa bulan depan pengisian bahan bakar (BBM) kendaraan sudah mulai menggunakan biaya sendiri.

    “Saya tadi dapat kabar BBM kamu mulai bulan depan beli sendiri, [iya untuk] kendaraan kami,” tuturnya.

    Kendati demikian, Amzulian menyatakan pihaknya sadar betul bahwa efisiensi anggaran ini merupakan suatu kebijakan negara yang perlu dijalankan.

    “Kami sadar ini kan kebijakan negara. Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan sesuai dengan kebijakan negara karena kami bagian dari negara itu,” pungkasnya.

    Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Dalam edaran surat tersebut, setidaknya terdapat 17 K/L yang lolos dari penghematan anggaran belanja tersebut. Misalnya, Polri, DPR, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

    Adapun, bendahara negara itu juga mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L. Alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

  • Dampingi Prabowo, Gibran Hadir di Acara Kongres Muslimat NU ke-XVIII

    Dampingi Prabowo, Gibran Hadir di Acara Kongres Muslimat NU ke-XVIII

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ke-XVIII yang digelar di Gedung JX International Convention Exhibition Surabaya Jawa Timur.

    Berdasarkan keterangan resmi pada Senin (10/2/2025), Gibran mengenakan seragam kemeja batik coklat, bercelana bahan hitam dan kopiah hitam serta sepatu hitam. 

    Ketika tiba di lokasi acara tersebut, Gibran berada di belakang Presiden Prabowo Subianto dan disambut oleh ribuan kader Muslimat NU yang sudah menunggunya sejak pagi.

    Gibran dan Prabowo menyalami satu per satu kader Muslimat NU yang hadir hingga tiba di panggung acara diiringi salawat.

    Tampak beberapa pejabat ikut hadir di dalam acara tersebut, di antaranya adalah Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Menteri Agama Nasarudin Umar serta Seretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

    Terpantau juga hadir Ketua Umum dan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu KH Yahya Kholil Staquf dan Gus Ipul.

  • Poin-poin yang Disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Soal Revisi KUHAP

    Poin-poin yang Disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Soal Revisi KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyampaikan sekitar delapan poin krusial yang seharusnya masuk dalam substansi pembahasan pembaruan KUHAP.

    Adapun, delapan poin ini disampaikan mereka kepada Ketua Komisi III DPR RI dan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyampaikan hal pertama adalah berkenaan peneguhan kembali prinsip due process of law, penguatan dan penjaminan HAM serta sistem check and balances.

    “Kemudian yang kedua kami juga menilai perlu ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai terkait dengan upaya paksa mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan,” lanjutnya.

    Menurutnya, hal tersebut rawan sekali untuk disalahgunakan oleh aparat penegakan hukum.

    Maka dari itu, dia berharap ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang jelas dalam KUHAP.

    Yang ketiga, lanjutnya, penting untuk menguatkan hak-hak tersangka yang selama ini kerap kali dinihilkan atau tak diakui dalam pelaksanaan penegakan di bidang hukum pidana.

    “Kemudian yang keempat terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa atau perkara di luar persidangan yang hingga saat ini belum ada penyelarasan,” tutur Fadhil.

    Dilanjutkan Fadhil, poin kelima adalah perlunya perbaikan pengaturan mengenai upaya paksa seperti banding kasasi peninjauan kembali atau kasasi demi kepentingan hukum.

    Berikutnya, dia menyebut dalam KUHAP semestinya perlu ada mekanisme komplain atau keberatan ketika masyarakat yang berhadapan dengan hukum, mengalami pelanggaran hukum acara atau pelanggaran HAM.

    “Karena kami pandang selama ini pra-peradilan belum menjadi wadah kontrol yang jelas gitu ya dan memberikan atau berorientasi pada keadilan,” ucapnya.

    Sementara itu poin terakhir Fadhil menyampaikan pihaknya menilai perlu adanya penguatan dan perbaikan penjaminan hak-hak korban, termasuk yang bersifat prosedural.

    Dari delapan poin yang dijelaskannya, pihaknya berharap substansi-substansi tersebut dapat dibahas dengan berorientasi pada perbaikan fundamental, terkait sistem peradilan pidana.

    “Kemudian upaya pembaruan KUHAP bagi kami tidak akan membawa manfaat apapun bagi masyarakat, apabila dirumuskan tanpa ada partisipasi publik secara bermakna atau meaningful participation,” pungkasnya.

  • Prabowo Kembali Sidak Dadakan, Cek Pelaksanaan MBG di Bogor

    Prabowo Kembali Sidak Dadakan, Cek Pelaksanaan MBG di Bogor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan sidak secara mendadak pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Kali ini orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Senin (10/2/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengamini bahwa Kepala Negara memang secara mendadak ingin melihat program yang digagas sebagai salah satu prioritas utama pemerintah itu.

    “Ya mendadak. Tadi pagi mendadak ingin ke sekolah di sekitar kota Bogor, Mengecek makan bergizi gratis sekalian dengan dapurnya. Ke 2 SD dan ke 1 dapur,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (10/2/2025).

    Kedatangan Kepala Negara di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Melihat itu, Presiden Ke-8 RI itu pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

    Setelahnya, Prabowo menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka.

    Kepala Negara kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.

    Tidak hanya meninjau program MBG, dia juga turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.

    Dia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh.

  • RPP Cukai Minuman Berpemanis Digodok, Ini Bocoran Pengaturannya!

    RPP Cukai Minuman Berpemanis Digodok, Ini Bocoran Pengaturannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera menggodok aturan mengenai pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan usai penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres No.4/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. 

    Beleid baru yang telah ditandatangani oleh Prabowo pada 24 Januari 2025 lalu itu mencakup sejumlah peraturan salah satunya adalah penyusunan PP tentang pengenaan cukai minuman berpemanis.

    Secara historis, isu tentang cukai berpemanis telah muncul sejak beberapa tahun lalu. Namun demikian, penyusunan mekanisme pemungutannya tidak kunjung jelas. 

    Adapun, dalam Keppres Prabowo itu, rancangan Peraturan Pemerintah alias RPP tentang cukai minuman berpemanis tersebut mencakup sejumlah hal. Pertama, cakupan minuman berpemanis dalam kemasan yang dipungut cukai.

    Kedua, saat terutang cukai dan penanggung jawab cukai. Ketiga, tarif cukai dan saat pelunasan cukai. Keempat, fasilitas tidak dipungut dan pembebasan cukai. 

    Kelima, alokasi pendapatan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Keenam, pengembalian cukai. Ketujuh, perizinan dan larangan.

    Semester II Diterapkan 

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/DJBC Kementerian Keuangan merencanakan implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan/MBDK mulai pada semester II/2025. 

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pada dasarnya implementasi tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2025. 

    “Kalau sesuai jadwal semester dua ya, semester II/2025,” ujarnya Media Briefing, Jumat (10/1/2025). 

    Menjelang penerapan, pemerintah masih harus menyiapkan sederet aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga peraturan direktur jenderal (Perdirjen). 

    Nirwala menjelaskan bahwa inti dari pengenaan MBDK adalah untuk mengurangi konsumsi gula tambahan. 

    Pihaknya pun telah melakukan studi banding dengan negara lain sehingga pemerintah akan menyesuaikan kebijakan yang cocok untuk Indonesia. 

    Salah satunya, terkait ambang batas tambahan gula yang bebas dari cukai dan yang akan dikenakan cukai. Nirwala menyampaikan hal tersebut saat ini masih menjadi pembahasan. 

    Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Akbar Harfianto menyampaikan meski rencananya semester II/2025, pemerintah akan tetap melihat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. 

    “Sambil menunggu tadi, apakah memang dari sisi kondisi daya beli masyarakat ini sudah cukup bisa atau mampu untuk ada penambahan beban,” tuturnya.

  • Riuh Efisiensi, Pemerintah Alokasikan Rp552,9 Triliun Buat Bayar Bunga Utang

    Riuh Efisiensi, Pemerintah Alokasikan Rp552,9 Triliun Buat Bayar Bunga Utang

    Bisnis.com, JAKARTA –Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp522,9 triliun untuk pembayaran bunga utang di APBN 2025. Di sisi lain, pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi karena ruang fiskal yang terbatas.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk melakukan penghematan. Dia memangkas alokasi perjalanan dinas. Operasional aparatur sipil negara dirasionalisasikan. Proses refocusing anggaran itu dilakukan untuk merealisasikan sejumlah program prioritas Prabowo, makan siang gratis salah satunya. 

    “Penggunaan anggaran akan difokuskan untuk langkah-langkah yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, seperti program makan bergizi gratis (MBG),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini.

    Dalam catatan Bisnis, langkah efisiensi Prabowo dimulai dengan keluarnya Instruksi Presiden alias Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Total ada sekitar Rp306 triliun anggaran yang dipangkas. 

    Bayar Bunga Utang

    Adapun langkah efisiensi karena ruang fiskal yang serba terbatas. Apalagi pada tahun ini, pemerintahan Prabowo Subianto harus mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang senilai Rp552,9 triliun. Besarnya alokasi pembayaran bunga utang berpotensi menggerus kualitas belanja negara pada 2025.

    Sebagai catatan, pada tahun 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, angka ini naik pada 2021 menjadi Rp343,5 triliun, Rp386,3 triliun (2022), Rp439,9 triliun (2023), dan outlook realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024 mencapai Rp499 triliun.

    Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam APBN 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membayar bunga utang pemerintah itu bahkan memakan porsi 35,8% dari total alokasi anggaran belanja non kementerian dan lembaga yang hanya Rp1.541,4 triliun.

    Tren kenaikan pembayaran buga utang itu terjadi ketika ruang fiskal masih terbatas. Tax Ratio atau rasio pajak masih di kisaran 10% dan rasio utang yang tembus di kisaran 39% dari produksi domestik bruto.

  • Riuh Rendah Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

    Riuh Rendah Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu reshuffle kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menggelinding cukup kencang belakangan ini. Apalagi, Presiden Prabowo telah menegaskan akan menyingkirkan pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

    Pernyataan Prabowo itu dikemukakan saat menghadiri Hari Ulang Tahun alias Harlah Nahdlatul Ulama alias NU. Menariknya, pernyataan Prabowo muncul berbarengan dengan polemik kebijakan pembatasan gas LPG 3 Kg hingga langkah efisiensi anggaran.

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Siapapun Harus Siap 

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

    “Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya. 

    Dasco Sebut Kewenangan Presiden

    Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).