Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Penjelasan TNI Soal Erick Thohir Tunjuk Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog

    Penjelasan TNI Soal Erick Thohir Tunjuk Tentara Aktif Jadi Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA–Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk TNI aktif yakni Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya itu sudah sesuai dengan Memorantum of Understanding (MoU) antara TNI dan BUMN.

    Menurutnya, TNI dan BUMN telah menjalin kerja sama strategis, salah satunya adalah menunjuk anggota TNI aktif menjadi Dirut Perum Bulog.

    “Jadi ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah didasarkan pada MoU antar kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” tutur Hariyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penunjukan itu juga telah melewati tahap seleksi dan disepakati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurutnya, Mayjen TNI Novi Helmi sudah memenuhi unsur strategis dan kontribusi.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang bisa diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto.

    Menurutnya, TNI dan Bulog akan memberi dukungan penuh untuk pengadaan beras dan gabah nasional 2025. Hal tersebut, kata Hariyanto sudah disepakati di dalam MoU.

    “Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Pernyataan Erick Thohir 

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan perwira aktif Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

    Dia menyatakan perombakan kepengurusan Bulog merupakan langkah strategis untuk memastikan program-program yang ditugaskan dapat berjalan secara optimal.

    “Tentu saja penyegaran itu perlu dilakukan. Penugasan yang diberikan harus bisa dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan review dan evaluasi,” ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick menjelaskan bahwa salah satu faktor yang disoroti Kementerian BUMN adalah kebijakan penyerapan beras sebesar 3 juta ton yang dinilai masih belum maksimal.

    “Dari data yang kami lihat, penyerapan masih kurang maksimal sehingga perlu dilakukan penyegaran [pengurus],” ucapnya.

    Dia juga menegaskan keberhasilan program penyerapan gabah sangat penting untuk mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, pergantian direksi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 pada 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama.

    Wahyu mulai menjabat sebagai Dirut Bulog sejak September 2024. Kala itu, dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

  • Erdogan ke Indonesia, Menag Minta Tambahan Kuota Mahasiswa RI ke Turki

    Erdogan ke Indonesia, Menag Minta Tambahan Kuota Mahasiswa RI ke Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mendorong kuota mahasiswa asal Indonesia yang dikirim ke Turki agar makin besar.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasarudin Umar saat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama di Kantor Kementerian Agama.

    Nasaruddin mengakui tren mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan ke Turki kini semakin banyak dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengatakan hal tersebut harus terus dilanjutkan sekaligus diperkuat dengan dasar hukum melalui MoU.

    “Volume mahasiswa Indonesia yang kuliah ke Turki 3 tahun terakhir kan makin banyak dan itu kebanyakan dari pondok pesantren. Kita membutuhkan sebuah payung hukum agar pengiriman mahasiswa ke Turki lebih terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya di Jakarta, Senin (10/2).

    Nasarudin mengatakan metode pengajaran Islam modern yang dikembangkan di Turki saat ini bisa jadi referensi bagi Indonesia karena mengingat kebutuhan akan khatib dan ulama yang memiliki basis pendidikan modern semakin meningkat.

    “Kalau itu semua sudah ditanda tangani, terkait pengiriman mahasiswa Indonesia ke Turki. Anak-anak itu, sekarang ini kalau kita provokasi orang tuanya, daripada kuliah ke Amerika, daripada ke Eropa, lebih baik ke Turki,” katanya.

    Sementara itu, Dubes RI Achmad Rizal mengatakan kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia pada 12 Februari 2025 nanti bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan dan keislaman.

    “Pak Erdogan mau datang tanggal 12 ini dan mau ketemu Bapak Presiden Prabowo. Beliau juga mengatakan bisa ngobrol langsung dengan Pak Menteri, untuk nanti menjadi basis kerjasama Indonesia-Turki ke depan. InsyaAllah Pak Menteri bersama dengan Bapak Presiden Prabowo nanti di Bogor, mudah-mudahan tanggal 12 jadi,” ujar Achmad

  • Imbas Efisiensi, Prabowo Sebut PNS Gak Usah Ke Luar Negeri 5 Tahun!

    Imbas Efisiensi, Prabowo Sebut PNS Gak Usah Ke Luar Negeri 5 Tahun!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa efisiensi yang perlu difokuskan oleh pemerintah adalah memangkas biaya perjalanan dinas, terutama agenda-agenda yang bersifat seremonial dan studi banding.

    Prabowo mengaku bahwa pemerintah ingin melakukan penghematan dan menjaga pengeluaran agar terjaga dalam kebutuhan yang memang mendesak. 

    “Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” ujar Prabowo saat membuka dan meresmikan Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Kendati demikian, Prabowo mengamini akan ada pihak yang menyoroti aksinya yang juga seringkali melakukan kunjungan kenegaraan. Mengingat dalam 100 hari kepemimpinannya, Prabowo telah mengunjungi 10 negara. 

    Kepala Negara mengaku bahwa kunjungannya ke banyak negara lantaran diundang sebagai kepala negara dalam konferensi penting oleh negara-negara untuk mengamankan kepentingan bangsa.

    Oleh sebab itu, dia meminta agar jajarannya di kabinet merah putih (KMP) bisa memangkas kegiatan-kegiatan ke luar negeri. Apalagi, jika hanya untuk mengikuti diskusi-diskusi saja.

    “Cukup seminar cukup kajian-kajian cukup, apa itu FGD [forum group discussion]. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolahnya rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki,” tuturnya.

    Dia pun menyoroti banyak sekali perizinan ke luar negeri untuk melakukan diskusi dan studi banding dengan alasan belajar yang dipaksakan sesuai dengan program pemerintah. Misalnya, pengentasan kemiskinan.

    Presiden Ke-8 Ri itu pun mencontohkan ada pihak yang ingin studi banding untuk pengentasan kemiskinan ke Australia. Padahal, menurut Prabowo, Australia merupakan salah satu 10 negara terkaya di dunia yang tidak masuk akal untuk belajar dari sana. 

    “Kok belajar ke Australia? Terus studi banding Belajar Pramuka. Ada apa belajar Pramuka? Grundel, habis itu [mereka] lobi-lobi wartawan, LSM suruh nyerang [saya],” pungkas Prabowo.

  • Imbas Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial Tak Bisa Seleksi Hakim Agung

    Imbas Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial Tak Bisa Seleksi Hakim Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) membeberkan anggaran yang dibutuhkan untuk menyeleksi calon hakim agung diperkirakan mencapai Rp4 miliar-Rp5 miliar. 

    Akan tetapi, dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, KY terpaksa tak bisa menyeleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc.

    “Saya pikir tugas komisioner KY salah satunya menyeleksi kehakiman. Dan juga kami diminta melakukan efisiensi. Dengan anggaran yang ada, operasional sehari-hari saja agak terganggu, apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ungkap Ketua KY Amzulian Rifai, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Maka demikian, Amzulian berpandangan hingga sejauh ini lembaganya memang tak bisa melaksanakan seleksi calon hakim agung. 

    Dia juga menjelaskan adanya konferensi pers pada Jumat (7/2/2025) tentang efisiensi anggaran pelaksanaan seleksi calon hakim agung, didasarkan untuk menjawab surat dari Mahkaman Agung (MA) dengan maksimal 15 hari.

    “Kenapa kemarin ada konferensi pers menjawab itu? Karena ada surat Mahkamah Agung yang meminta kami menyelesaikan [seleksi] Hakim Agung dan itu harus kami jawab,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia pun turut mengemukakan jika memang ingin terlaksana, salah satu solusinya adalah mengembalikan anggaran semula sebesar Rp184 miliar.

    “Tapi kami sadar ini kan kebijakan negara. Saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama. Kami akan jalankan sesuai dengan kebijakan negara tentu saja. Karena kami bagian dari negara ini,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, KY melakukan efisiensi 54,35% dari pagu anggaran tahun 2025. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) yang juga menjadi objek efisiensi anggaran. 

    “Anggaran KY yang dipangkas sekitar 54,35%. Bahkan, setelah dicermati ternyata tidak cukup untuk operasional harian kantor,” jelas Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam siaran resminya, Jumat (7/2/2025).

    Mukti Fajar menegaskan bahwa adanya efisiensi itu, maka KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas, termasuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.

  • Ingat! Batasan Cek Kesehatan Gratis 30 Hari Sejak Tanggal Ulang Tahun

    Ingat! Batasan Cek Kesehatan Gratis 30 Hari Sejak Tanggal Ulang Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memulai program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini berlaku sejak ulang tahun peserta hingga 30 hari setelahnya. 

    Mengutip keterangan resmi Kementerian Kesehatan, program CKG disebut sebagai kalo ulang tahun dari negara kepada masyarakat yang dimulai pada Senin hari ini (10/2/2025). Adapun, pembatasan tersebut dilakukan agar masyarakat nantinya tak perlu menunggu lama untuk menikmati layanan tersebut.  

    “Masyarakat bisa mendapatkan CKG dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun +30 hari. Hal ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus menunggu lama,” tulis keterangan resmi tersebut, yang dikutip Senin (10/2/2025). 

    Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi juga menyebut bahwa program CKG hadir sebagai upaya preventif terhadap berbagai penyakit yang banyak terjadi di Indonesia.

    “Program cek kesehatan gratis ini diharapkan bisa memberikan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Pemeriksaan kesehatan ini akan membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya,” tutur Endang, dikutip dari keterangan resmi. 

    Adapun, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati juga menyebut bahwa pelaksanaan CKG dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan usia. 

    “Ada kelompok muda 6 tahun, kemudian kelompok dewasa 18 sampai dengan 59 tahun, dan kelompok lansia. Itu adalah kelompok yang masuk ke kriteria cek kesehatan gratis ulang tahun,” jelasnya kepada wartawan, di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2). 

    Nantinya, masing-masing kelompok akan memiliki pemeriksaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti pemeriksaan antropometri (dimensi tubuh manusia), gula darah, kesehatan gigi, otot, HIV hingga deteksi dini untuk kanker. 

  • Prabowo Geram Ada ‘Raja Kecil’ Ingin Halangi Efisiensi Keuangan Negara

    Prabowo Geram Ada ‘Raja Kecil’ Ingin Halangi Efisiensi Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku geram ada oknum-oknum atau ‘raja kecil’ yang terus melawannya dalam upaya menjalankan efisiensi keuangan Negara.

    Prabowo menuturukan dirinya sebenarnya ingin melakukan penghematan dan menjaga pengeluaran agar terjaga dalam kebutuhan yang memang mendesak. 

    “Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya saat membuka dan meresmikan Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025). 

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa efisiensi nantinya juga akan mengarah ke bidang pendidikan dan infrastruktur. Khususnya dalam memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.

    Kepala Negara menekankan bahwa negara punya 330.000 sekolah yang masih perlu untuk diperbaiki. Bahkan, dia menilai melalui efiseinsi anggaran untuk perbaikan sekolah cukup dalam memperbaiki mungkin sekitar 20.000 sekolah.

    Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa efisiensi yang perlu difokuskan adalah mengirit perjalanan dinas. Apalagi untuk agenda-agenda yang bersifat seremonial dan mubadzir. 

    “Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” pungkas Prabowo.

  • Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Efisiensi, Perdin PNS Dipangkas 50%

    Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Efisiensi, Perdin PNS Dipangkas 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 2 tahun 2025 sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran.

    Teguh juga akan menginformasikan Ingub tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano karno (Si Doel). 

    Dalam menanggapi soal efisiensi anggaran, Teguh mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengeluarkan Ingub No. 2 Tahun 2025. 

    “Memang rapim terkait efisiensi sudah, tapi kan itu progresnya, prosesnya tidak seketika langsung,” jelasnya kepada wartawan di daerah Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025). 

    Teguh mengatakan bahwa pihaknya juga akan menyampaikan kepada Pramono-Rano Karno terkait Ingub tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya akan membintangi. 

    “Biarlah nanti Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Terpilih yang akan memetakan konkretnya, kemudian mengeksekusinya, apakah ini efisiensi atau bentuk realokasi untuk program-program strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang mungkin belum teranggarkan,” ujarnya.

    Selain itu, Teguh menambahkan bahwa realokasi anggaran juga bisa digunakan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

    Sebagai informasi, Ingub 2 tahun 2024 ditandatangani Teguh pada 30 Januari 2025. Dalam Ingub tersebut, diungkapkan bahwa efisiensi belanja mencakup beberapa aspek yakni sebagai berikut. 

    Isi Ingub No. 2 Tahun 2025

    a. belanja perjalanan dinas dengan rincian:

    belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri sebesar 50% (lima puluh persen);

    belanja perjalanan dinas biasa sebesar 50% (lima puluh persen); dan

    belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar 50% (lima puluh persen).

    b. belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion.

    c. belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur pada belanja operasi seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin. 

    d. Belanja makanan dan minuman dengan rincian: 

    belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;

    belanja makanan dan minuman jamuan tamu; 

    belanja makanan dan minuman rapat;

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan; dan

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.

    e. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan

    f. melakukan penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

  • Prabowo: Ada yang Mau Misahin Saya dengan Pak Jokowi, Lucu Juga!

    Prabowo: Ada yang Mau Misahin Saya dengan Pak Jokowi, Lucu Juga!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku belajar ilmu politik dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia bahkan mengaku ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Prabowo pun mengaku salah satu arahan dari Jokowi adalah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa sebelum maju pemilihan Presiden (pilpres) 2024 lalu.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres. Yang suruh saya jumpa dengan Bu Khofifah itu ya Pak Jokowi,” ujarnya saat membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengamini apabila soal politik, Jokowi lebih unggul darinya. Bahkan, Kepala Negara pun tak malu mengatakan banyak belajar untuk memahami peta politik di Tanah Air.

    “Memang kalau politik, saya belajar dari Pak Jokowi, engga usah malu lah,” ucapnya.

    Kendati demikian, Prabowo menyayangkan pada masa pensiunnya, Jokowi justru mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari banyak pihak dan namanya selalu dipandang buruk.

    “Kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyu-kuyu dijelek-jelekkin, jangan. Kita seharusnya hormati semua, hormati semua,” imbuhnya.

    Bahkan, Prabowo tak segan mengaku ada yang ingin membuat hubungannya dengan Jokowi jadi memburuk.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan sama sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan! Jangan ikut pecah belah pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang engga suka sama Indonesia,” pungkas Prabowo.

  • DPR Tunda Rapat Bahas Efisiensi Anggaran dengan Pemerintah, Ada Apa?

    DPR Tunda Rapat Bahas Efisiensi Anggaran dengan Pemerintah, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda seluruh rapat dengan mitra kerja terkait untuk membahas efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). 

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira membenarkan bahwa penundaan rapat itu memang dilakukan dan informasi ini juga telah disebarkan ke komisi-komisi.

    “Iya [ditunda]. Ada pemberitahuan di group komisi,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Akan tetapi, legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan dirinya belum mengetahui pasti sampai kapan penundaan ini akan terus dilakukan.

    “Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra [pemerintah],” sebut dia.

    Diketahui, penundaan rapat ini merujuk pada surat edaran DPR yang ditujukan kepada para pimpinan Komisi I hingga XIII DPR RI. 

    Adapun, surat tersebut telah ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari kemarin.

    Berikut isi surat penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran 

    Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

    Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra

    kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

    Demikian, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

  • Istana: Cek Kesehatan Gratis Demi Indonesia Emas 2045

    Istana: Cek Kesehatan Gratis Demi Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Pemerintah resmi memulai Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Senin (10/2/2025).

    Hasan Nasbi mengatakan bahwa CKG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat kedua Presiden Prabowo Subianto itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sumber daya manusia, sehingga siap menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu memang sangat fokus pada penguatan sumber daya manusia. Maka, selain CKG, juga ada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui dua program itu, kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dan sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan. 

    “Karena kita menuju Indonesia Emas loh. Indonesia Emas bukan hanya usianya, tapi kualitasnya juga emas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Sehinga nanti produktifitasnya bagus,” katanya usai mengecek pelaksanaan CKG di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin (10/2/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa CKG merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat tanpa terkecuali bisa mengakses layanan kesehatan yang baik secara gratis.

    “Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program ini (CKG) memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya,” kata Hasan. 

    Hasan mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan jajaran di Puskesmas. Dalam kunjungannya ke Puskesmas Wanakerta, Hasan melihat alur pelayanan terhadap peserta, dari mulai pendaftaran, skrining mandiri, sampai pemeriksaan. Semua berjalan lancar.

    “Saya sengaja ke Puskesmas Wanakerta, karena ini di desa. Ternyata fasilitasnya sudah sangat lengkap. Sistem nya sudah sangat baik. Kita bisa pantau riwayat kesehatan kita hanya melalui handphone,” pungkas Hasan.

    Sekadar informasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk merealisasikan Program CKG. CKG dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat, dengan fokus utama pada tiga momentum pelaksanaan, yakni CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.

    Pasalnya, CKG ulang tahun yang dimulai hari ini untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Masyarakat bisa mendapatkan layanan CKG ini dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun + 30 hari di Puskesmas dan nantinya bisa diakses di klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

    Sedangkan CKG sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan ini akan menyasar anak usia 7-17 tahun yang berada di sekolah-sekolah. CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dengan lokasi pemeriksaan di Puskesmas dan Posyandu.  Untuk mendapatkan layanan CKG, masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi SatuSehat.