Category: Bisnis.com Nasional

Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan atau efisiensi hingga 50%.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam belanja APBN, tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintah.

“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

Dengan demikian, Hasan memastikan bahwa layanan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG tetap optimal.

Sekadar informasi, Pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

Namun, Hasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi layanan publik yang vital bagi masyarakat, termasuk layanan yang disediakan BMKG.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegas Hasan.

Sekadar informasi, BMKG tak luput dari implementasi efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja (Raker) secara daring yang digelar pada Kamis (6/2/2025), Komisi V DPR resmi menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 hasil efisiensi untuk lembaga tersebut.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa anggaran BMKG untuk 2025 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Nilai itu turun 50,35% dibandingkan dengan pagu indikatif yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2,82 triliun.

Layanan Kedaruratan Bencana

Menyusul keputusan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap menjadi prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

“Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Dwikoritas Jumat (7/2/2025).

Efisiensi sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dwikorita mengatakan terdapat beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG, mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.

Efisiensi juga menyasar anggaran operasional seperti penggunaan listrik di kantor, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.

BMKG juga akan melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

Kepastian yang disampaikan Dwikorita seolah menggugurkan kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sehari sebelumnya.

Meskipun BMKG secara prinsip mendukung keputusan tersebut, dia tidak memungkiri bahwa efisiensi dapat berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

Efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

Setidaknya terdapat 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini memiliki usia yang melampaui kelayakan.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” paparnya, Kamis (6/2/2025).

Sebagai catatan, BMKG merupakan salah satu penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan kawasan Asean.

11/02/2025 18:09
Dahnil Anzar Kuatkan Pernyataan Prabowo, Ada Raja Kecil Ingin Jegal Efisiensi

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara terkait dengan “raja kecil” yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianti yang terus mengganjal upaya pemerintah dalam mengefisiensi anggaran.

Dahnil mengatakan bahwa memang oknum-oknum “raja kecil” yang berupaya mengganjal program Prabowo memang turut terasa olehnya.

“Upaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulisnya dalam akun sosial media X pribadi @Dahnilanzar, Selasa (11/2/2025).

Lebih lanjut, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) itu pun menyebut kebijakan Prabowo yang ingin melakukan efisiensi masih banyak yang melawan karena merasa kehilangan keuntungan.

“Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dan lainnya,” tuturnya

Tak hanya itu, Dahnil pun meyakini masih banyak pejabat yang ingin melakukan perbaikan meskipun tidak mudah. “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandas Dahnil.

11/02/2025 17:47
Soal Hubungan Baik Prabowo-Jokowi, Ini Komentar Kubu PDIP

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Jokow Widodo (Jokowi).

Menurut Deddy, memang sebaiknya antara Prabowo dan Jokowi dipisah. Karena Prabowo merupakan presiden saat ini dan Jokowi adalah mantan presiden.

“Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda. Masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang. Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dilanjutkan dia, memiliki hubungan yang baik bukan berarti harus terus-menerus bersamaan dan keputusan Prabowo juga tak harus sesuai dengan kemauan Jokowi.

“Hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng, nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. Akan tetapi, dia tak merincikan lebih lanjut siapa pihak yang dimaksudnya itu.

“Ada yang sekarang mau misah-misahkan sama sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan! Jangan ikut pecah belah pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang engga suka sama Indonesia,” tuturnya saat membuka Konres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/1/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengamini apabila soal politik, Jokowi lebih unggul darinya. Bahkan, Kepala Negara pun tak malu mengatakan banyak belajar untuk memahami peta politik di Tanah Air.

“Memang kalau politik, saya belajar dari Pak Jokowi, engga usah malu lah,” ucapnya.

11/02/2025 17:29
UU Minerba Diparipurnakan Pekan Depan, Kampus Siap-siap Dapat Izin Tambang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan pada pekan depan, Selasa (18/2/2025).

Adapun, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan Menteri Hukum.

“Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II, sehingga pada Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai UU,” ujarnya di dalam ruang rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pihaknya siap dan berusaha untuk mengikuti jadwal serta target yang telah ditetapkan oleh DPR RI.

“Kami akan mencoba untuk mengikuti jadwal yang ada di DPR. Ya mudah-mudahan ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPR, pemerintah siap mengikuti seluruh rangkaian rapat dan persidangan,” ujarnya kepada wartawa seusai rapat, Selasa (11/2/2025).

Dikatakan Yuliot, hingga saat ini pihaknya telah menyiapkan DIM RUU Minerba, tetapi memang perlu juga melihat masukan antar Kementerian/Lembaga (K/L).

“Jadi masukan antar Kementerian/Lembaga ini sudah disiapkan. Ya, kami memberikan batas waktu besok pagi untuk bisa disampaikan oleh Kementerian/Lembaga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Minerba. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).

11/02/2025 17:25
PDIP Soal Prabowo Geram Ada Raja Kecil Hambat Efisiensi: Langsung Sebut Aja

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus ikut meminta Presiden Prabowo Subianto menunjuk langsung sosok ‘raja kecil’ yang dituding terus melawan dalam upaya menjalankan efisiensi anggaran.

Prabowo, kata Dedy, Prabowo tidak perlu menyebut nama, tetapi bisa memberikan petunjuk seperti tindakan yang dilakukan oleh oknum yang dimaksud.

“Presiden aja harusnya langsung sebut [oknumnya], kalau menurut saya. Nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, impilkasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengaku heran kenapa Prabowo sampai mengungkapkan hal itu secara langsung ke publik, padahal masalah seperti itu menurutnya lebih baik diselesaikan dalam internal.

“Kan harusnya problem begitu diselesaikan dan nggak disampaikan ke publik, seperti itu kalau saya,” tuturnya.

Dengan dismpaikannya kepada publik seperti kemarin, Deddy menilai hal tersebut tentu saja mengundang pertanyaan publik mengenai siapa oknum atau ‘raja kecil’ yang dimaksud Prabowo itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku geram ada oknum-oknum atau ‘raja kecil’ yang terus melawannya dalam upaya menjalankan efisiensi keuangan Negara.

Prabowo menuturukan dirinya sebenarnya ingin melakukan penghematan dan menjaga pengeluaran agar terjaga dalam kebutuhan yang memang mendesak.

“Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya saat membuka dan meresmikan Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa efisiensi nantinya juga akan mengarah ke bidang pendidikan dan infrastruktur. Khususnya dalam memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.

11/02/2025 16:16
Satu Lagi, Jenazah WNI Korban Penembakan Malaysia Dipulangkan Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan memulangkan jenazah WNI dengan inisial VMSM, korban penembakan di Malaysia.

Jenazah VMSM, yang meninggal setelah dirawat di RS Idris Shah Serdang sejak 24 Januari 2025, akan dipulangkan pada Selasa (11/2/2025) dari Kuala Lumpur menuju Medan dan selanjutnya ke Desa Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

Sebelumnya KBRI Kuala Lumpur sempat kesulitan memverifikasi identitas Alm karena tidak terdapat dokumen pengenal sama sekali pada diri Alm. Namun melalui penelusuran biometrik serta kerjasama dengan KP2MI untuk melacak keluarga, Kemlu berhasil memverifikasi identitas Alm.

Setelah identitas terverifikasi, jenazah diserahkan oleh otoritas Malaysia kepada KBRI pada Senin, 10 Februari 2025. KBRI pun segera melakukan langkah langkah untuk mempercepat pemulangan jenazah mulai dari proses pemulasaaran hingga proses administrasi dokumen.

Sedangkan penyelidikan atas insiden ini masih terus dilakukan PDRM, termasuk memeriksa enam aparat APMM yang terlibat insiden dengan mengenakan dakwaan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Merujuk pernyataan PM Malaysia, hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur.

Di dalam negeri, Kementerian/Lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya warga negara Indonesia yg melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Dalam kapal tersebut tidak semuanya merupakan penumpang PMI, melainkan ada yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

11/02/2025 09:07
Curhatan KY dan BPH, Gaji Serta Tukin Terimbas Efisiensi Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah Kementerian dan lembaga mulai mengeluhkan implementasi instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengakui operasional sehari-hari di lembanganya agak terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran 2025. Bahkan, hal ini pun berimbas pada gaji untuk pegawai yang disebutkannya hanya cukup sampai Oktober 2025.

Dia menyebut pemangkasan anggaran di lembaganya mencapai sekitar 54% dari total anggaran Rp184 miliar atau hampir Rp100 miliar. Menurutnya, anggaran semula tersebut terbilang kecil dan makin sedikit lantaran adanya efisiensi.

“Kami diminta melakukan efisiensi ya segala hal. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober,” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Meski disebutkan hanya mampu sampai Oktober 2025, anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata memastikan pihaknya tak akan memotong besaran gaji pegawai.

“Tapi khusus untuk gaji, kita coba tidak akan, belum apa, belum mengupayakan untuk adanya pemotongan gaji [pegawai]. Jadi kita lakukan efisiensi di poin-poin anggarannya yang lain,” ujarnya dalam siaran resminya, Jumat (7/2/2025).

BPH Kurang Uang Bayar Gaji dan Tukin Pegawai

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf menuturkan pihaknya mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai gaji dan memberikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.

Irfan mengungkapkan hingga kini anggaran yang tersedia untuk hal itu sebesar Rp3.757.328.000. Maka dari itu, pihaknya menilai besaran tersebut belum memadai untuk membayar gaji dan tukin pegawai.

Adapun hal ini dia sampaikan kala menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

“Kita juga mengalami kekurangan anggaran untuk belanja pegawai. Karena anggaran yang tersisa saat ini sebesar Rp3,7 miliar, belum memadai untuk membayar gaji dan tukin pegawai badan saat ini. Diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp24,6 miliar,” terangnya.

Dirincikan Irfan, sebagian besar pagu anggaran 2025 di BPH yang telah disepakati terkena dampak efisiensi. Dia berujar, pihaknya hanya mendapat Rp43,8 miliar dari Rp129,7 miliar anggaran untuk tahun ini.

“Cukup besar, Pak, revisinya. Hampir Rp85,9 miliar dari Rp129,7 miliar. Jadi, artinya itu sebesar 66,21% [pemangkasannya], sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp43,8 miliar atau 33,79% dari anggaran semula,” urainya.

11/02/2025 08:09
Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Surat dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membatalkan agenda rapat pembahasan tentang efisiensi anggaran. Dasco dalam surat itu mengemukakan bahwa sedang ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.

Tidak ada penjelasan secara detail apa itu rekonstruksi anggaran. Apakah itu artinya bakal terjadi penundaan efisiensi atau justru ada proses refocusing anggaran yang lebih moderat, menyusul munculnya suara kritis dari berbagai pihak.

“Bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” tulis Dasco dalam surat yang dikutip, Selasa (11/2/2025).

Dalam catatan Bisnis, efisiensi anggaran bermula dari instruksi presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran. Ada sekitar Rp306 triliun anggaran yang akan dipangkas dan dialihkan ke program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG).

Namun demikian, instruksi efisiensi dari Prabowo itu memicu polemik. Operasional Aparatur Sipil Negara alias ASN mulai terimbas. Terjadi penghematan besar-besaran. Penggunaan lampu, air conditioner alias AC, hingga mobil dinas di Kementerian dan Lembaga mulai dibatasi. Situasi semakin keruh karena kebijakan pembatasan subsidi LPG 3 Kg memicu kekisruhan di masyarakat.

Surat pembatalan rapat efisiensi anggaran./IstimewaPerbesar

Entah ada korelasinya atau tidak dengan peristiwa tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya raja-raja kecil yang berusaha menyabotase kebijakan efisiensi anggarannya. Prabowo tampak begitu geram. Prabowo bahkan mengungkapkan berapa kuatnya raja kecil tersebut, sehingga nekat melawan kebijakan yang telah dia susun untuk kepentingan yang lebih mendesak.

“Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, kemarin.

Prabowo menekankan bahwa negara punya 330.000 sekolah yang masih perlu untuk diperbaiki saat ini. Bahkan, dia menilai melalui efisiensi anggaran untuk perbaikan sekolah cukup dalam memperbaiki mungkin sekitar 20.000 sekolah.

Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa efisiensi yang perlu difokuskan adalah mengirit perjalanan dinas. Apalagi untuk agenda-agenda yang bersifat seremonial dan mubazir.

“Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan.

Tugas Berat Prabowo

Kendati efisiensi sejatinya cukup rasional di tengah keterbatasan kemampuan negara membiayai program-programnya, namun kebijakan itu juga berisiko terhadap target-target pencapaian pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

Badan Pusat Statistik alias BPS telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya di angka 5,03% atau masih jauh dari ekspektasi pemerintah. Apalagi mimpi pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan di angka 8%.

Adapun belanja pemerintah, kendati tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat, memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2024 lalu, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB sebanyak 7,73%. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya sebesar 7,45%.

Kendati tidak sebesar konsumsi rumah tangga, namun belanja pemerintah entah itu dalam bentuk insentif maupun belanja riil seperti subsidi, seringkali menjadi stimulan untuk menopang pertumbuhan di sektor lainnya, termasuk konsumsi.

Di sisi lain, langkah efisiensi pemerintah juga berpotensi menghambat laju pertumbuhan di tengah tren stagnasi ekonomi di kisaran 5% serta ketidakpastian global akibat perang dan kebijakan proteksionisme Trump.

Ekonom Bank Pertama, Josua Pardede, misalnya, mengemukakan bahwa kebijakan tarif Trump bisa memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 0,06%. Kendati minim, tetapi tetap berdampak.

1. Tabel kontribusi sektoral ke PDB (%)

Tahun
2022
2023
2024

Manufaktur
18,34
18,67
18,98

Pertanian
12,40
12,53
12,61

Perdagangan
12,85
12,94
13,07

Kontruksi
9,77
9,92
10,09

Tambang
12,22
10,52
9,15

Sumber, BPS

Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi persoalan dari sisi struktur ekonomi. Kontribusi manufaktur Indonesia ke PDB hanya di angka 18%. Tahun 2024 lalu 18,98%. Ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 18,34% dan 2023 sebanyak 18,67%. Padahal menurut Himpunan Kawasan Industri alias HKI, untuk tumbuh 8%, minimal dibutuhkan kontribusi sektor manufaktur di angka 21%.

Adapun, sektor yang kemungkinan akan mengalami pukulan telak dari kebijakan efisensi Prabowo adalah sektor konstruksi. Pada tahun lalu, kontribusi sektor konstruksi ke PDB mencapai 10,09%. Sementara itu, real estate 2,35%. Artinya, kalau digabungkan, sektor kontruksi dan real estate berkontribusi lebih dari 12,4% ke PDB.

Namun demikian, Prabowo berencana memangkas anggaran infrastruktur sebesar Rp81 triliun. Kinerja sektor ini ke PDB pun berpotensi mengalami pelemahan. Pengusaha di bidang konstruksi telah mewanti-wanti Prabowo bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Peter Frans menyayangkan pemangkasan tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang cukup besar, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

Dia menuturkan, sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, saat ini saja sudah banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya. “Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujar Peter melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025)

Tekan Daya Beli

Ekonom menilai kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran di Kementerian atau Lembaga maupun daerah pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat semakin dalam.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan belanja—utamanya daerah—akan susut akibat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait realokasi anggaran senilai Rp306,69 triliun.

Pasalnya, anggaran infrastruktur, perbaikan, pemeliharaan maupun proyek yang didanai dari anggaran K/L dan daerah tersebut jika dipangkas, akan mempengaruhi jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Allhasil, penghasilan masyarakat akan menurun dan mempengaruhi daya beli.

“Ada pengurangan [anggaran] sehingga pada akhirnya ini pun juga akan berisiko pada penurunan daya beli,” ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook, Senin (10/2/2025).

Termasuk sektor jasa pariwisata yang terancam dengan arahan efisiensi senilai Rp50,5 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Rp256,1 triliun bagi K/L.

Padahal, kelompok konsumsi masyarakat atau rumah tangga menjadi andalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global.

Meski demikian, Josua menegaskan bahwa kekhawatiran akan hal-hal tersebut belum tentu akan terjadi. Terlebih, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dipangkas, melainkan dialihkan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut juga dapat menimpulkan hasil yang positif apabila realokasi dilakukan kepada pos-pos anggaran yang dapat mendorong daya beli masyarakat. Josua mencontohkan apabila realokasi ditujukan kepada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mampu mendorong produktivitas pertanian, maka hal tersebut menjadi positif.

11/02/2025 07:42
Dejavu Dwifungsi ABRI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk TNI aktif yakni Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik alias Bulog.

Penunjukan TNI aktif di jabatan sipil dianggap menabrak undang-undang dan mengingatkan kembali kepada dwifungsi ABRI. Namun demikian, Erick berdalih bahwa penunjukan itu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja BUMN pangan tersebut.

“Tentu saja penyegaran itu perlu dilakukan. Penugasan yang diberikan harus bisa dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan review dan evaluasi,” ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Adapun, Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI terhitung sejak Februari 2024. Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus.

Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.

Dia juga sempat menjabat posisi Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.

Jenderal bintang dua ini turut melakukan sejumlah operasi militer, antara lain operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.

Pengangkatan Novi Helmy menjadi sorotan karena keputusan itu dinilai menyalahi Undang-undang TNI, sekaligus Undang-undang Dasar 1945.

Novi pun mengakui hingga saat ini dirinya masih aktif sebagai prajurit. Sejak Februari 2024, dia tercatat masih menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. “Ya masih aktivitas [sebagai prajurit TNI],” kata Novi kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

Aturan di UU TNI

Tentara menduduki jabatan sipil sejatinya bukan suatu hal yang baru. Pada era Orde Baru, dimana sistem politik masih otoriter, banyak tentara yang menjadi pejabat di lingkungan kementerian bahkan kepala daerah hingga tingkat yang paling kecil di kelurahan.

Namun demikian, sejak reformasi, ada gelombang besar untuk mengembalikan tentara ke tugas dan fungsinya secara tradisional. Dwifungsi ABRI dihilangkan. Secara eksplisit Undang-undang TNI telah mengatur secara tegas bahwa prajurit TNI aktif dilarang untuk menduduki jabatan sipil.

Pasal 47 UU TNI, misalnya, mengatur prajurit atau siapapun yang berasal dari rumpun militer hanya bisa menduduki jabatan sipil jika mengundurkan diri atau memasuki masa purna tugas dari dinas kemiliteran.

Kendati demikian, beleid tentang TNI juga memberikan relaksasi, bahwa prajurit TNI tetap bisa menduduki jabatan sipil namun terbatas.

Jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif antara lain pejabat di kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Isu Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah salah satu doktrin militer yang telah hidup sejak era Bung Karno dan menjadi kekuatan mapan pada era rezim Suharto. Pelopor Dwifungsi ABRI atau militer adalah Jenderal AH Nasution.

Harold Crouch (1999) dalam buku Militer dan Politik di Indonesia menulis bahwa hubungan militer dan politik tidak pernah dipisahkan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pada masa revolusi kemerdekaan yang berlangsung dari 1945-1949, tentara terlibat aktif dalam tindakan politik maupun militer.

“Tiadanya tradisi yang apolitis di kalangan tentara lebih memudahkan memainkan pemimpin tentara memainkan peran mereka semacam revolusi,“ tulis Crouch.

Tentara kemudian berperan dalam banyak bidang. Di bidang ekonomi, banyak perwira militer yang berperan di sana. Tentara pada era demokrasi liberal, juga memiliki wadah politik termasuk memiliki hak suara dalam Pemilu 1955. Pada perkembangannya, terutama setelah penerapan Demokrasi Terpimpin pada 1959, tentara menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintahan.

Tentara menjadi lawan kubu kiri yakni komunis (PKI) dalam tarik menarik pengaruh kepentingan, khususnya di lingkaran kekuasaan Sukarno. Peristiwa G30S 1965, yang ditandai oleh tindakan pasukan pengaman presiden alias Cakrabirawa menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat, membalikkan keadaan.

Kubu komunis kemudian terpental dari lingkaran kekuasaan. Elite-elitenya dibabar habis. Pengikutnya diburu dan dibantai oleh gelombang ’serangan balasan’ milisi dan militer secara langsung. Peneliti asal Australia Robert Crib menulis bahwa, jumlah korban tewas beragam, namun angka paling optimistis ada di angka 1 juta orang.

Setelah 1965, militer berhasil menguasai keadaan. Mereka mengendalikan kehidupan masyarakat sipil. Wacana atau diskursus dibatasi. Suharto, jenderal AD yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad, naik ke tampuk kekuasaan. Dia dilantik sebagai presiden menggantikan Sukarno pada 1967. Lahirlah Orde Baru.

Dwifungsi ABRI menapaki wajah yang paling sempurna. Peran militer tidak terbatas ekonomi dan kaki tangan kekuasaan, bahkan penguasa tertinggi dari pemerintahan sipil pada waktu itu adalah seorang jenderal Angkatan Darat.

Banyak penulis, salah satunya Max Lane dalam Unfinished Nation; Indonesia Before and After Suharto menyoroti menguatnya peran militer dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh militer memiliki jabatan strategis. Ali Moertopo salah satunya.

Ali adalah orang yang menanamkan fondasi-fondasi penting Orde Baru. Salah satu strategi Ali Moertopo untuk memisahkan masyarakat dengan politik adalah dengan strategi massa mengambang. Partai-partai disederhanakan menjadi tiga. Gerakan pembangunan berlangsung massif.

Di sisi lain jabatan-jabatan menteri hingga kepala daerah banyak diisi oleh orang-orang militer. Dwifungsi ABRI runtuh setelah munculnya gerakan demokratisasi pada 1998. Suharto tumbang. Pada tahun 2004 lahir UU TNI yang memisahkan peran TNI dalam kehidupan sipil. TNI kembali ke barak.

Namun demikian, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, saat ini mulai ada upaya melibatkan TNI di luar tugas dan fungsinya di bidang pertahanan negara. TNI mulai masuk jabatan sipil.

TNI Bantah Dwifungsi

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya itu sudah sesuai dengan Memorantum of Understanding (MoU) antara TNI dan BUMN.

Menurutnya, TNI dan BUMN telah menjalin kerja sama strategis, salah satunya adalah menunjuk anggota TNI aktif menjadi Dirut Perum Bulog.

“Jadi ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah didasarkan pada MoU antar kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” tutur Hariyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2/2024).

Dia menjelaskan bahwa penunjukan itu juga telah melewati tahap seleksi dan disepakati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurutnya, Mayjen TNI Novi Helmi sudah memenuhi unsur strategis dan kontribusi.

“Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang bisa diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto.

Menurutnya, TNI dan Bulog akan memberi dukungan penuh untuk pengadaan beras dan gabah nasional 2025. Hal tersebut, kata Hariyanto sudah disepakati di dalam MoU.

“Kerja sama ini akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

11/02/2025 05:51
Prabowo Godok Penyusunan RPP tentang Kawasan Aglomerasi, Apa Itu?

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Aglomerasi sebagai langkah strategis dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia.

Rancangan ini disusun berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 24 Januari 2025 lalu.

Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai pemrakarsa dalam penyusunan peraturan ini. RPP ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan dan pembangunan kawasan aglomerasi di Indonesia, terutama dalam hal perencanaan tata ruang, pendanaan, dan koordinasi antarwilayah.

Beberapa aspek penting yang diatur dalam rancangan ini meliputi penetapan wilayah yang akan mengatur ruang lingkup kawasan aglomerasi, termasuk kemungkinan perubahan cakupan wilayah administrasi.

Termasuk, penyusunan rencana induk dan tata Ruang dalam menetapkan prosedur dalam menyusun rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan rencana tata ruang kawasan aglomerasi.

Kemudian, pengendalian konsistensi tata ruang untuk memastikan keselarasan antara RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi.

Lalu, adanya koordinasi pembangunan dengan mengatur mekanisme kerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan antardaerah dalam kawasan aglomerasi.

Serta, akan adanya Badan Layanan Bersama demi menentukan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama sebagai penyedia layanan lintas daerah.

Aturan ini juga akan mendorong kerja sama Khusus Antardaerah guna mengatur skema kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga dalam kawasan aglomerasi.

Termasuk, pendanaan pembangunan dengan menyusun strategi pembiayaan untuk proyek pembangunan di kawasan aglomerasi. Dan monitoring dan evaluasi dalam menetapkan prosedur pemantauan dan penilaian efektivitas pembangunan serta penataan ruang di kawasan aglomerasi.

Beberapa aspek penting yang diatur dalam rancangan ini meliputi:

1. Penetapan ruang lingkup wilayah administrasi yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi beserta pengaturan perubahan cakupan wilayah administrasi kawasan aglomerasi;

2. Tata cara penyusunan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan aglomerasi;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan pengendalian konsistensi dokumen RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi;

4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam kawasan aglomerasi;

5. Tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama pada kawasan aglomerasi;

6. Tata cara kerja sama khusus antardaerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga pada kawasan aglomerasi;

7. Pendanaan pembangunan pada kawasan aglomerasi;

8. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan penataan ruang di kawasan aglomerasi.

11/02/2025 05:11

Category: Bisnis.com Nasional

1. Tabel kontribusi sektoral ke PDB (%)