Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Momen Prabowo Lepas Kepulangan Presiden Erdogan dari Indonesia

    Momen Prabowo Lepas Kepulangan Presiden Erdogan dari Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara langsung melepas kepulangan Presiden Republik Turkiye, Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan dari Indonesia pada Rabu (12/2/2025). 

    Momen ini menandai berakhirnya kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan di Indonesia yang dipenuhi dengan pertemuan strategis dan agenda penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Turki.

    Menurut pantauan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, kedua pemimpin negara sempat berpelukan dan berbincang hangat saat Presiden Erdogan keluar dari mobil. 

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memberikan salam perpisahan penuh hormat kepada Presiden Erdogan sesaat sebelum menaiki tangga pesawat yang membawa Presiden Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan meninggalkan Tanah Air sekitar pukul 18.50 WIB. 

    Turut melepas keberangkatan Presiden Erdogan yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar Turki untuk Republik Indonesia Talip Kucukcan beserta ibu, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turkiye Achmad Rizal Purnama. 

    Kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 75 tahun, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperluas kerja sama di berbagai sektor. 

    Dalam keterangannya usai pertemuan di Istana Bogor, Prabowo menyebut hubungan sejarah Indonesia dan Turkiye telah berlangsung lama. 

    “Indonesia dan Turkiye memiliki hubungan batin dan emosional yang sangat khusus karena hubungan kita bersama cukup lama, sudah ratusan tahun kita berhubungan dengan bangsa Turkiye,” kata Prabowo. 

    Pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara juga telah berlangsung intensif dan produktif dengan pembahasan mengenai kerja sama di sejumlah bidang.

    Pada pertemuan tersebut telah disepakati 13 kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turkiye mulai dari bidang energi, industri, pendidikan, hingga keagamaan.

    “Saya sangat gembira bahwa kunjungan ini sangat produktif. Kunjungan Presiden Erdogan adalah babak baru dalam kemitraan strategis kita,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Bujuk Erdogan Kerja Sama Kembangkan Drone Tempur

    Prabowo Bujuk Erdogan Kerja Sama Kembangkan Drone Tempur

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong kerja sama pengembangan pesawat nir awak atau drone dengan Turki saat bertemu dengan Presiden Recep Tayyib Erdogan. 

    Turki adalah salah satu negara yang memiliki industri pertahanan cukup maju. Produk perawat nir awak telah terbukti battle proven atau terbukti di medan pertempuran.

    Kemenangan Azerbaijan dalam perang melawan Armenia beberapa tahun lalu, salah satunya dipengaruhi oleh dukungan pesawat tak berawak dari Turki.

    Dengan segudang pengalaman, termasuk di palagan Rusia Vs Ukraina, Prabowo ingin memiliki joint venture dengan industri pertahanan Turki.

    “Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki dan kami ingin joint production bersama industri pertahanan,” ujarnya dalam forum itu.

    Apalagi, kata Prabowo, Indonesia sudah memiliki kerja sama yang baik dengan sejumlah perusahaan Turki. Misalnya dengan Roketsan yang merupakan perusahaan pertahanan Turki yang memproduksi roket, rudal, dan peluru kendali.

    Lalu, kerja sama lain dengan Askeri Elektronik Sanayi (Aselsan) yang merupakan industri elektronik militer, Havelsan yang merupakan perusahaan pertahanan ternama asal Turki milik Turkish Air Force Foundation dan Baykar, yakni perusahaan teknologi di Turki yang mengembangkan pesawat tanpa awak dalam negeri.

    “Kami ingin serius untuk ikut serta dalam program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Ajak Surya Paloh dan Ketum Parpol KIM Makan Siang Bareng Erdogan

    Prabowo Ajak Surya Paloh dan Ketum Parpol KIM Makan Siang Bareng Erdogan

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan mengamini bahwa Presiden Prabowo Subianto mengajak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025). 

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Kepala Negara memang mengundang nahkoda dari partai Nasdem itu.

    “Iya betul. Ketum Nasdem diundang Presiden Prabowo pada acara Jamuan Santap Siang Kenegaraan,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa tak hanya NasDem, tetapi Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) Koalisi Indonesia Maju juga diundang orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap Siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor,” tandas Yusuf.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim mengamini bahwa Surya Paloh ditunjuk untuk mendampingi Prabowo dalam agenda makan siang bersama Erdogan.

    Oleh sebab itu, Hermawi mengatakan bahwa seluruh jadwal ketum berlogo lingkaran warna biru dan dua siluet kuning itu ditunda guna menghormati kedatangan tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. 

    “Jadi, bapak Ketum ke Istana mendampingi Bapak Presiden makan siang bersama Presiden Turki. Kami tentu menghormati tamu negara kami, maka semua jadwal beliau [Surya Paloh] hari ini kami pending,” katanya kepada wartawan.

    Tak hanya itu, Hermawi pun melanjutkan bahwa mereka membahas tentang hubungan bilateral antar negara, hingga kerja sama perdagangan. 

    “Tentu bicara tentang hubungan bilateral antar negara, berbicara perdagangan dan seterusnya. Dan kalau Pak Surya disuruh datang tentu ada yang khas, yang kita tidak tahu apa,” pungkas Hermawi.

  • Erdogan Sebut Volume Wisatawan Nusantara Capai 203.000 orang pada 2024

    Erdogan Sebut Volume Wisatawan Nusantara Capai 203.000 orang pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku senang dengan jumlah wisatawan asal Indonesia yang mencapai 203.000 orang pada 2024 lalu.

    Dia menyoroti bagaimana pentingnya perluasan kerja sama di sejumlah bidang di antara Indonesia dan Turki, mulai dari pertanian, industri halal, ekonomi, dan yang lainnya.

    Termasuk, pentingnya hubungan people to people di antara kedua negara yang menjadi tujuan pariwisata. Prabowo dan Erdogan menekankan pentingnya volume penerbangan flight carrier bagi negara masing-masing. 

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).

    “Tahun lalu, dari Indonesia sebanyak 203.000 turis berkunjung dan dari Turki sebanyak 50.000 turis berkunjung [ke Indonesia]. Meskipun angka ini sangat menggembirakan tetapi saya kira angka ini masih di bawah potensi kita bersama,” tuturnya dalam kesempatan itu.

    Pada kesempatan yang sama, Erdogan juga menyoroti tingginya antusiasme pelajar Indonesia terhadap beasiswa Turki.

    “Kami memandang sebanyak 5.000 orang pelajar Indonesia yang belajar di Turki sebagai duta-duta kebudayaan,” pungkas Erdogan.

     

  • Mendagri Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen

    Mendagri Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Mendagri Tito melantik Tomsi Tohir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif, dan Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025.

    Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri. Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

    Dalam arahannya, Tito menilai pengalaman Tomsi yang hampir setahun sebagai Plt. Sekjen, membuatnya yakin untuk melantiknya menjadi Sekjen definitif.

    “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi. Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga.

    Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah. Sekjen juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (pemda).

    Tak hanya itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri juga kerap menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja. Karenanya, kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen.

    Menurutnya, semakin cepat dan tepat kebijakan yang diambil sekjen bakal berpengaruh terhadap kondisi seluruh pemda. “Berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Di sisi lain, Tito menjelaskan irjen juga merupakan jabatan yang krusial seperti halnya sekjen. Sebab, dengan peran yang diemban Kemendagri, irjen bertugas menjadi koordinator bagi inspektur di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 

    Dirinya meminta Sang Made sebagai Irjen baru Kemendagri selain mengawasi internal Kemendagri, juga dapat mengawasi pemda seluruh Indonesia. 

    Dia juga berpesan agar Sang Made melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi. 

    “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Tito.

    Melansir laman resmi Polri, Tomsi Tohir adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Staf Ahli Sosial Politik Kapolri.

    Tomsi lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

    Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akpol tahun 1989. Dia sempat menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum, dan Pengawasan pada 2019.

    Pada 2020, Mahendra Jaya dipercaya menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian, pada 2022 dia mengemban jabatan sebagai sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum. Selanjutnya, pada 2023 Sang Made Mahendra Jaya mendapat amanah untuk menjadi Pj Gubernur Bali.

  • PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. 

    Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP dibangun dengan disertai sebuah ide soal demokrasi dan juga tentang rakyat. Sebab demikian, pihaknya mendukung atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Terlebih, Hasto menyebut bahwa kondisi geopolitik saat ini situasinya juga tak mudah. Terdapat pertarungan geopolitik di tengah ekspektasi dunia untuk tumbuh dan juga berkembang. 

    “Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” ucap Hasto. 

    Meski demikian, Hasto menekankan bahwa skala prioritas perlu tetap dikedepankan, terutama di sektor-sektor yang produktif. 

    “Kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” terangnya.

    Bahkan, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sedang mengkaji efisiensi anggaran tersebut. 

    “Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif,” pungkas Hasto. 

  • Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial: Berdampak Pada Pelayanan Publik

    Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial: Berdampak Pada Pelayanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah berujar semula lembaganya terdampak efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp100 miliar. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran K/L per 11 Februari 2025, terkonfirmasi KY mendapat efisiensi sebesar Rp74,7 miliar.

    Dilanjutkan Siti, dari rekonstruksi itu diketahui ada pengurangan efisiensi senilai Rp25,3 miliar. Maka demikian, pagi efektif KY 2025 menjadi Rp109,8 miliar.

    “Efisiensi yang semula Rp100 miliar menjadi Rp74,7 miliar, sehingga pagu efektif yang tadinya Rp84,5 miliar menjadi Rp109,8 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Dengan pagu efektif tersebut, Siti merincikan ada beberapa penyesuaian kebijakan seperti melakukan efisiensi belanja perkantoran sebesar 40%, efisiensi listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah.

    Kemudian KY juga efisiensi anggaran yang berkaitan dengan sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor hingga melakukan peninjauan kontraktual atas belanja layanan perkantoran.

    Siti menerangkan, KY merupakan lembaga dengan kategori pagu kecil yang menjalankan tugas perintah Undang-Undang dengan lingkup wilayah yang tak hanya di pusat saja.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” tuturnya.

    Maka demikian, dia mengungkapkan pihaknya meminta untuk dipertimbangkan kembali nilai efisiensi yang didapatkan lembaganya. KY berharap ada tambahan anggaran sebesar Rp63 miliar, meski sudah melakukan efisiensi.

    “KY mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-exersice kembali, sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172,9 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” pungkasnya.

  • Erdogan Bakal Libatkan Perusahaan Turki Untuk Bantu Pembangunan IKN

    Erdogan Bakal Libatkan Perusahaan Turki Untuk Bantu Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkomitmen untuk turut serta membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Orang nomor satu dari Negara Gerbang Timur dan Barat itu mengatakan akan melibatkan perusahaan-perusahaan konstruksinya untuk bisa membangun Ibu Kota di Penajam Paser, Kalimantan Timur.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).

    “Kami juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN Nusantara dengan melibatkan perusahaan konstruksi kami dengan kelas dunia,” ujarnya dalam forum itu.

    Di sisi lain, belum lama ini Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama lima tahun ke depan dengan anggaran Rp48,8 triliun.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pembangunan IKN dipastikan masuk ke anggaran, meski masih diblokir.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hasan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN berada di Otorita IKN, yang saat ini dipimpin oleh mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Beberapa juga ada yang dianggarakan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Anggaran senilai Rp48,8 triliun itu, terang Hasan, menjadi komitmen Prabowo untuk melanjutkan proyek mercusuar tersebut dalam lima tahun ke depan, atau 2025-2029.

    Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan untuk penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti gedung legislatif dan yudikatif.

    Dia turut mengungkap pembangunan IKN juga masih mengharapkan pendanaan dari swasta.

    “Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” paparnya.

  • Prabowo dan Erdogan Sepakati 13 Kerja Sama, Ini Daftarnya

    Prabowo dan Erdogan Sepakati 13 Kerja Sama, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyepakati sejumlah kerja sama setelah melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council dengan Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan.

    Prabowo mengatakan bahwa dalam diskusi bersama Erdogan dan delegasi pertemuan berlangsung sangat intensif, dan produktif. Kedua Negara pun memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan usai melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).

    “Kemitraan ini adalah untuk kemakmuran rakyat kedua negara, dan juga untuk bekerja demi tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah ke perdamaian dan stabilitas dunia,” ucapnya dalam forum itu.

    Prabowo memerinci bahwa dalam bidang ekonomi dan perdagangan kedua Negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dengan saling menguntungkan kedua negara juga mempercepat finalisasi kesepakatan CEPA.

    Prabowo dan Erdogan pun sepakat guna memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara.

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa Indonesia dan turki akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerja sama intelejen, dan kontra terorisme. 

    “Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerja sama di industri pertahanan di bidang kesehatan kami juga ingin tingkatkan kerja sama,” katanya. 

    Lalu, dia melanjutkan bahwa di bidang hubungan internasional, kedua negara menegaskan bahwa indonesia dan turki berpandangan tetap bahwa solusi perdamaian di Palestina, Suriah, dan Ukraina serta Rusia. Khususnya, Palestina melalui kemerdekaan dengan solusi dua negara atau two state solution. 

    “Saya sangat gembira bahwa kunjungan ini sangat produktif. Kunjungan presiden Erdogan adalah babak baru dalam kemitraan strategis kami dan akan menjadi momentum sejarah menuju 100 tahun kemitraan indonesia dan turki pada 2050,” pungkas Prabowo.

    Berikut 13 Kesepakatan Antara Pemerintah Indonesia dan Turki:

    1. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki Tentang Kerja Sama Di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan.

    2. Memorandum Kerja Sama Antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turki di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi Antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turki

    4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran

    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki

    6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turki Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan

    7. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian

    8. Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki tentang Promosi dan Fasilitas Investasi

    9. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri dan Teknologi Republik Turki tentang Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerja Sama Industri.

    10. Perjanjian Joint Venture Antara Republikorp dan Baykar Untuk Pembuatan Pabrik Drone Di Indonesia

    11. Protokol Kerja Sama Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI (LPP TVRI) di Bidang Televisi

    12. Nota Kesepahaman Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Bidang Keradioan

    13. Perjanjian Kerja Sama Antara Anadolu Ajansi  (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia

  • Temui Kapolri, PBNU Minta Berantas Kasus Kekerasan di Ponpes

    Temui Kapolri, PBNU Minta Berantas Kasus Kekerasan di Ponpes

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal kasus kekerasan di sektor pendidikan.

    Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alissa Wahid mengatakan tujuan pertemuan antara pihaknya dengan Polri agar bisa meminimalisir kekerasan, khususnya di madrasah hingga pondok pesantren.

    “Beberapa isu utama yang tadi kami diskusikan ini adalah isu kekerasan di lembaga pendidikan,” ujarnya di Mabes Polri, Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan, isu pemberantasan kekerasan di sektor pendidikan ini sudah menjadi fokus PBNU. Oleh karenanya, PBNU sudah memiliki peta jalan atau langkah konkret untuk memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan.

    Nantinya, kata Alissa, salah satu implementasi kerja sama ini yaitu anggita kepolisian bakal ikut dilibatkan dalam pendidikan santri hingga pengelola pesantren atau madrasah.

    “Dan ketika ada kasus bagaimana kita menangani kasus ini, kerja sama dari NU dan kepolisian setempat itu, harapan kita akan membuat akselerasi ini cepat terjadi sehingga ada efek pencegahan juga,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Kapolri Sigit menekankan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya pemberantasan kekerasan di madrasah atau pesantren. Apalagi, saat ini Mabes Polri memiliki Direktorat Perempuan dan Anak (PPA).

    Sebagai tindak lanjutnya, Polri melalui Direktorat PPA hingga di level paling bawah Polsek dan Bhabinkamtibmas bakal memberikan literasi soal kekerasan.

    “Sehingga kita bergerak dari mulai hal-hal yang bersifat pemahaman, kemudian pencegahan, dan baru kemudian setelah itu penegak hukum,” ujar Sigit.