Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membeberkan dana untuk kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah tetap berlangsung, walapun Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi soal efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, kegiatan retreat kepala daerah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri. Juri menegaskan retreat kepala daerah termasuk dalam program kegiatan yang dianggap strategis dan penting untuk dilakukan. 

    “Retreat [kepala daerah] itu bagian dari program yang penting. Berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri. [retreat menggunakan] APBN dong, Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Juri menerangkan retreat kepala daerah itu sebetulnya ada dua agenda. Pertama, agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut orientasi. Kedua, yang biasanya dilakukan di Lemhanas.

    “Dan [retreat] ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas menjadi satu, supaya efektif, efisien,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengeklaim bahwa kegiatan pembekalan atau retreat bagi Kepala Daerah merupakan saat ini sudah terdampak efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

    Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali. 

    “Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025). 

  • Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan saat Ramadan, Makanan Dibawa Pulang Siswa

    Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan saat Ramadan, Makanan Dibawa Pulang Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan pada bulan puasa atau Ramadan.

    Dadan mengatakan bahwa penerima manfaat akan tetap mendapatkan menu makanan setiap kali kegiatan sekolah berjalan. 

    “Iya, [MBG] pasti tetap berjalan. Makanan akan dibawa pulang,” ujarnya kepada Bisnis saat dihubungi, Kamis (13/2/2025). 

    Lebih lanjut, Dadan pun mengamini bahwa akan ada penyesuaian menu yang akan diterima oleh pelajar. 

    Penyebabnya, dia mengatakan apabila makanan di bawa pulang ketahanan makanannya pun tentu pasti menjadi pertimbangan.

    “Tentu saja ada penyesuaian. Menunya seperti kurma, susu, buah, kue kering fortifikasi,” pungkas Dadan.

    Sekadar informasi, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN juga menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program MBG. 

    Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

    “Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

    Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

    Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

    “Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

  • Siap-siap! Uang Kuliah Terancam Naik Imbas Efisiensi Anggaran Kemendikti Saintek

    Siap-siap! Uang Kuliah Terancam Naik Imbas Efisiensi Anggaran Kemendikti Saintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemenndikti Saintek) menyebutkan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan biaya kuliah imbas dari efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan terdapat sejumlah anggaran bantuan operasional ke perguruan tinggi yang menjadi subjek efisiensi anggaran, di antaranya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang mengalami efisiensi sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

    “Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025). 

    Satryo memaparkan dana bantuan langsung lain yang menjadi subjek efisiensi adalah dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH), yang terkena pemangkasan sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

    Selanjutnya, dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) yang terkena pemangkasan sebesar 50% dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, juga dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.

    Dalam hal ini, Menteri Satryo telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat mengembalikan sebagian anggaran bantuan langsung ini untuk kembali ke pagu awalnya, agar perguruan tinggi tak perlu menaikkan uang kuliah kepada mahasiswa.

    “Supaya PTS tersebut juga tidak harus menaikkan uang kuliahnya, supaya tetap bisa beroperasi dengan normal,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Satryo mengungkapkan efisiensi anggaran Kemdiktisaintek yang diajukan oleh Kementerian Keuangan berjumlah Rp14,3 triliun.

    Namun demikian, Kemdiktisaintek mengupayakan agar efisiensi anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun agar kegiatan di lingkup Kemdiktisaintek tetap berjalan lancar.

    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.

  • Kemenlu Sebut 157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

    Kemenlu Sebut 157 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan ratusan warga negara Indonesia (WNI) menghadapi vonis hukuman mati di luar negeri hingga akhir 2024 lalu.

    Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, menuturkan hingga 31 Desember 2024, sebanyak 157 WNI Terancam hukuman mati di luar negeri.

    Dia memaparkan, WNI yang menghadapi vonis hukuman mati tersebut terdiri atas 111 WNI terlibat kasus narkoba dan 46 WNI terjerat kasus pembunuhan. Dia memaparkan, seluruh kasus hukuman mati tersebut masih dalam proses atau ongoing.

    “Tercatat ada 46 kasus [hukuman mati] baru di tahun 2024,” katanya dalam Press Briefing Capaian Pelayanan dan Pelindungan WNI 2024 di Gedung Kemenlu, Jakarta pada Kamis (13/2/2025).

    Secara terperinci, Tata, sapaan akrab Arrmantha, menjelaskan sebanyak 147 WNI menghadapi kasus hukuman mati terjadi di Malaysia. Sementara itu, sebanyak 4 WNI kasus terjadi di Laos, disusul 3 kasus di Uni Emirat Arab. 

    Kemudian, sebanyak 2 kasus hukuman mati terjadi di Arab Saudi, sedangkan 1 kasus lainnya ada di Vietnam. 

    Sementara itu, sebanyak 137 WNI telah diputus bebas murni atau vonisnya diturunkan menjadi hukuman penjara dari ancaman hukuman mati. Dari jumlah tersebut 75 WNI mendapat penurunan hukuman dari program review di Malaysia, sedangkan 62 WNI sisanya bebas murni.

    Adapun, secara umum, Kemenlu RI berhasil menyelesaikan 60.122 kasus WNI di luar negeri dari total 67.297 kasus yang ditangani sepanjang 2024. Tata menuturkan, jumlah tersebut merepresentasikan penyelesaian kasus sebesar 89,33%.

    Pada rentang waktu yang sama, Kemenlu telah menyelesaikan 4.138 kasus khusus dari total 5.177 kasus yang ditangani. Dia memaparkan, 79,6% dari kasus yang diselesaikan merupakan kedaruratan seperti bencana alam, konflik bersenjata, penyanderaan, serta kecelakaan transportasi. Sementara itu, 15,1% lainnya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Dia melanjutkan, Kemenlu juga telah menerbitkan 1.316.627 Surat dokumen Pelayanan Kekonsuleran Perwakilan RI. Dia menjelaskan, hal tersebut mencakup paspor,  Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan surat keterangan lainnya.

  • Istana Beri Analogi Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun Seperti Segenggam Beras

    Istana Beri Analogi Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun Seperti Segenggam Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal alasan di balik keputusan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Dia mengatakan dari total APBN sebesar Rp3.600 triliun, Presiden Prabowo Subianto hanya meminta efisiensi sebesar Rp306 triliun, yang setara dengan 8,5% dari rencana belanja pemerintah. Sehingga dia menganalogikan itu seperti orang tua yang menyisihkan segenggam beras.

    “Kira-kira ini seperti segenggam beras yang disisihkan nenek kita dulu sebelum memasak nasi. Makan kita tidak akan berkurang, tubuh tidak akan lemas, dan anggota keluarga tidak akan kekurangan makan. Bahkan, sering kali nasi yang dimasak justru bersisa,” ujarnya dikutip melalui akun instagram @hasan_nasbi, Kamis (13/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dalam konteks APBN, belanja yang tidak esensial bisa disamakan dengan makanan yang terbuang. Misalnya, seseorang membeli pakaian hingga memenuhi lemari, tetapi hanya menggunakan 5—6 potong pakaian secara rutin.

    Sayangnya, kata Hasan, sisa pakaian akan tergantung bertahun-tahun tanpa terpakai. Oleh karena itu, efisiensi harus dialihkan ke kegiatan produktif agar tidak berujung pada kebiasaan “menghabiskan anggaran” di akhir tahun. 

    “Ini yang disebut belanja penuh lemak. Manfaatnya hampir tidak ada, tetapi jika dialihkan ke program produktif, dampaknya akan besar bagi masyarakat. Sama seperti jimpitan beras yang jika dikumpulkan oleh sekampung atau senegara, bisa memberi makan mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.

    Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa efisiensi 50% dari perjalanan dinas dapat menghemat Rp22 triliun, yang cukup untuk memperbaiki 10.000 sekolah atau membeli gabah dari jutaan petani dengan harga minimal Rp6.500 per kg.

    Hasan menekankan bahwa penghematan ini akan memberikan manfaat nyata bagi banyak orang hanya dari satu jenis efisiensi.

    “Jadi, jika masih ada yang mengeluh soal efisiensi ini, coba pejamkan mata dan bayangkan nenek kita yang diam-diam menyisihkan segenggam beras untuk ditabung. Ternyata, kenyang kita tidak berkurang sama sekali. Jika ada yang terganggu, mungkin hanya hasrat kita,” pungkas Hasan. 

  • Kementerian Imipas Kena Efisiensi Anggaran Rp4,4 Triliun

    Kementerian Imipas Kena Efisiensi Anggaran Rp4,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kementeriannya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

    “Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, per 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4,4 triliun,” kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

    Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran Kementerian Imipas untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15,9 triliun. Namun, dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11,4 triliun.

    Walaupun anggarannya dipangkas, mantan Wakapolri itu memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non-operasional, serta belanja modal.

    Selain itu, dia mengungkapkan efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan serta tiga unit eselon satu lainnya, yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

    “Kami tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia,” jelasnya. 

    Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Dirjen Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

    “Kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi,” kata Agus. 

  • Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Berikut daftar 7 kementerian/lembaga yang kena efisiensi anggaran terbesar. 

    Persetujuan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Dalam keputusan ini, DPR menyetujui efisiensi anggaran di berbagai kementerian dengan penghematan signifikan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum mengalami efisiensi terbesar dengan anggaran dikurangi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun atau kena pangkas hingga Rp81,38 triliun. 

    Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan penghematan sebesar Rp3,66 triliun setelah anggarannya dikurangi dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun. 

    Kemudian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami penyesuaian dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun, dengan penghematan Rp1,03 triliun.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa kementerian-kementerian terkait harus tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah terbangun. 

    Selain itu, Komisi V meminta mitra kerjanya untuk menjamin kelangsungan proyek yang sudah selesai proses tender, terutama infrastruktur mendesak yang berdampak besar terhadap perekonomian. Keberlanjutan pemanfaatan anggaran pun harus dilakukan dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, serta akuntabel.

    “Yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat harus tetap terjamin. Jika ada yang belum terakomodasi, harus diusulkan kembali ke pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerja di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Khusus kepada Kementerian Perhubungan, Lasarus mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran. Apalagi, Kementerian Perhubungan juga mengalami penyesuaian dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun, dengan efisiensi mencapai Rp17,87 triliun.

    Dia menekankan bahwa kondisi jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 

    “Saya mengkhawatirkan pergerakan masyarakat yang sangat besar menjelang mudik. Jika kondisi jalan tidak terjaga dengan baik, ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan,” tegasnya.

    Sementara kepada BMKG, Lasarus meminta agar seluruh kebutuhan operasional tetap diprioritaskan, terutama dalam hal perawatan peralatan. Penyebabnya, BMKG terdampak efisiensi anggaran dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun, dengan efisiensi sebesar Rp1,42 triliun.

    “Seluruh peralatan BMKG itu mahal dan harus dipertahankan agar tetap berfungsi. Jika tidak dijaga, malah akan berujung pada pembelian baru, yang justru bukan efisiensi, tetapi pemborosan,” pungkas Lasarus.

    Dia pun berharap bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini bukan yang terakhir, sehingga anggaran kementerian dan lembaga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang matang.

    Berikut alokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami efisiensi anggaran 

    Kementerian Pekerjaan Umum: Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun (efisiensi Rp81,38 triliun).
    Kementerian Perhubungan: Dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun (efisiensi Rp17,87 triliun).
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun (efisiensi Rp3,66 triliun).
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun (efisiensi Rp1,03 triliun).
    Kementerian Transmigrasi: Dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar (efisiensi Rp47,39 miliar).
    BMKG: Dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun (efisiensi Rp1,42 triliun).
    BNPP/Basarnas: Dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,01 triliun (efisiensi Rp486 miliar).

  • Prabowo Teken Keppres Biaya Haji 2025, Ini Rinciannya

    Prabowo Teken Keppres Biaya Haji 2025, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Nilai Manfaat.

    Beleid yang ditandatangani pada Rabu (12/2/2025) itu mengatur mekanisme pengenaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

    “Menetapkan Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji atau BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Dalam aturannya, terdapat sejumlah ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:

    Embarkasi Aceh sebesar Rp 46.922.333,00
    Embarkasi Medan sebesar Rp 47.976.531,00
    Embarkasi Batam sebesar Rp 54.331. 751,00
    Embarkasi Padang sebesar Rp 51.781. 751,00
    Embarkasi Palembang sebesar Rp 54.41 l.751,00
    Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp 58.875. 751,00
    Embarkasi Solo sebesar Rp 55.478.501,00
    Embarkasi Surabaya sebesar Rp 60.955.751,00
    Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 57 .235.421,00
    Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 59.331.751,00
    Embarkasi Makassar sebesar Rp 57.670.921,00
    Embarkasi Lombok sebesar Rp 56.764.801,00
    Embarkasi Kertajati sebesar Rp 58.875. 751,00

    Besaran BPIH

    Sementara itu, pemerintah memutuskan bahwa Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH.

    Adapun, terkait dengan selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp 6.831.820.756.658,34.

    Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah hingga biaya hidup atau living cost, pelayanan imigrasi, hingga pengelolaan BPIH.

    Berikut besaran biaya penyelenggaraan haji atau BIPIH tahun 2025.

    Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841
    Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039
    Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259
    Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259
    Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259
    Embarkasi Jakarta sebesar Rp92.854.259
    (Pondok Gede dan Bekasi)
    Embarkasi .Solo sebesar Rp89.457.009
    Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259
    Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929
    Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259
    Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429
    Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309
    Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259

  • Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan gaji, tunjangan, hingga gaji ke-13 guru dan guru non-ASN (honorer) tak terdampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan cair sebelum Lebaran 2025. 

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp1,64 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) dilansir dari Antara.

    Abdul Mu’ti juga menegaskan anggaran tunjangan guru non-ASN atau guru honorer sebesar Rp11,5 triliun tetap akan diberikan kepada penerima dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan nilai tersebut sudah termasuk kenaikan tunjangan guru non-ASN yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan. Angka tersebut sesuai janji Presiden RI Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Sekjen PP Muhammadiyah itu menjelaskan saat ini prosesnya sudah mencapai tahap verifikasi dan validasi data dari masing-masing guru, yang prosesnya melibatkan pemerintah daerah.

    Mendikdasmen juga menekankan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan.

    “Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idulfitri [Lebaran 2025] sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa melaksanakan Hari Raya dengan gembira,” tutur Abdul Mu’ti.

  • Di Depan Prabowo, Erdogan Sebut Palestina Rugi US0 Miliar karena Israel

    Di Depan Prabowo, Erdogan Sebut Palestina Rugi US$100 Miliar karena Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebutkan bahwa total kerugian dari Palestina akibat serangan yang dilakukan oleh Israel mencapai US$100 miliar.

    Hal tersebut disampaikan Erdogan saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    “Total kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel yang berlangsung selama 15 bulan lamanya itu sudah mendekati US$100 miliar. Mari kita jangan lupakan prinsip hukum itu sangat penting,” kata Erdogan, Rabu (12/2/2025).

    Oleh sebab itu, Erdogan memuji ketegasan Indonesia dalam membela Palestina. Sehingga, dia melanjutkan ingin melanjutkan kerja sama dengan Tanah Air dalam hal pembangunan kembali Palestina dari pascakonflik. 

    Pada perjumpaan itu, Erdogan juga menegaskan sikap Turki yang turut membela Palestina. Dia berpendapat kemerdekaan ‘East Jerussalem’ yang merupakan bagian dari Palestina tidak bisa lagi ditunda.

    “Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa ‘East Jerussalem’ yang didirikan pada 1967 kemerdekaannya dan kedaulatannya berdirinya negara Palestina yang merdeka itu tak bisa diundur-undur lagi,” tuturnya 

    Selain itu, Erdogan memandang segala upaya yang menghalangi kedaulatan Palestina hanya akan menambah masa konflik yang berimbas pada ketidakstabilan global. 

    Sehingga, dia berharap kesepakatan antara Turki dan Indonesia dapat menjadi jembatan bagi kemaslahatan warga Palestina.

    “Segala kesepakatan diskusi yang telah kita lakukan bersama saya harap menjadi perantara bagi banyak kebaikan. Sekali lagi saya mengucapkan dari hati paling dalam,” pungkas Erdogan.