Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Ingin Gabung OECD hingga BRICS

    Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Ingin Gabung OECD hingga BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengemukakan alasan Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, mulai dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    Prabowo mengatakan Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, menurut dia, diplomasi yang seimbang menjadi penting.

    Hal ini diungkapkannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit yang digelar pada Kamis (13/2/2025) di Dubai, secara virtual.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” katanya dalam forum itu.

    Melalui pendekatan non-blok, menurut Prabowo, Indonesia aktif dalam partisipasi di banyak organisasi internasional di antaranya BRICS.

    Indonesia, lanjut orang nomor satu di Indonesia itu, juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik.

    “Pendekatan ini (non-blok) memandu partisipasi Indonesia dalam banyak organisasi internasional: BRICS, kita juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik, yang mengadvokasi dialog yang setara ketimbang permusuhan,” jelasnya.

    Menurutnya, upaya itu juga menandai hubungan Indonesia dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China sambil menjaga kemerdekaan negara secara pribadi.

    Prabowo melanjutkan bahwa ke depannya, Indonesia ingin untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan untuk stabilitas dan pembangunan regional sambil mempertahankan posisinya sebagai jembatan antara Global South dan Global North untuk mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan stabilitas.

    Meski begitu, Kepala Negara mengatakan, untuk menjadi aktor di panggung global, hal yang juga tidak kalah penting adalah menjaga ketertiban di ‘rumah’ sendiri atau dalam negeri.

    “Kami harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri. Pengaruh internasional kami dan kemampuan kami untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap stabilitas global terkait dengan kekuatan kami, ketahanan kami sendiri, dan kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kami,” tegas Prabowo.

  • Pidato di World Government Summit, Prabowo Pamer Hemat Rp327 Triliun dari Efisiensi

    Pidato di World Government Summit, Prabowo Pamer Hemat Rp327 Triliun dari Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa pemerintah bisa menghemat sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp327 triliun, yang setara dengan sekitar 10% dari total APBN 2025 melalui efisiensi anggaran.

    Prabowo pun memastikan bahwa pengelolaan dan penghematan keuangan negara dapat digunakan untuk membiayai insiatif yang lebih strategis dalam menyentuh kesejahteraan masyakarat.

    “Penghematan yang dialokasikan untuk proyek dan program tanpa strategi yang jelas ini sekarang akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini,” ujar Prabowo saat berbicara secara virtual di forum internasional World Government Summit 2025, yang digelar di Dubai, Kamis (13/2/2025) sore.

    Program yang dimaksud Prabowo tersebut termasuk investasi dalam industri hilir nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya, yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menaikkan kesejahteraan dan taraf hidup.

    Pemerintah juga tengah menggencarkan pengembangan industri petrokimia yang substansial, serta pusat data kecerdasan buatan atau AI yang besar, yang juga akan menyerap lapangan pekerjaan di dalam negeri.

    Selain itu, pemerintah menyalurkan dana ke dalam program-program yang memajukan ketahanan pangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung akuakultur, dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dengan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang kaya,” pungkas Prabowo.

  • Efisiensi Anggaran, BRIN Dipangkas Senilai Rp1,42 Triliun

    Efisiensi Anggaran, BRIN Dipangkas Senilai Rp1,42 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Buntut dari kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dipangkas sebesar 24,46% atau sebesar Rp1,42 triliun dari total pagu BRIN untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. 

    Sebagai informasi, BRIN memiliki total pagu TA 2025 sebesar Rp5,8 triliun. Dengan berkaca pada arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Dirjen Anggaran yang dilakukan secara maraton pada tanggal 11-12 Februari 2025, pemangkasan lebih dari 20% tersebut ditetapkan. 

    “Pertama yaitu bahwa BRIN dikenakan rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp1,42 atau 24,46% dari total pagu BRIN untuk Tahun Anggaran 2025,” jelas kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dalam rapat kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Kepala Perpusnas dan PLT Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Adapun, Handoko kemudian menuturkan bahwa efisiensi tersebut difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. 

    Pertama, yakni penghapusan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali atas pembiayaan pengundang, dan atau mobilitas talenta riset inovasi secara selektif. Kedua, penghapusan seluruh fasilitas bagi pimpinan. 

    “Seluruh unsur pimpinan mulai dari saya, sampai seluruh pimpinan di lingkungan BRIN,” terangnya. 

    Ketiga, penghapusan seluruh paket meeting dan konsumsi rapat. Keempat, pembatasan signifikan perjalanan dinas dalam negeri kecuali atas pembiayaan pengundang. Kelima, penghapusan kegiatan terkait dengan pameran dan kegiatan seremonial kecuali atas pembiayaan mitra kerja sama.

    Keenam, melakukan penyesuaian kembali lebih lanjut terkait standar bea masukan internal untuk seluruh aktivitas di BRIN. Ketujuh, penyesuaian lebih lanjut layanan dan jasa oleh pihak ketiga. 

    “Kedelapan, penghapusan seluruh survei nasional untuk tahun anggaran ini,” pungkasnya. 

  • Prabowo Bela Palestina di World Governments Summit: Waktunya Bangun Kembali Gaza

    Prabowo Bela Palestina di World Governments Summit: Waktunya Bangun Kembali Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengemukakan komitmen Indonesia dalam membela Palestina dan mendorong pembangunan kembali kota Gaza dalam forum internasional World Governments Summit pada Kamis (13/2/2025).

    Berbicara secara daring, orang nomor satu di Indonesia menyerukan kepada para pemimpin dunia bahwa penderitaan Gaza harus dihentikan dan pembangunan kembali perlu segera dilakukan.

    Lebih lanjut, dia menyoroti lingkungan internasional yang berubah dengan sangat cepat, yang ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Menurutnya, jika tidak dihadapi dengan bijak, perubahan itu dapat menjadi tidak terkendali.

    “Negara-negara, berapa pun ukurannya, harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan melindungi dunia dari konflik yang tak terkendali—baik di Ukraina, Gaza, atau krisis yang muncul di Afrika, seperti Kongo Timur,” kata Prabowo.

    Dia melanjutkan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan tragedi yang mendalam. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, harapan dan doa saja, menurutnya, tidak cukup. Perdamaian harus dipastikan terwujud.

    “Gaza sudah cukup menderita! Sekarang saatnya membangun kembali rumah-rumah, membuka kembali sekolah-sekolah, dan memulihkan keadaan yang normal,” serunya.

    Dia pun menyatakan bahwa Indonesia mendukung upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan langgeng, yang berlandaskan pada solusi dua negara.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa retorika belaka pun tidak cukup untuk menghadapi tantangan ketidakstabilan dunia.

    Dengan demikian, dia menyerukan agar masyarakat internasional berupaya untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan juga di wilayah lainnya.

    “Dunia tidak boleh membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah Afrika lainnya, mencerminkan semakin luasnya erosi stabilitas global. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,” pungkas Prabowo.

  • HUT ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji Sebut Hilirisasi Kunci Indonesia Emas 2045

    HUT ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji Sebut Hilirisasi Kunci Indonesia Emas 2045

    Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 pada Rabu (13/2/2025). Fraksi Golkar menggelar seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan kebijakan hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud atau sebab. Hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 atau tidak,” kata Sarmuji, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Pertama, bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai tahun 2030 sampai 2035.

    Menurutnya, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya rakyat yang dalam usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

    “Oleh karena itu, usaha untuk mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas yang memiliki kemampuan yang memiliki pengetahuan yang baik mesti kita gencarkan mulai saat ini,” ucapnya. 

    Yang kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia Emas 2045 adalah dengan mengelola sumber daya alam kita, salah satu kuncinya adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan bapak presiden sejak periode Presiden Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Hal ini tentu saja tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja namun demikian proses yang sudah baik ini harus mendapatkan atensi mendapatkan percepatan dan kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tercapai tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia,” ucapnya. 

    Sekjen Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa tugas anggota Fraksi dan tugas fraksi secara keseluruhan bukan hanya mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

    “Tetapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya penting untuk rakyat mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat demi kesejahteraan rakyat dalam tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.

    Pembicara lain pada seminar tersebut adalah Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Sekretaris Satgas Hilirisasi Prof. Ahmad Erani Yustikal, Guru Besar IPB Prof Didin S Damanhuri, dan Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchah.

  • Prabowo Pamerkan MBG dan CKG di World Governments Summit: Ini Investasi Bangsa

    Prabowo Pamerkan MBG dan CKG di World Governments Summit: Ini Investasi Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyorot dua program andalan pemerintahannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam keynote speech-nya secara virtual di forum internasional World Governments Summit 2025 Dubai, Kamis, (13/2/2025).

    Prabowo mengatakan Cek Kesehatan Gratis diinisiasi pemerintah agar masyarakat bisa lebih berhemat pengeluaran untuk kesehatan.

    Cek Kesehatan Gratis sendiri, menurut Prabowo, adalah inisiatif untuk mendorong perawatan pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan di masyarakat.

    “Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran,” katanya dalam forum itu.

    Sementara Makan Bergizi Gratis, menurutnya adalah salah satu inisiatif transformatif pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebut program ini adalah investasi untuk masa depan generasi bangsa.

    “Kami menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000—dari desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis—hal ini menjadi investasi yang signifikan di masa depan kita,” katanya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan tujuan dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia.

    Tak hanya itu, Prabowo juga menyorot pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, geografi Indonesia yang luas dan beragam telah lama mengisolasi banyak komunitas masyarakat.

    “Saya sekarang membuka sektor infrastruktur untuk sektor swasta. Mengundang perusahaan swasta dari pasar luar dan dalam negeri. Kami sedang membangun jalur kehidupan yang penting—jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, dan jaringan digital—yang menghubungkan masyarakat dan menstimulasi perekonomian lokal,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo di World Government Summit: Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

    Prabowo di World Government Summit: Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran aktif dunia dalam menjaga stabilitas global dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati.

    Hal ini disampaikannya saat sesi pembicaraan bersama Presiden Republik Indonesia dalam World Government Summit 2025 yang dilakukan secara daring, Kamis (13/2/2025).

    Kepala Negara menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar termasuk konflik di Ukraina, Gaza, dan Kongo Timur yang memerlukan solusi berbasis dialog dan keadilan.

    “Kita berada pada momen sulit dalam sejarah. Lanskap internasional berkembang pesat, ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Jika kita tidak bertindak bijak, perubahan ini bisa menjadi tidak terkendali,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menekankan bahwa Indonesia selalu menjunjung tinggi ketiga prinsip tersebut dalam diplomasi global. 

    Menurutnya, Indonesia secara tegas mendukung solusi dua negara (two states solution) dalam konflik Israel dan Palestina, serta mendesak upaya nyata untuk mengakhiri siklus kekerasan.

    “Dunia tidak bisa membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis yang terjadi di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah lain di Afrika mencerminkan terkikisnya stabilitas global secara lebih luas. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Kepala Negara menyatakan komitmen Indonesia dalam mempertahankan diplomasi yang seimbang dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China (RRC).

    Dia menekankan bahwa Indonesia turut menjalin kemitraan global dengan meningkatkan peran di organisasi internasional seperti BRICS, OECD, CPTPP, dan Indo-Pacific Forum.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” ujarnya.

    Dengan visi diplomasi aktif, kata Prabowo, Indonesia juga berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara dunia utara dan selatan, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan global yang lebih damai dan stabil.

    Namun, Presiden asal Manado ini menuturkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga stabilitas dan kesejahteraan domestik untuk dapat berperan aktif dalam diplomasi global tersebut.

    “Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri di dalam negeri. Pengaruh dan kemampuan kita untuk berkontribusi dalam stabilitas global saling berhubungan dengan kekuatan, ketahanan, dan kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kita,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Bakal Undang Ketum KIM Plus ke Hambalang Besok, Ada Apa?

    Prabowo Bakal Undang Ketum KIM Plus ke Hambalang Besok, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang seluruh partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk bertemu di Hambalang, pada esok, Jumat (14/2/2025).

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bahwa undangan tersebut dilakukan guna mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 dari partai Gerindra.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025).

    “Besok, Pak Prabowo mengundang seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ke acara ini. Setelah Jumat, pada hari Sabtu, kita akan mengadakan peringatan ulang tahun ke-17 [Partai Gerindra] serta satu tahun Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya kepada wartawan di Hambalang.

    Di sisi lain, Muzani mengaku belum dapat mengonfirmasi kehadiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk turut hadir dalam agenda itu.

    “Saya belum menerima konfirmasi. Mungkin akan ada dalam waktu dekat,” ucapnya.

    Muzani mengatakan bahwa agenda yang berlangsung di kediaman Ketua Umum Gerindra itu akan lebih berfokus untuk ramah tamah antara setiap Ketum partai yang ada.

    “Silaturahmi besok akan diisi dengan jabatan tangan, minum teh dan kopi bersama, serta makan bersama di hari Jumat,” pungkas Muzani.

  • Jauh Panggang dari Api: Pigai Mimpi Dapat Rp20 Triliun, Kini Cuma Rp113 Miliar

    Jauh Panggang dari Api: Pigai Mimpi Dapat Rp20 Triliun, Kini Cuma Rp113 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai nampaknya harus berpuas diri dengan anggaran hasil efisiensi sebesar Rp113 miliar dari yang semula Rp174 miliar.

    Meski dipangkas, Natalius Pigai yakin besaran anggaran saat ini terbilang cukup untuk kementeriannya.

    Perlu diketahui, pemangkasan anggaran ini terjadi lantaran menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto dengan Inpres Nomor 1/2025 yang diterbitkan pada Rabu, 22 Januari lalu.

    “Cukup [anggaran Rp113 miliar untuk Kementerian HAM],” tegasnya seusai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI dengan agenda penetapan hasil rekonstruksi anggaran K/L 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kamis (13/2/2025).

    Menilik jauh hari saat awal Pigai menjabat sebagai Menteri HAM, dia pernah berharap mendapat anggaran lebih dari Rp20 triliun. Tujuannya agar bisa membangun penegakan HAM di Indonesia. 

    Namun, jauh panggang dari api. Harapan Pigai pun jauh dari kenyataan. Anggaran yang disediakan APBN untuk Kementerian HAM hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun. 

    “Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM. Kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” katanya di kantor Kementerian HAM Jakarta, pada Senin (21/10/2024) lalu.

    Harapannya kala itu pun menuai perhatian dari berbagai pihak. Bahkan dia pun pernah menyatakan dirinya bangga karena diserang perkara harapan anggaran Rp20 triliun itu.

    “Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Harus Berpuas Diri dengan Anggaran Rp113 Miliar

    Di tengah hiruk-pikuk efisinesi, Kementerian Keuangan dan DPR hanya bisa memberikan alokasi anggaran untuk Kementerian HAM Rp113 miliar. Kementerian Pigai terkena pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar. 

    Dia menuturkan sebelumnya Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp174 miliar. Namun, setelah terkena efisiensi, kini anggaran yang tersedia hanya Rp113 miliar. 

    “Total efisiensi adalah Rp60 miliar, setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini adalah Rp113 miliar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Eks anggota Komnas HAM ini pamer lantaran saat Inpres efisiensi anggaran terbut, pihaknya langsung menyatakan siap dan tak terpengaruh dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kita ikuti saja dan percaya saja kepada pemerintah dan DPR. Mungkin sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar dan lebih luas, sehingga kami tinggal melanjutkan perintah dari pimpinan pemerintah” tukasnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, kamis (13/2/2025).

  • Istana Bantah Adanya Gelombang PHK Gara-gara Efisiensi Anggaran

    Istana Bantah Adanya Gelombang PHK Gara-gara Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tenaga honorer di kementerian/lembaga (K/L) akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Menurutnya, bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak kerjanya habis lalu tidak diperpanjang. Sehingga tak bisa langsung disimpulkan berdampak akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto.  

    “Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Kepala Presidential Communication Office (PCO) itu juga meluruskan terkait banyaknya berita yang mem-framing efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.

    “Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” imbuhnya.

    Hasan menilai bahwa efisiensi adalah pilihan, apakah negara akan terus belanja jor-joran atau menyimpan sebagian anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat.

    “Daripada negara harus berutang, lebih baik dilakukan efisiensi anggaran,” ucapnya. 

    Dia meyakini bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat, dikurangi atau dihilangkan. Anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan yang produktif.

    Perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan anggaran ini tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah misi keenam Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 

    Berangkat dari hal-hal kecil, kata Hasan, Presiden Prabowo berjuang untuk membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.

    “Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandas Hasan.