Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bisnis.com, Malang — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan pengiriman 454.800 batang rokok ilegal.

    Kepala Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengatakan Tim Penindakan Bea Cukai Malang melakukan patroli darat dan penyisiran jalur penyisiran jalur distribusi rokok ilegal. Hal ini usai mendapatkan nformasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil penumpang warna hitam.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran wilayah Kepanjen sampai ke wilayah Sumberpucung, namun tidak menemukan sarana pengangkut dengan nopol tertentu,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).

    Tim melakukan pengamatan pada jalur distribusi dan menemukan jenis sarana pengangkut yang sama namun plat nomor berbeda. Berdasarkan pengamatan, tim yakin kendaraan tersebut merupakan sarana pengangkut rokok ilegal yang dicari.

    Tim Bea Cukai Malang kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Blitar untuk melakukan pengejaran tanpa putus hingga ke wilayah Blitar. Tim berhasil melakukan penghentian sarana pengangkut di Jalan Nasional III, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan.

    Atas hasil pemeriksaan, didapati mengangkut rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk Joyo Biru dan Joyo Baru sebanyak 22.740 bungkus dengan total 454.800 batang tanpa dilekati pita cukai. 

    Selain itu, Tim Bea Cukai Malang juga menemukan 3 plat nomor, yang salah satunya merupakan plat nomor yang dicari sebelumnya.

    Selanjutnya tim membawa supir, sarana pengangkut, dan barang diatasnya ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

    “Operasi ini menghasilkan penindakan 454.800 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp675.378.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp339.280.800,” ucapnya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso berpendapat pelaku di lini distribusi rokok ilegal terus bermutasi untuk mengelabui pengawasan Bea Cukai. 

    Menurutnya, tindakan yang makin berani di jalur distribusi sebenarnya cerminan bahwa penindakan rokok ilegal yang selama ini dilakukan tidak memberikan efek jera pelaku dijalur distribusi, apalagi produsen yang masih sulit disentuh. 

    Pendekatan persuasive, kata dia, tentu  harus dilakukan pada produsen rokok ilegal agar beralih ke legal, tentunya pendekatan persuasif ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemda, maupun aparat penegak hukum.

    “Hal ini perlu dibarengi perlakuan khusus dalam administrasi perpajakan dan cukai sebagai insentif awal untuk tertarik beralih ke produksi legal,” ucapnya.(K24)

  • Olly PDIP Bongkar Hubungan Megawati dengan Gerindra dan Prabowo

    Olly PDIP Bongkar Hubungan Megawati dengan Gerindra dan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim hubungannya dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Bendahara Umum DPP PDI-Perjuangan, Olly Dodokambey menjelaskan pihaknya selama ini selalu bekerja sama dengan pemerintah dan tidak pernah menjadi oposisi. Bahkan, kata Olly, pada tingkat legislatif pun, PDI-P juga selalu bekerja sama dengan partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Ya memang kita kan selalu kerja sama kan. Selama ini juga kan sudah berjalan dalam pemerintahan. Mbak Puan menjadi Ketua DPR, Pak Said selaku ketua banggar selaku bekerja sama dengan seluruh partai di DPR,” tuturnya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Olly juga menjelaskan bahwa kedatangan dirinya ke acara HUT ke-17 Partai Gerindra yang ada di SICC Sentul Jawa Barat juga merupakan bentuk hubungan baik antara PDIP dengan Partai Gerindra.

    “Bu Mega lagi di Jeddah,” katanya.

    Olly mengatakan bahwa PDI-P juga tetap akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjalin hubungan baik.

    “Prinsipnya PDI Perjuangan selalu bekerja sama dengan Presiden Prabowo. Semoga ini berjalan baik untuk negara dan bangsa kita,” ujarnya.

  • Wamendagri: 24 dari 239 Kepala Daerah Atau Wakil Tak Hadir di Hari Pertama Cek Kesehatan

    Wamendagri: 24 dari 239 Kepala Daerah Atau Wakil Tak Hadir di Hari Pertama Cek Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan ada 24 dari 239 pimpinan daerah yang tak hadir pada gelombang pertama pemeriksaan kesehatan hari ini, Minggu (16/2/2025).

    Namun, dia tak merincikan siapa saja yang tak datang hari ini. Dia hanya menyebut 24 itu baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah tak bisa hadir.

    “Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau agenda yang mendesak dan mungkin akan diusahakan besok hari kemari,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Bima melanjutkan ada juga beberapa pihak yang tak melaporkan apapun, sehingga dirinya pun tak mengetahui alasan kenapa tak hadir hari ini.

    Eks Wali Kota Bogor ini, tak menjelaskan secara gamblang jika pimpinan daerah tak hadir di antara hari pertama atau kedua, akan dikenai sanksi atau tidak. Dia menyebut yang terpenting datanya masuk.

    “Ya yang penting datanya masuk. Nanti bisa kita cek di sana [saat retreat di Magelang]. MCU-nya masuk, kemudian kan nanti di sana kita bisa cek lagi,” ujarnya.

    Bima turut menyampaikan setelah mengecek kesehatan para pimpinan daerah, baik kepala daerah maupun wakilnya, secara keseluruhan hasilnya baik dan tak ada catatan khusus.

    Namun, bagi yang memiliki riwayat operasi atau hal-hal yang perlu diperhatikan, tim medis akan memberikan atensi saat pergelaran retreat di Magelang.

    “Ini kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini. Karena nanti selama tujuh hari mulainya itu sangat pagi sekali, setengah enam, kemudian berakhir juga jam 21:00 WIB, jadi agak panjang jadi kita ingin semuanya prima kesehatan,” jelasnya.

    Adapun, Politikus PAN ini berujar untuk hari esok, Senin (17/2/2025) akan ada gelombang kedua untuk pemeriksaan kesehatan, yang dimulai pukul 08:00 WIB.

    “Besok masih ada rangkaiannya dimulai jam delapan pagi untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Indonesia Timur,” pungkasnya.

  • Kemenag Tetap Salurkan Tunjangan Guru Bukan PNS Meski Ada Efisiensi, Ini Kriterianya

    Kemenag Tetap Salurkan Tunjangan Guru Bukan PNS Meski Ada Efisiensi, Ini Kriterianya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyalurkan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah pada 2025. 

    Dirjen Pendidikan Islam Suyitno memastikan pihaknya tahun ini sudah mengalokasikan anggaran tunjangan insentif Guru Bukan PNS pada RA dan Madrasah.

    “Meski ada efisiensi, Kemenag sudah bersepakat dengan DPR dalam Rapat Kerja terkait alokasi anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS. Tunjangan insentif ini akan disalurkan bertahap,” ujarnya lewat keterangan resmi, Minggu (15/2/2025).

    Suyitno menjelalaskan pembayaran tunjangan insentif ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Insentif diberikan untuk memotivasi para guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar.

    “Ini bentuk kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru,” sebut Suyitno.

    Kriteria Guru Non PNS Penerima Insentif

    Kementerian Agama saat ini tengah menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan PNS pada RA dan Madrasah. 

    Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Thobib Al Asyhar mengatakan, juknis antara lain mengatur kriteria bagi guru penerima tunjangan insentif.

    “Tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif ini,” sebut Thobib.

    Berikut kriteria guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif:

    Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA);
    Belum lulus Sertifikasi;
    Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
    Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
    Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangkа waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru. Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama (dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi);
    Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV;
    Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;
    Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIРА Kementerian Agama;
    Belum usia pensiun (60 Tahun);
    Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah;
    Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah;
    Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
    Tunjangan Insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh EMIS (dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar).

    Penghentian Pemberian Tunjangan Insentif

    Tunjangan Insentif, kata Thobib, akan dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

    Meninggal dunia, apabila penerima telah melakukan aktivasi sebelum meninggal dunia maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening dan berkewajiban menutup rekening tersebut;
    Berusia 60 (enam puluh) tahun;
    Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA dan Madrasah;
    Diangkat menjadi CASN, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya;
    Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA dan Madrasah, atau
    Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

  • AHY Sebut KIM Semakin Solid dan Kuat

    AHY Sebut KIM Semakin Solid dan Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA–Partai Demokrat menilai bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ada di bawah Presiden Prabowo Subianto kini semakin kuat dan tidak bisa digoyahkan siapa pun.

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto kini telah membawa KIM ke dalam semangat baru. 

    Menurut AHY, sikap tegas Presiden Prabowo  Subianto tersebut tidak hanya terlihat saat Pilpres 2024 saja, tetapi setelah memegang kendali pemerintahan.

    “Jadi saya rasa ini memperkokoh komitmen KIM sejak masa kampanye ketika menang dan sampai hari ini pemerintahan, ini bisa menjadi kekuatan sendiri bagi kita sebagai anggota koalisi,” tutur AHY di Jakarta, Minggu (16/2).

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat bakal terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Dia juga optimistis jika Presiden Prabowo Subianto bisa membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin baik.

    “Pertama melanjutkan Indonesia bisa yang semakin baik ekonominya, tumbuh dengan baik tapi juga kesejahteraan masyarakatnya meningkat di berbagai sektor. Baik sektor pangan, energi, dan SDM,” katanya.

    Selain itu, AHY juga berharap KIM semakin solid dan mendukung semua visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Partai Gerindra bersama KIM di dalam pemerintahan merah putih yang beliau pimpinan sebagai presiden untuk sama-sama kita menyatukan barisan mewujudkan semua yang jadi visi dan misi beliau,” ujar AHY.

  • Anak Pramono Anung: Tak Ada Persiapan Khusus jelang Pelantikan jadi Bupati Kediri

    Anak Pramono Anung: Tak Ada Persiapan Khusus jelang Pelantikan jadi Bupati Kediri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramono alias Mas Dhito mengakui dirinya dan ayahnya, Pramono Anung tak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan Kepala Daerah pada 20 Februari mendatang.

    Hal ini dia sampaikan seusai mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    “Siapa ya bapaknya? Enggak ada persiapan yang gimana-gimana karena saya dan bapak saya tidak pernah punya ambisi apapun,” tuturnya.

    Dia menegaskan, baik dia ataupun ayahnya tak pernah memiliki ambisi tersendiri. Bahkan, dia menyebut ayahnya kala itu baru mendaftar sebagai calon gubernur sehari setelah dirinya mendaftar calon bupati.

    “Mungkin teman-teman media tahu bapak saya mendaftar satu hari pasca-pendaftaran [saya]. Jadi, kami tidak punya ambisi politik, enggak ada persiapan yang gimana-gimana,” ungkapnya.

    Di sisi lain dia menjelaskan sebagai petahana atau memasuki periode keduanya menjabat Bupati Kediri, hal utama yang tentunya menjadi perhatian adalah pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    “Pertama, pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastrutur. Jadi, itu yang kita akan lanjutkan,” ucapnya.

    Saat ini, lanjutnya, Kabupaten Kediri memiliki bandara baru dan pihaknya paham bahwa dalam membangun bandara tak hanya sekadar bandaranya saja, tetapi harus ada infrastruktur penunjangnya.

    “Maka harapannya di bagian selatan pulau Jawa Timur Kabupaten Kediri bisa jadi episentrum baru di Jawa, dengan adanya bandara, jalan tol, dan berbagai hal yang kita kerjakan termasuk stadion dan lapangan golf,” pungkasnya.

  • Wapres Gibran Minta Kader Partai Gerindra Dukung Program Presiden Prabowo

    Wapres Gibran Minta Kader Partai Gerindra Dukung Program Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kader Partai Gerindra  untuk mendukung penuh program Prabowo Subianto.

    Gibran juga tidak lupa turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 kepada Partai Gerindra yang merayakannya kemarin. Dia juga mengapresiasi Partai Gerindra yang selama ini turut membangun Indonesia

    “Dirgahayu Partai Gerindra,” tuturnya di Jakarta, Minggu (16/2).

    Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga memiliki program yang sangat bagus untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu, Gibran minta seluruh kader Partai Gerindra agar terus memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Semangat terus Partai Gerindra, dukung visi misi pak presiden,” katanya.

    Gibran juga sempat menghadiri acara HUT Partai Gerindra yang digelar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Gibran hadir bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dan para ketua umum partai politik Indonesia serta para menteri dan kepala lembaga.

  • Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Segera Digelar

    Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Segera Digelar

    Bisnis.com, JAKARTA — Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan mengatakan pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputeri dan Presiden Prabowo Subianto bakal digelar dalam waktu dekat.

    Puan mengungkapkan jika melihat kondisi dan perkembangan politik Indonesia saat ini, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa segera dilakukan. Sayangnya, Puan masih merahasiakan kapan pertemuan politik itu akan dilakukan oleh kedua tokoh nasional tersebut.

    “Insya Allah secepatnya ya,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (16/2).

    Tidak lupa, Puan juga turut mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030 nanti.

    Puan juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Partai Gerindra yang telah memasuki usia ke-17 tahun di Indonesia.

    “Selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra yang ke-17, semoga semakin jaya dan saya juga mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo yang sekaligus ketua umum Partai Gerindra yang dipilih kembali dan ditetapkan kembali menjadi ketua umum. Selamat,” katanya.

    Sebelumnya, Kongres Luar Biasa Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat. 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan para kader mendorong Prabowo kembali menjabat ketum dan ketua dewan pembina partai. Prabowo disebut menerima aspirasi tersebut.

  • KPK Panggil Hasto Pekan Depan, Kuasa Hukum Buka Peluang Praperadilan Lagi

    KPK Panggil Hasto Pekan Depan, Kuasa Hukum Buka Peluang Praperadilan Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pekan depan usai permohonan praperadilannya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

    Sebagaimana diketahui, PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Hasto terkait dengan status tersangka pada dua kasus di KPK tidak dapat diterima. Dengan demikian, dia tetap berstatus tersangka. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Hasto dalam waktu dekat. Dia menyebut kemungkinan besar Hasto akan dipanggil untuk diperiksa pekan depan. 

    “Kemungkinan besar pekan depan,” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Saat ditanya kapan Hasto akan ditahan, Tessa menyebut wewenang dan penilaian berada pada tim penyidik. Dia menjelaskan bahwa upaya penahanan perlu kelengkapan syarat formil dan materiil. 

    “Penyidik memiliki penilaian apakah yang bersangkutan itu saat ini harus segera ditahan atau memang ada hal-hal yang dibutuhkan dalam hal ini mungkin diperlukan dokumen-dokumen atau hal-hal lain yang oleh yang bersangkutan untuk dimintakan, dibawa oleh yang bersangkutan kepada penyidik,” tuturnya. 

    Terpisah, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menyatakan bahwa kliennya bakal datang pada pemeriksaan yang dijadwalkan apabila dipanggil secara patut. Namun, dia mengaku belum mendapatkan informasi apabila sudah ada panggilan KPK yang diterima. 

    “Saya belum dapat informasi adanya panggilan,” ungkap Maqdir melalui pesan singkat ke wartawan. 

    Peluang Praperadilan Lagi

    Adapun usai kalah dalam praperadilan, pihak Hasto mengaku tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan permohonan praperadilan lagi. 

    Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, mengatakan bahwa putusan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan tidak mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan. Hakim tidak menerima permohonan tersebut karena secara administratif tidak memenuhi syarat. 

    Menurut Ronny, hal itu karena adanya pertimbangan Hakim bahwa pihak Pemohon tidak seharusnya mengajukan satu permohonan terkait dengan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Yaitu terkait dengan kasus pengembangan suap penetapan anggota DPR 2019-2024, dan dugaan perintangan penyidikan. 

    “Namun menurut kami sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama. Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” kata Ronny melalui keterangan tertulis. 

    Ronny menyebut pertimbangan Hakim dalam putusan yang dibacakan, Kamis (13/2/2025), belum menyentuh objek pengujian soal penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. 

    Untuk itu, lanjutnya, tim hukum PDIP akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan Hakim. 

    “Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa, ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” tuturnya. 

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengaku pihaknya siap apabila kubu Hasto akan mengajukan praperadilan lagi. 

    “Ya kita hadapi, biasa dalam beberapa perkara juga ada yang beberapa kali mengajukan praperadilan,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. 

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari temohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Djuyamto dalam amar putusannya, Kamis (13/2/2025).

    Djuyamto memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Dia menyebut dua surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang digugat kubu Hasto di PN Jakarta Selatan merupakan dua tindak pidana berbeda. 

    Hakim berpendapat bahwa Hasto harusnya tidak menggabungkan dua gugatan tindak pidana ke dalam satu permohonan praperadilan. 

    “Hakim berpendapat permohonan Pemohon seharusnya diajukan dalam dua praperadilan, bukan satu permohonan,” tutur Djuyamto. 

    Sebelumnya, sidang praperadilan Hasto digelar perdana pada 5 Februari 2025. KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. 

    Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron.

  • Resmi Terima KTA Gerindra, Ahmad Luthfi: Prinsipnya Loyalitas ke Pak Prabowo

    Resmi Terima KTA Gerindra, Ahmad Luthfi: Prinsipnya Loyalitas ke Pak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi mengakui dirinya memang sudah menjadi kader Gerindra saat maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Bahkan dia menuturkan Partai Gerindra adalah partai pertama yang mendorong dan mengusungnya untuk maju dalam hajat rakyat lima tahunan itu. 

    “Saya daftar [Pilkada] sudah menjadi kader Gerindra. Pertama saya daftar untuk masuk politik yang mengusung dan mendorong pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Tengah adalah Gerindra, sampai kemarin kita mendapatkan kartu anggota,” ujarnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Kendati demikian, eks Kapolda Jawa Tengah (Jateng) ini enggan membeberkan apakah ada jabatan khusus yang diembannya di Partai Gerindra atau tidak.

    Dia hanya menyebut bahwa dirinya adalah anggota Gerindra dan dirinya siap menjalani apapun penugasan yang diberikan oleh Ketua Umum sekaligus Presiden RI, yakni Prabowo Subianto.

    “Pokoknya anggota Gerindra. Prinsip kita loyalitas kepada Pak Presiden dalam hal ini Bapak Prabowo. Saya dikasih apapun siap,” ujarnya.

    Luthfi juga menampik adanya arahan khusus dari Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia hanya mengemukakan semuanya cukup mengalir apa adanya.