Category: Bisnis.com Nasional

  • Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru 100 hari lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, elite Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) telah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

    Keputusan tersebut diambil usai Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam KLB tersebut menelurkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. Selain itu, Partai berlogo burung Garuda itu juga menetapkan Prabowo untuk kembali menjadi Capres pada 2029. 

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘InsyaAllah’ tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Muzani Kamis (13/2/2025).

    Sehari berselang, Prabowo pun menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengundang para pertinggi partai politik (parpol) koalisi untuk bertemu. Terpantau Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir sejak pagi hari. 

    Selain itu, datang pula Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY datang mewakili putranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhalangan hadir. 

    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan agar semua pihak dapat saling membantu dalam upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

    SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” tandas SBY.

    Tak hanya mantan Presiden, sejumlah elite parpol pun merasa puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu dalam 4 bulan atau 100 hari masa kerjanya sebagai Presiden.

    Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan juga menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    Di sisi lain, Prabowo pun merespons permintaan dari kader Partai Gerindra agar kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Dia menegaskan dirinya tidak akan maju lagi jika dalam masa pemerintahannya jika gagal memenuhi kepercayaan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Sabtu (15/2/2025). Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), para pimpinan partai politik di Indonesia, serta anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa ambisinya bukan untuk memimpin demi kepentingan pribadi, melainkan demi kejayaan Indonesia.

    “Dari kecil saya hanya ingin lihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri. Gak ada,” katanya.

     Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.Perbesar

    Koalisi Permanen Prabowo 

    Dukungan lain juga diberikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pimpinan negara terkuat di dunia.

    Meskipun tak sama sekali menyebut dukungan terhadap dua periode tetapi menurutnya penerima tongkat estafet kepemimpinan setelahnya begitu kuat dan dipercaya masyarakat dalam memimpin negara. Hal itu berdasarkan data survei kinerja 100 hari yang memperoleh capaian 80,9% dan dukungan parlemen yang juga mencapai diatas 80%.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di Parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” ujarnya dalam sabutan saat ulang tahun Ke-17 Partai Gerindra, Minggu (16/2/2025).

    Jokowi membandingkan pada saat dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu, yang mana peringkat oleh lembaga survei sebesar 62%. Selain itu, Jokowi melanjutkan lebih jauh, kekuatan Prabowo di atas pimpinan negara lainnya. sehingga dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, satu persatu program- program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” tandas Jokowi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik dan akan berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di HUT Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Terlalu Dini Bahas Pilpres 2029 

    Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai bahwa wacana pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2029 masih terlalu dini. Keputusan ini dianggap prematur, mengingat masa pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan 100 hari dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, menyebut bahwa keputusan permanennya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu strategi Prabowo untuk memastikan dukungan politik yang solid sebagai tiket untuk maju pada 2029.

    “Soal koalisi Indonesia Maju yang dipermanenkan, ini salah satu cara Prabowo untuk memastikan partai-partai pengusung tetap solid dan tegak lurus mendukung pemerintahan. Prabowo ingin punya tulang punggung partai utama yang satu suara, garis komando, tanpa banyak perdebatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung kebijakan strategis dan mengcounter isu-isu negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Permanennya KIM ini juga menjaga level kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, agar tidak ada perpecahan di internal koalisi,” tambahnya.

    Namun, Pangi juga mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko menghilangkan ruang diskusi dan kritik dalam koalisi. Jika Prabowo ingin mengambil kebijakan tidak populer, seperti pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, tidak akan ada perdebatan panjang di internal.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai permanennya Koalisi KIM sangat dibutuhkan oleh Gerindra dan partai koalisi sebagai bentuk jaminan solidaritas menjelang Pilpres 2029.

    “Ini untuk memastikan anggota koalisi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi dengan keputusan MK yang memungkinkan setiap partai mengusung capresnya sendiri. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan makin kompleks, sehingga dibutuhkan dukungan yang solid,” ujar Ray.

    Dia juga menyoroti bahwa dalam rekomendasi Gerindra untuk Pilpres 2029, nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebut sebagai cawapres, membuka kemungkinan bagi Prabowo untuk menggandeng tokoh lain sebagai pendampingnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo tegas menilai bahwa wacana pencalonan Prabowo terlalu dini dan terkesan terburu-buru.

    “Publik akan membaca ini sebagai langkah yang terlalu dini. Saya pikir terlalu buru-buru jika Gerindra sudah menyatakan Prabowo akan maju lagi di 2029. Ini memang hak partai, tetapi terlalu cepat,” kata Karyono.

    Menurutnya, Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti makan siang gratis, pemotongan harga token listrik, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat lainnya.

    Apalagi, kata Karyono, pernyataan Gerindra ini cukup disayangkan karena muncul ketika dinamika politik yang masih terus berkembang dan belum matang di era kepemimpinan Prabowo untuk memastikan soliditas koalisinya dan menjaga momentum dukungan publik.

    “Gaya pidato Prabowo yang selalu berapi-api dan kebijakan populisnya memang menarik perhatian, tetapi periode pemerintahannya baru dimulai. Sebaiknya fokus pada kinerja dulu sebelum bicara soal Pilpres 2029,” pungkas Karyono.

  • Ratusan Polisi Kawal Demo Ojol di Depan Kemnaker Hari Ini (17/2)

    Ratusan Polisi Kawal Demo Ojol di Depan Kemnaker Hari Ini (17/2)

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 365 personel terkait aksi demonstrasi pengemudi ojok online (ojol) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (17/2/2025). 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ratusan personel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan dan pihak terkait lainnya.

    “365 personel polisi diterjunkan [untuk mengamankan demo ojol],” ujarnya saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    Dia mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Artinya, penerapannya itu bergantung pada eskalasi kendaraan bermotor di lapangan.

    “Rekayasa lalu lintas situasional,” pungkasnya.

    Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi dan Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan pengemudi ojol bakal melakukan demo hingga melakukan aksi off bid atau mematikan aplikasi secara massal. 

    Adapun, para driver ojol juga menuntut tunjangan hari raya (THR) untuk dapat diberikan sebesar 1 ulan upah minimum provinsi (UMP) dan diberikan H-30 sebelum hari raya.

    “Hari ini, Senin 17 Februari 2025, kami Aliansi Tuntut THR Ojol menuntut THR untuk ojol, taksol [taksi online] dan kurir dengan melakukan aksi di Kemnaker dan di seluruh kota Indonesia dengan melakukan aksi off bid [matikan aplikasi] massal,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

  • BEM SI Gelar Demo ‘Indonesia Gelap’, Desak Adili Jokowi dan Evaluasi Kabinet Merah Putih

    BEM SI Gelar Demo ‘Indonesia Gelap’, Desak Adili Jokowi dan Evaluasi Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut diketahui dilakukan di daerah dan di nasional.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, aksi unjuk rasa digelar di daerah masing-masing pada Senin (17/2/2025) hingga Selasa (18/2/2025) dan nantinya di pusat nasional pada Rabu (19/2/2025) hingga Kamis (20/2/2025).

    “Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat,” tulis dokumen itu yang dikutip pada Senin (17/2/2025).

    Dokumen yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Herianto ini menyebut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila harus diimplementasikan dengan sebenar-benarnya pada rakyat Indonesia.

    “Oleh karena itu saatnya #AdiliJokowi dan evaluasi total kabinet merah putih yang berada di bawah pimpinannya Prabowo Gibran,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.

    Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI.

    “Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset,” tutur Herianto.

  • Prabowo Panggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus ke Istana

    Prabowo Panggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, ke Istana Kepresidenan pada Senin (17/2/2025). 

    Pertemuan ini memicu spekulasi mengenai berbagai isu strategis yang tengah dihadapi pemerintah.

    Saat ditemui usai pertemuan, Aris Marsudianto menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan arahan langsung dari Presiden terkait berbagai isu krusial.

    “Ya, dipanggil aja diberikan petunjuk,” ujarnya singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025)

    Ketika ditanya apakah dirinya memberikan laporan tertentu kepada Presiden, Aris hanya menyebut bahwa diskusi mereka berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

    “Ya, adalah diberikan petunjuk, tentang segala macam. Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintahan yang bersih. Seperti itu aja, yang ringan-ringan aja,” tuturnya.

    Menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet, Aris enggan berspekulasi dan menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.

    “Tidak, itu nanti beliau lah. Saya hanya diberikan petunjuk aja, seperti biasa lah. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, ditegakkan, hukum yang benar ya, ilegal mining, ilegal lobbying, dan lain sebagainya harus diberantas dengan baik,” tegasnya.

    Aris juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

    “Sinergi dengan beberapa lembaga/kementerian penegakan hukum harus solid, segala macamnya. Saya rasa itu aja, nanti tunggu aja, masih banyak yang dipanggil,” pungkas Aris.

  • Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Ojol Demo Besar-besaran Minta THR, Menaker Yassierli Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan tunjangan hari raya (THR) yang menjadi bagian unjuk rasa atau demo dari pengemudi ojek online (ojol). 

    Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja maupun pengusaha guna mencari solusi terbaik terkait aspirasi tersebut. 

    “Ya sebenarnya kan sebelum demo, kami sudah bertemu beberapa kali dengan perwakilan pekerja. Kemudian, kami juga sudah dua kali bertemu dengan pengusaha. Mereka berjanji bahwa akan menyambut aspirasi ini dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

    Mengenai solusi bagi pengemudi ojol, Yassierli menjelaskan bahwa pihak pengusaha telah memahami permintaan tersebut dan sedang berupaya mencari formula terbaik untuk pemberian THR. 

    “Pengusaha juga sudah memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya. Itu yang kita tunggu nanti,” imbuhnya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada solusi konkret terkait hal ini, Yassierli menyebutkan bahwa pihaknya masih berupaya memastikan agar pengusaha memahami aspirasi para pengemudi ojol. 

    “Konkritnya, ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol terkait THR ini. Masalahnya sekarang pada besaran dan formulanya seperti apa. Itu yang sedang kami bahas,” katanya. 

    Kendati demikian, Yassierli berharap bahwa pengusaha dapat segera merealisasikan agar pengemudi ojol dipastikan akan mendapatkan THR,

    “Kami berharap begitu,” tegasnya.

     Adapun, mengenai target penyelesaian formula THR bagi ojol, Yassierli berharap dapat segera difinalisasi dalam waktu dekat.

    Dengan adanya pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan pengusaha, para pengemudi ojol kini menanti keputusan final terkait hak mereka untuk mendapatkan THR. 

    “Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan, mereka [pengusaha] harus ada simulasi yang harus dipersiapkan. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, finalisasi akan dilakukan bersama pengusaha,” pungkas Yassierli.

  • 40 Menteri dan Mantan Presiden Bakal jadi Pembicara di Retreat Kepala Daerah

    40 Menteri dan Mantan Presiden Bakal jadi Pembicara di Retreat Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan akan ada sekitar 40 menteri yang menjadi pemateri dalam kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah.

    Tak hanya para menteri di Kabinet Merah Putih, dia juga menyebut nantinya akan ada presiden terdahulu yang juga menjadi pembicara dalam agenda tersebut. 

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widyaiswara dari Lemhannas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan Presiden yang akan berbicara,” katanya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Akan tetapi, Bima enggan mengungkap siapa ‘mantan’ presiden yang dimaksud. Dia hanya mengatakan lihat saja nanti dan kemungkinan akan diumumkan.

    Dilanjutkan dia, ada beberapa hal pokok yang menjadi materi pembekalan kepala daerah nanti. Pertama, materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah. Ini diperlukan lantaran latar belakang kepala daerah tak semuanya sama dan tak semuanya memiliki pemahaman politik pemerintahan.

    Kedua, materi untuk memahami Asta Cita Prabowo-Gibran. Hal ini penting karena mencakup soal makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan, hingga kesehatan. 

    “Ketiga, ini yang nggak bisa pakai zoom yaitu pembangun chemistry, emotional bounding. Kami, Kabinet Merah Putih, ketika di sana menjadi lebih kenal, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu, cepat sekali koordinasinya,” urainya.

    Maka demikian, Bima berpandangan jika nanti kepala daerah sudah saling mengenal dan akrab, akan mudah berkoordinasi dalam banyak hal.

    Keempat, eks Wali Kota Bogor ini menyebut akan ada materi soal pengelolaan dana dari pusat yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi. Makanya kemudian nanti ada KPK, Kepolisian, BPK, BPKP, untuk mengawal itu,” ujarnya.

    Tak hanya empat hal pokok tadi, Bima turut berujar akan ada materi-materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” pungkasnya.

  • Ternyata, Jokowi Pernah Bicara soal Angka 8 yang Identik dengan Prabowo Subianto

    Ternyata, Jokowi Pernah Bicara soal Angka 8 yang Identik dengan Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Prabowo Subianto mengatakan bahwa angka 8 menjadi tanda dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia (RI).

    “Saya mungkin ditakdirkan untuk menjadi Presiden ke-8,” kata Prabowo di arena HUT Gerindra ke-74, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Menurutnya, angka 8 menjadi “keramat” bagi dirinya, yang dimulai saat ia diberikan sandi 08 saat menjadi anggota tentara aktif.

    Kemudian keberuntungan angka 8 juga terlihat saat ia terpilih dan dilantik menjadi presiden. Penjelasannya dari 2024 terdapat angka 2,2 dan 4. Alhasil, jika ditambahkan bakal berjumlah 8.

    “2 Ditambah 2 tambah 4 [jadi] 8. Bukan aku yang atur loh, saya enggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur, ini sudah tondo-tondo,” tandasnya.

    Ternyata, keterkaitan angka 8 dengan Prabowo juga pernah disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra ada Agustus 2024.

    “Dahulu saya sering bertanya-tanya mengapa Pak Prabowo selalu dikaitkan dengan 8? Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir sepertinya memang betul bahwa 8 itu memang identik dengan Bapak Prabowo,” kata Jokowi yang saat itu masih menjabat presiden, dikutip dari Antara.

    Jokowi pun mengatakan bahwa angka 8 juga menjadi tanda keberlanjutan karena tidak adanya garis putus.

    “Berarti 8 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi 8 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. Dan selama 5 tahun ke depan, akan memimpin upacara HUT Kemerdekaan Indonesia, yang tahun depan ke-80. Tahun depannya lagi 81. Tahun depannya lagi 82. Tahun depannya lagi 83 dan selanjutnya 84, dan selanjutnya. Semuanya memakai angka 8,” katanya.

  • Kemendagri Sebut Ada Mantan Wapres Bakal jadi Pembicara Pembekalan Retreat Kepala Daerah

    Kemendagri Sebut Ada Mantan Wapres Bakal jadi Pembicara Pembekalan Retreat Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut bakal ada mantan presiden yang akan berbicara sebagai pemateri dalam retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Bima mengatakan bahwa pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025) sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    “Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata dia dilansir dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kendati demikian, Bima enggan memerinci mantan presiden dimaksud. Dia mengatakan nama dari mantan presiden yang menjadi pembicara dalam retreat tersebut akan diberi tahu kemudian.

    “Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

    Menurut Bima, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

    Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata dia.

    Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

    Menurut Bima, kegiatan retreat kepala daerah ini tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

    “Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

    Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

    Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2/2025). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

  • Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Respons Menaker di Tengah Ancaman Demo Tuntut THR Buat Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (driver ojol) yang menuntut hak tunjangan hari raya (THR). Adapun, aksi demonstrasi ini bakal dihelat di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para driver ojol besok, Senin (17/2/2025), merupakan hak setiap warga negara. Selain itu, dirinya juga menghargai aksi tersebut.

    “Kami tentu sangat menghargai langkah mereka tersebut. Bagaimanapun hak menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi,” kata Yassierli kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Yassierli juga meyakini aksi unjuk rasa driver ojol yang menuntut hak THR akan berjalan kondusif dan konstruktif.

    Adapun pada pekan lalu, Yassierli mengeklaim bahwa secara terpisah Kemnaker sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan perwakilan driver online dan kurir online dari lintas organisasi-serikat pekerja.

    Selain itu, Kemnaker juga sudah dua kali mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan pengusaha aplikasi digital platform untuk mendengarkan aspirasi driver ojol terkait kebijakan THR.

    Adapun, Menaker Yassierli memastikan pemerintah melalui Kemnaker akan mengeluarkan kebijakan perihal THR untuk driver ojol dalam waktu dekat.

    “InsyaAllah kami sangat memahami aspirasi mereka dan tentunya dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan aspirasi mereka tersebut,” tuturnya.

    Demo Tuntut THR

    Dihubungi terpisah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati membenarkan bahwa para pengemudi online akan menggelar demo untuk menuntut THR pada besok, Senin (17/2/2025).

    “Iya [driver ojol akan melakukan demonstrasi], tuntutan utama soal THR,” kata Lily kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Selain THR, tuntutan aksi lainnya adalah terkait potongan yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Serta, menuntut untuk menghapus upah murah pada program layanan Aceng dan Slot.

    “Ada program namanya Aceng, upahnya murah jarak jauh maupun dekat Rp5.000. [Layanan] Slot itu ada aturanya per wilayah dan per jam, kalau tidak mengikuti wilayah dan jam yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    Lily menyebut bahwa program ini bersifat memaksa para driver ojol untuk bekerja di tempat atau wilayah lain dan jauh dari lokasi rumah. “Padahal tidak semua wilayah ramai dan diupah murah,” ungkapnya.

    Tak Punya Dasar Hukum

    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak memandang bahwa tuntutan THR untuk driver ojol tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, banyak driver ojol yang bekerja sebagai pekerjaan sampingan.

    “Tuntutan THR belum ada landasan hukumnya. Siapa saja yang berhak mendapat THR? Banyak pengemudi online sebagai kerja sambilan atau kerja tambahan,” kata Payaman kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Menurutnya, SPAI lebih baik mendorong pemerintah mempertemukan kedua belah pihak, yakni para wakil pengemudi online dengan provider untuk menyepakati hubungan kerja, bukan melakukan aksi demonstrasi menuntut THR.

    Untuk itu, Payaman menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengatur hubungan kerja antara pengemudi online dengan provider.

    Dia menjelaskan, jika hubungan kerja kedua pihak disebut bermitra, maka pengemudi dan provider adalah pengusaha. Artinya, lanjut dia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk pembayaran iuran BPJS dan persentase bagian pengemudi.

    “Demikian juga bila hubungan kerja mereka sebagai pemberi kerja dan pekerja bagi hasil, disepakatilah hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk THR,” pungkasnya.

  • Bima Arya ungkap Alasan Retreat Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

    Bima Arya ungkap Alasan Retreat Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan alasan kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah hanya dilakukan 7 hari dari yang semula 14 hari.

    Bima mengemukakan bahwa awalnya retreat ini hendak dilakukan selama 14 hari dan juga melibatkan seluruh wakil kepala daerah, sehingga wakil tak hanya bergabung saat menjelang hari akhir saja.

    Namun, hal itu tak dapat terlaksana lantaran ada tiga hal yang mendasari retreat hanya bisa dilakukan 7 hari. Yakni karena efisiensi, supaya kepala dan wakil kepala daerah bisa cepat bekerja, serta keterbatasan tempat.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Adapun bekas Wali Kota Bogor itu menjelaskan bahwa tenda yang ada tak bisa memuat hingga seribu kapasitas, sehingga harus mencari lagi tambahannya. 

    Maka demikian, Bima berujar untuk sementara ini tahapan yang bisa dilakukan adalah wakil kepala daerah hanya bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan, tentu dengan rencana yang berbeda nanti ke depan,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).