Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Bukan Dicopot Prabowo, Satryo Brodjonegoro Mengaku Mengundurkan Diri

    Bukan Dicopot Prabowo, Satryo Brodjonegoro Mengaku Mengundurkan Diri

    Bisnis.com, JAKARTA — Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Dia menyebut pada pukul 14:00 WIB tadi, dirinya telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Mendiktisaintek ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Berarti saya sudah mengundurkan diri, perasaan ikhlas saya karena sudah menjalankan tugas selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh menteri baru,” katanya di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025) sore.

    Satryo enggan membeberkan hal apa yang dirinya titipkan kepada Mendiktisaintek baru, Brian Yuliarto. Akan tetapi, dia menekankan Brian sudah mengetahui semua ilmunya, sehingga tak ada masalah tertentu.

    Lebih jauh, Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB pada 1992 ini membeberkan rencana selanjutnya setelah tak lagi mengemban jabatan di pemerintahan.

    Dia mengeklaim memiliki banyak pekerjaan karena ilmuwan tak habis-habis kerjaannya. Tak harus mengemban jabatan tertentu, terpenting punya karya yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

    “Saya banyak pekerjaan, ilmuwan kan nggak habis-habisan kerjaannya. Pokoknya kalau kita memang punya pengetahuan, kemauan, pasti bisa kerja,” pungkasnya.

    Pelantikan Brian Yuliarto

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Rabu (19/2/2025). Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjenegoro. 

    Pelantikan pejabat negara hari ini merupakan perombakan atau reshuffle perdana yang dilakukan Prabowo di Kabinet Merah Putih setelah lewat 100 hari pertama pemerintahan.

    “Mengangkat Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan sore ini.

  • Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah dalam proses finalisasi.

    Data tunggal itu akan menjadi referensi untuk seluruh program pembangunan hingga bantuan pemerintah, termasuk subsidi. 

    Adapun DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. 

    Amalia, yang baru dilantik menjadi Kepala BPS definitif hari ini, mengatakan bahwa lembaganya ditugaskan untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran data tersebut. 

    “Sehingga nanti pensasaran program pembangunan menggunakan satu referensi yg sama,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan digunakan juga di antaranya untuk referensi sasaran bantua pemerintah. Seperti diketahui, bantuan pemerintah ada yang berbentuk m subsidi hingga bantuan sosial. 

    “Tentunya nanti Data Tungga Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah dan ini nanti akan terus dimutakhirkan,” kata mantan pejabat Kementerian PPN/Bappenas itu. 

    Amalia lalu menyebut data tersebut sudah dalam tahap final dan akan segera resmi digunakan oleh pemerintah. “Sudah final. Sudah proses final,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan DTSEN akan mulai digunakan pada kuartal II/2025 atau pada April, Mei, dan Juni 2025.

    Sementara, untuk saat ini masih akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Semua itu penggunaan utamanya pada kuartal kedua nanti,” kata Muhaimin beberapa hari lalu. 

    Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan rasa syukurnya karena kini Indonesia telah berhasil memiliki data tunggal. Dia pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu proses sinkronisasi data yang ada. 

    “Semoga dengan data tunggal ini semua pensasaran nasional, bantuan sosial, program perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat,” tutup Muhaimin.

  • KPK Resmi Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya!

    KPK Resmi Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, mbak Ita sapaan akrabnya Hevearita telah mengenakan rompi tahanan KPK lengkap dengan borgol di pergelangan tangannya pada 16.40 WIB.

    Selain mbak Ita, suaminya selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) juga ditahan dalam kasus ini.

    Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan dua sejoli itu ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

    “Bahwa terhadap Sdri HGR dan Sdr. AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari,” ujar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

    Sebagai informasi, selain Ita dan Alwin, KPK telah menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025. 

    Adapun, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

  • Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Yusuf Ateh Jadi Pejabat Definitif

    Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Yusuf Ateh Jadi Pejabat Definitif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Prabowo melantik Muhammad Yusuf Ateh menjadi Kepala BPKP, yang sebelumnya telah lebih dulu mengisi jabatan tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).

    “Terhitung sejak pelantikan, mengangkat Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan.

    Kemudian, Prabowo mengangkat Agustina Arumsari menjadi Wakil Kepala BPKP. Agustina sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

    “Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” bunyi Keppres pengangkatan Agustina.

    Kedua pimpinan BPKP itu pun membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Mereka resmi menjabat sebagai pimpinan tertinggi lembaga auditor internal pemerintah per hari ini.

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi penggalan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden akan melantik sejumlah pejabat negara sore ini.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (19/2/2025).

    Adapun sinyal reshuffle sudah disampaikan Prabowo belum lama ini. Ada dugaan menteri yang tidak seirama dengan visi-misi presiden bakal didepak. 

    Sinyal wacana reshuffle itu awalnya keluar dari lisan Prabowo langsung. Pada acara Harlah ke-102 NU, Rabu (5/2/2025), Kepala Negara mengaku tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di kabinet tidak mampu bekerja dengan baik.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Beberapa pejabat negara yang turut dilantik pada perombakan atau reshuffle perdana Kabinet Merah Putih hari ini meliputi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), serta pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).

  • Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat: Ini yang Ditunggu Publik!

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat: Ini yang Ditunggu Publik!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi masyarakat karena berani melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 100 hari masa pemerintahannya.

    Pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subiantosudah tepat.

    Jika ada menteri atau kepala lembaga yang tidak bisa kerja tancap gas mengikuti ritme kerja Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, maka pejabat tersebut harus dipecat.

    “Sudah pas perombakan [reshuffle kabinet] itu. Inilah yang ditunggu-tunggu publik, karena kabinet kan sudah 4 bulan,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (19/2).

    Dia menilai bahwa kedepannya jika ada menteri yang tidak mampu bekerja maksimal memberikan dampak positif ke masyarakat lagi, maka disarankan untuk segera dicopot dari jabatan

    “Karenanya kalau ada pembantu presiden yang tak perform, kinerjanya amburadul, kontroversial kebijakannya harus diganti,” katanya.

    Dia juga mengatakan bahwa perombakan menteri kali ini merupakan pengingat para pejabat agar tidak main-main saat bekerja untuk rakyat.

    “Reshuffle ini jadi momen penting di masa mendatang menteri-menteri yang lain tak beres kerjanya harus diganti,” ujarnya.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Rabu (19/2/2025). Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjenegoro.

    Selain itu, Prabowo juga melantik pejabat di lembaga tinggi negara, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) , Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

  • Prabowo Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Rabu (19/2)

    Prabowo Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Rabu (19/2)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terpantau menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024 yang digelar Rabu (19/2/2025). 

    Dikutip dari Antara, Prabowo tiba di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, pukul 09.45 WIB. Kedatangan Presiden disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto tepat di depan pelataran Balairung, kemudian keduanya berjalan bersama-sama menuju ruang transit.

    Beberapa menit setelahnya, Presiden RI didampingi Ketua Mahkamah Agung RI berjalan bersama-sama menuju ruang utama tempat berlangsungnya acara.

    Dalam rangkaian acara Laporan Tahunan MA hari ini, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan para hakim agung Mahkamah Agung RI, hakim ad hoc Mahkamah Agung RI, hakim-hakim agung dari negara-negara sahabat, sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, dan beberapa duta besar.

    Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan agenda rutin yang digelar oleh Mahkamah Agung. Kegiatan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Mahkamah Agung selama setahun terakhir kepada publik.

    Dalam acara laporan tahun ini, Mahkamah Agung mengangkat tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”.

    Dalam acara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto dijadwalkan menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan pencapaian-pencapaian MA lainnya.

    Dalam rangkaian acara, yang berlangsung sejak Selasa (18/2), Mahkamah Agung juga menggelar Pameran Kampung Hukum, yang menjadi ajang sosialisasi mengenai Mahkamah Agung dan produk-produk hukum.

    Pameran itu, yang rutin digelar oleh Mahkamah Agung tiap tahun sejak 2008, bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Mahkamah Agung, beserta tugas dan fungsi lembaga, kemudian berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

  • Mendikti Saintek Pastikan UKT Tak Naik, Anggaran Beasiswa-KIP Kuliah Tak Kena Efisiensi

    Mendikti Saintek Pastikan UKT Tak Naik, Anggaran Beasiswa-KIP Kuliah Tak Kena Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan pemangkasan atau efisiensi alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

    “Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/2/2025). 

    Kemdiktisaintek telah memeroleh penegasan dari Komisi X DPR saat rapat pada 12 Februari 2025 bahwa belanja pegawai dan belanja sosial serta layanan publik yang berdampak langsung ke masyarakat tidak terdampak program efisiensi anggaran belanja negara.

    Lebih lanjut, belanja sosial seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan antara DPR, Kementerian Keuangan, Kemdiktisaintek.

    Saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, pada Jumat (14/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa beasiswa dan tunjangan kinerja merupakan belanja yang tidak mengalami program efisiensi biaya pendidikan bukan termasuk dari pos-pos yang terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah.  

    “Sementara bantuan operasional PTN memungkinkan dilakukan efisiensi pada kegiatan yang masih dapat dilakukan upaya efisiensi. Saya menyarankan agar kampus tidak menaikkan uang kuliah tunggal [UKT],” ujar Sri Mulyani. 

    Terkait dengan KIP Kuliah, Menkeu memastikan tidak ada pemotongan alokasi anggaran. Alokasi anggaran pada 2025 sebesar Rp14,6 triliun rupiah untuk 1.040.192 mahasiswa penerima manfaat KIP-K. Untuk itu, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima KIP-K dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.

    Terkait dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), perguruan tinggi akan terdampak pada item-item belanja sesuai dengan kriteria aktivitas yang telah ditetapkan antara lain perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Langkah efisiensi ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi dalam peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2025.

    Selanjutnya, tunjangan kinerja akan diberikan kepada dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti.

    Pemberian tunjanan kinerja ini menunjukkan prioritas terhadap dosen yang paling membutuhkan dalam peningkatan kinerja mereka. Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat.

    “Kemdiktisaintek bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah efisiensi belanja sehingga berdampak positif pada implementasi program layanan langsung ke masyarakat,” tulis Kemdiktisaintek dalam keterangan resmi. 

  • Momen Kepala Daerah Diguyur Hujan Saat Gladi Bersih Jelang Pelantikan di Istana

    Momen Kepala Daerah Diguyur Hujan Saat Gladi Bersih Jelang Pelantikan di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan kepala daerah dikumpulkan di kawasan monumen nasional (Monas) untuk menjalani gladi bersih pelantikan serentak di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, mulanya kepala daerah terpilih itu serempak baris-berbaris di kawasan monas. Ratusan kepala daerah itu kompak mengenakan kemeja putih.

    Momen baris berbaris itu diiringi oleh hujan. Oleh sebab itu, tak sedikit dari mereka menggunakan tudung kepala atau topi. 

    Kemudian, setelah baris-berbaris dan mendapatkan sejumlah instruksi, ratusan kepala negara itu selanjutnya diseberangkan menuju Istana Negara untuk menjalani kegiatan selanjutnya.

    Di lain sisi, rekayasa lalu lintas di sekitar tampak lumayan padat. Namun demikian, kendaraan bermotor masih bisa melintasi jalan sekitar Istana Negara atau khususnya di Jalan Merdeka Utara. 

    Adapun, nantinya jalan di sekitar Istana Negara bakal diterapkan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan penerapan rekayasa lalu lintas itu dilakukan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas saat pelantikan.

    “Menjamin Kamseltibcar Lantas yang aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang akan melintas obyek pada kegiatan pelantikan kepala daerah,” ujar Latif kepada wartawan, Selasa (18/2/2025). 

    Dia menambahkan penerapan rekayasa lalu lintas itu bakal diterapkan 06.00 WIB. Oleh karenanya, dia meminta agar masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain selama pelantikan.

    Nah, berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat kepala daerah di sekitar Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) :

    1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni.

    2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.

    3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.

    4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih.

    5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.

    6. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir H Juanda.

    7. Arus lalu lintas dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru.

    8. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni.

    9. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmoni.

  • Viral #KaburAjaDulu, PDIP: Semoga Balik Lagi ke Indonesia

    Viral #KaburAjaDulu, PDIP: Semoga Balik Lagi ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly ikut menanggapi perihal ramainya tagar #KaburAjaDulu di media sosial.

    Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ini berharap anak muda yang mencari pengalaman di luar negeri untuk bisa kembali lagi ke Indonesia.

    “Kita berharap anak-anak bangsa kalau mereka untuk mencari yang terbaik, tapi tetap balik lagi ke Indonesia. Itu barang kali baik-baik saja, mencari pengalaman khususnya anak-anak muda,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Yasonna meyakini meski mereka ke luar negeri untuk mencari pengalaman, rasa nasionalisme mereka tetap teguh untuk Tanah Air.

    “Saya percaya nasionalisme mereka tetap teguh untuk bangsa ini. Nggak, nggak [hilang rasa nasionalis], saya berapa lama di Amerika, balik juga ke mari [Indonesia],” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, #KaburAjaDulu menggema setelah kemunculan keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah yang dinilai berdampak terhadap berbagai sektor. Salah satunya adalah dipangkasnya dana pendidikan. 

    Tagar semakin banyak digunakan untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah, setelah banyaknya informasi menggema mengenai pemutusan hubungan kerja.

    Tak terjangkaunya biaya pendidikan dan keterbatasan lapangan kerja akhirnya mendorong masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri.

  • Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan harapan dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Harapan ini, ujarnya, didasari dari sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain, yakni harus ada persatuan antara para elit partai.

    “Itu merupakan harapan dari Pak Prabowo. Bukan hanya sebagai presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Saras, sapaan akrabnya, berujar harapan Prabowo ini disampaikan dalam Rapimnas yang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan acara HUT Gerindra ke-17.

    “Harapan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa KIM Plus ini atau Koalisi Merah Putih ya Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi koalisi permanen,” ujarnya.

    Menurutnya, harapan tersebut sah-sah saja disampaikan Prabowo lantaran memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan arahan. 

    “Dan itu adalah tanggung jawab beliau yang kami sambut dengan bahagia, dengan senang hati. Kalau memang itu bisa kita jalankan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Saras juga menekankan soal check and balance atau keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, meski banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.

    Dia kembali menegaskan, sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini berbeda, yakni menganut musyawarah mufakat. Artinya, harus ada konsensus.

    “Jadi kalau kita bicara check and balance DPR dengan yang namanya eksekutif itulah check and balance. Kami sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah untuk mengawasi apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” urainya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan fungsi check and balance terhadap pemerintah tidak harus berasal dari partai politik.

    “Ya, memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. [misalnya] pers, itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda. Seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).