Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Jokowi Tanggapi Instruksi Mega, Minta Kepala Daerah PDIP Datang ke Retret Magelang

    Jokowi Tanggapi Instruksi Mega, Minta Kepala Daerah PDIP Datang ke Retret Magelang

    Bisnsi.com, JAKARTA -Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) memboikot retret di Magelang. 

    Jokowi mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan lantaran yang mengundang adalah presiden.

    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir di Antara, Jumat (21/2/2025).

    Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP mengimbau agar para kepala daerah tetap hadir. Dia juga mengingatkan para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan lain.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

  • Aksi Massa di Patung Kuda Singgung Keluarga Jokowi

    Aksi Massa di Patung Kuda Singgung Keluarga Jokowi

    Bisnis com, JAKARTA–Ratusan massa aksi yang kini tengah berkumpul di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat menyanyikan lagu ganyang fufufafa.

    Massa aksi marah dengan sikap aparat penegak hukum yang tidak pernah usut tuntas kasus fufufafa, meskipun sudah banyak laporan yang diterima.

    Tidak hanya itu, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa aksi juga berteriak agar Presiden RI ke-7 segera ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi.

    “Ganyang, ganyang, ganyang Fufufafa, ganyang Fufufafa sekarang juga,” teriak massa.

    “Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga,” massa kembali berteriak. 

    Adapun tuntutan massa aksi diantaranya yakni

    1.Segera sahkan UU Pro Rakyat yakni RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU PRT

    2.Tolak UU Anti Rakyat, diantaranya revisi UU TNI, Revisi UU Minerba, dan revisi UU Polri

    3.Melakukan evaluasi kebijakan diantaranya efisiensi anggaran, kabinet gemuk

    4.Batalkan kebijakan tentang multifungsi TNI-Polri, Inpres nomor 1 tahun 2025, dan pembangunan IKN Nusantara.

  • Karakter Animasi Si Juki Ikut Demo Prabowo-Gibran

    Karakter Animasi Si Juki Ikut Demo Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA–Karakter animasi Si Juki ikut melakukan aksi bersama Koalisi Masyarakat Sipil dan BEM SI yang digelar di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, seluruh pendemo yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut lebih memilih foto bergantian bersama karakter animasi Si Juki, sembari mendengarkan orasi.

    Pakaian gelap sengaja digunakan pendemo agar sesuai dengan tema demo siang ini yaitu Indonesia Gelap.

    Saat melakukan orasi, sejumlah massa juga menuliskan keresahan mereka di sejumlah pembatas beton yang dipasang oleh Polisi. Salah satu tulisan tersebut adalah Pidato lancar, pikiran macet.

    Tidak hanya itu, massa juga meneriakan keresahan mereka soal polisi yang tengah melarang lagu Band Sukatani dengan judul Bayar Bayar Bayar.

  • Jelang Peluncuran Danantara, Prabowo Panggil Menteri hingga Pandu Sjahrir

    Jelang Peluncuran Danantara, Prabowo Panggil Menteri hingga Pandu Sjahrir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara dan pengusaha untuk makan siang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21//2025), siang.

    Salah satu yang dibahas adalah soal Badan Pengelola Investaso Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. 

    Sebagaimana diketahui, BPI Danantara rencananya akan diluncurkan pada awal pekan depan, Senin (24/2/2025). Presiden pun telah melantik sejumlah pejabat Danantara ketika awal-awal masa jabatannya yakni Oktober 2024 lalu. 

    Salah satu menteri dan pejabat negara yang terlihat hadir siang ini yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marurar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang Presiden hari ini turut membicarakan soal Danantara. 

    “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenanm, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Ara irit bicara soal pembicaraan Presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, namun mengaku tidak boleh bicara. 

    “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu. 

    Di sisi lain, Ara mengungkap salah satu pihak yang hadir di pertemuan Presiden siang ini adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir. 

    Meski demikian, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan Presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara.

    “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya. 

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yan dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. 

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025.  

    Hal ini disampaikannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring di Dubai pada Kamis (13/2/2025). 

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujarnya dalam forum itu. 

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Rano Karno Bungkam soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil

    Rano Karno Bungkam soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Akmil

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno enggan menanggapi surat edaran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang berisi instruksi agar kepala daerah dari partai banteng tersebut tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Bang Doel, sapaan akrbanya, meminta agar pertanyaan terkait hal itu langsung ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    “Nah, itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang Wakil Gubernur bekerja, inilah tugas saya yang pertama,” ujarnya saat meninjau pengerukan Kali Krukut, Jakarta Selatan, dalam agenda blusukan perdananya, Jumat (21/2/2025). 

    Ketika ditanya apakah Gubernur Jakarta Pramono akan menghadiri retreat tersebut, Rano juga enggan memberikan jawaban pasti dan meminta agar pertanyaan ditujukan langsung kepada Pramono.

    “Itu tanya beliau [Pramono Anung],” jelasnya. 

    Sementara itu, Rano sendiri tidak merinci apakah akan menghadiri retreat atau tidak. Dia menegaskan tanggal undangan yang dia terima sebagai Wakil Gubernur bukan hari ini, Jumat (21/2/2025). 

    “Saya undangan retreat tanggal 27 [Februari 2025],” pungkasnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

    Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat tersebut. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, betul surat itu,” ujarnya.

  • Hasto Ditahan KPK, Megawati Titahkan PDIP Gaspol jadi Oposisi?

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Titahkan PDIP Gaspol jadi Oposisi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah berbulan-bulan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya resmi memakai rompi oranye dan ditahan dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Awalnya, Hasto tiba di gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada pukul 09.52 WIB. Dia mengenakan pakaian rapi dengan jas hitam dan kemeja berwarna putih. Hasto tak sendiri datang ke KPK, dia didampingi oleh kuasa hukumnya Maqdir Ismail hingga Ronny Talapessy dalam pemeriksaaan keduannya sebagai tersangka itu.

    Selang delapan jam kemudian atau tepatnya 18.09 WIB, pejabat tinggi di partai berlogo banteng itu keluar mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK lengkap dengan borgol ditangannya.

    Di depan pintu Gedung KPK juga nampak sejumlah anggota kepolisian dikerahkan untuk memberikan pengamanan ketat dalam momen penahanan Hasto tersebut. Ratusan simpatisan Hasto, yang juga kader PDIP, sudah berkumpul di depan gedung KPK. Mereka meneriakkan tuntutan atas kasus yang memimpa koleganya. 

    Usai ditahan, Hasto menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum yang ada. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dirinya terhadap hukum.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya di KPK dengan tangan terborgol.

    Dia menambahkan bahwa penahanan ini juga merupakan momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu meminta agar Komisi Rasuah bisa memeriksa Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Perbesar

    Megawati Bereaksi, PDIP jadi Oposisi? 

    Selang beberapa jam dari penahanan Hasto, para petinggi PDIP langsung menggelar konferensi pers di markas partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat.

    Ketua PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menegaskan tugas dan fungsi Sekjen PDIP saat kini dipegang langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    PDIP tidak akan menunjuk Plt Sekjen, meskipun Hasto Kristiyanto ditahan penyidik KPK terkait kasus gratifikasi dan merintangi penyidikan.

    “Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Bu Megawati,” tuturnya di DPP PDIP Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Komarudin Watubun meminta seluruh kader PDIP agar tetap bersiaga dan solid serta hadir ketika dibutuhkan oleh partai.

    “Semua kader PDIP harus tetap solid dan bersiaga ketika dibutuhkan,” ucapnya. 

    Di kesempatan terpisah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri secara tak terduga meneken surat untuk seluruh kader partai banteng. Megawati menyatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

    “Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Putri Proklamator Soekarno itu menjelaskan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) di dalam AD-ART PDIP juga telah dijelaskan bahwa Ketua Umum PDIP merupakan sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partal.

    “Maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” katanya.

    Bukan itu saja, Megawati pun memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Isi surat tersebut benar-benar serius. Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian surat resmi tersebut.

    Dikonfirmasi Bisnis, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat bercap logo PDIP dan bertanda tangan Megawati. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, betul surat itu,” ujarnya.

    Perbesar

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahannya kepada 961 orang kepala daerah masa jabatan 2025-2030 yang telah resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Prabowo tak banyak memberikah arahan. Dia menyebut akan segera bertemu lagi dengan ratusan kepala daerah itu di Magelang, untuk retreat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan bertemu saudara-saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat,” ujarnya di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/2/2025).

    Prabowo lalu berkelakar bahwa para kepala daerah yang ragu-ragu untuk mengikuti retreat bisa mengundurkan diri.

    “Yang ragu-ragu boleh mundur,” ujarnya sambil disambut tawa oleh peserta acara.

    Dengan ditahannya Hasto oleh KPK dan instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP agar tak mengikuti agenda retreat, akankah Megawati memantapkan diri menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran?

  • Hasto Ditahan KPK, PDIP Minta Kader Solid di Bawah Megawati

    Hasto Ditahan KPK, PDIP Minta Kader Solid di Bawah Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy meminta kepada seluruh kader tetap solid di bawah pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Dia juga meminta seluruh jajaran dan simpatisan partai berlambang banteng moncong putih tetap tenang menyikapi penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

    “Kepada seluruh kader, keluarga besar PDI Perjuangan kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis malam (20/2/2025).

    Selain itu, Ronny mengingatkan seluruh kegiatan dan aktivitas PDIP kini dipegang langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan jika pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses persidangan praperadilan yang telah terjadwal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Diketahui, sebelumnya Tim Hukum PDIP kembali memasukkan dua berkas perkara praperadilan terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

    “Kami akan tetap mengikuti praperadilan karena mekanisme praperadilan adalah hak hukum kami, dan pengadilan Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret nanti,” tegas Ronny.

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin pun menegaskan bahwa seluruh komando partai dipegang penuh oleh Megawati.

    “Ibu ketua umum tidak menunjukkan Plt. Sekjen [PDIP]. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” pungkas Komarudin.

  • Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai kegiatan retret kepala daerah tak akan menganggu efisiensi anggaran. 

    Jazilul menganggap retret adalah salah satu hal penting karena dapat menanamkan fondasi melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden.

    “Menurut saya tidak akan mengganggu pada efisiensi karena itu bagian penting. Menanamkan pondasi melalui retret, melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden, saya pikir itu tidak menyalahkan efisiensi karena itu pesan penting,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Banggar DPR RI ini berpandangan setiap presiden memiliki cara tersendiri untuk membangun kekompakan dalam pemerintahan.

    Dia melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto kebetulan berasal dari dunia militer, maka dari itu kerap kali kegiatannya bersifat militer.

    “Ya tentu setiap presiden memiliki pola, cara untuk membangun soliditas. Kebetulan memang Pak Prabowo ini berasal dari militer dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau militer itu kerap kali muncul,” ucapnya.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah akan digelar pada 21–28 Februari 2025, di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda ini akan diikuti oleh 505 peserta, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati.

    Adapun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menerangkan alasan wakil kepala daerah hanya akan bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).