Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Berkomentar Mengenai #KaburAjaDulu, Anies: Jangan Ragukan Nasionalisme Mereka

    Berkomentar Mengenai #KaburAjaDulu, Anies: Jangan Ragukan Nasionalisme Mereka

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengomentari tagar kabur aja dulu yang viral di dunia maya. Mantan orang nomor satu di Jakarta memberikan perspektif yang berbeda mengenai #KaburAjaDulu.

    Lewat akun media sosial X, Sabtu (25/2/2025), Anies justru mendorong para anak bangsa berkiprah di luar negeri untuk bisa berkompetisi di tingkat global.

    Anies menilai, meski Indonesia adalah bangsa yang besar secara literal namun belum cukup sering disebut. Kiprah anak bangsa di sejumlah bidang dan berperan strategis di perusahaan dunia belum cukup banyak dibicarakan.

    Anies membandingkan dengan negara India yang sudah banyak menjadi CEO, pemimpin, inovatortak tidak hanya di perusahaan Amerika Serikat dan Eropa, tapi juga di perusahaan besar banyak negara.

    “Bukan hanya di bisnis, tapi juga di panggung dunia. Kita butuh lebih banyak orang Indonesia di lembaga internasional—UN, WB, ICC, ICRC, dll. Juga lebih banyak ilmuwan kita di CERN, seniman kita di Broadway, musisi kita di London Philharmonic, sineas kita di Hollywood, tulis Anies yang menulis dari Qatar.

    “Dunia harus lebih mengenal Indonesia, bukan hanya sebagai negara, tapi sebagai kumpulan talenta yang bersinar di berbagai bidang. Saatnya anak bangsa berkiprah lebih luas, menjadi bagian dari perubahan global, ikut menentukan arah dan tujuan,” tambah Anies.

    Bagi Anies, para diaspora yang sedang berjuang di luar negeri justru memperkuat posisi Indonesia di dunia dan tidak perlu diragukan rasa cinta Tanah Airnya.

    “Kita butuh lebih banyak diaspora yang membawa nama Indonesia ke setiap penjuru dunia, mengharumkan bangsa lewat karya & kontribusi mereka. Keberadaan mereka bukan kehilangan bagi Indonesia, tapi justru memperkuat posisi kita di dunia. Tak perlu ragukan nasionalisme mereka.”

    “Mereka yang hari ini bekerja di perusahaan global, berkarya di panggung dunia, berjuang di laboratorium internasional, meniti dari bawah, ingat: Mereka bukan meninggalkan Indonesia, tapi mereka justru membawa serta dan menghadirkan Indonesia ke hadapan dunia.”

  • Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa ada 47 orang kepala daerah yang tidak hadir tanpa memberi kabar pada perhelatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, per sore ini, Jumat (21/2/2025).

    Pada konferensi pers yang digelar di Magelang, Jawa Tengah sore ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ada total 53 orang kepala daerah yang absen dalam perhelatan retret. Sebanyak 6 orang di antaranya menyampaikan surat izin. 

    “Kami mendapatkan data, ada enam ini telah menyampaikan surat izin kepada Panitia. Dari enam itu, lima itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga, sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara,” jelas Bima, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun Mantan Wali Kota Bogor itu lalu mengungkap bahwa 47 orang kepala daerah sisanya yang absen belum memberi kabar kepada panitia. Dia menyebut akan tetap menunggu kehadiran mereka yang belum hadir tanpa memberikan konfirmasi. 

    “47 belum hadir di sini. Ini masih kita dalami,” kata Bima. 

    Dengan demikian, ada 450 orang kepala daerah yang tercatat hadir di Akmil Magelang untuk melaksanakan retret satu minggu ke depan. Sebanyak 19 orang diberikan gelang merah karena kondisi fisiknya yang lemah baik sebab sakit atau pascaoperasi. 

    Bagi yang tidak hadir, terang Bima, kementerian tetap meminta agar ada yang menggantikan untuk ikut. Dia mengatakan bahwa hal itu penting karena retret menjadi acara untuk menyelaraskan program-program pusat agar bisa diterapkan di daerah. 

    Bima mengatakan bakal menunggu konfirmasi dari kepala daerah yang absen tanpa kabar sampai dengan malam ini. Dia menyebut bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota yang tidak hadir didorong untuk tetap mengirimkan wakilnya. 

    Lalu, apabila wakil kepala daerah juga berhalangan hadir, maka wajib untuk mengirimkan Sekretaris Daerah atau Sekda untuk tetap hadir di retret. 

    Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan belum bisa memastikan apabila 47 kepala daerah yang belum hadir itu termasuk kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar kepala daerah dari partai tersebut menunda berangkat ke Akmil Magelang.

    Namun, dia tidak menutup kemungkinan bahwa ada kader PDIP di antara 47 orang kepala daerah yang belum ada di Akmil, Magelang. 

    “Ya, harusnya sih ada ya [kader PDIP, red]. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja,” katanya. 

    Selanjutnya, papar Bima, kepala daerah yang tidak mengikuti retret kali ini bakal tetap diwajibkan ikut pada retret gelombang selanjutnya. Seperti diketahui, masih ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Bima menegaskan bahwa retret kepala daerah itu wajib diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota, meskipun harus di gelombang berikutnya.

    “Wajib ikut. Semuanya wajib. Penting ini,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Namun, pada hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat arahan kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Bendera ‘PSI Perseorangan’ Berkibar di Jakarta Pusat, Singgung PDIP?

    Bendera ‘PSI Perseorangan’ Berkibar di Jakarta Pusat, Singgung PDIP?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengakui bahwa pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan” merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowiisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai. 

  • 47 Kepala Daerah Tidak Hadiri Retret di Akmil Magelang

    47 Kepala Daerah Tidak Hadiri Retret di Akmil Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 47 kepala daerah tidak menghadiri acara retret di Akademi Militer alias Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, 
    456 kepala daerah dipastikan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Bima mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

    Dia juga menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.

    “Dari enam kepala daerah itu karena memang sakit jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Namun demikian, ia menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

    “Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten atau kota masing-masing, oleh karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya,” katanya.

    Ia menuturkan, kegiatan retret ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah serta memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lainnya.

    “Kemudian untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat dan untuk hal-hal lain, maka mengirimkan wakilnya,” katanya.

  • Pendemo Tetap Bertahan Hingga Pukul 21.00 WIB

    Pendemo Tetap Bertahan Hingga Pukul 21.00 WIB

    Bisnis.com, JAKARTA–Ratusan mahasiswa dari BEM SI tidak akan membubarkan diri hingga pukul 21.00 WIB malam ini.

    Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi duduk diam hingga pukul 21.00 WIB malam ini, meskipun ada beberapa oknum yang memulai anarkis dengan melemparkan petasan hingga molotov ke arah kepolisian.

    “Kami tetap bertahan dengan melakukan aksi duduk diam di patung kuda,” tuturnya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Tegar menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menemui pewarkilan Istana meskipun diundang. Menurutnya, ratusan mahasiwa yang dibawa tidak akan berunding dengan siapa pun.

    “Kami tidak berharap pihak istana menemui. Sekalipun kami di undang, kami tidak akan hadir dalam undangan tersebut. Kami tidak akan berunding dengan para pembohong yang duduk di istana,” katanya.

  • Jelang Malam, Pendemo Hancurkan CCTV Patung Kuda

    Jelang Malam, Pendemo Hancurkan CCTV Patung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA–Oknum pendemo merusak CCTV yang ada di belakang Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ada salah satu oknum pendemo yang mendadak memanjat tiang di belakang Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

    Setelah itu, pendemo yang mengenakan kacamata, berkaos hitam, celana jeans sobek dan penutup wajah itu mengambil CCTV yang tengah mengarah ke pendemo dan langsung merusaknya. 

    Kemudian, oknum pendemo itu langsung melarikan diri ke arah kerumunan pendemo untuk melanjutkan aksinya di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

    Hingga malam ini, para pendemo masih melakukan orasi sekaligus membacakan tuntutannya. Sementara itu, Polisi masih tetap dalam posisi bertahan dan belum berencana membubarkan massa aksi.

  • Hingga Malam Ini, Ratusan Pendemo Masih Memadati Patung Kuda

    Hingga Malam Ini, Ratusan Pendemo Masih Memadati Patung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA–Ratusan anggota BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil masih belum membubarkan diri dari Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, ratusan pendemo masih berdatangan dan memadati Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

    Koordinator Aksi juga sempat meminta para mahasiswa yang hadir untuk menghubungi orang tua masing-masing dan memberikan kabar sekaligus restu untuk berdemo malam ini.

    “Hubungi orang tua kalian dan minta restu perjuangan malam ini,” tutur koordinator aksi.

    Hingga malam ini, pihak kepolisian juga masih belum berencana membubarkan ratusan mahasiswa tersebut.

    Pasalnya, pihak kepolisian hanya memantau perkembangan aksi, sementara mobil Polisi untuk membubarkan massa aksi belum bergerak.

  • Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe terhadap urusan partai.

    Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar partai.

    “Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Kendati demikian, dia tak mengatakan apakah seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih yang menjadi kepala daerah akan mengikuti instruksi tersebut atau tidak.

    Termasuk, apakah nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati akan tetap berangkat ke lokasi retret atau tidak

    Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang terlebih dahulu. “Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) memboikot retret di Magelang. 

    Jokowi mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan lantaran yang mengundang adalah presiden.

    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir di Antara, Jumat (21/2/2025).

    Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP mengimbau agar para kepala daerah tetap hadir. Dia juga mengingatkan para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan lain.

  • Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silakan Saja

    Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silakan Saja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. 

    Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi. 

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

    Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun. 

    “Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing,” kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

    Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada. 

    Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. 

    Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi. 

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

    Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode ‘Blok Medan’. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK. 

    Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat. 

    Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).