Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • KPK Sita 150 Gram Emas Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

    KPK Sita 150 Gram Emas Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 150 gram logam mulia dan uang tunai Rp2,5 miliar milik Eks Direktur Utama (Dirut) Taspen Antonius NS Kosasih (ANSK). 

    Adapun, aset-aset tersebut diperoleh KPK dari save deposit box milik Kosasih yang disimpan di salah satu bank swasta nasional. 

    “KPK telah melakukan penyitaan terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, USD dan Euro, yang apabila dirupiahkan senilai Rp2,5 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

    Lanjutnya, Tessa menerangkan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada 25 Februari 2025. KPK juga menyita dokumen kepemilikan aset Kosasih, namun masih belum bisa dirincikan lebih lanjut. 

    “Harus didalami lebih lanjut,” terang Tessa.

    Terlebih, pihak antirasuah tersebut juga mengapresiasi pihak bank yang turut membantu dalam melakukan pembongkaran. KPK mengatakan penelusuran aliran dana juga masih dilakukan. 

    KPK resmi menahan mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius N.S Kosasih (ANSK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan investasi yang diduga merugikan negara sekitar Rp200 miliar.  

    KPK menahan Antonius pada Rabu malam (8/1/2025). Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari-27 Januari 2024. 

    Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih Adapun, lembaganya telah menetapkan dua orang tersangka yakni Antonius dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri.

  • Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dibahas atau diselesaikan pada era pendahulunya, Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo adalah keberlanjutan dari kekuasaan Jokowi. Dia bahkan telah secara terang-terangan mengakui peran Jokowi dalam proses kemenangannya saat Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

    Salah satu aturan warisan Jokowi yang kemudian diterapkan di era Prabowo adalah Bank Emas alias Bullion Bank. Selain itu, ada amandemen UU BUMN yang baru saja diteken Prabowo belum lama ini.

    Soal Bank Emas, Prabowo mengemukakan bahwa persiapan pembentukan bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Artinya sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Teriakan Hidup Jokowi 

    Tidak hanya di momen tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “Hidup Jokowi” di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, seruan itu langsung disambut meriah oleh ribuan kader Gerindra di lokasi. “Hidup Jokowi,” ujar teriak Prabowo di podium yang disambut oleh sorak-sorai hadirin yang ada di ruangan tersebut. 

    Setelah itu seluruh kader kemudian melantunkan lagu terima kasih Jokowi. Mendengar hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kemudian berdiri sembari tersenyum.

    “Terima Kasih Bapak Jokowi, Terima Kasih Bapak Jokowi. Dari kami Partai Gerindra,” ujar kader Gerindra yang dipandu Prabowo.

    Adapun, Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Prabowo. Selain itu, tampak mendampingi Prabowo hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Mereka kompak mengenakan kemeja berkelir putih saat berada di tengah rangkaian ulang tahun Gerindra tersebut.

    Warisan PPN hingga PSN 

    Adapun pada awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan oleh sejumlah kebijakan yang cukup dilematis. Salah satu kebijakan itu adakan kenaikan PPN 12% yang telah menjadi mandat Undang-undang Harmonasi Peraturan Perpajakan alias HPP. 

    Setelah memperoleh protes besar-besaran, Prabowo tetapkan menaikan tarif PPN sebesar 12%. Hanya saja aturan berlaku untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Sementara itu soal proyek strategis nasional alias PSN, tidak semua proyek warisan Jokowi memperoleh prioritas 

    Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.

  • Prabowo Bertolak ke Retreat Kepala Daerah, Ikut Parade Senja dan Beri Pengarahan

    Prabowo Bertolak ke Retreat Kepala Daerah, Ikut Parade Senja dan Beri Pengarahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau pelaksanaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa kunjungan ini akan menjadi momen penting dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat kepemimpinan daerah di Indonesia.

    Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu akan memimpin Upacara Parade Senja yang akan digelar di Akademi Militer. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pembelajaran dan orientasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

    “Pada Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan langsung kepada para kepala daerah dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan,” ucapnya melalui pesan teks, Kamis (27/2/2025).

    Dia melanjutkan bahwa pengarahan ini bertujuan untuk membekali para pemimpin daerah dengan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat dan berkarakter.

    “Agenda ini sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah,” ujar Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf juga menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

    Termasuk, kata Yusuf, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan kepemimpinan yang lebih baik di seluruh Indonesia, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata.

    “Kunjungan ini juga mencerminkan tekad Presiden Prabowo untuk membentuk kepemimpinan yang tangguh, memiliki integritas, serta mampu menghadapi tantangan dalam mengelola pemerintahan di tingkat daerah,” pungkas Yusuf.

  • Kejagung Jawab Soal Kans Periksa Ahok di Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Kejagung Jawab Soal Kans Periksa Ahok di Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan kans memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di kasus minyak mentah dan kilang Pertamina.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak manapun jika terlibat dalam perkara ini, termasuk Ahok.

    “Ya saya jawab dari belakang ya, jadi siapapun yg terlibat dalam perkara ini,” ujarnya di Kejagung, Rabu (26/2/2024).

    Namun demikian, Qohar menekankan bahwa pemeriksaan itu tentunya harus dibarengi dengan dokumen, keterangan saksi atau alat bukti yang ada.

    Oleh sebab itu, Kejagung bisa jadi memeriksa politisi PDI-Perjuangan (PDIP) itu apabila ditemukan keterangan maupun alat bukti yang merujuk terhadap Ahok.

    “Baik berdasarkan keterangan saksi, maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapapun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Ahok ditetapkan sebagai Komisaris Utama Pertamina per Juli 2023. Pengangkatan Ahok itu berdasarkan Kepmen BUMN Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023.

    Selang tujuh bulan kemudian atau tepatnya pada Februari 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mundur dari jabatannya sebagai Komut Pertamina.

    Alasannya, Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komut Pertamina lantaran ingin mendukung kampanye pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024

  • Pernyataan Prabowo, Erick Thohir, dan Bahlil soal Mega Korupsi Pertamina

    Pernyataan Prabowo, Erick Thohir, dan Bahlil soal Mega Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Patra Niaga, menjadi sorotan publik. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat tinggi di pemerintah pun memberikan tanggapan mengenai kasus ini, dengan sikap yang berbeda. 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menangani dan membersihkan kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang digelar di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).

    Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menangani persoalan mega korupsi yang terjadi di Pertamina. 

    “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pendekatan yang lebih mendalam terkait penegakan hukum. 

    Erick mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan.

    “Kami kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kami harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung,” ujar Erick setelah menghadiri peluncuran Bank Emas di Jakarta.

    Erick juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, seperti yang telah dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya, seperti korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya.

    Kendati demikian, Erick menuturkan soal penggantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Komisaris Utama dan pihak terkait. 

    “Kan ada Komut [komisaris utama], Dirut nanti kami konsultasi, kami diskusi juga seperti apa TPA [Tim Penilai Akhir] proses berikutnya,” tandas Erick. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga ikut menanggapi kasus ini. Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan pentingnya menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    Bahlil juga mengingatkan untuk menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dalam setiap kasus yang ditangani. 

    “Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Kami harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu,” ucapnya di Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025). 

    Meski begitu, terkait isu pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax, Bahlil membantah keras rumor tersebut.

    “Enggak ada [BBM oplosan]. Apanya yang kualitas? Kualitas kami kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya,” pungkas Bahlil.

    Sekadar informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa modus Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Kejagung RI mengemukakan bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga seolah-olah melakukan impor produk kilang RON 92. Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar RON 90 atau sejenis pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi RON 92 atau sejenis pertamax.

  • Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

    Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan akan fokus terhadap pencairan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi untuk 2025.

    Dia menyebut Kemendiktisaintek ingin memastikan agar pencairan dana tukin ini dapat terselesaikan, terlebih juga Komisi X DPR telah meminta bahwa tukin harus pasti cair.

    “Jadi kita fokus dulu tukin yang [tahun] ini gitu ya. Saya ingin memastikan, kami dengan teman-teman di Kementerian memastikan, tadi juga dari Komisi [X DPR] meminta, ini pasti harus cair,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Brian melanjutkan, Kementerian Keuangan pun sudah menyetujui agar tukin dosen perguruan tinggi tetap cair. Hanya saja, dia menyebut kini tinggal masalah teknis pencairannya saja.

    “Jangan sampai nanti persiapannya, itu kan pertama kali ya, tunjangan kinerja perlu dinilai dan sebagainya, itu jangan sampai menghambat. Anggarannya sudah oke, tinggal masalah teknis bagaimana ininya [pencairannya],” jelasnya.

    Di lain sisi, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang membeberkan bahwa sebenernya anggaran tukin dosen perguruan tinggi belum masuk APBN 2025.

    “Belum, karena dari awal kan begitu, tidak dianggarkan sama sekali,” tuturnya pada kesesmpatan yang sama.

    Untuk itu, Togar menekankan untuk tukin pada periode-periode lalu sudah tidak bisa diselesaikan lantaran tidak pernah dianggarkan sama sekali. 

    “Ya tidak bisa lah, ini kan tidak pernah dianggarkan, tidak memenuhi prosedur dan sudah tutup buku. Tidak bisa diselesaikan. Udah lah, itu perjuangan yang memang sudah selesai,” tegasnya.

    Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah berfokus untuk yang ada di depan yakni tukin dosen perguruan tinggi pada tahun ini. 

    “Kita fokus dulu yang 2025, itu sudah syukur Alhamdulillah. Itu dulu lah. Jadi kita kalau maksain terus ke sana, itu yang saya bilang selalu membentur peraturan. Kita tidak mau dibentur peraturan. Tidak mau, tidak boleh lho,” pungkasnya.

  • Bergabung BRICS hingga G20, SBY Ingatkan Rumah Utama RI Tetap Asean

    Bergabung BRICS hingga G20, SBY Ingatkan Rumah Utama RI Tetap Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa Asean merupakan rumah utama Indonesia, meskipun telah tergabung dalam G20 hingga BRICS. 

    SBY menuturkan bahwa Indonesia merupakan founding fathers dari Asean. Sebab itu, Ia berharap agar Indonesia tetap mempertahankan Asean meskipun Asean diterpa berbagai kritik, seperti dianggap tak lagi memimpin atau mengendalikan arah kebijakan. 

    “Saya harus tetap optimistis ya. Memang kritik banyak sekali. Mana sekarang Asean, no longer at the driving seat. Mana centrality of Asean? dianggap gone. Ada [kritik seperti itu],” jelasnya ketika memberikan paparan di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2025).

    Meskipun demikian, SBY tetap meminta agar kritik tersebut dibiarkan dan dibuktikan bahwa Asean tetap bersatu dan tetap solid. 

    “Buktikan bahwa kita still united, still solid, still berpikir yang terbagus untuk ASEAN seperti apa. Building Asean connectivity, building Asean sebagai one big market for all,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, Indonesia resmi bergabung dalam BRICS sebagai anggota penuh per 6 Januari 2025. Bergabungnya Indonesia dalam aliansi belahan bumi selatan (Global South) diharapkan memberikan kontribusi positif dalam kerja sama program transisi energi. 

    Bergabungnya Indonesia, sekaligus menandai kekuatan baru BRICS yang mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia dan 27 persen PDB global. Blok ekonomi ini menjadi semakin diperhitungkan dalam kancah perekonomian global.

    Namun, ada kekhawatiran bahwa bergabungnya Indonesia akan membuat hubungan dengan barat menjadi rumit. Amerika Serikat, dengan kepemimpinan baru di bawah Donald Trump bakal mengaktifkan tombol proteksi dengan negara-negara yang berlawanan dengannya. 

    Kemudian, mengutip laman Kementerian Keuangan, Indonesia menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999. Kala itu, sang Tanah Air berada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997-1998. Indonesia juga dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia.

    Mengutip pemberitaan sebelumnya, RI juga sudah memegang Presidensi G20 setahun penuh, yakni dari 1 Desember 2021 hingga November 2022. Pada saat itu, Indonesia memiliki kesempatan pertama kali menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of 20 (G20), sejak forum tersebut didirikan. 

  • Nasib Dividen BUMN Setelah Peluncuran Danantara

    Nasib Dividen BUMN Setelah Peluncuran Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara dirancang untuk menjadi super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, memang baru 7 BUMN yang dikelola Danantara. Namun ke depan, semua BUMN akan berada di bawah badan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Danantara akan memiiki aset kelolaan senilai US$900 miliar. Angka yang cukup fantastis. Selain itu, Danantara juga akan mengelola dividen semua BUMN, sebelum menyetorkannya ke kas negara. Prabowo sangat optimistis dengan badan barunya itu. Dia bahkan mengklaim Danantara akan menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Kekayaan Negara terbesar di dunia. 

    “Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaaan atau Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia,” kata Prabowo, Senin kemarin.

    Pernyataan Prabowo tidak berlebihan. Pasalnya, sejak berlakunya Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, Danantara secara otomatis akan menggantikan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola perseroan serta Kementerian Keuangan dalam pencatatan dividen dari perusahan pelat merah. Ada banyak poin dalam UU BUMN yang memberikan banyak keleluasaan kepada Danantara dari hulu hingga hilir.

    Peluncuran Danantara./Istimewa Perbesar

    Status BUMN, misalnya, dalam beleid yang lama, adalah lembaga publik dan modalnya adalah bagian dari kekayaan negara yang terpisahkan. Namun dalam aturan yang baru, modal BUMN dianggap sebagai modal perseroan. Meskipun kalau dicermati dalam beleid itu, BUMN tetap menerima pernyataan modal negara sebagai modal.

    Sekadar catatan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited), mencatat bahwa investasi permanen pemerintah atau penyertaan modal pemerintah ke persero yang berada di bawah Kementerian BUMN mencapai Rp2.809 triliun. Nilai ini naik dari posisi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2.710,6 triliun.

    Perubahan poin itu akan meminimalkan intervensi negara terhadap perseroan. Apalagi, ada penegasan dalam UU BUMN, bahwa mereka tidak lagi masuk dalam rumpun penyelenggara negara dan statusnya adalah badan hukum private.

    Konsekuensi dari perubahan status modal BUMN dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah kerugian BUMN bukan kerugian negara. Sementara itu keuntungan BUMN adalah keuntungan perseroan. Artinya, karena jika BUMN mengalami kerugian, tidak serta merta bisa dianggap sebagai kerugian negara dan langsung diseret oleh aparat penegak hukum. BUMN yang memperoleh laba, juga tidak wajib untuk menyetor dividen ke kas negara secara langsung. Dividen akan dikelola Danantara.

    Tahun
    Dividen (Triliun)
    Pertumbuhan (%)

    2021
    30,5
    -53,8

    2022
    40,6
    33,1

    2023
    82,1
    102,1

    2024
    85,8
    4,6

    2025
    90
    4,8

    Sumber: Nota Keuangan APBN 2025, rupiah. (2024 outlook, 2025 target APBN)

    Selain pergeseran tentang modal, UU BUMN juga memangkas kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap perseroan. Pasalnya, UU tersebut mengamanatkan kewenangan audit laporan keuangan BUMN ada di tangan akuntan publik. BPK hanya diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Itupun harus sizin DPR.

    Chief Executive Officer (CEO), Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan Danantara akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam pengelolaan mereka dan terus melakukan penyempurnaan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Proses ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 

    “Nomor satu penciptaan lapangan pekerjaan. Ini pesan beliau, itu yang paling penting ya. Dan seluruh BUMN dan serta anak-anak perusahaan ini yang kita akan lihat, kami akan kaji,” tegasnya.

    Rosan menekankan bahwa pihaknya juga bakal berkomitmen untuk melakukan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif, Danantara berharap bisa membawa perubahan positif dalam perekonomian negara dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat luas. 

    “Kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Dan kita akan lakukan banyak penyempurnaan-penyempurnaan. Sehingga harapannya semua ini bisa berjalan dengan good governance, transparansi, dan juga menganut asas asas yang baik yang benar dalam kita menjalankan perusahaan ini,” jelas Rosan.

    Setor ke Danantara?

    Yang jelas keberadaan Danantara mengubah alur pengelolaan BUMN. Masih menurut UU yang baru saja diteken Prabowo, Danantara saat ini menjadi badan yang mengelola BUMN. Badan baru tersebut juga berhak untuk mengelola dividen dari BUMN. Kalau merujuk kepada data Nota Keuangan APBN 2025, tahun ini estimasi penerimaan dari dividen BUMN mencapai Rp90 triliun.

    Badan juga memiliki kewenangan untuk menentukan penambahan dan pengurangan pernyertaan modal negara alias PMN yang bersumber dari dividen BUMN. Pada akhirnya, Danantara juga memiliki kewenangan untuk melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjalin kerja sama dengan holding investasi, holding operasional dan pihak ketiga.

    Holding investasi sendiri adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan badan. Tugasnya untuk melakukan pengelolaan dividen dan optimalisasi aset BUMN. Sementara itu holding operasional seluruh modalnya dimiliki negara dan badan yang tugasnya mengawasi operasional BUMN.

    Menariknya, jika dalam proses investasi tersebut Danantara mengalami kerugian dan keuntungan, akan dianggap sebagai kerugian atau keuntungan badan. Kalaupun untung, Danantara hanya akan menyerahkan sebagian keuntungan ke kas negara. Itupun setelah dilakukan pencadangan untuk menutup kerugian dalam berinvestasi.

    Direktur PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari belum mau menjawab perntanyaan Bisnis mengenai perubahan pengelolaan dividen tersebut. “Kami masih menunggu perkembangan dan arahan.”

    Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah masih menghitung pembagian dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). “Lagi dihitung, lagi dihitung [pembagian dividen BUMN ke BPI Danantara],” tegas Tiko.

  • Momen Prabowo Panggil Bahlil Gara-gara Tertawa soal Umur 98 Tahun

    Momen Prabowo Panggil Bahlil Gara-gara Tertawa soal Umur 98 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri Penutupan Kongres Ke-6 Partai Demokrat, Selasa (25/2/2025) malam. 

    Awalnya, orang nomor satu di Indonesia itu tengah menyampaikan pidato dengan memaparkan prediksi negara-negara dengan ekonomi terbaik pada 2050. Apalagi, Indonesia ditaksir memiliki kemampuan keuangan negara di peringkat empat dunia.

    Lantas, Prabowo pun mengaku saat prediksi itu terjadi, dirinya akan berada pada usia 98 tahun. 

    “Di 2050, 25 tahun yang akan datang, kan? InsyaAllah saya umurnya 98,” ujar Prabowo disambut tepukan tangan.

     Selain tepuk tangan, Bahlil justru merespon dengan cara yang berbeda. Duduk di bangku tamu undangan, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) justru tertawa mendengar ucapan Prabowo. 

    Melihat respon tersebut. Prabowo langsung menegur mantan Menteri Investasi era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu

    “Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu [umur panjag],” ujar Prabowo disambut tawa peserta kongres. 

    Di sisi lain, Prabowo mengingatkan bahwa masa depan Indonesia cerah, khususnya di bidang ekonomi. Sehingga dia menyayangkan adanya tagar #IndonesiaGelap

    “Yang akan nikmati adalah kalian-kalian. Saudara-saudara, yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa?” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan masa depan Indonesia yang cerah ini diprediksi oleh Goldman Sachs, perusahaan investasi dan keuangan dunia, yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang.

    “Ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan nomor satu akan Tiongkok menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika. Nomor tiga India. Ini Goldman Sachs. Indonesia nomor empat. [Tahun] 2050,” imbuhnya.

    Prabowo pun mengatakan dengan demikian Indonesia akan menyalip negara-negara besar lainnya, seperti Jerman, Inggris, hingga Jepang.

    “Kan keren Indonesia di atas Jerman. Di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis. Kok Indonesia gelap?” tandas Prabowo dengan gesture menyindir.

  • SBY ungkap Alasan China, Rusia, dan AS jadi Pemain Global Saat Ini

    SBY ungkap Alasan China, Rusia, dan AS jadi Pemain Global Saat Ini

    Bisnis.com, Jakarta – Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa 3 pemimpin kuat di dunia saat ini adalah Presiden China Xi Jin Ping, Presiden Rusia Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    SBY menuturkan bahwa Xi, Trump dan Putin memiliki saling bersaing untuk memperjuangkan kejayaan negaranya masing-masing. Menurutnya hal itu wajar apalagi, AS, China dan Rusia memiliki reputasi dan pengaruh yang besar dalam sejarah geopolitik global.

    “Tiga elemen penting untuk bisa bermain secara mengesankan dalam percaturan dunia,” terangnya ketika memberikan paparan di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2025).

    Presiden ke 6 itu kemudian merinci kekuatan yang dimiliki ketiga negara antara lain kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kemajuan teknologi. Dengan kekuatan yang cukup besar, menurutnya, ketiga negara akan terus berkompetisi pada masa depan.

    “Skenario yang mungkin terjadi, ke depan, tiga-tiganya saling berkompetisi. Saling menjadi rival. Skenario pertama. Skenario kedua, duduk bersama dan berkolaborasi. Mereka bertiga. Itu juga satu opsi. Seberapa persen, kemungkinannya, ya kita tidak tahu,” jelasnya.

    Skenario ketiga, menurut SBY, adalah kemungkinan perubahan kedekatan di antara mereka. Saat ini, Xi Jinping lebih dekat dengan Putin, tetapi tidak menutup kemungkinan Putin suatu saat bisa lebih dekat dengan Trump.

    “Ini juga satu hal yang bisa mengubah jalannya sejarah. Tanda-tandanya ada,” pungkasnya.