Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Di mana DTSEN nantinya akan menggantikan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cak Imin, sapaannya, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN masuk pada tahap penyempurnaan dan rencananya akan digunakan mulai kuartal II/2025.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelasnya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, pada Kamis (27/2/2025). 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat. 

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” lanjutnya. 

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

    Bukan hanya itu, keberadaan DTSEN nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi para filantropi dan lembaga sosial yang berbasis keagamaan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah.

    Dalam Rapat Tingkat Menteri ini pula, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan K/L lainnya.

    Untuk diketahui, Inpres No.4/2025 tentang DTSEN telah resmi terbit pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.

    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Lebih lanjut, konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Adapun masyarakat dapat mengecek status penerima bansos dalam laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

  • Kondisi Layanan Pengisian Pertamax di SPBU Pertamina Usai Tersangkut Skandal

    Kondisi Layanan Pengisian Pertamax di SPBU Pertamina Usai Tersangkut Skandal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi layanan pengisian Pertamax di sejumlah SPBU Pertamina masih berjalan normal di tengah skandal isu BBM oplosan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di empat lokasi sekitar 12.30 WIB hingga 13.30 WIB, antrean pembelian Pertamax di dua dari empat SPBU Pertamina yang dikunjungi sepi pembeli.

    Situasi antrean BBM Jalan Prof. DR. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan Kamis (27/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Dua lokasi itu yakni SPBU Jalan Prof. DR. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan dan di SPBU Pertamina Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Namun demikian, Bisnis menemukan dua SPBU lain yang dikunjungi terpantau pelayanan pembelian Pertamax masih relatif lebih ramai dibandingkan dengan dua SPBU yang sebelumnya ditemui.

    SPBU tersebut terletak di Jalan Cikoko Barat, Pancoran Jakarta Selatan dan Jalan Kapten Tendean Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

    Situasi antrean BBM Jalan Kapten Tendean Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Sekadar informasi, saat ini masyarakat tengah dihebohkan oleh kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Dalam kasus yang diusut Kejagung itu, terdapat salah satu modus yang disorot masyarakat, yakni terkait dengan dugaan pencampuran Ron 90 atau lebih rendah dengan Ron 92 atau sejenis Pertamax.

    Perbuatan itu diduga telah merugikan masyarakat yang membeli BBM Pertamax karena telah merasa dibohongi.

    “Ron 90 atau di bawahnya itu, tadi fakta yang ada di transaksi Ron 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92,” ungkap Dirdik Jampidsus, Kejagung RI Abdul Qohar, Rabu (26/2/2025).

  • Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR memperkirakan besaran anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan besaran ini didapatkan setelah menghitung jumlah perkiraan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang lebih sebesar Rp486 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekitar Rp215 miliar.

    “Tambah kalau ada pilih kata ulangnya kurang lebih Rp250 [miliar]. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 [miliar] sampai Rp1 triliun,” jelasnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menyebut anggaran PSU dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, jika masih belum mencukupi, dapat pula dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah, sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat dapat [membantu],” ucapnya.

    Amanat Undang-Undang tersebut, ujar eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini, perlu dibahas lebih lanjut untuk menentukan mekanisme bantuan dana dari APBN.

    “Konotasi ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama. Dapat itu semuanya kah? Atau nanti ambil dari provinsi kah? Atau yang lainnya?” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut butuh anggaran Rp486,3 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah.

    Afifuddin menjelaskan dari 26 satuan kerja atau satker KPU yang melaksanakan PSU ada 6 satker KPU yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. 

    Sementara itu, masih ada 19 Satker KPU yang dia sebutkan mengalami kekurangan anggaran untuk menggelar PSU. Kekurangannya ini mencapai Rp373,7 miliar.

    “Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja,“ katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

  • SBY dan Jokowi Dampingi Prabowo Saksikan Parade Senja Retret Kepala Daerah

    SBY dan Jokowi Dampingi Prabowo Saksikan Parade Senja Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-6 dan ke-7 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal menghadiri parade senja retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. 

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada waratwan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

    Selain presiden terdahulu, kata Tito, pemerintah turut mengundang  kepala lembaga seperti Ketua MPR-RI, DPD-RI, dan DPR-RI untuk hadir dalam agenda tersebut.

    Sekadar informasi, parade senja sudah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, di mana para kepala daerah bersama wakil kepala daerah yang berjumlah lebih dari 900 orang itu dimobilisasi ke Lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang.

    Nantinya, Presiden Prabowo akan memimpin Upacara Parade Senja dan Penurunan Sang Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang pada pukul 18.10 WIB

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

  • Istana: Kasus Pertamina Harus Jadi Contoh Perbaikan Tata Kelola BUMN

    Istana: Kasus Pertamina Harus Jadi Contoh Perbaikan Tata Kelola BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan meminta supaya kasus korupsi di PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah menjadi pembelajaran bagi BUMN lainnya dalam memperbaiki tata kelola.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa meskipun kasus yang melibatkan Pertamina Patra Niaga bukanlah masalah yang terjadi di tubuh utama Pertamina, melainkan di anak perusahaan tersebut, tetapi pemerintah mendukung sepenuhnya langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. 

    Menurutnya, langkah ini dianggap penting dalam upaya memerangi korupsi, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasan menekankan bahwa korupsi harus diberantas di seluruh lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk terus memperbaiki tata kelola agar perusahaan ini bisa berkembang lebih baik dan lebih transparan.

    “Pertamina adalah aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi kita dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran Fortune 500,” ujar Hasan.

    Dalam hal ini, Hasan menilai tindakan bersih-bersih di Pertamina sangat didukung agar nantinya perusahaan tersebut menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya.

    Pemerintah berharap dengan perbaikan ini juga dilakukan oleh BUMN lainnya, sehinga akan lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Indonesia.

    Mengomentari langkah-langkah perbaikan tata kelola, Hasan menjelaskan bahwa bukan hanya Pertamina yang perlu melakukan perubahan, tetapi seluruh institusi negara dan BUMN juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

    Pemerintah, melalui Presiden, juga telah melakukan efisiensi anggaran di APBN, dan ini harus diikuti oleh sektor BUMN untuk menciptakan hasil yang optimal.

    “Sebenarnya bukan hanya di Pertamina ya, tetapi di seluruh institusi negara, di seluruh BUMN, langkah-langkah perbaikan tata kelola. Kan Presiden dari sisi pengelolaan APBN kan sudah melaksanakan efisiensi, supaya lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN selama ini itu bisa dihilangkan,” ucapnya.

    Meskipun proses perbaikan ini mungkin menimbulkan kejutan, tetapi Hasan optimistis bahwa perubahan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk menciptakan institusi yang bebas dari korupsi dan lebih bertanggung jawab akan segera membawa kesetimbangan baru yang lebih baik.

    Hasan juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

    Dia percaya penegakan hukum akan berjalan dengan jujur, adil, dan fair. Pemerintah tetap mendukung Pertamina untuk menjadi perusahaan yang lebih baik, serta berharap kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tetap terjaga.

    “Tentu saja, semangat perbaikan harus ada di semua lini, dan hal ini harus dijadikan contoh untuk perbaikan tata kelola di seluruh BUMN,” pungkas Hasan.

  • Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

    Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kemungkinan itu pun sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia pun menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN.

    Mantan Pj Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini.

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar PSU Pilkada 2024. 

    Ribka menjelaskan dari 18 daerah itu, 16 di antaranya gugatannya dikabulkan oleh MK, sedangan dua daerah lainnya perlu PSU karena kotak kosong yang menang.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, ujarnya, daerah yang sanggup dan memiliki dana untuk menggelar PSU ada sekitar delapan daerah yaitu Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kertanegara, Siak, dan Banggai. 

  • Kronologi Dugaan Kilang Cilacap Terbakar hingga Bantahan Pertamina

    Kronologi Dugaan Kilang Cilacap Terbakar hingga Bantahan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Beredar kabar kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, terbakar. Insiden itu terjadi ketika petugas sedang melakukan pembersihan lumpur atau sludge.

    Pejabat sementara Area Manager Communication, Relations and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Sunaryo Adi Putra memastikan tidak ada kebakaran tangki 38T-101 di Kilang Cilacap seperti dalam video yang beredar melalui media sosial.

    “Tangki tersebut sebenarnya sedang menjalani pembersihan sludge (lumpur). Itu merupakan agenda pemeliharaan berkala,” kata Sunaryo Adi Putra dilansir dari Antara.

    Sunaryo menuturkan bahwa secara kebetulan pada hari Kamis (27/2), sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi flash atau percikan api. Menurut dia, tim pemadam kebakaran Kilang Cilacap telah melakukan penanganan dan saat ini tangki tersebut dalam proses pendinginan.

    “Ini sudah penanganan, foam juga sudah masuk ke dalam tangki, terus yang di luar sudah mulai pendinginan. Terus di sini tidak ada korban jiwa,” katanya menjelaskan.

    Dia mengatakan, pihaknya telah menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwasanya kejadian tersebut hanya proses pembersihan, bukan kebakaran karena di dalam tangki sudah tidak ada minyaknya.

    Menurut dia, material yang ada hanyalah sludge atau semacam lumpur yang menjadi sedimen di dalam tangki.

    “Alhamdulillah tidak ada korban. Kondisi BBM (bahan bakar minyak) tetap terjaga, operasional masih lancar 100 persen kapasitas kilang kita, dua-duanya enggak terganggu,” kata Sunaryo.

    Dalam sejumlah media sosial seperti Facebook dan aplikasi perpesanan WhatsApp beredar beberapa video yang menunjukkan adanya asap hitam pekat dari salah satu tangki di Kilang Cilacap pada Kamis (27/2) siang yang dinarasikan sebagai kejadian kebakaran di kilang terbesar se-Indonesia itu.

  • Deretan Tas Branded yang Dilelang KPK: LV, Hermes, Bally, Coach, hingga Bottega Veneta.

    Deretan Tas Branded yang Dilelang KPK: LV, Hermes, Bally, Coach, hingga Bottega Veneta.

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang hasil sitaan pada Kamis (27/2/2025). Terpajang berbagai tas branded mulai dari Louis Vutton, Hermes, Bally, Coach hingga Bottega Veneta. 

    Sebagai informasi, tas-tas tersebut dipajang di Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan). Hal ini dilakukan dalam rangka aanwijzing atau menjelang lelang. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tas-tas branded tersebut dipajang di atas meja. Para awak media tidak diperbolehkan menyentuh barang tersebut. Para petugas KPK juga menggunakan sarung tangan karet berwarna hitam. 

    Diantara sekian banyak tas, ternyata tas yang paling mahal adalah milik dari hasil korupsi mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Tas tersebut adalah tas Hermes Paris warna biru dengan harga bukaan awal Rp23,9 juta.

    Perbesar

    Tak hanya itu, tampak juga lima tas milik Rafael Alun dengan merek beragam, seperti Bottega Veneta dengan harga bukaan awal sebesar Rp6,8 juta, Louis Vuitton sebesar Rp3,9 juta, Givenchy Rp7,4 juta, Louis Vuitton Tipe Speedy dengan harga bukaan awal Rp Rp16,3 juta, dan dompet Chanel dengan harga bukaan awal Rp1,7 juta.

    Berikut daftar tas branded  yang terdapat dalam katalog lelang KPK beserta harganya 

    Hermès – Paris (Oranye-Cokelat) – Rp12,4 juta
    Hermès – Paris (Biru) – Rp23,9 juta
    Gucci (Ungu-Putih) – Rp2,5 juta
    Balenciaga (Krem) – Rp7,7 juta
    Saint Laurent (YSL) (Kulit hitam) – Rp7 juta
    Goyard (Hitam-Cokelat Putih Bermotif) – Rp11,3 juta
    Tory Burch (Biru dengan logo lingkaran besar) – Rp3 juta
    Loup Noir (Cokelat-Ungu-Hijau, motif kuda dan kotak-kotak) – Rp6,5 juta
    Bottega Veneta (Merah, motif mozaik) – Rp6,8 juta
    Gucci (Selempang Cokelat dengan logo GG dan aksen merah-hijau) – Rp6,6 juta
    Louis Vuitton (LV) Speedy (Cokelat) – Rp16,3 juta
    Louis Vuitton (LV) Multi Pochette (Cokelat) – Rp3,9 juta
    Givenchy (Pink) – Rp7,4 juta
    Michael Kors (Merah Cokelat) – Rp1,3 juta
    TUMI Bravo (Biru Dongker, 2 unit) – Rp1,9 juta
    Coach (Motif Army) – Rp1.2 juta
    TUMI (Hitam, dengan emboss SFI) – Rp3,8 juta
    Bally (Abu-Abu) – Rp4 juta
    TUMI Annapolis Zip Flap (Cokelat) – Rp2,6 juta
    TUMI (Cokelat) – Rp3,9 juta
    Michael Kors (Hitam) – Rp1,6 juta
    Louis Vuitton (LV) (Hitam) – Rp6 juta
    Braun Buffel (Hitam) – Rp1,3 juta
    Coach (Handbag Hitam) – Rp511 ribu

    Jika Anda tertarik, maka Anda dapat mengikuti lelang yang digelar pada 6 Maret 2025 secara daring. Anda dapat mendaftarkan diri melalui online di web https://portal.lelang.go.id dengan ketentuan 2% bea dari harga lelang barang tak bergerak dan 3% bea dari harga lelang barang bergerak.

  • KPK Sita 150 Gram Emas Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

    KPK Sita 150 Gram Emas Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 150 gram logam mulia dan uang tunai Rp2,5 miliar milik Eks Direktur Utama (Dirut) Taspen Antonius NS Kosasih (ANSK). 

    Adapun, aset-aset tersebut diperoleh KPK dari save deposit box milik Kosasih yang disimpan di salah satu bank swasta nasional. 

    “KPK telah melakukan penyitaan terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, USD dan Euro, yang apabila dirupiahkan senilai Rp2,5 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025.

    Lanjutnya, Tessa menerangkan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada 25 Februari 2025. KPK juga menyita dokumen kepemilikan aset Kosasih, namun masih belum bisa dirincikan lebih lanjut. 

    “Harus didalami lebih lanjut,” terang Tessa.

    Terlebih, pihak antirasuah tersebut juga mengapresiasi pihak bank yang turut membantu dalam melakukan pembongkaran. KPK mengatakan penelusuran aliran dana juga masih dilakukan. 

    KPK resmi menahan mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius N.S Kosasih (ANSK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan investasi yang diduga merugikan negara sekitar Rp200 miliar.  

    KPK menahan Antonius pada Rabu malam (8/1/2025). Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari-27 Januari 2024. 

    Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih Adapun, lembaganya telah menetapkan dua orang tersangka yakni Antonius dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri.

  • Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dibahas atau diselesaikan pada era pendahulunya, Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo adalah keberlanjutan dari kekuasaan Jokowi. Dia bahkan telah secara terang-terangan mengakui peran Jokowi dalam proses kemenangannya saat Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

    Salah satu aturan warisan Jokowi yang kemudian diterapkan di era Prabowo adalah Bank Emas alias Bullion Bank. Selain itu, ada amandemen UU BUMN yang baru saja diteken Prabowo belum lama ini.

    Soal Bank Emas, Prabowo mengemukakan bahwa persiapan pembentukan bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Artinya sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Teriakan Hidup Jokowi 

    Tidak hanya di momen tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “Hidup Jokowi” di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, seruan itu langsung disambut meriah oleh ribuan kader Gerindra di lokasi. “Hidup Jokowi,” ujar teriak Prabowo di podium yang disambut oleh sorak-sorai hadirin yang ada di ruangan tersebut. 

    Setelah itu seluruh kader kemudian melantunkan lagu terima kasih Jokowi. Mendengar hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kemudian berdiri sembari tersenyum.

    “Terima Kasih Bapak Jokowi, Terima Kasih Bapak Jokowi. Dari kami Partai Gerindra,” ujar kader Gerindra yang dipandu Prabowo.

    Adapun, Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Prabowo. Selain itu, tampak mendampingi Prabowo hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Mereka kompak mengenakan kemeja berkelir putih saat berada di tengah rangkaian ulang tahun Gerindra tersebut.

    Warisan PPN hingga PSN 

    Adapun pada awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan oleh sejumlah kebijakan yang cukup dilematis. Salah satu kebijakan itu adakan kenaikan PPN 12% yang telah menjadi mandat Undang-undang Harmonasi Peraturan Perpajakan alias HPP. 

    Setelah memperoleh protes besar-besaran, Prabowo tetapkan menaikan tarif PPN sebesar 12%. Hanya saja aturan berlaku untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Sementara itu soal proyek strategis nasional alias PSN, tidak semua proyek warisan Jokowi memperoleh prioritas 

    Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.