Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 1 Maret 2025 di Jakarta dan Bandung

    Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 1 Maret 2025 di Jakarta dan Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah menetapkan bahwa awal puasa Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1446 Hijriah.

    Dari Maklumat Muhammadiyah, adapun tanggal penting awal bulan berdasarkan KGHT PP Muhammadiyah sebagai berikut:

    1 Ramadan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025
    1 Syawal 1446 H (Hari Raya Idul Fitri): Senin, 31 Maret 2025
    1 Zulhijah 1446 H : Rabu, 28 Mei 2025
    9 Zulhijah 1446 H (Hari Arafah): Kamis, 5 Juni 2025
    10 Zulhijah 1446 H (Hari Raya Idul Adha): Jumat, 6 Juni 2025

    Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa mulai besok, Sabtu 1 Maret 2025 berikut jadwal Imsak dan buka puasa 1 Maret 2025 wilayah Jabodetabek

    Jakarta

    Imsak : 04.40

    Subuh: 04.50

    Magrib: 18.14

    Isya: 19.23

    Bandung

    Imsak : 04.36

    Subuh: 04.46

    Magrib: 18.14

    Isya: 19.20

  • Hasil Sidang Isbat Awal Ramadan 2025, Awal Puasa Muhammadiyah dengan Pemerintah Beda?

    Hasil Sidang Isbat Awal Ramadan 2025, Awal Puasa Muhammadiyah dengan Pemerintah Beda?

    Bisnis.com, JAKARTA – Awal Ramadan 2025 akan diputuskan usai sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) malam ini, Jumat (28/2/2025). Akankah awal puasa 1446 H berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan Nahdatul Ulama?

    Sidang isbat akan ada tiga rangkaian yang akan dilakukan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia.

    Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama. 

    Sementara itu, Muhamadiyah menetapkan awal puasa Ramadan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah menetapkan bahwa awal puasa Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai besok.

    Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1446 Hijriah.

    Dari Maklumat Muhammadiyah, adapun tanggal penting awal bulan berdasarkan KGHT PP Muhammadiyah sebagai berikut:

    1 Ramadan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025
    1 Syawal 1446 H (Hari Raya Idulfitri): Minggu, 30 Maret 2025
    1 Zulhijah 1446 H : Rabu, 28 Mei 2025
    9 Zulhijah 1446 H (Hari Arafah): Kamis, 5 Juni 2025
    10 Zulhijah 1446 H (Hari Raya Iduladha): Jumat, 6 Juni 2025

    Adapun Nahdatul Ulama (NU) biasanya mengawali puasa Ramadan sesuai dengan putusan pemerintah sesuai dengan hasil sidang isbat pada malam hari ini.

    Berikut ini jadwal Imsak dan salat 5 waktu selama Ramadan 2025: klik di sini

  • MUI: Ada Potensi Perbedaan Awal Puasa Ramadan 2025, Lebaran Tetap Sama

    MUI: Ada Potensi Perbedaan Awal Puasa Ramadan 2025, Lebaran Tetap Sama

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya kemungkinan perbedaan awal puasa Ramadan 1446H/2025M antara pemerintah dengan Muhammadiyah.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang dakwah, Cholil Nafis mengatakan potensi itu muncul lantaran menurut kriteria Mabims (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Imnakur Rukyat di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh.

    “Sedangkan di Jawa Timur apalagi di daerah timurnya lagi lebih sulit untuk imkan melihat bulan,” tuturnya dalam unggahan X @cholilnafis yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Perlu diketahui, menurut Mabims imnakur rukyat memenuhi syarat jika bulan sabit (hilal) minimal mencapai tinggi 3 derajat dan sudut elongasi (jarak sudut matahari dan bulan) 6,4 derajat. 

    “Pada Akhir Sya’ ban, 28 Februari tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi 6,02 derajat, sedangkan di Jawa Timur tinggi hilal 3 derajat, elongasi 5,9 derajat [elongasinya belum masuk kriteria Mabims],” jelas Cholil.

    Meski demikian, dia turut menyebut penetapan Hari Raya Idulfitri antara pemerintah dengan Muhammadiyah berpotensi sama.

    Cholil melanjutkan, pada akhir Ramadhan nanti saat ijtimak tanggal 29 Maret pukul 10:02 WIB. Tinggi hilal di Jakarta saat Maghrib mencapai 1° 28’ dan elongasi 6,5 derajat.

    “Tinggi kriteria. Tapi sementara ini kesepakatan Mabims  tinggi dan elongasi terpenuhi. Awal Syawal insyaallah tidak ada perbedaan antar ormas,” urainya.

    Sebab itu, dia menerangkan bila hasil pemantauan hilal yang muktabar atau otentik berada di daerah Ach, maka awal puasa Ramadan 1446H jatuh pada esok hari, Sabtu (1/3/2025).

    “Kalau tidak ada hasil rukyah, maka istikmal sya’ban. Pemerintah bisa punya skenario, tetap diisbatkan Sabtu, baik rukyah berhasil atau tidak,” tuturnya.

    Akan tetapi, dia pun menekankan kalender NU dan MU 2025 M menyebutkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

    “Namun, NU selalu disertai keterangan bahwa putusan awal bulan hijriyah menunggu hasil ru’yat. Jika hilal gagal terlihat, maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, maka 1 mulai puasa pada Minggu (2/3/2025),” pungkasnya.

  • Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 1 Ramadan 2025, Ini Link Live Streaming

    Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 1 Ramadan 2025, Ini Link Live Streaming

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 1446 H atau penetapan awal bulan puasa akan ditentukan pada Jumat sore, 28 Februari 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Agama (Kemenag), sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya.

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Adapun, pengumuman hasil sidang Isbat Idulfitri dapat dipantau secara live streaming melalui link berikut ini:

    rtmp://stream.kemenag.go.id:1935/live/konpres

  • Hasil Sidang Isbat Awal Puasa Ramadan Jatuh pada 1 atau 2 Maret 2025?

    Hasil Sidang Isbat Awal Puasa Ramadan Jatuh pada 1 atau 2 Maret 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan dimulainya awal ramadan 2025 akan diputuskan usai sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) malam ini.

    Ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

    Sementara itu, Puasa Ramadhan Muhammadiyah Jatuh Pada 1 Maret 2025. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah menetapkan bahwa awal puasa Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1446 Hijriah.

    Dari Maklumat Muhammadiyah, adapun tanggal penting awal bulan berdasarkan KGHT PP Muhammadiyah sebagai berikut:

    1 Ramadan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025
    1 Syawal 1446 H (Hari Raya Idul Fitri): Minggu, 30 Maret 2025
    1 Zulhijah 1446 H : Rabu, 28 Mei 2025
    9 Zulhijah 1446 H (Hari Arafah): Kamis, 5 Juni 2025
    10 Zulhijah 1446 H (Hari Raya Idul Adha): Jumat, 6 Juni 2025

  • Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar Hari Ini, Dipimpin Menag

    Sidang Isbat Awal Ramadan Digelar Hari Ini, Dipimpin Menag

    Bisnis.com, JAKARTA —Kementerian Agama (Kemenag) bakal menggelar sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah hari ini, Jumat (28/2/2025).

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad mengatakan sidang itu bakal dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Adapun, acara sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/25).

    Dia menambahkan, ada tiga tahap dalam sidang isbat tersebut. Mulanya, Menag Nasaruddin akan memaparkan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. 

    Tahap itu dilanjutkan dalam verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Di samping itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat ketinggian menambahkan, berdasarkan data hisab ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. 

    Pada hari tersebut, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’ pada 07.44 WIB.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” tuturnya.

  • Ramai-ramai Pemprov Larang Study Tour, dari Jabar hingga Jatim

    Ramai-ramai Pemprov Larang Study Tour, dari Jabar hingga Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah Pemerintah Provinsi ramai-ramai melarang digelarnya study tour siswa pasca terjadinya sejumlah kecelakaan bus yang mengangkut siswa dan guru saat study tour.

    Berbagai aturan juga telah dikeluarkan terkait larangan tersebut.

    Seperti halnya Pemprov Jawa Barat yang telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra. Adapun SE itu merupakan larangan agar sekolah tidak menggelar study tour yang sebelumnya dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

    Meski telah dilarang, nyatanya, masih ada sekolah yang tetap menggelar study tour. Karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang tetap menggelar study tour dan diduga tidak menaati.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah meminta agar Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman untuk melakukan pendataan dan pendalaman bersama inspektorat, BKD, dan Dinas Pendidikan ke sekolah lain yang melakukan study tour.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, saat ini sedang ditindaklanjuti apakah ratusan SMA dan puluhan SMK yang tetap menggelar study tour terbukti tidak mematuhi SE dan melanggar peraturan lainnya atau tidak. 

    Sementara itu, Pemprov Jatim mempersilkan sekolah untuk melakukan study tour dengan syarat memenuhi SOP dan output-nya jelas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Pawei, mengatakan  dirinya tidak pernah menetapkan kebijakan melarang sekolah melaksakan stydy tour.

    SOP yang dimaksud, kata dia, banyak hal yang harus dilengkapi oleh sekolah dan siswa yang akan melaksanakan study tour, a.l., kendaraan yang layak dan  harus berdasarkan ijin dishub setempat, kegiatan tersebut harus ada manfaatnya, mulai dari perencanaan dan tujuan sasarannya harus jelas output-nya.

    Sementara itu, dilansir dari Antara, pada Mei 2024 lalu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melarang seluruh satuan pendidikan di Jakarta menggelar acara perpisahan dan “study tour” dilakukan di luar sekolah. 

    Hal ini menjadi penegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) usai terjadinya kecelakaan maut bus pengangkut pelajar asal Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat.

    Disdik DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) sejak 30 April 2024. Dalam SE Nomor e-0017/SE/2024 itu dijelaskan bahwa kegiatan perpisahan hanya boleh dilaksanakan di lingkungan sekolah.

  • PHK Massal 10.000 Buruh Sritex, Wamenaker: Kita Tunduk Kepada Hukum

    PHK Massal 10.000 Buruh Sritex, Wamenaker: Kita Tunduk Kepada Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim kurator telah memutus hubungan kerja atau PHK massal terhadap lebih dari 10.000 pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dan tiga anak usahanya per 26 Februari 2025.

    PHK massal dilakukan menyusul adanya putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan dari PT Indo Bharat Rayon dan memutus Sritex Pailit. Perusahaan akan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan siap untuk membela hak-hak buruh Sritex yang terdampak PHK. Pihaknya menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP.

    “Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Noel dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Adapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang telah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator. 

    “Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” ujarnya.

    Sekadar informasi, melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025, Tim Kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja yang di PHK pada 26 Februari 2025. Secara terperinci, PT. Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT. Primayuda Boyolali 956 orang, PT. Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT. Bitratex Semarang 104 orang.

    Kurator juga telah melakukan PHK di Januari 2025. Tercatat, sebanyak 1.065 orang di PT Bitratex Semarang ter-PHK. Lalu pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 300 orang karyawan PT Sinar Panja Jaya belum menerima pesangon yang menjadi haknya. Dengan demikian, total pekerja yang di PHK sepanjang Januari-Februari 2025 mencapai 10.969 orang.

    Waktu Mediasi 

    Pengambilan suara untuk opsi Going Concern atau keberlangsungan usaha PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dan tiga anak usahanya batal digelar pada hari ini, Kamis (30/1/2025) di Pengadilan Negeri Semarang.

    Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan debitur, kreditur, serta tim kurator dengan agenda verifikasi lanjutan dan usulan dari pihak kreditur.

    “Hasil dari hari ini, yaitu kami harus berkoodinasi dengan kurator untuk menyediakan satu skema untuk opsi apabila Going Concern seperti apa, kalau penyelesaian atau insolvent seperti apa. Supaya nanti menjadi pertimbangan seluruh kreditur,” jelas Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama Sritex saat ditemui wartawan usai rapat.

    Iwan menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk berdikusi dengan Tim Kurator. Sesuai dengan arahan dari Hakim Pengawas kasus kepailitan Sritex, pihak manajemen juga bakal menyiapkan data yang diperlukan sebagai bekal analisis kelayakan atau feasibility studies perusahaan tersebut.

    “Agenda berikutnya kami berdiskusi dengan kurator. Skemanya seperti apa, penjualannya berapa, lalu profitnya seperti apa. Ini kan harus dikomparasi. Kalau insolvent, pemberesan dari sisi kreditur ini seperti apa. Jadi ini tim kurator mempunyai satu kewajiban untuk pertanggung jawaban kepada kreditur juga,” jelas Iwan.

    Sementara itu, Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator dalam kasus kepailitan Sritex, menjelaskan bahwa pihaknya dan debitur bakal bertemu dalam jangka waktu 21 hari ke depan.

    “Setelah 21 hari, kami akan mengundang kreditur untuk hadir lagi rapat di Pengadilan Negeri Semarang untuk membahas hasil pertemuan kami dengan debitur,” jelasnya.

    Denny menjelaskan bahwa dalam persidangan tersebut, Tim Kurator sempat mengusulkan untuk menghadirkan ahli independen untuk melakukan audit secara luas.

    Namun demikian, kreditur mengusulkan agar Tim Kurator bersama debitur melakukan diskusi bersama bagaimana skema terbaik untuk penyelesaian kasus kepailitan tersebut.

    “Nanti kurator akan meneliti itu, dan secara berimbang akan disampaikan ke kreditur. Kembali lagi, yang menentukan adalah kreditur,” jelas Denny.

    Utang Sritex 

    Sebagai informasi, dalam UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan bahwa usulan Going Concern dapat diterima apabila telah disetujui oleh kreditur yang mewakili 1/2 atau setengah dari jumlah piutang perusahaan yang telah diputus pailit.

    Tercatat ada Rp32,6 triliun piutang yang ditagihkan kreditur Sritex grup. Jumlah tersebut kemungkinan bakal mengalami penyusutan usai melewati proses verifikasi dari Tim Kurator.

    Dalam rapat kreditur terakhir pada 21 Januari 2025 silam, Tim Kurator telah menolak 115 tagihan dari kreditur konkuren. Adapun jumlah kreditur konkuren yang diterima dan terverifikasi dalam kasus kepailitan Sritex grup itu mencapai 80-an.

    “Belum [termasuk kreditur] separatis dan preferen, itu sudah diverifikasi sebelumnya,” jelas Nurma C.Y. Sadikin, anggota Tim Kurator kepailitan Sritex saat ditemui wartawan pada 21 Januari 2025.

  • Jejak Sengketa Kepailitan Sritex (SRIL) hingga Berakhir PHK Massal

    Jejak Sengketa Kepailitan Sritex (SRIL) hingga Berakhir PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex akan mengakhiri kegiatan operasionalnya mulai besok, Sabtu (1/3/2025). Ribuan pekerjanya telah dilakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK.

    Sebelumnya, Sritex sempat menyatakan akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait status pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang. 

    Selain itu Sritex dan kurator juga telah diberikan waktu selama 21 hari untuk melakukan mediasi guna menempuh jalan terbaik dalam proses kepailitan emiten tekstil berkode SRIL tersebut. Rencananya, hari ini kurator akan menyampaikan hasilnya.

    Namun demikian, belum sempat hasil diumumkan, publik kadung mengetahui penutupan Sritex. Operasional Sritex berakhir hari ini. Selain itu, para pekerjanya telah di-PHK terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025 lalu.

    Perjalanan Sengketa Sritex

    Mengutip salinan putusan kasasi, perkara kepailitan Sritex (SRIL) bermula dari pihak Indo Bharat Rayon yang mendalilkan skema pembayaran tanggungan Sritex senilai Rp127,9 miliar.

    Salah satu klausul penyelesaian utang Sritex sesuai dengan putusan Homologasi, adalah pembayaran senilai US$17.000 per bulan dengan wajib dikuasi secara penuh dalam waktu 4 tahun. 

    Kewajiban itu dimulai pada bulan September 2022. Artinya, utang Sritex harus diselesaikan pada bulan September 2026. Namun demikian, pihak Indo Bharat menyebut Sritex berhenti melakukan pembayaran tanggal 26 Juni 2023. Sehingga, sejak Juli 2023, Sritex disebut tidak membayar ke pihak Indo Bharat.

    Versi kreditur, SRIL tidak bisa menjelaskan mengenai alasan pemberhentian pembayaran tersebut.

    Alhasil, Indo Bharat Rayon kemudian melakukan somasi kepada Sritex. Namun jawaban dari Sritex justru menyatakan bahwa Indo Barat tidak memiliki hak tagih lagi kepada mereka. Secara kumulatif, Sritex telah membayar kepada Indo Bharat senilai Rp26,6 miliar.

    Pihak Sritex, kemudian menjelaskan bahwa alasan mereka berhenti membayar adalah untuk menghindari pembayaran ganda karena tagihan dari Indo Bharat telah dilunasi oleh asuransi alias pihak ketiga dengan mekanisme subrogasi. “Namun Sritex tidak dapat membuktikan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.”

    Atas sejumlah fakta tersebut, Sritex dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya. Majelis hakim MA kemudian menolak permohonan kasasi Sritex dan ketiga anak usahanya pada tanggal 18 Desember 2024 lalu.

    Saling Gugat di Pengadilan

    Jauh sebelum ramai putusan pailit, Sritex pernah berupaya menggugat status Indo Bharat yang masuk sebagai kreditur berdasarkan homologasi perjanjian perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang. 

    Gugatan dengan nomor 45/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg telah terdaftar pada 22 Desember 2023 lalu.

    Ada empat poin gugatan Sritex kepada pihak Indo Bharat. Pertama, meminta supaya majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat [Indo Bharat Rayon] bukan kreditor dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi.

    Ketiga, menghapus kedudukan Indo Bharat Rayon sebagai Kreditor dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi. Keempat, menghukum Indo Bharat untuk membayar biaya perkara.

    Adapun hakim memutus perkara ini pada tanggal 20 Februari 2024 dengan amar putusan menolak semua gugatan Sritex dan 3 anak usahanya. Tidak cukup di pengadilan tingkat pertama, Sritex mengajukan kasasi. Sidang putusan kasasi berlangsung pada 22 Mei 2024. Hasilnya, MA menolak kasasi Sritex dan ketiga anak usahanya. “Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi.”

    Berhasil lolos dari gugatan perdata Sritex, Indo Bharat menggugat balik emiten tekstil itu terkait pembatalan putusan homologasi proposal perdamaian. Gugatan Indo Barat yang dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg registrasi pada tanggal 22 September 2024. 

    Poin gugatan Indo Barat adalah meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Sritex dan tiga anak usahanya yakni PT Bitratex Industries, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Prima Yudha Mandiri Jaya, telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Indo Bharat Rayon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

    Oleh karena itu, mereka meminta majelis hakim untuk membatalkan homologasi proposal perdamaian dan menetapkan. Sritex beserta tiga anak usahanya dalam status pailit.

    Pada tanggal 21 Oktober 2024, majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan Indo Bharat. Sritex telah lalai memenuhi kewajiban, membatalkan proposal perdamaian, dan menyatakan Sritex beserta ketiga anak usahanya pailit. Status pailit itu diperkuat dengan putusan MA yang menolak permohonan kasasi Sritex pada 18 Desember 2024.

  • Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Ramadan 2025 Besok atau Lusa?

    Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Ramadan 2025 Besok atau Lusa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah malam ini, 28 Februari 2025 untuk menentukan awal bulan puasa ramadan 2025.

    Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar dan akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad dilansir dari laman resmi Kemenag.

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

    Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.