Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Beri Tiga Arahan Pembinaan Atlet Nasional, Termasuk Beasiswa LPDP

    Prabowo Beri Tiga Arahan Pembinaan Atlet Nasional, Termasuk Beasiswa LPDP

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan tiga arahan utama terkait peningkatan kesejahteraan atlet serta penguatan ekosistem pembinaan olahraga nasional.

    Erick Thohir menyampaikan bahwa Prabowo menegaskan pentingnya menjadikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.

    “Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindaklanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa,” ujar Erick dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

    Selain beasiswa, Presiden Ke-8 RI itu juga membuka ruang karier bagi atlet berprestasi untuk mengabdi di sektor pelayanan publik.

    Lebih lanjut, Kepala negara juga tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, yang penyusunannya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.

    “Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ungkap Erick.

    Prabowo juga memutuskan adanya payung hukum baru yang akan menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade. Sementara itu, SEA Games dan Asian Games akan menjadi sasaran antara dalam kerangka persiapan jangka panjang.

    “Kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi tapi benar-benar semua ada targetnya untuk cabor-cabor yang mengirimkan atlet,” ucap Erick.

    Dalam rangka memperkuat sistem pembinaan, Prabowo menginstruksikan pembangunan Pusat Olahraga Nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, serta dukungan layanan kesehatan terbaik bagi para atlet. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memastikan para atlet muda tetap mendapatkan pendidikan yang baik sambil menjalani pelatihan intensif.

    “Para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya,” jelasnya.

    Erick Thohir menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pembangunan kawasan pusat olahraga tersebut. Namun, lokasi persisnya belum dapat diumumkan karena masih dalam proses administrasi.

    “Di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik,” tandas Erick.

  • Pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo Diperketat Usai Perusakan Pos Komando

    Pengamanan Taman Nasional Tesso Nilo Diperketat Usai Perusakan Pos Komando

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memperketat pengamanan di Taman Nasional (TN) Tesso Nilo setelah pos komando operasi penertiban dirusak sekelompok orang yang menolak penertiban kebun sawit ilegal.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan pihaknya berkomitmen menyelamatkan TN Tesso Nilo sebagai habitat gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), termasuk Domang, anak gajah yang menjadi ikon kawasan tersebut.

    Untuk memperkuat pengamanan, Ditjen Gakkum Kehutanan dan Satgas PKH bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai menurunkan tambahan 30 prajurit Kodam dan 20 personel Polisi Kehutanan serta SPORC. Langkah ini diambil sebagai respons atas aksi massa yang merusak fasilitas negara di pos komando taktis tersebut.

    “Publik mengenal Tesso Nilo lewat sosok gajah kecil bernama Domang. Bagi kami, Domang bukan sekadar tokoh viral, tetapi simbol generasi baru gajah Sumatera yang berhak atas rumah yang utuh dan bebas dari kebun ilegal,” ujar Dwi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa penegakan hukum di Tesso Nilo difokuskan untuk memulihkan kawasan sebagai habitat gajah, bukan hamparan kebun sawit. Operasi penertiban dirancang untuk memutus rantai bisnis perusakan kawasan dengan menyasar pemilik lahan, pemodal, dan pengendali alat berat, bukan masyarakat kecil.

    Dwi menyebut pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, namun menegaskan perusakan fasilitas negara dan upaya menghalangi penegakan hukum tidak dapat dibenarkan.

    Tambahan personel polisi kehutanan disiagakan untuk memperkuat patroli, menjaga titik rawan perambahan, mengawasi pos jaga, portal, dan parit batas, serta mengawal pemulihan ekosistem yang menargetkan 8.000 hektare areal prioritas.

    Sejak operasi berjalan, tim gabungan Ditjen Gakkum Kehutanan, Satgas PKH, Balai TN Tesso Nilo, dan instansi terkait telah menertibkan sekitar 4.700 hektare kebun sawit ilegal. Langkah di lapangan meliputi penertiban tempat penampungan TBS ilegal, pembongkaran pondok, penghentian pembukaan lahan baru, perusakan akses ilegal seperti jalan dan jembatan liar, pembuatan parit batas, serta pemasangan papan larangan dan penandaan subjek-objek penguasaan lahan.

    Pendekatan persuasif diberikan kepada masyarakat yang kooperatif dan bersedia mengembalikan kawasan. Mereka diberi penjelasan mengenai status kawasan, alur penguasaan lahan, dan konsekuensi hukum aktivitas di dalam taman nasional. Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak memburu masyarakat yang bekerja sama, melainkan fokus pada aktor yang menjadikan Tesso Nilo sebagai komoditas ilegal.

    Dwi memastikan Kemenhut bersama Satgas PKH akan melanjutkan operasi pengamanan dan pemulihan Tesso Nilo secara terpadu.

  • Prabowo Siapkan Motor Listrik untuk Penyuluh KB dalam Distribusi MBG

    Prabowo Siapkan Motor Listrik untuk Penyuluh KB dalam Distribusi MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan motor listrik kepada para penyuluh Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk dukungan terhadap tugas lapangan dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu diungkapkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji seusai menghadap Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/11/2025).

    “Presiden InsyaAllah tadi menyampaikan, memerintahkan juga untuk mengkoordinasikan terus sekaligus tadi insyaallah, mohon doanya, beliau akan memberikan bantuan motor untuk penyuluh-penyuluh,” kata Wihaji.

    Dia menambahkan bahwa jenis kendaraan yang akan diberikan kemungkinan berupa motor listrik. 

    Selain fasilitas operasional, lanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu juga menaruh perhatian pada kesejahteraan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    “Kemudian tentu yang terakhir, sebelum terakhir, InsyaAllah juga untuk kesejahteraan para tim pendamping keluarga nanti akan dipikirkan oleh beliau. Seperti apa, InsyaAllah kita mohon doanya dari teman-teman media semuanya,” ucapnya.

    Mengingat, kata Wihaji, alasan inisiatif ini diberikan oleh Kepala negara secara khusus lantaran orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh dan TPK yang selama ini bekerja langsung di lapangan.

    “Tentu kita akan melaksanakan apapun perintah Bapak Presiden. Itu yang disampaikan beliau nanti seperti apa, kita menerima saja bantuan itu. Saya serahkan kepada beliau. Tentu saya tugasnya sebagai pembantu beliau nanti mendistribusikan kepada siapa dan biar kelihatan manfaatnya kepada rakyat Indonesia,” tandas Wihaji.

  • Dasco Pamerkan Surat Rehabilitasi Prabowo untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

    Dasco Pamerkan Surat Rehabilitasi Prabowo untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memamerkan surat rehabilitasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.

    Kepastian itu disampaikan Dasco usai menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Dasco menjelaskan bahwa rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR sejak kasus yang menjerat jajaran direksi ASDP mulai diselidiki pada Juli 2024.

    Dalam kesempatan itu, Dasco turut menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani Presiden, menandai berakhirnya status hukum terhadap tiga mantan pejabat ASDP yang sebelumnya tersangkut perkara Putusan nomor 68 Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakarta Pusat Pusat. 

    “Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR, setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kami kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024,” ujar Dasco. 

    Hasil kajian hukum itu kemudian diteruskan kepada pemerintah dalam perkara yang menyeret tiga mantan direksi ASDP yakni Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (2017–2024), Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayaran (2019–2024), dan Harry Muhammad Adhi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan (2020–2024). 

    “Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara Putusan nomor 68 Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakarta Pusat, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono dari hasil komunikasi dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah. Alhamdullilah,” kata Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

    Dasco kemudian menyampaikan kabar penting Presiden Prabowo telah menandatangani surat rehabilitasi bagi ketiga nama tersebut.

    “Presiden RI, Bapak Presiden RI telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut, untuk itu lebih jelas proses kronologi di pemerintah saya minta Mensesneg untuk menjelaskan,” tandas Dasco.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta atas kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP beberapa tahun silam. 

    Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi masing-masing dijatuhi pidana bui 4 tahun beserta denda Rp250 juta.

  • Mensesneg Sebut Rehabilitasi untuk 3 Eks Direksi ASDP Setara Pembebasan

    Mensesneg Sebut Rehabilitasi untuk 3 Eks Direksi ASDP Setara Pembebasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto terhadap tiga eks PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), termasuk Ira Puspadewi, pada dasarnya setara dengan pembebasan vonis hukum.

    Hal itu dia sampaikan usai memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (25/11/2025) bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Saat ditanya mengenai dampak pemberian rehabilitasi kepada eks direksi PT ASDP, Prasetyo memberikan jawaban singkat kepada wartawan. 

    “Kira-kira begitulah [setara pembebasan vonis hukum], oke,” ujarnya.

    Rehabilitasi tersebut diberikan kepada tiga mantan pejabat ASDP yaitu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayaran tahun 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan tahun 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, setelah melalui proses kajian hukum dan pertimbangan pemerintah. 

    Dengan rehabilitasi ini, Prasetyo memastikan bahwa langkah selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry yang sebelumnya terseret kasus hukum sejak Juli 2024. 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan permasalahan yang terjadi di PT ASDP yang terjadi pada periode Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi kepada DPR RI. 

    DPR RI kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara untuk mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum kemudian disampaikan kepada pemerintah.

    “Terhadap perkara 68 Pidsus/ TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut,” ujar Dasco. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta atas kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP beberapa tahun silam. 

    Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi masing-masing dijatuhi pidana bui 4 tahun beserta denda Rp250 juta.

  • Alasan Gus Yahya Batal Dimakzulkan dari Ketum PBNU

    Alasan Gus Yahya Batal Dimakzulkan dari Ketum PBNU

    Bisnis.com, JAKARTA – Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya batal dimakzulkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Batalnya pemakzulan itu diputuskan setelah diadakan pertemuan puluhan alim ulama di Gedung PBNU pada Minggu (23/11/2025).

    Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut dihadiri sekitar 60 kiai dari berbagai daerah untuk membahas terkait risalah Rapat Harian Syuriah PBNU.

    Hasilnya, Gus Yahya masih menjadi Ketum PBNU hingga masa jabatan berakhir atau sampai 2026.

    “Pertama, para ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan, yakni satu tahun lagi,” ungkap Katib Aam PBNU KH Said Asrori, dilansir nu.or.id, Senin (24/11/2025).

    Said Ansori menyatakan tidak ada pemakzulan maupun pengunduran diri dari Rais Aam atau Ketua Umum beserta jajaran pengurus PBNU. Dia menyampaikan pergantian kepengurusan hanya berlangsung sampai Muktamar mendatang.

    Kemudian, para kiai juga menyepakati diadakannya silahturahmi yang melibatkan banyak ulama hingga kiai sepuh. Diharapkan pertemuan tersebut semakin mempererat solidaritas antara pengurus PBNU.

    Menurutnya, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Dia menegaskan, jika ada pergantian pimpinan maupun kepengurusan harus berlandaskan AD/ART yang telah disepakati bersama.

    “Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” ucapnya.

    Pernyataan Gus Yahya

    Adapun dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya menyampaikan semua jajaran harus tunduk terhadap aturan NU.

    “Jadi pernyataan-pernyataan atau artikulasi-artikulasi, baik lisan maupun tertulis dari siapapun, itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Risalah rapat harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

    Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

  • Mendikdasmen dan Kapolri Sepakat Terapkan Restorative Justice

    Mendikdasmen dan Kapolri Sepakat Terapkan Restorative Justice

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk menjamin perlindungan hukum bagi para guru yang terjerat permasalahan dengan siswa maupun wali siswa, yang berkaitan dengan masalah pengajaran dan pendisiplinan di sekolah.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan, pihaknya telah sepakat dan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kedisiplinan antara guru dengan murid maupun wali atau orang tua, sebut Mu’ti, akan ditempuh melalui jalan Restorative Justice (RJ), dan juga melibatkan aparat kepolisian.

    “Kami sudah ada MoU dengan Kapolri, di mana persoalan-persoalan yang menyangkut pendidikan, kedisiplinan di sekolah, diselesaikan dengan damai melalui Restorasi Justice, tidak melalui penyelesaian sebagaimana yang sekarang-sekarang ini. Kita lihat banyak guru yang harus berurusan dengan hukum,” ucap Mu’ti saat ditemui awak media usai upacara memperingati Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

    Dirinya menegaskan kebijakan tersebut dijalankan pihaknya supaya para guru dapat melaksanakan tugasnya, yakni memberikan pengajaran kepada setiap siswa, tanpa dihantui rasa kekhawatiran yang berarti. Sehingga, mereka dapat dengan tenang mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

    “Kami ingin guru tenang di dalam mengajar, guru fokus untuk mendidik, sehingga dengan cara demikian mudah-mudahan guru dapat memberikan dedikasi dan dharma bakti yang terbaik, dalam rangka mencerdaskan bangsa,” beber Mu’ti. 

    Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa pada era digital dan dunia global, tugas guru akan semakin berat.

    Dia menyebutkan selain tantangan dalam mendidik dan memahami murid, guru juga dihadapkan dengan tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis, di mana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. 

    Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus segera diakhiri dan dihadapi. Mu’ti menegaskan bahwa para guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para muridnya.

    “Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum,” ungkapnya. 

    Ia menyatakan para guru diperlukan perannya, baik di dalam dan di luar kelas sebagai sosok yang inspiratif, kreatif, menjadi teladan, dapat menjadi figur yang digugu dan ditiru, hingga menjadi orang tua, mentor, motivator, dan sahabat murid dalam suka dan duka.

    “Untuk tugas mulia itu idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh, dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi dan meneguhkan jati diri,” jelasnya.

    Dirinya pun juga mengimbau kepada segenap masyarakat, termasuk wali atau orang tua murid agar menghargai jerih payah yang telah diupayakan oleh para guru dalam mendidik anak-anak bangsa. 

    “Jangan hanya menilai kinerja guru dan menghakimi mereka dari angka-angka belakang. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, perbaiki komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai,” tegas Mu’ti. 

    Untuk itu, Mu’ti menegaskan bahwa program RJ saat ini telah berlaku di segenap sekolah yang berada di seluruh penjuru negeri. Kemendikdasmen pun juga telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk melakukan sosialisasi program tersebut.

    “Agar masyarakat semakin tahu bahwa persoalan-persoalan pendidikan ini janganlah selalu diselesaikan melalui ranah hukum. Mari kita selesaikan dengan cara yang damai, kita bangun kembali budaya saling percaya, kita menghormati semua jerih payah para guru agar anak-anak kita juga dapat belajar dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

  • BLT Kesra Rp900.000 Cair November-Desember 2025, Cek Daftar Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 Cair November-Desember 2025, Cek Daftar Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kemensos telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Sosial atau BLT Kesra Rp900.000 bagi 27,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan penyaluran BLT sementara atau BLT Kesra telah disalurkan kepada total 27,3 juta KPM per Jumat (21/11/2025)

    “Progres penyaluran BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) total 27.335.477 KPM sudah disalurkan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu.

    Gus Ipul menjelaskan penyaluran BLT Kesra itu dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Rinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan kepada 4.022.294 KPM; BNI 5.147.530 KPM; BRI; 5.390.733 KPM; dan BSI 489.698 KPM.

    Kemudian PT Pos Indonesia telah menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.

    Cek Daftar Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Anda dapat melakukan pengecekan status penerima BLT Kesra melalui situs resmi Kemensos sebagai berikut:

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

    Syarat Menjadi Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Bagi masyarakat yang ingin mendapat BLT Kesra, wajib terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

    Sayangnya tak semua masyarakat bisa mendaftarkan diri karena harus lulus validasi dari Kementerian Sosial.

    Berikut ini syarat mendaftar sebagai penerima bansos:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos
    Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
    Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
    Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

    Kemudian cara mendaftarkan diri menjadi penerima bansos yakni:

    Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel anda
    Buat akun baru dengan mengisi data sesuai dengan KTP dan KK
    Unggah dokumen yang dibutuhkan, seperti foto foto KTP dan swafoto memegang KTP
    Setelah itu, login ke aplikasi Cek Bansos dengan akun yang sudah terverifikasi
    Pilih menu “Daftar Usulan”, lalu isi data diri lengkap
    Pilih jenis bantuan yang sesuai, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Tunggu proses verifikasi oleh petugas Dinas Sosial. Apabila berhasil maka anda akan otomatis terdaftar sebagai penerima manfaat.

  • Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Puan Harap Kemenkes Evaluasi Pelayanan Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 RS di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan rumah sakit (RS) setelah ibu hamil meninggal dunia bersama anak dalam kandungan usai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

    Puan mengatakan peristiwa itu telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali.

    Dirinya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa sang ibu beserta anaknya. Menurutnya, selain dari presiden, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak termasuk komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan di fasilitas kesehatan.

    “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit,” kata Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025).

    Puan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T,” tegas Puan.

    Diketahui ibu tersebut bernama, Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Santani, Jayapura. Dia diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan kota pada Senin (17/11/2025).

    Atas peristiwa nahas tersebut, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengancam mencopot Direktur RSUD jika terbukti lalai dalam pelayanan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

  • Pemerintah Bakal Beri Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru

    Pemerintah Bakal Beri Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah berencana untuk memberikan bantuan beasiswa kepada ratusan ribu guru untuk menempuh pendidikan pada jenjang S1 pada 2026. 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp3 juta per semester tahun ini telah diberikan oleh pemerintah kepada belasan ribu guru, yang belum menempuh pendidikan D-4 ataupun S1 melalui program rekognisi pembelajaran.

    “Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D-4 atau S-1 untuk melanjutkan studi S-1 melalui program rekognisi pembelajaran untuk 12.500 guru,” ungkap Mu’ti saat upacara memperingati Hari Guru Nasional di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

    Abdul Mu’ti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka meningkatkan kualifikasi, kompetensi, serta kesejahteraan para guru di seluruh penjuru negeri.

    Selain itu, pada tahun 2026 mendatang, Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen juga akan membuka kesempatan bagi ratusan ribu guru untuk melanjutkan studi lanjutan serta akan diberikan pula bantuan pembiayaan oleh pemerintah.

    “Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150 ribu guru,” ungkap Mu’ti.

    Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa pada era digital dan dunia global, tugas guru akan semakin berat. Dia menyebut, guru dihadapkan dengan tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis, di mana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. 

    Menurutnya, kondisi seperti itu harus segera diakhiri. Mu’ti menegaskan bahwa para guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid.

    “Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum,” ungkapnya. 

    Dirinya menyatakan, para guru diperlukan perannya oleh segenap siswa saat berada di dalam dan di luar kelas, hadir sebagai sosok yang inspiratif, kreatif, teladan, dan dapat menjadi figur yang digugu dan ditiru. Bahkan sebagai orang tua, mentor, motivator, dan sahabat bagi para murid dalam suka maupun duka.

    “Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara yang terbaik, perbaiki komunikasi, kerja sama dan saling menghargai,” pungkasnya.